Pertemuan 1 TIK Setelah pertemuan ini mhs Diharapkan

Pertemuan 1 TIK : Setelah pertemuan ini, mhs. Diharapkan dapat: 1. Memahami nomenclatur (pengertian dari judul) mata kuliah ini serta pokok-pokok bahasan yg akan dibahas dan didiskusikan selama beberapa kali pertemuan; 2. Memahami hakekat dan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan; 3. Memahami kompetensi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.

KULIAH Pendidikan Kewarganegaraan (Kuliah 1) Dosen : Dr. Mardenis, SH. , M. Si Pokok-pokok Bahasan Perkuliahan : A. Pengantar 1. Hakekat dan Pengertian Pendidikan Kewaraganegaraan. 2. PKn sebagai bagian dari Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) 3. Kompetensi yang Diharapkan 4. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 5. Hak dan Kewajiban Warga Negaras

B. FILSAFAT PANCASILA 1. 2. 3. 4. Pengertian dan Pembidangan Filsafat Manfaat Filsafat Pancasila sebagai satu sistem Filsafat Makna nilai-nilai pada setiap sila Pancasila 5. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan bangsa

C. IDENTITAS DAN KEPRIBADIAN NAS. INDONESIA 1. Pengertian 2. Faktor-faktor pembentuk kpribadian nasional 3. Identitas Nasional Indonesia 4. Identitas Nasional dan Integrasi nasional D. WARGA NEGARA DAN KEWARGANEAGARAAN RI 1. Pengertian Warga Negara 2. Asas-asas kewarganegaraan 3. Warga Negara Indonesia 4. Cara memperoleh kewarganegaraan RI E. DEMOKRASI 1. Konsepsi Demokrasi 2. Norma-norma yang mendasari demokrasi

3. Komponen-Komponen Penegak Demokrasi 4. Model-model Demokrasi 5. Demokrasi di Indonesia F. NEGARA HUKUM 1. Pengwertian Negara Hukum 2. Bentuk-bentuk Negara Hukum 3. Neg. Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon 4. Negara Hukum Indonesia 5. Penegakan Hukum

G. Hak-hak Asasi Manusia (HAM) 1. Pengertian dan Konsep Dasar HAM 2. Hubungan HAM dengan KAM 3. Nilai-nilai Dasar HAM 4. Sejarah Perkembangan HAM 5. Bantuk-bentuk HAM 6. Pelanggaran HAM 7. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia H. WAWASAN NUSANTARA(GEOPOLITIK) 1. Pengertian dan Konsepsi Wawasan Nusantara 2. Dasar Pemikiran Wawasan Nusantara

3. Wawasan Nusantara dlm. Peraturan Per. UUngan RI 4. Tujuan Wawasan Nusantara 5. Implementasi Wawasan Nusantara 6. Tatangan ke depan I. KETAHANAN NASIONAL (GEOSTRATEGI ) 1. Pengertian dan Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional 2. Perkembangan Teori Ketahanan Nasional 3. Asas-asas Ketahanan Nasional 4. Pembinaan/pengembangan Ketahanan Nasional

Tujuan MK Pendidikan Kewarganegaraan 1. Sebagai upaya Pembentukan Kepribadian Nasional (Nation and Character Building), yakni membentuk generasi yang berkepribadian Pancasilais, cirinya : a. Religius (Sila ke 1) b. Humanis (Sila ke 2) c. Nasionalis (Sila ke 3) d. Demokratis (SIla ke 4) e. Sosialis (Sila ke 5) Kelima nilai diatas harus menyatu dalam pribadi bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh (Conprehensif Integral) 2. (Democracy Education), yaknni menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik

Pertemuan 2 TIK : Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat: 1. Memahami pengertian warganegara, asas-asas kewarganegaraan dan cara-cara memperoleh kewarganegaraan RI 2. Memahami apa saja kewajiban dan hak-hak WNI 3. Memahami apa saja kewajiban negara dibalik hak-hak WNI sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 s/d 34 UUD-1945

(Kuliah I) PENGANTAR KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen : Mardenis A. HAKIKAT DAN PENGERTIAN KWN • PENDIDIKAN : usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi pelaksanaan perannya di masa datang (Pasal 1 ayat 1 UU No. 2/1989: ttg Pokok 2 Pendidikan Nasional)

• Kewarganegaraan: pendidikan yang menjelaskan hubungan antara warga dengan negara secara timbal balik. Hubungan antara warga dengan negara melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus ditunaikan untuk tercapainya tujuan negara

B. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai bagian dari mkpk Pengaruh globalisasi yang ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga - lembaga kemasyarakatan internasional, negara - negara maju yang ikut mengatur perca turan perpoliti kan, perekonomian, sosial budaya serta pertahanan, dan keamanan global. Isu–isu global yang meliputi demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup dan terorisme turut pula mempengaruhi keadaan nasional Globalisasi yang ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi, membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiataaan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi pelaksanaan perannya di masa datang (Pasal 1 ayat 1 UU No. 2/1989 ttg: Pokok 2 Pendidkan Nasional).

Berdasarkan rumusan di atas terlihat bahwa pendidikan setidaknya terdiri atas: a. Bimbingan=transfer of value (afektif) b. Pengajaran=transfer of knowledge (kognitif) c. Latihan=transfer of skill (psychomotorik Daniel Goleman: Peran IQ bagi keberhasilan seseorang dalam karir hanya 20%, sadangkan peran EQ adalah 80%.

Mengenai Kepribadian • Kepribadian (personality) adalah ciri-ciri seseorang secara totalitas yang membedakannya dengan orang lain. • Kepribadian nasional (national personality) adalah ciri-ciri suatu bangsa secara totalitas yang membedakannya dengan bangsa lain.

Pkn adalah bagian dari pendidikan dlm rangka pembentukan watak bangsa. Watak(karakter) hanya bisa dibentuk dan dikembangkan melalui proses pendidikan, tidak bisa dengan pengajaran. Karena itu, PKn perannya sangat penting dan strategis dalam upaya membangun watak bangsa yang saat ini tengah dilanda oleh krisis multi dimensi, termasuk krisis kepribadian.

Bagaimanakah kepribadian bangsa Indonesia? Sesuai dengan sila-sila Pancasila, maka karakter bangsa Indonesia adalah sbb: 1. Religius =taat beragama 2. Humanis = menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan 3. Nasionalis = mencintai tanah air 4. Demokratis 5. Sosialis

PERTEMUAN 3 TIK : Setelah pertemuan ini, mhs. Diharapkan dapat: 1. Memahami kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah Kewarganegaraan 2. Memahami tujuan dari mata kuliah Kewarganegaraan itu sesndiri

C. Kompetensi dari Pendidikan KWN Pendidikan Tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan global yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoks dan ketakterdugaan. Pendidikan Kewarganegaraan ditujukan untuk supaya kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk membela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air(nasionalisme), serta utuhnya NKRI.

Kompetensi yang diharapkan : Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia mampu melaksanakan tugas –tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulusan pendidikan kewarganegaraan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh para mahasiswa dalam berhubungan dengan negara, dan memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan menerapkan konsepsi falsafah bangsa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Hubungan Warganegara dengan negara. Pengertian warganegara: orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan UUd negaranya sekalipun ybs berada diluar negeri, selama ybs tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional. Pengertian negara: Suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.

1. Pengertian Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa guna ketertib an sosial. Negara menurut Beleefroid adalah; suatu masyarakat hukum yang menempati suatu wilayah tertentu dan yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk urusan kepentingan umum.

2. Pengertian Bangsa adalah: orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah: kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa, dan wilayah tertentu di muka bumi. Bangsa adalah: sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah (kamus besar bahasa Indonesia)

Hak-hak dan Kewajiban Warga Negara Apa itu Warga Negara ? Pasal 26 (1) UUD 1945 menegaskan : “Warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain, mislanya peranakan Arab, Belanda dan TIonghoa yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia pada NKRI, dan disahkan okeh Undang-undang sebagai warga negara Indonesia

Kewajiban Warga negara Mengenai kewajiban warga negara secara umum dapat ditegaskan, yakni mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara RI, baik peraturan tertulis, begitu peraturan tidak tertulis seperti adat kebiasaan, sopan santun, ajaran agama dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 10 tahun 2004 (UU ttg. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) RI, maka tata urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sekaligus menjadi sumber hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut : 1. UUD 1945 2. UU/ PERPU

3. PP 4. Peraturan Presiden 5. Perda Hak-hak Warga Negara : Mengenai hak-hak warga negara Indonesia, pengaturannya dapat kita temukan dalam pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945

D. Tujuan MK Pendidikan Kewarganegaraan 1. Sebagai upaya Pembentukan Kepribadian Nasional (Nation and Character Building), yakni membentuk generasi yang berkepribadian Pancasilais, ciri-cirinya : a. Religius (Sila ke 1) b. Humanis (Sila ke 2) c. Nasionalis (Sila ke 3) d. Demokratis (SIla ke 4) e. Sosialis (Sila ke 5) Kelima nilai diatas harus menyatu dalam pribadi-pribadi bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh (Conprehensif Integral)

a 2. negara (Democracy Education), yaknni menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik

PERTEMUAN 4 FILSAFAT PANCASILA • TIK: Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat: 1. Memahami pengertian dan pembidangan filsafat 2. Menjelaskan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat 3. Mengetahui landasan ontologi, epistemologi dan aksiologi filsafat Pancasila 4. Memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia

KULIAH IV FILSAFAT PANCASILA A. PENGERTIAN DAN PEMBIDANGAN PANCASILA Sering dikatakan bahwa filsafat merupakan bidang yang ribet dan sulit dipahami, atau kerjaan orang yang kurang kerjaan. Kesan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena dalam kehidupan sosial sehari sebenarnya secara sadar setiap manusia tidak dapat terhindar dari kegiatan berfilsafat.

Kesadaran tersebut dapat kita amati dari cara pandang manusia di sekitar kita. Jika seseorang (terlalu) mengagungkan materi dalam kehidupannya, berarti ia menganut filsafat materialisme. Begitu juga jika seseorang begitu memandang tinggi kenikmatan dan kesenangan duniawi, maka ybs berarti menganut filsafat hedonisme.

• Secara Etimologi : Filsafat merupakan terjemahan dari kata “philosophia” (bahasa yunani), yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Philo = cinta , sophia = kebijaksanaan • Dalam bahasa lain, filsafat dikenal dengan istilah “philosophy” (Inggris), “philosophie” (Prancis dan Belanda), dan “falsafah” (Arab), sedangkan orangnya disebut filsuf/ filosof/ philosophus yang artinya pecinta kebijaksanaan.

Menurut sejarah , Socrates-lah yang pertama-tama menyebut diri sebagai philosophus, yakni sebagai protes terhadap kaum terpelajar yang menamakan diri mereka sophist (bijaksana). Sebagai protes kesombongan mereka itu Socrates lebih menyebut diri sebagai philosophus (pecinta kebijaksanaan).

Bagaimana awal filsafat mencari kebijaksanaan ? ? ? Bermula dari keheranan yang dimiliki manusia yang bersifat intelektual dan kerohanian. Keheranan tersebut baru bisa dikatakan sebagai filsafat sebelum ada upaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan keheranan dan rahasianya. Keheranan yang berbentuk rasa ingin tahu yang diikuti pertanyaan yang kemudian akan menghasilkan pengetahuan yang merupakan suatu hasil dari proses tindakan manusia dengan melibatkan seluruh keyakinan kesadaran dalam menghadapi objek yang ingin di kenal.

• Kegiatan kefilsafatan merenung. • Perenungan kefilsafatan percobaan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional, yang menandai untuk memahami dunia tempat kita hidup, maupun untuk memahami diri kita sendiri.

Hubungan filsafat dan agama, (Al-kindi) Øbahwa yang paling luhur dan mulia di antara segala seni manusia adalah filsafat yang bertujuan menyingkap hakikat kebenaran, dan bertindak sebagai kebenaran itu sendiri. Øagama dan falsafat memiliki semangat dan tujuan yang sama yaitu kebenaran. Yang membedakan hanyalah jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Agama : mutlak oleh pemeluknya lantaran berasal dari Tuhan, falsafah : lebih bersifat relatif

Cabang Utama Filsafat Ontologi Epistemologi Aksiologi

ONTOLOGI mempersoalkan adanya segala sesuatu yang ada. Ontologi, terdapat dua bagian penting : Ø Metafisika umum, yang mempersoalkan hakikat yang ada secara umum. ØMetafisika khusus, yang mempersoalkan hakikat yang ada pada tiga bagian penting berikut ; a. Kosmologi, yang mempersoalkan hakikat alam semesta termasuk segala isinya, kecuali manusia.

b. Antropologi, yang mempersoalkan hakikat manusia c. Teologi, yang mempersoalkan hakikat Tuhan, yang merupakan konsekuensi terakhir dari pandangan filsafat.

PERTEMUAN 5 • TIK: Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat : 1. Mengetahui landasan ontologi, epistemologi dan aksiologi filsafat Pancasila 2. Memahami manfaat filsafat pancasila 3. Memahami lima sila peradaban pancasila 4. Memahami dan menjelaskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia

Epistemologi Secara garis besar membahas segenap proses dalam usaha memperoleh kebenaran pengetahuan. Secara umum kebenaran dibedakan ke dalam 4 bagian sbb: a. Kebenaran religius: yakni kebenaran yang dibanguan berdasarkan kaedah-kaedah agama atau keyakinan tertentu dan kebenarannya bersifat absolut.

b. Kebenaran filoasofis: merupakan kebenaran dari hasil perenungan dan pemikiran refleksi ahli filsafat. c. Kebenaran estetis: adalah kebenaran yang berdasarkan penilaian indah dan buruk, serta cita rasa estetis.

Kebenaran ilmiah: pada dasarnya merupakan kebenaran yang telah memenuhi syarat-syarat ilmiah (objektif, logis, sistematis, kritis, dll) yang sifat kebenarannya adalah relatif. Yang termasuk dalam epistemologi antara lain logika, metode ilmiah, dan filsafat ilmu. Pada umumnya persoalan-persoalan yang senantiasa terkandung dalam epistemologi meliputi : apakah pengetahuan itu? , bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu? Darimana pengetahuan dapat diperoleh? bagaimana validitas pengetahuan dapat dinilai? , dll.

Aksiologi Merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang nilai. Persoalan utama pada nilai tersebut ada pada hakikat nilai itu sendiri, kriterianya dan keberadaan suatu nilai. Bagian aksiologi yang membahas penilaian manusia dari sudut baik dan jahat dikaji dalam etika. Persoalanpersoalan dalam etika diantaranya adalah: apa yang dimaksud baik atau buruk secara moral? , apa syarat sesuatu perbuatan dikatakan baik secara moral? , dll. Sedangkan bagian aksaiologi yang mengkaji penilaian atas sesauatu dari sudut pandang indah dan jelek dibahas dalam estetika, seperti: apakah keoindahan itu? Keindahan bersifat objektif ataukah subjektif? , dll.

B. Manfaat filsafat Kegiatan filsafat merupakan perenungan sedalam-dalamnhya untuk sampai kepada intinya. Dengan demikian kita dapat merasakan hidup yang lebih sadar sebagai manusia. Dengan kesadaran itu kita dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan kita serta batas-batasnya. Dengan berfilsafat tidak menjadikan kita tenggelam dalam kejasmanian saja (kurang berpikir), karena pada hakekatnya jiwalah yang merupakan dasar atau inti dari segala kegiatan dan prinsip hidup.

Dengan berfilsafat menyebabkan kita lebih cerdas dan tangkas dalam kehidupan sehari-hari dan dapat memahami letak kesukaran dan melihat apa yang menjadi pokok persoalan. Yang paling penting dari kesemuanya adalah bahwa filsafat mengajarkan dan melatih kita untuk berpandangan luas dan tidak picik dalam memandang dunia.

C. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila merupakan hasil perenungan tentang isi dan jiwa peradaban bangsa Indonesia dan nilai asli yang hidup dalam masyarakat Indonesia sehari-hari jauh sebelum Indonesia merdeka dalam hubungannya dengan Tuhan YME, dengan kemanusiaan, dengan bangsa dan neagara, dengan rakyat Indonesia dan dengan keadilan hidup.

Dikaitkan dengan sistem, maka Pancasila mengandung lima sila (sub sistem) peradaban yang saling memberikan keseimbangan dalam suatu kesatuan yang utuh dan harmonis.

D. Lima sila peradaban pancasila 1. Sila pertama: Ketuhanan YME adalah ketuhanan yang adil beadab, yang. . 2. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan YME yang berpersatuan Indonesia, yang. . . 3. Saila ketiga: Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan YME yang. . 4. Sila keempat: Kerakyatan adalah kerakyatan yang berketuhanan YME yang. . . 5. Sila kelima: Keadilan sosial adalah keadilan sosial yang berketuhanan YME yang. . . .

E. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara Indonesia Pancasila telah lahir sebelum RI berdiri, artinya Pancasilaa merupakan kontrak sosial antara neg. RI dengan rakyatnya. Pancasila sebagai dasar negara mwerupakan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dasar bagi kehidupan untuk berbangsa dan bernegara yang dikehendaki oleh Pancasila diambil dari nilai-nilai rohani dan budaya banagsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara juga mengandung arti Pancasila merupakan kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suaasana kebatinan serta watak bgs. Indonesia.

Pancasaila sebagai ideologi negara dan bangsa : Ideologi berasal dari kata idea yang berarti “gagasan, konsep, cita-cita, pemikiran”, dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian ideologi dapat diartikan dengan cita-cita yang hendak diwujudkan oleh suatu masyarakat/bangsa di masa depan yang bersifat permanen (tetap). Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berarti: masyarakat Pancasila(is) merupakan bentuk(model) masyarakat yang dicitakan oleh bangsa dan negara RI di masa depan, yakni masy. yang religius, humanis, nasionalis, demokratis dan sosialis.

PERTEMUAN 6 • TIK: Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat : 1. Memahami pengertian dan konsep dasar HAM 2. Memahami dan mengetahui hubungan HAM dan KAM 3. Memahami dan menjelaskan nilai-nilai dasar HAM 4. Mengetahui sejarah perkembangan HAM 5. Memahami dan menjelaskan bentuk dan pelanggaran HAM

KULIAH VI HAM A. PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR HAM saat ini telah menjadi salah satu isu global (the contemporary global issu) yang sangat mempengaruhi hubungan Internasional, bahkan saat ini HAM telah menjadi semacam “agama baru” yang dijadikan ukuran baik-buruknya suatu perbuatan /tingkah laku manusia.

Apa itu HAM? Dalam pasal 1 (1) UU No. 39 Tahun 1999 (UU HAM) dirumuskan sbb: “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerinth dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Apapun bunyi rumusan HAM baik yang dirumuskan dalam hukum positif atau dirumuskan oleh para sarjana.

HAM itu berkaitan dengan: Hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak Lahir dan merupakan anugrah (pemberian) Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan rumusan-rumusan HAM yang pernah ada, maka dapat ditegaskan bahwa HAM setidaknya mengandung beberapa unsur penting sbb: 1. Hak dasar (basic rights); berarti HAM berkaiatan dengan hak pokok dan sangat penting bagi kesempurnaan eksistensi manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Dimiliki setiap manusia; berati nilai dasar HAM bersifat universal, kendatipun dalam implementasinya diakui adanya nilai partikular atau nilai relatif kultural.

3. Dibawa sejak lahir; berarti HAM bersifat kodrati yang mengandung konsekuensi bahwa perlindungannya merupakan kewajiban setiap pemerintah yang berkuasa dimana saja dan kapan saja. 4. Anugrah Tuhan; yang mengandung konsekuensinya bahwa penggunaannya harus disesuaikan dengan keinginan (aturan) Tuhan si pemberi HAM tsb.

B. Hubungan HAM dan KAM Penerapan HAM apa dasarnya tidak ada yg absolut, karena dibalik HAM pasti ada kewajiban asasi (KAM) yg harus kita tunaikan terhadap pihak/orang lain. KAM adalah bentuk pasif dari tanggung jawab. Sesuatu yg dilakukan karena tanggung jawab asasi adalah kewajiban asasi. Kewajiban tidak memperhitungkan untung atau balasan. Ia dilakukan karena tuntutan suara hati (nurani), bukan karena pertimbangan pikiran. Ia adalah suruhan dari dalam. Misalnya orang tua bersusah payah mengasuh anaknya, karena kewajiban asasi.

C. Nilai Universalitas dan Partikularitas HAM Nilai dasar HAM adalah bersifat universal, dlm arti berlaku sama di semua tempat dan di semua kondisi (keadaan). Namun dalam implementasinya diakui bahwa penerapan HAM ada nilai parikularitas (realtif budaya) karena adanya perbedaan idelogi. Karena itu, penerapan HAM pada masyarakat Barat sangat diwarnai oleh nilai-nilai ideologi masyarakatnya, yakni Liberal, sedangkan pada masyarakat Indonesia sesuai pula dengan nilai ideologi Pancasila yang pada intinya menganut paham keseimbangan dan keserasian dan keselaran (3 S).

D. Sejarah Perkembangan HAM Pada umumnya para sarjana menulis sejarah perkembangan HAM sbb : 1. Magna Charta (1215), yang antara lain berisi: a. Raja tidak boleh memungut pajak tanpa seizin penasehat raja b. Orang tidak boleh ditangkap, disiksa atau dihukum tanpa alasan yang sah 2. Habeas Corpus Act (1568); berisi antara lain: a. Jika seseorang ditangkap, maka hakim harus dapat menunjukkan alasan penangkapan secara lengkap. b. Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dua hari setelah penangkapan.

3. Bill of Rights (1689) isinya antara lain : a. Membuat Undang-undang harus dengan persetujuan parmen b. Pemungtan pajak, juga harus dengan persetujuan parlemen. 4. The Declaration of Independence of Amerika (1776), isinya antara lain menegaskan : “Semua orang diciptakan sama. Dikurnia Tuhan hak-hak yang tidak dapat dilepaskan darinya…dst. nya”.

5. The four Freedoms of F. D Roosevelt (1941) yang isinya antara lain : a. Freedom of Speech and Expression b. Freedom of religion c. Freedom from want d. Freedom from fear 6. The Universal Declaration of Human Rights (1 o Desember 1948).

E. Macam-macam HAM : Manusia selalu memiliki hak-hak dasar (basic rights) antara lain: • Hak hidup • Hak untuk hidup tanpa ada perasaan takut dilukai atau dibunuh oleh orang lain • Hak kebebasan • Hak untuk bebas • Hak untuk memiliki agama/kepercayaan • Hak untuk memperoleh informasi • Hak menyatakan pendapat • Hak berserikat • Hak pemilikan, hak untuk memilih sesuatu.

Macam-macam HAM menurut Deklarasi HAM PBB : • Hak-hak juridis: hak untuk hidup, tidak menjadi budak, tidak disiksa, dan tidak ditahan, dipersamakan di muka hukum (equality before the law), mendapatkan praduga tidak bersalah, dll nya. • Hak-hak lain yang termuat dalam deklarasi adalah: hak - hak akan nasionalitas, pemilikan, agama, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan berbudaya.

Dimensi pemikiran HAM : Menurut Frans Magnis-Suseno, konsep dasar HAM memiliki dua dimensi pemikiran sbb: 1. Dimensi Universalitas, yakni substansi HAM itu pada hakikatnya bersifat umum. HAM akan selalu dibutuhkan oleh siapa saja dlm aspek kebudayaan di manapun itu berada. 2. Dimensi Kontekstualitas, yakni menyangkut penerapan HAM bila ditinjau dari tempat berlakunya. Maksudnya adalah ide-ide HAM dapat diterapkan secara efektif, sepanjang tempat ide-ide HAM tsb memberikan suasana kondisif untuk itu.

F. Pelanggaran HAM Menurut UU No. 26/2000 (ttg. Pengadilan HAM) : pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik scr sengaja ataupun tidak sengaja atau kelalaian yang scr hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yg dijamin oleh UU ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesian hukum scr adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yg berlaku.

Klasifikasi Pelanggaran HAM Ada dua pelanggaran HAM, yakni pelanggaran HAM berat (genosida dan kejahatan kemanusiaan), dan pelanggaran HAM ringan(diuar genosida dan kejahatan kemanusiaan). Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yg dilakukan dgn maksud utk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kel. bangsa, ras, kel. etnis, kel. Agama. Kejahatan genosida dilakukan dgn cara membunuh anggota kel. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yg berat thd anggota kel. menciptakan kondisi kehidupan kel. yg akan mengakibatkan kemusnahan scr fisik, dst. nya. .

Kejahatan kemanusiaan: adalah setiap perbuatan yg dilakukan sbg bagian dari serangan yg meluas atau sistematis, padahal diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan scr langsung thd pdd sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan pdd scr paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi paksa, perbudakan seksual, pelacuran paksa, penyiksaan, perkosaan, atau bentuk kekerasan seksual lain yg setara, dst. nya. . . yg telah diakui scr universal sbg hal yg dilarang menurut hukum internasional.

Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Hak dan kewajiban adalah laksana pangkal dan ujung, yang tak terpisahkan. Hubungan kewajiban dengan hak terkait dgn aspek keadilan. Apabila seseorang telah menjalankan kewajibannya dengan sendirinya memperoleh hak. Apabila hak itu tidak didapatnya, maka itu adalah ketidakadilan. Sebaliknya orang yg menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya, ia telah bertindak tidak adil. Hak dibatasi oleh kewajiban (dibalik hak pasti ada kewajiban). Hak saya akan berhenti, ketika saya harus menunaikan kewajiban saya terhapa orang/pihak lain.

PERTEMUAN 7 Konsepsi Demokrasi dan Demokrasi di Indonesia • TIK: Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat: 1. Memahami konsep dasar demokrasi 2. Memahami norma-norma yg mendasari demokrasi 3. Menjelaskan komponen-komponen dan model-model demokrasi 4. Memahami kosnsep dan praktek demokrasi di Indonesia

A. Konsepsi Demokrasi • Bahasa yunani “democratos” gabungan dari kata “demos = rakyat” , “cratos = kekuasaan atau kedaulatan”. • Makna pemerintahan : dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by people) dan pemerintahan untuk rakyat (government for people).

Hakikat makna : • Government of the people = dalam negara demokrasi, legitimasi/keabsahan terhadap siapa yang memerintah (pemerintah) berasal dari kehendak rakyat. • Government by the people = dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan pemerintah prosesnya diawasi oleh rakyat • Government for people = dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan oleh pemerintah harus dilangsungkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

B. Norma-norma yang Mendasari Demokrasi Henry B. Mayo, didasari oleh beberapa norma : 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah

3. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum 4. Mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku 5. Menjamin tegaknya keadilan

Nurcholish Madjid , demokrasi didasari tujuh norma : 1. Kesadaran atas pluralisme 2. Musyawarah 3. Pemufakatan yang jujur dan sehat 4. Kerjasama 5. Pemenuhan segi-segi ekonomi 6. Pertimbangan moral 7. Sistem pendidikan yang menunjang

Franz Magnis Suseno, ada lima prinsip negara demokrasi : 1. Sistem negara hukum, mengandung arti demokrasi tidak mengenal kata-kata absolut (kekuasaan mutlak). Kekuasaan di negara demokrasi berada di tangan rakyat dan diatur oleh hukum (UUD, UU, dll). 2. Social Control (pengawasan oleh rakyat), baik yg dilakukan secara langsung begitu juga melalui lembaga-lembaga sosial dan politik yg ada. Social control menghendaki adanya transparansi.

3. Pemilu yg bebas, antara lain tergambar dari diselenggarakannya Pemilu oleh lembaga independen serta pemberian hak dan kewajiban yg sama kpd semua parpol peserta pemilu. 4. Prinsip mayoritas, bahwa nilai-nilai dasar demokrasi merujuk kpd kepentingan rakyat banyak (mayoritas) dan bukan pd kepentingan segelintir orang. 5. Adanya jaminan terhadap HAM, antara lain ditandai dengan adanya lembaga khusus dan independen yg menangani setiap pelanggaran HAM yg terjadi (F. M. Suseno, dalam Heri Zulfan dan Dahnil Syah, 2000).

C. Komponen-komponen Penegak Demokrasi Komponen-komponen tegaknya demokrasi : 1. Negara hukum 2. Pemerintahan yang Good Governance 3. Badan pemegang kekuasaan legislatif 4. Peradilan yang bebas dan mandiri 5. Masyarakat madani 6. Pers yang bebas dan bertanggung jawab 7. Infrastruktur politik

D. Model-model Demokrasi Dipandang dari orientasinya : 1. Demokrasi Liberal = demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan induavidualisme. 2. Demokrasi Terpimpin = demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin negara, dimana rakyat mempercayakan kepadanya untuk memimpin demokrasi di negaranya. 3. Demokrasi Sosial = demokrasi yang menaruh kepedulian besar terhadap keadilan sosial dan egalitarian

Dipandang dari mekanisme pelaksanaannya : 1. Demokrasi langsung, dicirikan dengan penampakan kedaulatan rakyatnya yang dilakukan secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung, mekanisme kedaulatan rakyatnya diwakilkan kepada lembaga perwakilan negara tersebut.

PERTEMUAN 8 E. Demokrasi di Indonesia • TIK: Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat: 1. Memahami dan menjelaskan tentang konsep demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD-1945 2. Memahami dan menjelaskan beberapa perbedaan mendasar antara demokrasi modern (Barat) dengan sistem demokrasi Pancasila

Demokrasi di Indonesia Sesuai dgn semangat UUD-1945, sistem demokrasi yg dianut Indonesia disebut dengan Demokrasi Pancasila, yakni suatu sistem demokrasi yg dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yg terkandung pada Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian secara sederhana dapat ditegaskan bahwa demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yg religius, humanis, nasionalis, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mupakat serta berkeadilan sosial.

Demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat sebagaimana yg ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Menurut Harjono (mantan hakim MK), dlm konteks kedaulatan rakyat ini, ada 2 hal yg harus dibedakan, yakni kedaulatan yg masih berada di tangan rakyat dan kedaulatan yg telah dilimpahkan kepada atau dilaksanakan dlm kerangka UUD. Sebagai sebuah potensi, “kedaulatan ada di tangan rakyat” masih tetap eksis dlm genggaman rakyat.

Seraya kedaulatan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, maka lembaga-lembaga negara tsb tidak boleh melaksanakannya secara tanpa batas (absolut). Batas-batasnya ditentukan oleh UUD. Dengan demikian, demokrasi berjalan berdasarkan atas hukum. Dalam pelaksanannya , mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) tsb, dikenal 2 macam kedaulatan. Pertama , kedaulatan langsung melalui Pemilu. Kedua, kedaulatan yg dilakukan oleh badan-badan perwakilan. Setelah dilaksanakan secara langsung melalui PEMILU, maka proses selanjutnya, menurut konstitusi, kedaulatan dilakukan melalui badan perwakilan.

Teori Prof. Hazairin ttg Demokrasi Pancasila : • Demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah demokrasi sebagaimana yg telah dipraktekkan oleh semua pihak bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih nampak saat ini dalam praktek hidup masyarakat hukum adat, seperti: Nagari di Minangkabau, Desa di Jawa, Marga di Sumut, dll (Hazairin, sebagaimana dikutip Rozikin Daman, 1992: 127).

Berdasarkan teori Hazairin di atas dapat ditegaskan bahwa Demokrasi Pancasila adalah demokrasi asli bangsa. Indonesia (masyarakat hukum adat/desa). Sejalan dgn ini, dikaitkan dengan sejarah lahirnya rumusan (tgl. 29 dan 32 Mei serta 1 Juni 1945), maka ada pendapat yg menyatakan bahwa demokrasi Pancasila itu miniaturnya dapat dilihat pada sistem musyawarah mufakat sbgmn dipraktekkan masyarakat hukum adat Minangkabau.

Demokrasi Pancasila acuannya adalah suara (nilai) kebenaran dan bukan suara mayoritas sebagaimana yg dianut oleh sistem Demokrasi Liberal. Pemahaman seperti ini diperoleh ketika kita memahami makna yg terkandung dalam sila ke IV Pancasila yg merupakan acuan normatif dan filosofis dari Demokrasi Pancasila yg rumusannya menegaskan: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Kata “hikmah” dalam rangkaian teks sila ke IV tsb, mengandung arti: kearifan, kebijaksanaan, kebenaran. Kebenaran, tentu ada yg bersifat relatif (kebenaran ilmiah) dan ada kebenaran absolut, yakni atau kebenaran yg bersumber dari zat yg Maha Benar atau (Allah SWT).

Sehubungan dengan kebenaran ini, pepatah adat Minangkabau mengatakan: v Kamanakan barajo ka Mamak v Mamak barajo ka Panghulu v Panghulu barajo ka mupakat v Mupakat barajo ka nan bana v Nan bana tagak sandiri v Sasuai alua jo patuik

Pertemuan 9 TIK: Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat: 1. Memahami dan menjelaskan tentang konsep negara hukum 2. Memahami dan menjelaaskan tentang konsep negara hukum Eropa Kontinental dan negara hukum Anglo Saxon

KULIAH V NEGARA HUKUM Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Setiap negara di dunia ini memiliki hukumnya mading-masing, yakni hukum yg dibuat oleh masyarakatnhya sendiri dan harus pula dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Persoalannya lagi adalah apakah hukum yg berlaku tsb responsif (otonom) ataukah hukum yg elitis (menindas) yg erat kaitannya dengan sistem pmerintahaan yg dilaksanakan di negara tsb.

A. Pengertian Negara Hukum Plato dlm bukunya Nomoi merumuskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yg baik adalah yg diatur oleh hukum. Aristoteles (murid Plato), dalam bukunya Politica, juga merumuskan bahwa suatu negara yg baik adalah negara yg diperintah dgn konstitusi dan berkedaulatan hukum. Bagi Aristoteles, yg memerintah dlm negara bukanlah manusia melainkann pikiran yg adil, dan kesusilaanlah yg menentukan baik buruknya suatu hukum.

Pengertian (Sambungan. . . ) Wirjono Prodjodikoro: negara hukum adalah suatu negara yg di dlm wilayahnya adalah: a. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dlm tindakannya baik thd para warga negara maupun dlm saling berhubungan nasing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan hukum yg berlaku. b. Semua orang (penduduk) dlm hubungan kemasyarakatan hrs tunduk pd peraturan hukum yg berlaku.

B. Bentuk Negara Hukum Dilihat dr bentukn ya, negara hukum dibedakan sbb: a. Negara hukum formal (Ngr. Hukum dlm arti sempit), yakni suatu negara hukum di mana pemerintah dlm berhubungan dgn warga negaranya bertindak laksana penjaga malam. b. Negara hukum material (dlm arti luas), yakni pemerin tah tidak saja berkewajiban melindungi wargaanya, tetapi juga hrs (aktif) memajukan kesejahteraan sosial rakyatnya.

C. Negara Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon Ciri-ciri Negara Hukum Eropa Kontinental (Rechtsstaat) menurut Immanuel Kant adalah: a. Adanya perlindungan terhadap HAM b. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara tsb Berdasarkan rumusan Kant ini, lahirlah negara yg disebut konsep “negara hukum penjaga malam” atau “negara polisi”, di mana kekuasaan negara baru bertibdak apabila terdapaat perselisihan (sengketa) antar individu dlm masyarakat.

Teori Frederich Julius Stahl Dlm perkembangan berikutnya, pemikiran negara hukum Eropa Kontinental banyak dipengaruhi ole faham Liberal yg menjunjung faham negara kesejahteraan (welfare state), sehingga konsep negara hukum Eropa Kontinental bergeser ke arah bentuk negara hukum kesejahteraan. F. J. Stahl dlm teorinya merumuskan bentuk negara hukum kesejahteraan ini sbb:

Ciri-ciri welfare state(Stahl): a. b. c. d. Adanya jaminan thd perlindungan HAM Adanya pemisahan kekuasaan Adaanya pemerintahan berdasarkan UU Adanya peradilan administrasi negara Menurut Stahl, negara hukum bertujuan melindungi hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan UU.

Negara Hukum Anglo Saxon (rule of law) Konsep negara hukum Asnglo Saxon ini berkembang di Inggris dan AS yg dikenal dgn sebutan rule of law. Menurut A. V. Dicey. Ciri negara hukum adalah: a. Supremasi hukum/kekuasaan tertinggi negara adalah hukum b. Kesamaan di hadapan hukum c. Perlindungan terhadap HAM

Persamaan dan perbedaan Persamaan antara konsep rechtsstaat dgn rule of law, yakni terletak pada adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Perbedaannya, jika pada negara hukum Anglo Saxon lebih menekankan kepada prinsip persamaan di depan hukum, maka pada negara hukum rechtsstaat memasukkan unsur peradilan administrasi negara sebagai salah satu unsur negara hukum.

Perbedaan (Saambungan. . . ) Perbedaan lainnya adalah, jika dlm negara hukum Rechtsstaat sumber hukumnya lebih mengutamakan civil law (hukum tertulis) demi terwujudnya kepastian hukum, maka dalam negara hukum Anglo Saxon lebih mengutamakan common law (yurisprudensi) agar terwujudnya keadilan.

PERTEMUAN 10 TIK: Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat: 1. Memahami dan menjelaskan tentang negara hukum di Indonesia 2. Memahami dan menjelaaskan tentang Penegakan Hukum

D. Negara Hukum Indonesia Psl 1 ayat (3) UUD-1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan penegasan ini dapat dipahami baahwa sgl tindakan yg dilakukan atau diputuskan oleh alat negara dan masyarakat haruslah berdasarkan kepada hukum. Hal ini telah menunjukkan adanya supremasi hukum/kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum.

Jika dikaitkaan dengan ciri-ciri negara hukum baik pada rechtsttaat begitu juga pada rule of law, maka negara hukum Indonesia tidak secara kaku (strict) mengacu pada salah satu dari kedua bentuk negara hukum tsb, tetapi adalag mengintegrasikan (konsep prismatik) nilai-nilai positif dari keduanya. Hal ini dapat dijelaskan sbb: Ø Adanya supremasi hukum (Psl. 1 ayat (3) UUD-1945

Negara Hukum Indonesia. . . Ø Adanya pemisahan kekuasaan (Psl. 2 s/d Psl 24 C UUD-1945 Ø Adanya pemerintahan berdasarkan UUD (Psl. 4 ayat (1) dan Psl 9 ayat (1) UUD-1945 Ø Adanya kesamaan dihadapan hukum (Psl 24 ayat (2) UUD-1945 Ø Adanya Peradilan administrasi (Psl 24 ayat (2) UUD-1945 Ø Adanya jaminan perlindungan HAM (Psl 28 A s. d Psl 28 J UUD-1945

E. Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dlm suatu negara hukum, karena hanya dgn penegakan hukumlah maka tujuan hukum, yakni keadilan, kepatian hukum dan ketertiban akan dapat dirasakan masyarakat. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, ada tiga hal penting yg harus diperhatikan dlm menegakkan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sekaitan dgn ini, Satjipto Raharjo menyatakaan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemaanfaantan sosial menjadi kenyataan.

Penegakan Hukum (Sambungan. . . ) Studi tentang penegakan hukum selalu dikaitkan dgn paradigma sistem hukum sbgmn dikemukakan Lawrence M. Fiedman, yg membagi sistem hukum itu ke dalam 3 sub sistem sbb: a. Substansi hukum (legal substance) yg diibaratkan sbg apa yag dikerjakan atau dihasilkan oleh sebuah mesin b. Struktur Hukum (legal structur) yg diibaratkan sbg mesin c. Kultur hukum (legal cultur), yakni aapa sajaa atau siapa saja yg memutuskan mesin itu digunakan.

Soerjono Soekanto: Faktor-faktor yg mempengaruhi penegakan hukum adalah: a. Faktor hukumnya sendiri b. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yg membentuk maupun menerapkan hukum c. Faktor sarana atau fasilitas yg mendukung penegakan hukum d. Faktor masyarakatnya, yakni lingkungan di mana hukum tsb berlaku atau diterapkan e. Faktor kebudayaan, hyakni hasil karya, cipta dan rasa yg didasarkan pada karsa manusia di dlm pergaulan hidup.

PERTEMUAN 11 TIK: KULIAH VI Wawasan Nusantara Setelah pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat: 1. Memahami dan menjelaskan pengertian dan hakekat wawasan Nusantara sebagai konsep geo politik Indonesia 2. Memahami dan menjelaskan mengenai dasar pemikiran wawasan nusantara

A. Konsepsi dan Pengertian Wawasan. Nusantara • Secara etimologi : Perkataan wawasan Nusantara berasal dari dua suku kata, yakni “Wawasan” (berasal dari bahasa Jawa) dari akar kata “wawas”yang berarti : pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi (Inggris : vision).

Nusantara berasal dari kata : • “nusa” yang artinya kepulauan (archipelago state), suatu kesatuan wilayah laut yang ditaburi oleh gugusan pulau-pulau • “antara” yang artinya pembatas. Dengan demikian, Nusantara dapat diartikan dengan suatu negara kepulauan yg terletak (dibatasi) antara/oleh dua benua besar, yakni benua Asia dan Australia.

Apa konsekuensi dari letak wilayah RI pada posisi silang dunia? Konsekuensi logisnya adalah menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang heterogen (majemuk), baik secara agama, suku, bahasa, budaya daerah, dll. Karena itu, kemajemukan (pluralisme) bangsa Indonesia haruslah dipandang sebagai suatu realita alamiah yang merupakan anugrah Allah SWT yang perlu disyukuri dan dihadapi dengan sikap yang bijak dan benar

Secara terminologi Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai ideologi nasionalnya yaitu pancasila dan UUD 1945, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermanfaat ditengah-tengah lingkungannya yang menjiwai tindak kebijaksanaandalam mencapai tujuan perjuangan bangsa (Modul UT, 1985: 3)

Hakekat Wawasan Nusantara Berkaitan dengan upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 Cita-cita nasional Indonesia (alinea 2 pembukaan UUD 1945), yaitu mewujudkan negara Indonesia yang bersatu dan makmur. Tujuan nasional (alinea ke 4 Pemb. UUD 1945), yakni Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedailan sosial.

Faktor-faktor yang berpengaruh: Setidaknya ada 3 faktor penting yang dapat mempengaruhi upaya bangsa Indonesia mewududkan cita-cita dan tujuan nasionalnya : a. faktor geografis negara : luas wilayah RI 8, 5 jt km 2, terdiri atas ribuan pulau dan dikelilingi oleh lautan dan benua-benua (faktor ini berpotensi jadi modal tapi dapat pula menjadi ancaman),

b. faktor manusia : penduduknya 220 jt terdiri dari bermacam-macam suku bangsa yang adat istiadat/agamanya berbeda-beda, c. faktor lingkungan : wilayah Indonesia dikelilingi oleh lautan (perairan yang luas) yang dapat menjadi titik rawan terutama ditinjau dari aspek sosial budaya dan hankam.

Sehubungan dengan kondisi sebagaimana digambarkan di atas, maka bangsa Indonesia harus memiliki suatu wawasan yang disebut dengan Wawasan Nusantara yang dapat dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan masionalnya. Berdasarkan uraian dapat ditegaskan bahwa pada dasarnya Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari Pancasila yang arti suatu kesatuan yang bulat dan utuh dan faham keseimbangan.

B. DASAR PEMIKIRAN WAWASAN NUSANTARA Setidaknya ada 3 dasar pemikiran utama yang melatarbelakangi ditetapkannya Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional bangsa Indonesia sbb : I. Dasar pemikiran geografis dan geostrategis. II. Dasar pemikiran historis dan yuridis formal III. Dasar Pemikiran Kepentingan Nasional

I. Dasar pemikiran geografis dan geostrategis. 1. Dasar geografis Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, bahkan secara demografis merupakan negara dengan junlah pendduk terbesar nomor 4 di dunia saat ini. Sedangkan hal-hal ini dari aspek geografis ini dapat dijelaskan sbb : a. panjang wilayah mencakup 1/8 khatulistiwa b. Jumlah penduduk saat ini mendekati angka 220 jt jiwa.

c. Jumlah pulau 13. 667 pulau d. Luas lautan merupakan 2/3 dari seluruh wilayah e. Tanahnya mengandung sumber kekayaan alam yang melimpah yang umumnya masih potensial, diantaranya merupakan bahan-bahan vital dan strategis f. Penduduknya cukup padat (sekitar 220 jt jiwa) dengan distribusi yang belum merata.

2. Dasar geostrategis • Geo = wilayah. Strategis= strategi hankam. Dengan demikian Geo Strategi dimaksudkan: strategi hankam suatu negara yang disesuaikan dengan kondisi wilayah negara ybs. • Geostrategi(strategi hankam) Indoneia disesuaikan dengan kondisi wilayah RI yang terletak pada posisi silang dunia yang di satu pihak memberikan pengaruh menguntungkan, tetapi dapat pula mengundang ancaman. Namun dalam merancang strategi hankam negara, kita tentu lebih fokus pada sisi negatif dari letak wilayah tersebut.

Dilihat lebih jauh, ternyata letak wilayah RI pada posisi silang dunia tidak hanya mengenai aspek geografis saja, melainkan juga mengenai aspek-aspek sosial lainnya, yakni : a. Demografis (kependudukan): antara negara dengan penduduk padat di utara (RRC) dan negara dengan penduduk lengang di selatan (Australia). b. Ideologis : antara negara dengan ideologi Komunis di utara dan liberal di selatan. c. Politik : antara demokrasi rakyat di utara dengan demokrasi liberal di selatan.

d. Budaya : dengan budaya timur di utara (Budha/Konghuchu) dan budaya barat di selatan. e. Hankam : antara sistem pertahnan kontinental di utara dengan sistem pertahanan maritim di selatan.

Geostrategi lanjutan …. . Posisi Indonesia seperti digambarkan di atas, memaksa Indonesia untuk memilih salah satu dari dua pilihan : Pertama: membiarkan dirinya terus menerus terombang ambing oleh pengaruh rivalitas dua kekuatan besar (utara-selatan) Kedua: Turut serta mengatur lalu lintas pengaruh lingkungan dengan berperan sebagai subjek.

Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang mengharuskan Indonesia menganut sistem polugri bebas aktif, maka Indonesia harus mengambil pilihan kedua (berperan sebagai subjek). Namun untuk dapat berperan sebagai subjek, Indonesia harus kuat dan hal itu menuntutnya untuk mampu mengubah pengaruh dan kekuatan dari luar menjadi kekuatan nasional yang dikendalikan sebagai kekuatan sentrifugal.

II. Dasar pemikiran historis dan yuridis formal Historis dan yuridis formal: berarti dasar pemikiran dilihat dari sejarah (historis) dan peraturan perundang-undangan (yuridis formal) yang pernah berlaku di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka 17 -8 -1945, ternyata UUD-1945 tidak secara tegas mengatur tentang batas wilyayah RI sebagaimana yang diharuskan oleh Hukum Internasional (Konvensi Montevideo, 1933). Karena itu, berdasarkan ketentuan pasal aturan peralihan, di Indonesia otomatis berlaku peraturan yang telah ada sebelumnya, yakni Ordonansi Belanda tahun 1939 yang menegaskan bahwa batas wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil (laut) dari pantai diukur waktu pasang surut.

ZEE …… Selanjutnya tahun 1980, pemerintah RI kembali mengeluarkan peraturan tentang batas wilayah RI yang dikenal dengan Peraturan tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia ZEEI yang isinya menegaskan bahwa: wilayah laut selebar 200 mil dari garis dasar merupakan hak milik Indonesia ekslusif (khusus) secara ekonomi. Berdasarkan aturan ZEE ini, maka luas wilayah laut Indonesia terutama ke arah laut bebas bertambah secara signifikan. I

III. Dasar Pemikiran Kepentingan Nasional Kepentingan nasional diartikan dengan: nilai (material dan inmaterial) yang dipandang berharga (terbaik) oleh suatu bangsa dan karena itu mereka ingin mempertahankannya. Bagi bangsa Indonesia sesuai dengan kondisi masyarakatnya yang sangat heterogen, maka kepentingan nasionalnya yang paling utama adalah mempertahankan kelangsungan hidup (survival) NKRI. Kepentingan nasional lainnya yang sifatnya relatif dinamis adalah menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional dalam pengertian yang seluas-luasnya.

PERTEMUAN 12 TIK: Setelah pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat: 1. Memahami dan menjelaskan wawasan nusantara dalam per-undangan RI 2. Memahami dan menjelaskan mengenai tujuan dan implementasi wawasan nusantara

C. Wawasan Nusantara dalam Peraturan Per-Undangundangan RI Jiwa dan semangat (spirit) Wawasan Nusantara sesungguhnya telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala (Sumpah Palapa, “Bersatu teguh, Bercerai runtuh”). Tentu saja saat itu belum dirumuskan dan belum dimuat dalam peraturan perundang-undangan RI.

Sejak kapan konsep Wawasan Nusantara mulai dirumuskan? Konsep Wawasan Nusantara mulai dirumuskan dimuat dalam peraturan perundang-undangan RI sejak tahun 1973, yakni dengan dimuatnya dalam GBHN saat itu. Dalam TAP MPR No. IV/MPR/1978, yo TAP MPR No. II/MPR/1983, yo TAP MPR No, II/MPR 1988, yo TAP MPR No. II/MPR No. 1993, yo TAP MPR No. II/MPR 1998 ditegaskan bahwa Wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

D. Tujuan Wawasan Nusantara : Dapat dibedakan sbb: A. Ke dalam : untuk mewujudkan kesatuan dan keutuhan dalam semua aspek kehidipan bangsa dan negara, baik itu dalam aspek alamiah begitu juga dalam Aspek sosial. Aspek alamiah mencakup: 1) Gatra (aspek) geografis (posisi wilayah) 2) gatra keadaan dan kekayaan alam 3) gatra keadaan dan kemampuan penduduk

Aspek sosial , yang mencakup : 1) Gatra ideologi 2) Gatra politik 3) Gatra ekonomi 4) Gatra sosial budaya, dan 5) Gatra hankam. B. Tujuan keluar : turut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban dan perdamaian bagi seluruh uamt manusia.

Tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara, yang mencakup sbb : 1. Perwujudan Kepulauan Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, dalam arti : menginginkan terwujudnya integrasi (kesatuan/keadilan) politik. 2. Perwujudan Kepulauan Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, dalam arti : menginginkan terwujudnya integrasi (kesatuan/keadilan) ekonomi.

3. Perwujudan Kepulauan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dalam arti : menginginkan terwujudnya kesatuan integrasi (kesatuan/keadilan) di bidang sosbud. 4. Perwujudan Kepuluan Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan hankam, dalam arti : menginginkan terwujudnya integrasi di bidang hankan. Dengan dimuatnya rumusan Wawasan Nusantara dalam GBHN, maka berati sejak 1973 tersebut, konsep rumusan dan subtansi Wawasan Nusantara telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia yang mengikat baik pemerintah begitu juga segenap rakyat Indonesia.

E. Implementasi Wawasan Nusantara Sebagai cara pandang dan visi nasional bangsa Indonesia, maka Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, acuan dan tuntunan bagi setiap individu bangsa dan pemerintah Indonesia terutama dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang serta dalam menjaga NKRI. Secara ringkas, implementasi Wawasan Nusantara adalah bagaimana setiap gerak pembangunan di Indonesia harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat dan pada upaya integrasi wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh yang pelaksanaannya per bidang dapat dijelaskan sbb :

• Dalam bidang politik, berorientasi pada upaya menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis yang perwujdannya nampak dalam wujud pemerimtahan yang kuat dan legitimet sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat • Dalam bidang ekonomi, diorientasikan pada upaya menciptakan integrasi ekonomi nasional yang perwujudannya nampak pada terjaminnya pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

• Dalam bidang sosial budaya, diorientasikan pada upaya membangun sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaabn sebagai kenyataan hidup sekaligus kurnia Allah SWT yang pada gilirannya akan tercipta suasana kehidupan bangsa yang harmonis, rukun dan bersatu dalam keberagaman yang dinamis. • Dalam bidang hankam, diorientasikan pada upaya menumbuhkembangkan kesaran cinta tanah air dan bangsa, yang pada gilirannya akan membentuk sikap bela negara pada setiap bangsa Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya.

PERTEMUAN 13 KETAHANAN NASIONAL TIK: Setelah pertemuan ini mhs diharapkan dapat: 1. Memahami dan menjelaskan tentang pengertian dan hakekat Ketahanan Nasional sebagai strategiis Indonesia 2. Memahami dan menjelaskan tentang perkembangan ketahanan nasional

A. Pengertian dan Konsepsi Dasar Ketahanan Nasional merupakan istilah khas Indonesia dan baru dikenal sejak sekitar awal tahun 1960 -an dan kemudian semakin populer sejak setelah tahun 1965, terutama pasca tragedi G-30 S-PKI dan setelah berdirinya Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANNAS). Selanjutnya Lemhannas pulalah yang semakin mempopulerkan istilah Ketahanan Nasional serta menyempurnakan baik rumusan begitu juga substansinya.

Lanjutan Istilah…. Dalam terminologi asing (barat), untuk terminologi yang kurang lebih semakna dengan Ketahanan Nasional dikenal istilah : National Power (Kekuatan Nasional). Hal ini sebagaimana dipopulerkan oleh Hans Morgenthau dalam bukunya “Politics Among Nation”.

Dalam bukunya itu Morgenthau menjelaskan tentang apa yang disebutnya dengan istilah “The elements of National Powers” yang bermakna beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar memiliki kekuatan nasional, antara lain: wilayah yang luas, sumber daya alam yang besar, kapasitas industri, penguasaan teknologi, kesiapsiagaan militer, kepemimpinan yang efektif, dan kualitas/kuantitas angkatan perang.

Kenapa bangsa Indonesia menggunakan istilah Ketahanan Nasional? • Kenapa tidak mengadopsi istilah Kekuatan Nasional saja yang telah lebih duluan populer? • Jawabannya adalah: karena istilah Ketahanan Nasional dipandang lebih sesuai dengan dinamika sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang selama berabad lamanya berhasil mempertahankan kelangsungan hidup (survival)nya sebagai sebuah bangsa. • Dimaksudkan dengan “dinamika perjuangan bangsa Indonesia” adalah dinamika (pasang surut) perjuangan bangsa Indonesia sejak masa pra kolonial, dalam era kiolonial, era Orde Lama, Orde Baru dan seterusnya hingga saat ini.

Lanjutan kenapa…. . Perjuangan bangsa Indonesia yang paling berat adalah pada masa Orde lama yang hampir saja membuat NKRI menjadi bubar sebagaimana diperkirakan sebagaian pengamat asing. Ternyata analisis para pengamat asing tersebut meleset, terbukti bangsa Indonesia berhasil melalui tantangan berat tersebut dengan selamat. Pertanyaannya adalah, kenapa bangsa Indonesia sampai saat ini tetap eksis dan survive?

Jawabannya, jelas bukan dikarenakan bangsa Indonesia kuat, tapi karena memiliki ketahanan sebagai sebuah bangsa. Ketahanan berasal dari akar kata “tahan” yang berarti: • tahan penderitaan, tabah, kuat • dapat menguasai diri, dan • tidak mengenal menyerah. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa istilah Ketahanan Nasional memiliki kandungan makna yang lebih luas dibandingkan istilah kekuatan nasional yang perbedaannya dapat dijelskan sbb:

Beberapa perbedaan : no National Power Ketahanan Nasional 1 Totalitas: kekuatan fisik dan abstrak, tetapi tidak termasuk()kekuatan spritual. Totalitas: kekuatan abstrak+spritual fisik dan 2 Ditujukan secara langsung untuk memelihara keamanan. Ditujukan secara langsung memelihara keamanan kesejahteraan. untuk dan 3 Penggunaannya secara langsung berupa kemampuan (power) terhadap pihak lawan. Melalui gabungan anatara kekuatan, wibawa dan kemampuan terhadap pihak lawan 4 Lebih menonjolkan faktor kekuatan fisik dari abstrak Pertama digunakan kekuatann abstrak, jika gagal baru kekeuatan fisik 5 Dalam upaya mewujudkan keamanan, pertama dengan penangkalan dengan menonjolkan pemberian hukuman terhadap pihak lawan Lebih menonjolkan persuasif pendekatan

Pengertian Ketahanan Nasional 1. Pengertian secara konstitusional (dalam GBHN) : “Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara”.

2. Pengertian secara politik hukum (Penjelasan UU No. 20 Tahun 1982, tentang: Hankamneg RI): “Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia pada hakekatnya adalah konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD-1945”.

3. Pengertian secara Lemhannas) : operasional (rumusan “Ketahanan Nasional Indonesia merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang langsung atau tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup serta perjuangan mengejar tujuan nasional”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Ketahanan Nasional pada dasarnyanya merupakan resultante (hasil/akibat) dari interaksi dua himpunan faktor, yakni himpunan faktor ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan) dan himpunan faktor K 4 (keuletan, ketangguhan, kemampuan dan kekuatan). Hubungan antara kedua himpunan faktor tersebut berbanding terbalik, artinya jika perkembangan ATHG lebih cepat dari perkembangan K 4, berarti ketahanan nasional saat itu lemah. Sebaliknya jika perkembangan K 4 yang lebih cepat dari ATHG, berarti Ketahanan Nasional kuat.

Strategi dasarnya adalah… Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka strategi dasar yang harus dianut bangsa Indonesia agar ketahanan nasionalnya selalu kokoh dan kuat adalah dengan cara selalu mengupayakan agar perkembangan K 4 selalu mengungguli perkembangan ATHG setiap saat dan hal itu harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Dan jalan ke arah tersebut hanya satu, yakni dengan pelaksanaan pembangunan nasional di semua bidang, karena untuk membangunan ketahanan nasional yang kuat dibutuhkan kesuksesan pelaksaaan pembangunan nasional dan sebaliknya suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional juga sangat dipengaruhi oleh tingkat ketahanan nasional yang kokoh dan kuat.

B. PERKEMBANGAN TEORI KETAHANAN NASIONAL Jika rumusan ketahanan nasional sejak awal diperkenalkan sampai saat ini kita telaah secara kritis, maka akan terlihat bahwa konsep atau teori ketahanan nasional telah mengalami berbagai perkembangan sebagai berikut :

1. Ketahanan dinamis nasional sebagai kondisi Maka ketahanan nasional mengacu kepada pengalaman empirik, artinya pada keadaan nyata yang berkembang dalam masyarakat dan dapat di amati dengan panca indera manusia. Dalam hubungan ini, maka yang menjadi fokus perhatian adalah adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di satu pihak, serta adanya keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan di pihak lain.

Untuk dapat memahami perkembangan kedua hal tersebut, maka bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah mengadakan telaahan strategi nasional (TELSTRANAS) sehingga dapat diketahui ATHG yang di hadapi bangsa Indonesia di semua bidang untuk setiap 10 tahun ke depan serta kekuatan apa yang kita miliki buat mengatasinya.

2. Ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan negara Dalam kaitan ini, maka fokus perhatian diarahkan pada upaya menata hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan dalam arti luas. Artinya suatu bangsa dan negara akan memiliki ketahanan nasional yang kuat dan kokoh jika bangsa tersebut mampu menata (mengharmonikan) kesejahteraan dan keamanan rakyatnya secara baik.

3. Ketahanan nasional sebagai metoda berfikir Sebagai metoda berfikir, maka berarti suatu pendekatan khas ketahanan nasional yang membedakannya dengan metoda-metoda berfikir lainnya. Dalam dunia akademis dikenal dua metoda berfikir yakni metoda berfikir induktif dan deduktif. Metoda yang sama juga digunakan dalam ketahanan nasional, tetapi dengan suatu tambahan bahwa dalam metoda berfikir ketahanan nasional seluruh bidang (gatra) di lihat secara utuh dan menyeluruh (komprehensif integral) karena itu metoda berfikir ketahanan nasional disebut juga dengan metoda berfikir secara sistemik.

PERTEMUAN 14 TIK: Setelah pertemuan ini mhs diharapkan dapat: Memahami dan menjelaskan tentang pembinaan serta ancaman ketahanan nasional

C. PEMBINAAN KETAHANAN NASIONAL Ketahanan nasional suatu bangsa dan negara akan kuat dan kokoh, jika dilakukan upaya pembinaan/pengembangan terhadap setiap bidang (gatra) secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Sehubungan dengan hal ini, pembinaan ketahanan nasional menggunakan pendekatan asta gatra (8 aspek) yang merupakan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara. Pembinaan terhadap asta gatra tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembinaan Gatra Ideologi Secara sederhana ideologi dapat diartikan dengan impian seseorang (sekelompok orang) tentang masa depan. Karena itu, suatu ideologi ada yang baik ada juga yang kurang/tidak baik. Menurut Dr. Alfian (mantan ketua LIPI), suatu ideologi yang baik setidaknya harus memenuhi 3 aspek nilai, yakni : a. aspek idealisme : artinya ideologi tersebut harus bertujuan baik b. aspek realita : artinya tujuan ideologi tersebut harus bersifat realistis (mungkin diwujudkan)

c. aspek fleksibilitas : artinya nilai yang dimiliki ideologi tersebut harus fleksibel (terbuka), sehingga menyesuaikan dapat diri dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat penganutnya. Jika suatu ideologi memenuhi ketiga aspek di atas berarti ideologi tersebut dikatan ideologi yang baik, maju dan modern. Komunisme misalnya jelas bukan ideologi yang baik, karena tidak memenuhi ketiga aspek nilai di atas. Sebaliknya pancasila diyakini memiliki ketiga aspek nilai di atas.

• Ancaman yang dihadapi Ancaman terhadap ketahanan bidang ideologi dapat dihadapkan baik pada nilai dasar (fundamental), pada nilai instrumental dan pada nilai fraksis (pengamalan). Ancaman terhadap nilai dasar ancaman terhadap dalil-dalil pokok pancasila (sila ke 1 -5). Kemudian ancaman terhadap nilai instrumental, berarti jika sarana dan lembaga-lembaga yang memungkinkan terlaksananya nilai dasar tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai dasar pancasila tersebut. Misalnya masih digunakannya sebagian aturan hukum produk kolonial (Belanda) saat ini yang sebagian besar bertentangan dengan nilai dasar pancasila.

Sedangkan ancaman terhadap nilai fraksis adalah kendati pun nilai instrumentalnya telah disesuaikan dengan nilai dasar, akan tetapi tidak dilaksanakan dalam kenyataan. Misalnya antara lain dalam hal penanggulangan korupsi di Indonesia.

• Pembinaan yang harus dilakukan : Terhadap ancaman pada nilai dasar, maka pembinaan yang harus dilakukan adalah semua nilai dasar pancasila harus di rumuskan kembali maknanya secara jernih dan sistematis, sehingga dapat menangkal setiap ancaman dari nilai-nilai ideologi lain yang saat ini sangat mudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian terhadap ancaman pada nilai instrumental, maka pembinaan yang harus di lakukan adalah bahwa semua konsensus nasional sejak tahun 1945 sampai jatuhnya rezim orde baru tahun 1989 harus ditinjau kembali dan disesuaikan kembali dengan nilai dasar ideologi Pancasila.

Sedangkan ancaman terhadap nilai fraksis, maka semua nilai dasar yang telah disesuaikan dengan pancasila tersebut harus dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari terutama oleh pemimpin bangsa baik formal maupun informal di semua tingkatan masyarakat.

2. Pembinaan Gatra Politik adalah segala hal yang berhubungan dengan negara/kekuasaan (polis=kota, taia=urusan). Namun dalam arti luas, politik di artikan dengan cara atau usaha untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan ideologi. Dalam pembahasan ini karena politik dikaitkan dengan ketahanan nasional, maka yang dimaksudkan adalah ketahanan sistem politik yang diartikan dengan : kondisi dinamik kehidupan politik suatu bangsa yang berisi keuletan dalam menghadapi ATHG yang dapat membahayakan kelangsungan hidup politik bangsa dan negara tersebut.

• Ancaman gatra politik Ancamannya terjadi jika sistem politik yang berlaku tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi pokoknya yakni fungsi integrasi dan fungsi adaptasi. Fungsi integrasi diartikan mempersatukan di antara komponen-komponen politik yang ada, terutama antara pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan fungsi adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Indikasi adanya ancaman terhadap sistem politik, antara lain jika berbagai bentuk ketidakpercayaan/ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah semakin meluas.

• Pembinaan yang harus dilakukan: Kelemahan utama perkembangan sistem politik di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia adalah terlalu dominan dan luasnya kekuasaan pemerintah (presiden) sehingga melahirkan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan dan keuangan negara (KKN). Hal ini sesuai dengan aksioma politik dari Lord Acton yang menyatakan : power tends to corupt and absolute power tends to corupt absolutely. Karena itu upaya pembinaan yang utama terhadap gatra politik adalah bagaimanan memberikan pengaturan dan pembatasan yang tegas dan jelas terhadap wewenang dan kekuasaan presiden serta memberdayakan pengawasan masyarakat (pers, LSM, parpol, dsb).

3. Pembinaan Gatra Ekonomi Gatra ekonomi merupakan mata rantai paling lemah dari mata rantai ketahanan nasional Indonesia secara keseluruhan saat ini. Hal ini karena terjadinya miss managemen dalam kebijaksanaan pembangunan ekonomi nasional selama orde baru, yakni terlalu berorientasi pada pembangunan ekonomi makro dengan mengejar pertumbuhan dan mengenyampingkan pemerataan. Akibatnya muncullah kesenjangan sosial yang makin lama makin meluas di kalangan masyarakat.

• Pembinaan yang harus dilakukan : Pembinaannya adalah dengan melakukan perubahan mendasar terhadap paradigma pembangunan ekonomi nasional dari pembangunan ekonomi makro dan mengejar pertumbuhan ke pembangunan ekonomi kerakyatan dengan lebih berorietasi pada sektor pertanian dan agro industri serta dengan lebih memacu aspek pemerataan hasil pembangunan dalam arti yang luas

4. Pembinaan Gatra Sosial dan Budaya Sosial diartikan dengan suatu kesatuan masyarakat yang hidup bersama dan saling berinteraksi dalam waktu yang cukup lama, memiliki tujuan bersama serta di ikat oleh aturan-aturan khusus. Sedangkan kebudayaan secara umum diartikan dengan hasil cipta, karya dan karsa manusia. Namun dalam pembahasan ini kebudayaan diartikan dalam pengertian sempit yakni kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama dan kebiasaan tersebut di anggap bernilai baik serta ingin dipertahankan.

• Ancaman yang dihadapi : Seiring dengan era globalisasi, maka ancaman terhadap gatra sosial dan budaya Indonesia saat ini juga semakin besar. Apalagi sikap mental bangsa Indonesia yang umumnya cenderung menilai segala yang datang dari barat itu selalu lebih unggul dan patut ditiru (sikap mental replika). Lebih parah lagi adalah proses peniruan umumnya ditujukan bukan pada inti budaya barat (seperti profesional, menghargai waktu, dsb), tetapi lebih pada ekses dari budaya barat yang sekuler, liberal, dan materilealistik.

• Pembinaan yang harus dilakukan : Pembinaannya adalah terutama dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Yakni nilai luhur budaya pancasila yang selalu menjaga keseimbangan yang hrmonis antara hubungan manuisa dengan dirinya, dengan masyarakat, dengan Tuhan serta keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kesejahteraan mental spiritul dan keseimbangan antara kepentingan dunia dengan akhirat.

5. Pembinaan Gatra Hankam Pertahanan adalah upaya untuk menggagalkan dan meniadakan setiap ancaman terhadap bangsa dan negara terutama yang datang dari luar negeri. Strategi Indonesia dalam bidang pertahanan ini bersifat defensif aktif, artinya Indonesia tidak menunggu untuk diserang negara lain. Tetapi secara aktif melakukan operasi (inteligen dan militer) untuk menghancurkan musuh ditempat mereka mempersiapkan diri sebelum serangan terjadi.

Sedangkan keamanan adalah upaya untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap keamanan bangsa dan negara terutama yang berasal dari dalam negeri. Dalam kaitan ini Indonesia menganut strategi prefentif aktif, artinya polri dalam pelaksanaan tugasnya harus giat bertindak untuk mencegah sebelum gangguan keamanan terjadi.

• Ancaman yang dihadapi : Ancaman utama gatra Hankam Indonesia saat ini adalah terutama datang dari dalam negeri, antara lain : KKN, ancaman disintegrasi, narkoba, dsb). Sedangkan ancaman dari luar negeri, Terutama dalam bentuk rivalitas negara -negara besar dalam memperebutkan penguasaan ekonomi nasional Indonesia.

Pertemuan ke 14 : • Presentasi Makalah 1 (Seminar Kelas) • Judul (topik) makalah bebas, tapi tidak boleh keluar dari tema-tema pokok bahasan perkuliahan. Dalam diskusi, semua peserta wajib mengajukan satu pertanyaan, dan setiap pemakalah(kelompok) juga wajib menjawab minimal satu pertanyaan (one man one question, one man one answerd).

Pertemuan ke 15 • Presentasi Makalah 2

Pertemuan ke 16 • Presentasi Makalah 3