KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA Oleh Adhisye

KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA Oleh : Adhisye Rahmawati Dian Rahmawati Sayyidati Rokhimah Tiea Khatija Hernawan Fa’iz Abdillah Muhammad Vega A.

�Masa berlaku konstitusi di Indonesia �Sistematika konstitusi �Perbedaan dasar negara �Perbedaan Tujuan Negara �Perbedaan dan persamaan isi/substansinya.

Masa Berlaku Konstitusi di Indonesia Konstitusi Awal Berlaku Akhir Berlaku UUD 1945 18 Agustus 1945 27 Desember 1949 Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 17 Agustus 1950 UUDS 1950 17 Agustus 1950 5 Juli 1959 UUD 1945 5 Juli 1959 19 Oktober 1999 UUD 1945 (hasil amandemen) 19 Oktober 1999 sekarang

Sistematika UUD 1945 sebelum amandemen �Pembukaan : 4 alinea, 4 pokok pikiran �Sesuai dengan sila ke-3 (GA) �Sesuai dengan sila ke-5 (MA) �Sesuai dengan sila ke-4 (PAT) �Sesuai dengan sila ke-1 dan 2 (TUA) �Batang tubuh : 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan

Sistematika Konstitusi RIS �Mukadimah �Batang Tubuh : 6 bab, 197 pasal, dan 1 lampiran �Bab 1 : Negara RIS �Bab 2 : Daerah-daerah bagian �Bab 3 : Daerah-daerah swapraja �Bab 4 : Pemerintah �Bab 5 : Konstituante (lembaga pembuat UUD) �Bab 6 : Penutup

Sistematika UUDS 1950 �Mukadimah �Batang Tubuh : 4 alinea : 6 bab, 146 pasal

Perbedaan Dasar Negara �Rumusan dasar negara menurut Konstitusi RIS dan UUDS 1950 �Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa �Peri-kemanusiaan �Kebangsaan �Kerakyatan �Keadilan Sosial �Rumusan dasar negara menurut Pembukaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen � Ketuhanan Yang Maha Esa � Kemanusiaan yang adil dan beradab � Persatuan Indonesia � Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan � Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Perbedaan Tujuan Negara • Mukadimah Konstitusi RIS dan UUDS 1950 �Mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat �Mewujudkan negara hukum Indonesia yang berdaulat sempurna �Pembukaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen �Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia �Memajukan kesejahteraan umum �Mencerdaskan kehidupan bangsa �Ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosisal

Isi/substransi �Bentuk negara �bentuk pemerintahan �Kedaulatan negara �Lembaga – lembaga negara �Perlindungan hak asasi warga negara �Sistem pemerintahan �Sistem perokonomian 11/29/2020 �Pemerintah daerah �Pemilihan umum �BPK �Kekuasaan kehakiman �Wilayah negara �Pertahanan dan keamanan negara �Pendidikan dan kebudayaan �Bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan �Perubahan konstitusi

UUD 1945 sebelum amandemen Kesatuan Pasal 1(1) : ” Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. ”

Konstitusi RIS Federasi / Serikat Pasal 1(1): ”Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat jalah suatu negara-hukum jang demokrasi dan berbentuk federasi. ”

UUDS 1950 Kesatuan Menimbang a, c, d, e Pasal 1(1): ”Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum jang demokratis dan berbentuk kesatuan. ”

UUD 1945 (amandemen) Kesatuan Pasal 1(1) : ” Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. ”

UUD 1945 (Asli & Amandemen) Republik Pasal 1(1): ” Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. ” Dan masih banyak lagi.

Konstitusi RIS Republik Pasal 1 (1) Republik Indonesia Serikat jang merdeka dan berdaulat jalah suatu negara-hukum jang demokrasi dan berbentuk federasi. (2) Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat. Dan masih banyak lagi.

UUDS 1950 Republik Menimbang a, c, d, e Pasal 1 (1) Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum jang demokratis dan berbentuk kesatuan. (2) Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakjat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat. Dan masih banyak lagi

�UUD’ 45 : Pasal 1 (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. �UUD RIS : pasal 1 (2) Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat. �UUDS: Pasal 1 (2) Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakjat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakjat. �UUD’ 45 amandemen: pasal 1 (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Dasar.

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Lembaga Negara Lembaga negara adalah alat kelengkapan negara. Di indonesia telah terjadi berkali – kali perubahan struktur lembaga negara yang dapat diterangkan dalam undang – undang, antara lain : a. Lembaga Negara dalam UUD 1945 b. Lembaga Negara dalam UUD RIS c. Lembaga Negara dalam UUDS 1950

Struktur Lembaga Negara dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen Setelah Amandemen UUD 1945 BPK MPR DPR Presiden BPK DPA MA MPR Presiden dan Wakil Presiden MK MA DPD DPR Analisis

Analisis �Sebelum amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga yang tertinggi dan merupakan letak sepenuhnya kedaulatan rakyat. Namun setelah amandemen kedudukan MPR menjadi sejajar dengan lembaga negara Indonesia yang lain �Setelah amandemen, berdiri lembaga negara tambahan yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY), DPD, serta penghapusan DPA.

Lembaga Negara UUD RIS Menurut bab III dalam UUD RIS, Ketentuan Umum Alat 2 -perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat jalah: a. Presiden; b. Menteri 2; c. Senat. Yaitu perwakilan dari negara bagian; d. Dewan Perwakilan Rakjat; e. Mahkamah Agung Indonesia; f. Dewan Pengawas Keuangan.

Lembaga Negara UUDS 1950 Lembaga-lembaga negara yang ada pada masa berlakunya UUDS yaitu pada periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959 menurut UUDS pasal 44 lembaga negara yang ada yaitu: 1. Presiden dan Wakil Presiden 2. Menteri-menteri 3. Dewan Perwakilan Rakyat 4. Mahkamah Agung 5. Dewan Pengawas Keuangan.

Konstitusi RIS Bagian 5 (Hak dan Kebebasan Dasar Manusia) �Pasal 7 : Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, serta berhak menuntut perlakuan dan perlindungan jang sama oleh Undang-undang �Pasal 8 : Hak menuntut perlindungan untuk diri dan hartabendanja �Pasal 9 : Setiap orang bebas bergerak dan tinggal dalam perbatasan Negara, berhak meninggalkan negeri dan–djika ia warga-negara atau penduduk–kembali kesitu

�Pasal 10 : Tiada seorang pun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba �Pasal 11 : Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina �Pasal 12 : Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selainnja atas perintah untuk itu oleh kekuasaan jang sah menurut aturan 2 undang-undang �Pasal 13 : Hak dalam persamaan jang sepenuhnja dan perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh hakim jang tak memihak �Pasal 14 : Setiap orang berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannja dalam suatu sidang pengadilan

�Pasal 16 : Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu -gugat �Pasal 17 : Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menjurat tidak boleh diganggu-gugat �Pasal 18 : Kebebasan pikiran keinsjafan batin dan agama �Pasal 19 : Kebebasan mempunjai dan mengeluarkan pendapat �Pasal 20 : Kebebasan berkumpul dan berapat �Pasal 21 : Setiap orang berhak mengadjukan pengaduan terhadap penguasa �Pasal 22 : Hak untuk turut serta dalam pemerintahan

�Pasal 23 : hak untuk turut serta dalam pertahanan kebangsaan �Pasal 25 : Hak milik �Pasal 26 : Pentjabutan hak (onteigening) untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, �Pasal 27 : Hak atas pekerdjaan jang ada, bebas memilih pekerdjaan, serta berhak atas sjarat 2 perburuhan dan pengupahan jang adil �Pasal 28 : Hak mendirikan serikat-sekerdja �Pasal 29 : Hak mengadjar dan memilih pengadjaran �Pasal 30 : Kebebasan melakukan perkerjaan sosial dan amal

UUDS 1950 �Tercantum pula pada Bagian 5 tentang Hak-Hak dan Kebebasan Dasar Manusia �Memiliki pokok yang sama dengan Konstitusi RIS, namun terdapat perbedaan dalam beberapa pasal, seperti pasal 18, dalam UUDS 1950 tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kebebasan beragama �Dalam UUDS 1950 terdapat beberapa tambahan, seperti “Pasal 21 : Hak berdemonstrasi dan mogok diakui dan diatur dengan undang-undang” dan “Pasal 26 ayat (3) : Hak milik tiu adalah suatu funksi sosial”, yang tidak tercantum dalam Konstitusi RIS

UUD 1945 Sebelum Amandemen �Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang �Pasal 31 : (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang undang �Pasal 32 : Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia �Pasal 34 : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara

UUD 1945 Sesudah Amandemen �Perubahan kedua (18 Agustus 2000): Mempertegas dan memperdalam hak-hak asasi manusia dengan ditambahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Pasal 28 A sampai 28 J �Perubahan keempat (10 Agustus 2002) : �Memperjelas jaminan pendidikan dan anggaran pendidikan dalam Pasal 31 �Bab XIV sebelumnya berbunyi Kesejahteraan Sosial, menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial �Terdapat tambahan pada Pasal 33 (Ayat 4 dan 5), dan Pasal 34 yang menambahkan tentang jaminan sosial dan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum

Pasal-Pasal Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen Hak Sipil dan Politik Pasal Tentang 28 dan 28 E ayat (3) Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran 28 A dan 28 I ayat (1) Hak untuk Hidup 28 D ayat (1) dan ayat (3) Hak atas perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan 28 D ayat (4) dan 28 E ayat (1) Hak atas status kewarganegaraan dan hak berpindah

28 E ayat (1) dan 28 ayat (1) Kebebasan beragama 28 F Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 28 G ayat (1) Hak tas rasa aman 28 G ayat (2) dan 28 ayat (1) Bebas dari penyiksaan dan memperoleh suaka politik 28 I ayat (1) Hak untuk tidak diperbudak 28 I ayat (1) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum

Hak Ekonomi Sosial dan Budaya 28 I ayat (1) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 28 I ayat (2) Bebas dari perlakuan diskriminatif 18 B ayat (1) Pengakuan hukum dan hak adat tradisional 27 ayat (2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 28 B ayat (1) Hak memiliki keturunan 28 B ayat (2) Hak anak 28 C ayat (1) Pemenuhan kebetuhan dasar dan pendidikan

28 D ayat (2) dan 28 E ayat (1) Hak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil 28 E ayat (1) Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran 28 H ayat (1) Hak hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan lingkunganyang baik 28 H ayat (1) dan 34 ayat (3) Pelayanan kesehatan 28 H ayat (2) Persamaan dan keadilan 28 H ayat (3) dan 34 ayat (2) Hak atas jaminan Sosial 28 H ayat (4) Perlindungan hak milik

28 I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional Pasal 32 ayat (1) Kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai budaya Pasal 33 ayat (3) Hak atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat • Suaka politik merupakan gagasan yuridiksi di mana seseorang yang dianiaya untuk opini politik di negerinya sendiri dapat dilindungi oleh pemerintah berdaulat lain, negara asing, atau perlindungan gereja di Abad Pertengahan

UUD 45 (Asli dan Amandemen) Presidensiil Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undangundang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Konstitusi RIS Parlementer Pasal 72(1): ” Djika perlu karena Presiden berhalangan, maka Beliau memerintahkan Perdana-Menteri mendjalankan pekerdjaan djabatannja sehari-hari. ” Pasal 74(2): ” Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanja mendjadi Perdana-Menteri dan mengangkat Menteri 2 jang lain. ” Pasal 75(1) Pasal 76(1)

UUD Sementara Parlementer Pasal 51(2): ” Sesuai dengan andjuran pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanja mendjadi Perdana Menteri dan mengangkat Menteri-menteri jang lain. ” Pasal 52 (1): ”Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan Republik Indonesia, Menterimenteri bersidang dalam Dewan Menteri jang diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri berhalangan, oleh salah seorang Menteri jang ditundjuk oleh Dewan Menteri. ”

UUD 1945 Asli dan Amandemen Pasal 33(1): ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. “ Pasal 33(4) sebelum amandemen : ” Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. ”

Konstitusi RIS Tidak mengatur tentang perekonimoan nasional.

UUDS 1950 Pasal 38 (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. ”

Pemerintah Daerah

UUD 1945 sebelum Amandemen �Pasal 18, Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undangundang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hakhak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. �Pasal 43 Dalam penjelesaian susunan federasi Republik Indonesia Serikat maka berlakulah asas-pedoman, bahwa kehendak Rakjatlah didaerah-daerah bersangkutan jang dinjatakan dengan merdeka menurut djalan demokrasi, memutuskan status jang kesudahannja akan diduduki oleh daerah 2 tersebut dalam federasi.

�Pasal 44, Perubahan daerah sesuatu daerah-bagian, begitu pula masuk kedalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah-bagian jang telah ada, hanja boleh dilakukan oleh sesuatu daerah sungguhpun sendiri bukan daerah-bagian– menurut aturan 2 jang ditetapkan dengan undang federal, dengan mendjung asas seperti tersebut dalam pasal 43, dan sekadar hal itu mengenai masuk atau menggabungkan diri, dengan persetudjuan daerah-bagian jang bersangkutan. �Pasal 45, Tataan dan tjara mendjalankan pemerintahan daerah 2 -bagian haruslah menurut tjara demokrasi, sesuai dengan asas 2 jang termaktub dalam Konstitusi ini.

UUD RIS: �Pasal 2, Pasal 42, Sambil menunggu penjelesaian susunan Republik Indonesia Serikat sebagai federasi antara negara 2 -bagian jang saling sama-martabat dan saling sama-hak, maka daerah 2 bagian jang tersebut dalam pasal 2 adalah saling sama-hak.

UUD Sementara �Pasal 131 (1) Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil jang berhak mengurus rumah tangganja sendiri (autonoom), dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusjawaratan dasar perwakilan dalam sistim pemerintahan negara.

UUD 1945 Amandemen �Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

PEMILIHAN UMUM

Pemilihan Umum Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pemilihan Umum dalam UUD 1945 Menurut Pasal 22 E UUD 1945: � Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. � Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. � Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. � Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. � Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. � Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang.

Pemilihan Umum UUD RIS �Dalam UUD RIS pasal 34 dijelaskan bahwa aspirasi rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum berkala untuk memilih anggota DPR (yang didalamnya terdapat perwakilan daerah masing-masing dan Presiden yang berasas luberjurdil seperti yang ada di UUD 1945

Pemilihan Umum dalam UUDS 1950 Berdasarkan bunyi pasal 1 ayat (2) dan pasal 35 UUD 1945, terdapatlah dasar hukum bagi terlaksananya Pemilihan Umum. Dalam UUDS 1950 pemilihan umum digunakan untuk memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante. Sedangkan perlengkapan negara lain pemilihannya dilakukan oleh DPR dan dibantu oleh Presiden

Adapun asas yang digunakan dalam pemilu berdasarkan pasal 35 UUDS 1950 meliputi: �umum, setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk ikut memilih dan dipilih, �berkesamaan, semua wakil rakyat di DPR dan DPRD harus dipilih melalui pemilu, �langsung, pemilih memberikan suaranya secara langsung (tidak boleh diwakilkan), �bebas, tidak ada paksaan dalam memberikan suara, �rahasia, pemilih dijamin akan kerahasiaan pilihannya

BPK

Konstitusi RIS Bernama Dewan Pengawas Keuangan, yang susunan dan kekuasaannja diatur dengan undang-undang federal, diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan senat

UUDS 1950 Bernama Dewan Pengawas Keuangan yang susunan dan kekuasaannya diatur dengan undang -undang, diangkat menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang

UUD 1945 Perubahan III (9 November 2011) Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G �Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan suatu badan yang bebas dan mandiri �Diadakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara (APBN), hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD �Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh Presiden �Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

UUD RIS Pasal 147 (1) Mahkamah Agung Indonesia jalah pengadilan federal tertinggi. (2) Pengadilan 2 federal jang lain dapat diadakan dengan undang-undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik Federal Djakarta akan dibentuk sekurang-kurangnja satu pengadilan federal jang mengadili dalam tingkat pertama, dan sekurangnja satu pengadilan federal jang mengadili dalam tingkat apel.

UUD Sementara Pasal 105 (1) Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi. (2) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan jang lain, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang. (3) Dalam hal-hal jang ditundjuk dengan undang-undang, terhadap keputusan-keputusan jang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

UUD 45 (Sebelum Amandemen) Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

UUD 1945 (Sesudah Amandemen) Pasal 24 (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (3) Pasal 24 C ayat 1 -5 : MK

UUD 1945 sebelum amandemen Tidak menjelaskan secara terperinci

UUD 1945 setelah amandemen Pasal 25 A Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang -undang.

UUDS 1950 Tidak menjelaskan secara rinci : pasal 2 “Republik Indonesia meliput seluruh daerah Indonesia. ”

KRIS �Pasal 2 Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia, jaitu daerah bersama: a. Negara Republik Indonesia, dengan daerah menurut status quo seperti tersebut dalam persetudjuan Renville tanggal 17 Djanuari tahun 1948; �Negara Indonesia Timur; �Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Djakarta; �Negara Djawa Timur; �Negara Madura; �Negara Sumatera Timur, dengan pengertian, bahwa status quo Asahan Selatan dan Labuhan �Batu berhubungan dengan Negara Sumatera Timur tetap berlaku; �Negara Sumatera Selatan;

b. Satuan 2 kenegaraan jang tegak sendiri; Djawa Tengah; Bangka; Belitung; Riau; Kalimantan Barat (Daerah istimewa); Dajak Besar; Daerah Bandjar; Kalimantan Tenggara; dan Kalimantan Timur; a. dan b. jalah daerah bagian jang dengan kemerdekaan menentukan nasib sendiri bersatu dalam ikatan federasi Republik Indonesia Serikat, berdasarkan jang ditetapkan dalam Konstitusi ini dan lagi c. daerah Indonesia selebihnja jang bukan daerah 2 -bagian.

UUD 1945 �Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undangundang.

UUD RIS Bagian 6 Pasal 178 Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum Pasal 23 Setiap warga-negara berhak dan berkewadjiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan kebangsaan.

UUD Sementara Pasal 24 Setiap warga-negara berhak dan berkewadjiban turut-serta dengan sungguh dalam pertahanan Negara. Pasal 124 Undang-undang menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewadjiban warga-negara untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan membela daerahnja. Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadjiban itu dan menentukan pengetjualiannja.

UUD 1945 amandemen �Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Pendidikan dan Kebudayaan

Konstitusi RIS � Pasal 38 Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan. Dengan mendjung asas ini maka penguasa memadjukan sekuat tenaganja perkembangan kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan. � Pasal 39 (1) Penguasa wadjib memadjukan sedapat-dapatnja perkembangan rakjat baik rohani maupun djasmani, dan dalam hal ini teristimewa berusaha selekas-lekasnja menghapuskan buta-huruf. (2) Dimana perlu, penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djampeladjaran untuk mengadjarkan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid 2. (3) Murid 2 sekolah partikulir memenuhi sjarat 2 kebaikan 2 menurut undang-undang bagi pengadjaran umum, haknja sama dengan hak murid 2 sekolah umum. (4) Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewadjiban beladjar jang umum.

UUDS 1950 � Pasal 40 Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan mendjung azas ini maka penguasa memadjukan sekuat tenaganja perkembangan kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. � Pasal 41 (1) Penguasa wadjib memadjukan perkembangan rakjat baik rohani maupun djasmani. (2) Penguasa teristimewa berusaha selekas-lekasnja menghapuskan buta-huruf. (3) Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djam peladjaran untuk mengadjarkan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid-murid. (4) Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewadjiban beladjar jang umum. (5) Murid-murid sekolah partikelir jang memenuhi sjarat-sjarat kebaikan-kebaikan menurut undang-undang bagi pengadjaran umum, sama haknja dengan hak murid sekolah umum.

UUD 1945 sebelum amandemen BAB XIII PENDIDIKAN �Pasal 31 (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. �Pasal 32 Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

UUD 1945 sesudah amandemen BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN � Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

�Pasal 32 (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Konstitusi RIS Pasal 3 (1)Bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat jalah bendera Sang Merah Putih (2) Lagu kebangsaan jalah lagu "Indonesia Raja". (3) Pemerintah menetapkan meterai dan lambang negara. Pasal 4 Bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikat jalah Bahasa Indonesia.

UUDS 1950 Pasal 3 (1) Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih. (2) Lagu kebangsaan ialah lagu " Indonesia Raja". (3) Meterai dan lambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 4 Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia.

UUD 1945 setelah amandemen Pasal 35 Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36 Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal 36 A Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika Pasal 36 B Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya

UUD RIS Pasal 189 (1) Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengambil keputusan tentang rantjangan Konstituante baru, djika pada rapatnja tidak hadir sekurang-kurangnja duapertiga dari djumlah anggota-sidang. (2) Konstituante berhak mengadakan perubahan 2 dalam rantjangan Konstitusi baru berlaku, djika rantjangannja telah diterima dengan sekurangnja duapertiga dari djumlah suara anggota jang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah.

UUDS 1950 Pasal 134 Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini. Pasal 135 (1) Konstituante terdiri dari sedjumlah Anggauta jang besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150. 000 djiwa penduduk warga negara Indonesia mempunjai seorang wakil.

UUD 45 (Sebelum Amandemen) Pasal 37 (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.

UUD 45 (Amandemen) Pasal 37 (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.