AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

MATERI I II IV V VI • PENGANTAR • DASAR HUKUM • PENGERTIAN KINERJA • PENGEMBANGAN SAKIP • PERJANJIAN KINERJA • INDIKATOR KINERJA

MATERI VIII IX X • PENGUKURAN KINERJA • PENGELOLAAN DATA KINERJA • LAPORAN KINERJA • EVALUASI KINERJA

I. PENGANTAR • Krisis keuangan yang menerjang wilayah Asia, yang kemudian menyapu hampir seluruh Asia Timur pada pertengahan Juli 1997, telah menimbulkan kepanikan. • Krisis berawal dari penurunan nilai mata uang Thailand, Baht, yang kemudian secara cepat memunculkan kepanikan ekonomi dan menyebar ke berbagai negara lainnya. • Negara-negara yang terkena dampak terparah adalah Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Krisis ini juga mengguncang Hongkong, Laos, Malaysia dan Filipina namun tidak separah tiga negara tersebut. • Negara-negara lain, seperti Brunei, SIngapura, Cina, Taiwan dan Vietnam merupakan negara yang dapat bertahan dari terpaan krisis sehingga dampaknya bagi perekonomian negara tersebut dapat dikatakan tidak terlalu besar.

I. PENGANTAR • Indonesia sebagai negara yang mengalami dampak terparah dari krisis keuangan tersebut pada akhirnya di tahun 1998 harus mengalami pergantian kepemimpinan Nasional dari Presiden Soeharta ke B. J Habibie. • Presdien B. J Habibie memulai perubahan pengelolaan pemerintahan dengan mulai mendorong penerapan manajemen kinerja di pemerintahan dengan menetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. • Untuk mendukung penerapan Inpres Nomor 7 tahun 1999 diterbitkan Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, yang kemudian diperbaiki dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

II. DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

II. DASAR HUKUM Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga

II. DASAR HUKUM Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (seperti : Perpres No. 79 Tahun 2017 Tentang RKP Tahun 2018) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

II. DASAR HUKUM : UU NOMOR 17 TAHUN 2003 • Pasal 9 huruf g UU Nomor 17 tahun 2003 menyebutkan bahwa menteri / Pimpinan Lembaga mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya. – Dalam bagian penjelasan UU diuraikan bahwa penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

II. DASAR HUKUM : UU NOMOR 1 TAHUN 2004 DAN PP NOMOR 8 TAHUN 2006 § Pasal 55 ayat (5) UU Nomor 1 tahun 2004 menyatakan : § Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah § Berdasarkan Pasal 55 ayat (5) UU Nomor 1 tahun 2004 tersebut, Pemerintah kemudian menyusun dan menetapkan : § Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah § Dalam Pasal 2 PP Nomor 8 tahun 2006 ditetapkan bahwa : § Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: a. Laporan Keuangan; dan b. Laporan Kinerja.

II. DASAR HUKUM : UU NOMOR 1 TAHUN 2004 DAN PP NOMOR 8 TAHUN 2006 § Dalam Pasal 20 ayat (3) PP Nomor 8 tahun 2006 ditetapkan bahwa : § Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Presiden. § Berdasarkan pada Pasal 20 ayat (3) PP Nomor 8 tahun 2006 tersebut maka Presdin menetapkan : § Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah § Perpres Nomor 29 Tahun 2014 ini merupakan pedoman pembangunan dan pengelolaan Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditujukan untuk dapat menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

II. DASAR HUKUM : PP NOMOR 20 TAHUN 2004 § Sebagai wujud upaya peningkatan kinerja pemerintah maka laporan yang disajikan oleh setiap instansi pemerintah, baik berupa Laporan Keuangan (LK) maupun Laporan Kinerja (LAKIP), perlu dilakukan evaluasi. § Dalam Pasal 9 ayat (5) PP Nomor 20 tahun 2004 diatur bahwa : § Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. § Agar evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik maka ditetapkan : § Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

II. DASAR HUKUM : PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 § Pengertian dari SAKIP tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 29 Tahun 2014 sbb : § Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. § Aturan penyelenggaraan SAKIP dimulai dari Pasal 2 Perpres Nomor 29 Tahun 2014, yang menyatakan : § Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang perundang-undangan. § Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

II. DASAR HUKUM : PERPRES NOMOR 29 TAHUN 2014 § Pasal 3 Perpres Nomor 29 Tahun 2014, yang menyatakan : 1) Penyelanggaraan SAKIP pada Kementerian Negara / Lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut : a. Entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja; b. Entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi; dan c. Entitas akuntabilitas kinerja kementerian negara / Lembaga. 2) Kementerian negara / Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan laporan kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan. § Pasal 4 Perpres Nomor 29 Tahun 2014, yang menyatakan : § Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.

III. PENGERTIAN KINERJA PRESTASI KERJA = KINERJA Keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur Ref : Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 8 tahun 2004 j. o Pasal 1 ayat (2) Perpres Nomor 29 tahun 2014

III. PENGERTIAN KINERJA § Keluaran (output) adalah § barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. § Hasil (outcome) adalah § segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program. Ref : Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Perpres Nomor 29 tahun 2014

III. PENGERTIAN KINERJA § Kegiatan adalah § Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara / lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. § Program adalah : § Penjabaran kebijakan kementerian negara / Lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi K/L/SKPD. Ref : Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Perpres Nomor 29 tahun 2014

III. PENGERTIAN KINERJA

IV. PENGEMBANGAN SAKIP § Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah § rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Ref : Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 29 tahun 2014

IV. PENGEMBANGAN SAKIP 1 Rencana Strategis 2 3 Penyelanggaraan SAKIP Meliputi 4 5 6 Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja Pengelolaan Data Kinerja Pelaporan Kinerja Ref : Pasal 5 Perpres Nomor 29 tahun 2014 Reviu dan Evaluasi Kinerja

IV. PENGEMBANGAN SAKIP

V. PERJANJIAN KINERJA § Perjanjian Kinerja adalah § lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Ref : Pasal 5 Perpres Nomor 29 tahun 2014

V. PERJANJIAN KINERJA

V. PERJANJIAN KINERJA § Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kinerja diatur dalam : § Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

V. PERJANJIAN KINERJA

VI. INDIKATOR KINERJA 1 Indikator Kinerja 2 Indikator dalam Pengukuran Kinerja 3 4 Indikator Kinerja Prog Indikator Kinerja Kegia Indikator Kinerja Utama

VI. INDIKATOR KINERJA § Indikator kinerja adalah § ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang direncanakan. § Indikator kinerja program § adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara / lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja / SKPD. § Indikator Kinerja kegiatan adalah § ukuran atas keluaran (output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program. § Indikator kinerj utama (IKU) adalah § ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Ref : Pasal 1 ayat (7) s. d ayat (10) Perpres Nomor 29 tahun 2014

VI. INDIKATOR KINERJA 1 Spesifik (spesific) 2 Dapat diukur (measurable) Kriteria Indikator Kinerja 3 4 5 Dapat Dicapai (attainable) Berjangka Waktu Tertentu (time bou Ref : Pasal 9 ayat (3) Perpres Nomor 29 tahun 2014 Dapat Dipantau dan Dikumpulkan (trac

VII. PENGUKURAN KINERJA § Setiap entitas akuntabilitas kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar / dokumen perjanjian kinerja. § Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara : § Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD tahun berjalan. § membangdingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara / Lembaga / Rencana Strategis SKPD. Ref : Pasal 15 dan Pasal 16 Perpres Nomor 29 tahun 2014

VIII. PENGELOLAAN DATA KINERJA 1 Penetapan data dasar (baseline) 2 Pengelolaan Data Kinerja meliputi 3 4 Penyediaan instrumen perolehan da berupa pencatatan dan registrasi Penatausahaan dan penyimpanan d Ref : Pasal 17 ayat (4) Perpres Nomor 29 tahun 2014 Pengkompilasian dan perangkuman

IX. LAPORAN KINERJA

IX. LAPORAN KINERJA § Laporan Kinerja adalah § Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD. Ref : Pasal 1 ayat (11) Perpres Nomor 29 tahun 2014

IX. LAPORAN KINERJA ● LAPORAN KINERJA INTERIM (TRIWULANAN) ● LAPORAN KINERJA TAHUNAN Ref : Pasal 18 s. d Pasal 20 Perpres Nomor 29 tahun 2014

IX. LAPORAN KINERJA § Laporan kinerja tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD, yang setidaknya menyajikan informasi tentang : a. pencapaian tujuan dan sasaran kementerian negara / lembaga / SKPD; b. realisasi pencapaian target kinerja kementerian negara / lembaga / SKPD; c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan d. pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis kementerian negara / lembaga / rencana strategis SKPD. Ref : Pasal 24 Perpres Nomor 29 tahun 2014

IX. LAPORAN KINERJA : PELAPORAN TRIWULANAN

IX. LAPORAN KINERJA : PELAPORAN TAHUNAN

IX. LAPORAN KINERJA : TINGKAT SATKER

IX. LAPORAN KINERJA : TINGKAT UNIT ORGANISASI

IX. LAPORAN KINERJA : TINGKAT K/L

. IX. EVALUASI SAKIP Pasal 1 Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di Instansi Pemerintah dan/atau unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Instansi Pemerintah. Pasal 3 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota. Inspektorat pemerintah provinsi membantu melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pemerintah kabupaten/kota dengan supervisi dari tim bersama yang terdiri dari Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kementerian PAN RB dapat dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ref : Per. Men. PANRB Nomor 12 tahun 2015

. IX. EVALUASI SAKIP Pasal 5 Setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh aparat pengawasan internal masing-masing. Ref : Per. Men. PANRB Nomor 12 tahun 2015

. IX. EVALUASI SAKIP Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan : Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Tahapan evaluasi SAKIP : Perencanaan evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaporan Hasil Evaluasi

. TUJUAN EVALUASI SAKIP Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk: Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP. Menilai tingkat implementasi SAKIP. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

. RUANG LINGKUP EVALUASI SAKIP Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup: Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

. BENTUK PERENCANAAN EVALUASI Evaluasi Sederhana (desk evaluation) yaitu evaluasi yang dilakukan di kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan, reviu, dan telaahan atas SAKIP (reviu dokumen Renstra dan Laporan Kinerja). Evaluasi ini dapat meliputi evaluasi atas pengungkapan dan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja, misalnya: keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis, logika program, dan logika strategi pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan. Evaluasi terbatas misalnya untuk mengetahui kemajuan dalam implementasi SAKIP atau untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi/unit kerja yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja program tertentu. Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah evaluasi sederhana ditambah berbagai konfirmasi dan penelitian, pengujian, dan penelitian terbatas pada program/kegiatan tertentu. Evaluasi Mendalam (in-depth evaluation atau disebut evaluasi saja) sama seperti evaluasi pada butir a. dan b. ditambah pengujian dan pembuktian di lapangan tentang beberapa hal yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja. Walaupun evaluasi ini tidak dilakukan terhadap seluruh elemen, unit, atau kebijakan, program, dan kegiatan instansi/unit kerja, namun dari uji petik (sampling) atau pemilihan beberapa elemen yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja dapat dilakukan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam.

TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI Pengumpulan, analisis, dan interpretasi data Kegiatan utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya. Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP, yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh instansi/unit kerja telah memadai dan memberikan saran atau rekomendasi guna peningkatan akuntabilitas kinerja. Penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Penyusunan draft LHE biasanya dilakukan oleh ketua tim evaluasi. Sebelum menyusun draft LHE evaluator, pengendali teknis, pegendali mutu, dan penanggung jawab evaluasi telah menyetujui permasalahan yang diperoleh tim. Pembahasan dan reviu draft LHE Meskipun sebelum penyusunan draft LHE telah diadakan pertemuan antara pihak yang terlibat dalam tim evaluasi dengan pihak yang dievaluasi, dalam penerapannya sering terjadi pembahasan draft LHE secara bersama.

TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI Finalisasi LHE merupakan tahap akhir dalam penulisan laporan. Hal ini dilakukan setelah adanya reviu dari pihak-pihak yang berwenang terhadap draft LHE yang telah disusun sebelumnya. Penyebaran dan Pengomunikasian LHE Penyebaran LHE sebaiknya dilakukan secara langsung dengan mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak. Untuk mendapatkan respon atau tindakan dari para pengambil keputusan pada instansi/unit kerja yang dievaluasi.

. KOMPONEN PENILAIAN NO 1 KOMPONEN Perencanaan Kinerja BOBOT 30% SUB KOMPONEN a. b. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%). 2 Pengukuran Kinerja 25% a. b. c. Pemenuhan pengukuran (5%) Kualitas Pengukuran (12, 5%) Implementasi pengukuran (7, 5%) 3 Pelaporan Kinerja 15% a. b. c. Pemenuhan pelaporan (3%) Kualitas pelaporan (7, 5%) Pemanfaatan pelaporan (4, 5%)

. KOMPONEN PENILAIAN NO KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN 4 Evaluasi Internal 10% a. b. c. Pemenuhan evaluasi (2%) Kualitas evaluasi (5%) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%) 5 Capaian Kinerja 20% a. b. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%) c. Total 100%

. KATEGORI HASIL PENILAIAN NO KATEGORI NILAI ANGKA INTERPRETASI 1 AA > 90 - 100 Sangat Memuaskan, 2 A > 80 - 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. 3 BB > 70 – 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. 4 B > 60 – 70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. 5 CC > 50 - 60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

. KATEGORI HASIL PENILAIAN NO KATEGORI NILAI ANGKA INTERPRETASI 6 C > 30 - 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. 7 D 0 - 30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

P erformance A ccountability T ransparency H onesty

POKOK BAHASAN: 1. Pengertian-pengertian 2. SAKIP 3. RKT 4. Penetapan kinerja 5. Pengukuran kinerja dan penyusunan LAKIP 6. Balanced Scorecard 58

Pengertian Akuntabilitas ü Jawaban atas pertanyaan ü Penelasan 59

Pengertian Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercaya mengelola sumber-sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan berbagai hal menyangkut fiskal, manajerial dan program. 60

ü Inpres no 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik.

Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 62

Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertenggungjawaban secara periodik 63

Pengertian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. 64

Pengertian Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. 65

Pengertian Perencanaan Kinerja Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. 66

POKOK BAHASAN 2 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) 67

SISTEM AKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta misi organisasi. 68

(INSTRUMEN / SAKIP) Sub Sistem pada sistem lama (Kep. Ka. LAN No. 589/IX/6/Y/99) Sub Sistem pada Sistem baru (Kep. Ka. LAN No. 239/IX/6/8/2003) 1. Perencanaan Stratejik (Renstra) 1. Perencanaan Stratejik Formulir (Renstra) disempurnakan 2. ------- 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sistem lama tidak ada 3. ------- 3. Penetapan Kinerja (PK)* Sistem lama tidak ada 4. LAKIP Formulir disempurnakan Keterangan *) SE MENPAN No. SE/31/M. PAN/12/2004 tgl 13 Des 2004. 69

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Rencana Strategis (INPRES NO 7/ 99) Adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 70

VISI (Inpres no 7 / 1999) 1. Cara Pandang jauh ke depan ke mana suatu instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. 2. Merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. 71

Proses penyusunan visi (hal 7) VISI PRIBADI STAKEHOLDERS VISI KELOMPOK VISI ORGANISASI VISI PENDIRI ORG. (FOUNDER) VISI ORGANISASI 72

Visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. 73

MISI 1. Inpres no 7 tahun 1999: Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. 2. Modul : Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan 74

MISI KEMENTERIAN KEUANGAN (4 misi) 1. 2. 3. 4. Misi Fiskal Misi Kekayaan Negara Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Misi Penguatan Kembagaan 75

1. Misi Fiskal Mengembangkan kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, hati-hati (prudent), dan Bertanggung Jawab 2. Misi Kekayaan Negara Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien, dan bertanggung jawab 76

3. Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global 77

4. Misi Penguatan kelembagaan i. Membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat. ii. Membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab iii. Membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya 78

TUJUAN (Inpres 7/ 99) 1. Merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi 2. Sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun TUJUAN, DISUSUN BERDASARKAN MISI DAN FKK 79

ENAM TEMA TUJUAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEUANGAN (RENSTRA 2010 – 2014) 1. Tujuan dalam Tema Pendapatan Negara: Meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara dengan mempertimbangkan perkembangan dan keadilan masyarakat 80

2. Tujuan dalam Tema Belanja Negara : Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja negara untuk mendukung penyelenggaraan tugas K/L dan pelaksanaan desentralisasi fiskal 3. Tujuan dalam tema Pembiayaan APBN Mewujudkan kapasitas pembiayaan yang mampu memberikan daya dukung bagi kesinambungan fiskal 81

4. Tujuan dalam Tema Perbendaharaan Negara Pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional dan akuntabel serta mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan negara 5. Tujuan dalam Tema Kekayaan Negara Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan. 82

6. Tujuan dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Membangun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global. 83

SASARAN Sasaran (Inpres 7 / 99) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan. 84

SASARAN STRATEGIS KEMEN. KEU 1. Sasaran Strategis dalam tema pendapatan negara: tingkat pendapatan yang optimal, b. Tingkat kepercayaan stakeholders yg tinggi c. Tingktat Kepatuhan wajib pjak, kepabeanan, dan cukai. a. 2. Sasaran strategis dalam tema belanja negara 3. Sasaran Strategis dalam tema pembiayaan APBN 85

4. Sasaran strategis dalam tema perbendaharaan negara 5. Sasaran strategis dalam tema kekayaan negara 6. Sasaran strategis dalam tema psar modal dan lembaga keuangan non bank 7. Sasaran strategis pembelajaran dan pertumbuhan dalam menunjang pencapaian tujuan strategi 6 tema pokok. 86

POKOK BAHASAN 3 PERENCANAAN KINERJA / RENCANA KINERJA TAHUNAN (R K T) 87

Perencanaan Kinerja (Kep Ketua LAN 239/IX/6/8/2003): Merupakan proses penetapan kegiatan tahunan da indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalan rencana stratejik. Hasil dari proses tersebut adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 88

RKT 1. Sasaran : Uraian, Indikator, Target. 2. Program 3. Kegiatan: Uraian, Indikator kinerja (input, outcome, benefit, impact), satuan, target 4. Keterangan. 89

Indikator Kinerja: 1. Merupakan petunjuk pencapaian tingkat kinerja. 2. Merupakan sarana monitoring dan evaluasi kinerja. 90

Pengelompokkan indikator kinerja: 1. Indikator masukan / input, segala sesuatu yang digunakan dalam melaksanakan (proses) kegiatan untuk menghasilkan keluaran. 2. Indikator proses / process, adalah berbagai aktivitas yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengelola masukan menjadi keluaran. Indikator proses tidak dipergunakan dalam sistem AKIP dan hanya dipergunakan pada saat evaluasi kinerja. 91

3. Indikator keluaran / output, adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh / dicapai dari suatu kegiatan. 4. Indikator hasil / outcome adalah hasil nyata yang diperoleh dari keluaran. Merupakan berfungsinya keluaran. 5. Indikator manfaat / benefit adalah manfaat keluaran bagi pemangku kepentingan 6. Indikator dampak / impact adalah pengaruh (negatif/positif) yang ditimbulkan oleh manfaat. 92

POKOK BAHASAN 4 PENETAPAN KINERJA SE - MENPAN, SE/31/M. PAM/12/2004 Tgl 13 Desember 2004 93

PENGERTIAN PENETAPAN KINERJA Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah / pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. 94

Surat Men. Keu No: S-256/MK. 1/2004. a. Unit eselon II ( di pusat dan daerah) menyampaikan Penetapan Kinerja kepada pimpinan unit eselon I paling lambat tanggal 15 Februari. Dimulai tahun 2005. b. Unit eselon I menyampaikan Penetapan Kinerja kepada Men. Keu. Paling lambat tanggal 28 Februari. Dimulai tahun 2005. 95

POKOK BAHASAN 5 PENGUKURAN KINERJA DAN PENYUSUNAN LAKIP 96

Pengukuran Kinerja. Merupakan kegiatan membandingkan antara target (yang telah disajikan dalam PK) dengan realisasi pada akhir tahun. Kinerja yang diukur: 1. Kinerja kegiatan, dengan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK ). 2. Kinerja sasaran, dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS ) 97

SISTEMATIKA LAKIP Sampul depan Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi I PENDAHULUAN § Latar Belakang § Tugas pokok dan fungsi instansi § Analisis perkembangan stratejik II. RENCANA STRATEJIK III. RENCANA KINERJA IV. AKUNTABILITAS KINERJA § Akuntabilitas Kinerja § Akuntabilitas Keuangan V. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 98

POKOK BAHASAN 6 BALANCED SCORECARD ( BSC) 99

100

101

102

103

FINANCIAL Reduced Cost Increased Sales Customer Satisf CUSTOMER Product Quality INTERNAL PROCESS LEARNING & GROWTH Waste Reduction 104 Training

CONTOH PENGUKURAN GENERIK PERSPEKTIF 1. Keuangan: ROI, EVA 2. Pelanggan: kepuasan, loyalitas, pasar, dan poresi saham 3. Proses internal: kualitas, waktu respon, biaya, & pengenalan produk baru 4. Pembelajaran & Pertumbuhan: kepuasan karyawan, & ketersediaan informasi 105

Corporate BSC of shared Service unit BSC of strategic Business unit 1 BSC of strategic business unit 2 106

KESEIMBANGAN ANTARA SASARAN STRATEGIS Perspektif Proses internal / bisnis Proses - Centric Proses produktif Dan Cost efektif Perspektif Keuangan Financial return yg Berlipat ganda dan Berjangka panjang Internal Focus Eksternal Fokus SDM yg produktif Dan berkomitment Perspektif Pembelajaran Dan Pertumbuhan Produk dan jasa yg Menghasilkan value Terbaik bg kustomer People Centric Perspektif Customer 107