IMPLEMENTASI PENILAIAN KINERJA PNS DIREKTORAT KINERJA ASN BADAN

IMPLEMENTASI PENILAIAN KINERJA PNS DIREKTORAT KINERJA ASN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE) Nama : Drs. Rahmat AS, MM NIP : 19641207 198412 1001 Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 07 Desember 1964 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Pangkat/Golru. : Pembina Tingkat I, IV/b Jabatan : Kepala Sub Direktorat Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan Pegawai ASN Alamat Instansi : BKN, Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Alamat Rumah : Jl. Pekapuran Babakan Rt. 004/022 No. 1, Sukatani, Tapos, Depok Nomor Telp/HP : 0819 34155511 Alamat email : rahmatsutomo@yahoo. com

PENDAHULUAN

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara § Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS § Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS § Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP Kinerja Unit / Organisasi / RKT/ Perjanjian Kinerja Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku kerja Pembinaan Penilaian Kinerja PNS Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS

PENILAIAN KINERJA PNS Suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja PNS

PENILAIAN KINERJA (1) Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

PENILAIAN KINERJA PNS Penilaian SKP Ø Kuantitas Ø Kualitas Ø Waktu Ø Biaya Penilaian Perilaku Kerja Ø Orientasi pelayanan Ø Ø Ø Integritas Komitmen Disiplin Kerjasama Kepemimpinan Penilaian Kinerja PNS

NILAI KINERJA PNS 91 – ke atas : Sangat Baik 76 – 90 : Baik 61 – 75 : Cukup 51 – 60 : Kurang 50 – ke bawah : Buruk

Manfaat Penilaian Kinerja PNS Ø Hasil penilaian memberikan informasi tentang promosi dan penetapan gaji Ø Penilaian memberikan peluang untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan produktivitas kerja Ø Proses perencanaan dan pengembangan karier Ø Hasil penilaian digunakan sebagai reward dan punishment Ø Mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan

SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pemberlakuan PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan Perka BKN 1/2013 sebagai aturan pelaksanaannya, berkonsekuensi pada perubahan metode penilaian DP 3 Prinsip a. Objektif; b. Terukur; c. Akuntabel; d. Partisipatif; dan e. Transparan. Unsur Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (60%) Perilaku Kerja (40%)

PP Nomor 46 Tahun 2011 dan Perka BKN 1/2013 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Memuat tugas jabatan dan target dalam kurun waktu penilaian dan harus disetujui serta ditetapkan oleh pejabat penilai Ditetapkan paling lambat 31 Januari. Untuk pegawai mutasi/promosi setelah bulan Januari, SKP ditetapkan pada awal bulan berikutnya setelah tanggal SPMT atau surat perintah menduduki jabatan SKP Konsekuensi bagi PNS yang tidak menyusun SKP adalah: 1. Nilai prestasi kerja tidak dapat ditetapkan (salah satu syarat kenaikan pangkat); 2. Dijatuhi hukuman disiplin. Penilaian SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Dapat ditambahkan dengan aspek biaya.

PP Nomor 46 Tahun 2011 dan Perka BKN 1/2013 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS Penilaian perilakukerjameliputi Penilaian perilaku aspek : orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama; dan kepemimpinan (pejabat struktural) (bagi pejabat struktural) Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilakupenilaian kerja PNS Dalam melakukan dapat mempertimbangkan perilaku, pejabat penilai dapat masukan dari pejabat penilai lain mempertimbangkan masukan yang setingkat di lingkungan unit dari pejabat lain kerja masing-masing Perilaku Kerja Penilaian perilaku dilakukan Penilaian dilakukan melaluiperilaku pengamatan oleh pejabat pengamatan penilai terhadap PNS melalui oleh sesuaipejabat kriteria penilai yang ditentukan Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus)

Contoh TUSI Pimpinan PTN dalam OTK Rektor Wakil Rektor Dekan Tugas: Memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan humas. Fungsi: a. Pelaksanaan dan pengembangan dikti b. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan IPTEKS c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat d. Pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan e. Pelaksanaan tata kelola PT Tugas: Membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan di bidang. . . Tugas: Mengkoordinasikan dan melaksana-kan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang IPTEKS Fungsi: a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di ling. Fak b. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan IPTEKS c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat d. Pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan e. Pelaksanaan tata kelola Fakultas

Wakil Dekan Ketua Jurusan LPPM Tugas: Membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan. . . (bidang tugas) Tugas: Melaksanakan pengelolaan sumber daya pendukung prodi dalam satu rumpun disiplin IPTEKS Tugas: Melaksanakan, mengoordinasikan, memonitor dan menilai pelaksanaan kegiatan litabdimas Fungsi: a. Penyusunan renprogang lembaga b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan c. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat d. Mengoordinasikan pelaksanaan litabdimas di lingkugan PT e. Pelaksanaan publikasi hasil litabdimas f. Peningkatan relevansi proglitabdimas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat g. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga

SKP MEMUAT KEGIATAN TUGAS JABATAN MENGACU KEPADA RKT/PK DAN PK SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI YANG TELAH DITETAPKAN DAN HARUS BERORIENTASI PADA HASIL SECARA NYATA DAN TERUKUR DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN TUGAS JABATAN PADA PRINSIPNYA PEKERJAAN DIBAGI HABIS DARI TINGKAT YANG TERTINGGI SAMPAI DENGAN TINGKAT TERENDAH SECARA HIERARKI

PRINSIP PEKERJAAN DIBAGI HABIS TERGAMBAR DI DALAM ORGANISASI DAN TATA KERJA (OTK) SETIAP UNIT KERJA RANAH KATA-KATA DALAM OTK ESELON I Tugas Fungsi ESELON III Tugas ESELON IV Tugas Fungsi Ranah kata-kata Uraian tugas jabatan STAF (JFU) Koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan, perumusan kebijakan, menetapkan, penyusunan, pemberian bimbingan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dll Penyusunan, penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan, koordinasi pelaksanaan, fasilitasi dan bimbingan, evaluasi dan pemantauan, dll Koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan, pengelolaan, pengendalian, penyusunan, pengembangan, fasilitasi dan bimbingnan, evaluasi, pemantauan dan evaluasi, dll Penyiapan bahan, melakukan urusan, pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan perawatan sarpras, penyimpanan, dll Menyiapkan konsep, mengumpulkankan bahan, meng-entry data, memeriksa berkas, mengumpulkan, menerima, menyortir, mengirim. dll.

SKP ESELON I Kegiatan tugas jabatan harus mengacu pada renstra, PK dan RKT/PK yang dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon I SKP ESELON II Kegiatan tugas jabatan harus mengacu kepada SKP eselon I, RKT/PK dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon II SKP ESELON III SKP ESELON VI FUNGSIONAL UMUM Kegiatan tugas jabatan harus mengacu kepada SKP eselon II dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon III Kegiatan tugas jabatan harus mengacu kepada SKP eselon III dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon IV Kegiatan tugas jabatan harus mengacu kepada SKP eselon IV dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat fungsional umumn

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama 2 NIP 3 Pangkat/Gol. Ruang 4 Jabatan 5 Unit Kerja NO III. Kegiatan Tugas Jabatan ANGKA KREDI T TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/ MUTU WAKTU Jakarta, …. Januari 20. . Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai Nama NIP. . . . BIAYA

CONTOH BREAKDOWN KEGIATAN TAHUNAN KE BULANAN DAN HARIAN SKP TAHUNAN TARGET BULANAN Menyusun Draft Peraturan Kepala BKN tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja (Januari) Melakukan kajian dan analisis tentang aspek -aspek terkait pembayaran kompensasi KEGIATAN HARIAN Mempelajari buku-buku referensi A Mempelajari buku-buku referensi B Membuat resume buku referensi A Membuat resume buku referensi B Melakukan kajian PP tentang Disiplin (Februari) Melakukan kajian terhadap regulasi yang berhubungan dengan tunjangan Kinerja (Maret) Menyusun draft …. . Mengkaji PP tentang penilaian kinerja Mengkaji PP tentang penilaian kinerj

Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal- hal sbb: § § § Jelas Dapat diukur Relevan Dapat dicapai memiliki target waktu

Unsur-Unsur Sasaran Kerja Pegawai 1. Kegiatan Tugas Jabatan Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT, tugas dan fungsi serta wewenang jabatan. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi s/d jabatan terendah secara hierarki. 2. Angka Kredit 3. Target Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb: v Kuantitas (Target Output) v Kualitas (Target Kualitas) v Waktu (Target Waktu) v Biaya (Target Biaya)

Dalam menetapkan target SKP adalah sbb: v Kuantitas (Target Output) Target kuantitas disesuaikan dengan capaian yang akan dicapai dalam satu tahun berjalan dengan menentukan jenis outputnya. v Kualitas (Target Kualitas) Target kualitas diawal tahun ditargetkan dengan capaian nilai maksimal 100 (seratus) sebagai target kualitas tertinggi yang akan dicapai v Waktu (Target Waktu) Target waktu disesuaikan dengan lamanya penyelesaian pekerjaan dalam tahun berjalan v Biaya (Target Biaya) Target biaya diisi oleh pegawai yang mempunyai kewenangan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan biaya dalam satuan unit kerja

TATA CARA PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Nama Pegawai : Jangka waktu penilaian …. Januari s/d 31 Desember 20…. TARGET N O 1 REALISASI I. Kegiatan Tugas Jabatan A K Kuant / outpu t Kual/ Mutu Wakt u Biaya 2 3 4 5 6 7 AK 8 Kuant/ output Kual / Mut u Waktu 9 10 11 Biaya PENGHITUNG AN NILAI CAPAIA N SKP 12 13 14 1 2 3 4 5 II. Tugas Tambahan dan Kreativitas/: a. Tugas Tambahan - - - b. Kreativitas - - - NILAI CAPAIAN SKP Jakarta, 31 Desember 20…. Pejabat Penilai Nama NIP.

1. Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan sbb: a) 91 – ke atas : Sangat baik b) 76 – 90 : Baik c) 61 – 75 : Cukup d) 51 – 60 : Kurang e) 50 – ke bawah : Buruk 2. dengan 4 aspek, yaitu: aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dengan rumus sbb: a. Aspek Kuantitas = Realisasi Output (RO) x 100 Target Output (TO) b. Aspek Kualitas = Realisasi Kualitas (RK) x 100 Target Kualitas (TK)

Untuk menilai kualitas output, digunakan kriteria sbb: Kriteria Nilai Keterangan 91 - 100 Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yg ditentukan dll. 76 - 90 Hasil kerja mempunya 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yg telah ditentukan dll. 61 - 75 Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yg ditentukan 51 -60 Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yg ditentukan dll. 50 ke bawah Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yg ditentukan dll.

c. Aspek Waktu 1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol) 1, 76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) x 0 x 100 Target Waktu (TW) 2. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya ≤ 24 %( kurang dari atau sama dengan 24 persen) diberikan nilai baik sampai dengan sangat baik. 1, 76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) x 100 Target Waktu (TW) 3. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya > 24 %( lebih dari dua puluh empat persen) diberikan nilai cukup sampai dengan buruk. 76 – 1, 76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW) x 100 Target Waktu (TW) - 100

4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi waktu dari target waktu: 100 % - Realisasi Waktu (RW) x 100 % Target Waktu (TW) d. Aspek Biaya 1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi biaya 0 (nol) 1, 76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) x 0 x 100 Target Biaya (TB) 2. Jika tingkat efisiensi ≤ 24 % (kurang dari atau sama dengan dua puluh empat persen ) diberikan nilai baik sampai dengan sangat baik dengan menggunakan rumus sbb: 1, 76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) x 100 Target Biaya (TB)

3. Jika tingkat efisiensi > 24 %, diberikan nilai cukup sampai dengan buruk. 76 - 1, 76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB) x 100 Target Biaya (TB) 4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi biaya dari target 100 % - Realisasi Biaya (RB) x 100 % biaya: Target Biaya (TB)

PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN No Tugas Tambahan Nilai 1. Tugas tambahan yang dilakukan dalam satu tahun sebanyak 1 -3 kegiatan 1 2. Tugas tambahan yang dilakukan dalam satu tahun sebanyak 4 -6 kegiatan 2 3. Tugas tambahan yang dilakukan dalam satu tahun sebanyak 7 kegiatan atau lebih 3

PENILAIAN KREATIVITAS No Kreativitas Nilai 1 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang di tandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II 3 2 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK=Menteri). 6 3 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi Negara dengan penghargaan yang diberikan oleh Presiden 12

PENILAIAN PERILAKU KERJA Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb: 91 – 100 : Sangat baik 76 – 90 : Baik 61 – 75 : Cukup 51 – 60 : Kurang 50 – ke bawah : Buruk Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: 1. Orientasi pelayanan 2. Integritas 3. Komitmen 4. Disiplin 5. Kerja sama 6. Kepemimpinan (hanya untuk jabatan struktural)

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NAMA INSTANSI: 1. 2. 3. JANGKA WAKTU PENILAIAN. . . JANUARI 2014 s. d. . DESEMBER 2014 YANG DINILAI a. N a m a Ahmad Anis, SH b. N I P 19820308 200912 1 001 c. Pangkat, golongan ruang Penata Muda, III/a d. Jabatan / Pekerjaan Pengolah Bahan Peraturan Perundang-undangan e. Unit Organisasi Direktorat Peraturan Perundang-undangan PEJABAT PENILAI a. N a m a Haryono Dwianto, SH, MH b. N I P 19650405 198804 1 099 c. Pangkat, golongan ruang Pembina Tk. I/ IV/b d. Jabatan / Pekerjaan Kasubdit Perancangan Peraturan Perundang-undangan I e. Unit Organisasi Direktorat Peraturan Perundang-undangan ATASAN PEJABAT PENILAI a. N a m a Syaiful Bagus, SH, MH b. N I P 19600212 198502 1 009 c. Pangkat, golongan ruang Pembina Utama Muda, IV/c d. Jabatan / Pekerjaan Direktur Peraturan Perundang-undangan e. Unit Organisasi Direktorat Peraturan Perundang-undangan 34

4 UNSUR YANG DINILAI JUMLAH a. Sasaran Kerja Pegawai / Nilai Prestasi Akademik (contoh) b. Perilaku Kerja (contoh) 86 x 60% 51, 6 1. Orientasi Pelayanan 86 Baik 2. Integritas 88 Baik 3. Komitmen 87 Baik 4. Disiplin 85 Baik 5. Kerjasama 86 Baik - - 432 - 86. , 40 Baik 6. Kepemimpinan Jumlah Nilai rata-rata Nilai Perilaku Kerja 86, 40 x 40% Nilai Prestasi Kerja 5. KEBERATAN DARI PNS YANG DINILAI (APABILA ADA) Tanggal, ……………. . 34, 56 86, 16 (Baik)

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS Nama : Ali Muktar Raja, S. Sos NIP : 19750713 200001 1 099 No Tanggal Uraian Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai 1 2 3 4 1. 2 Januari 2013 s. d. 30 Juni 2013 Penilaian SKP sampai dengan akhir Juni 2013 = 89, 04, sedangkan penilaian perilaku kerjanya adalah sebagai berikut: Orientasi Pelayanan = 85 (Baik) Integritas = 80 (Baik) Komitmen = 84 (Baik) Disiplin = 85 (Baik) Kerja sama = 87 (Baik) Kepemimpinan = 88 (Baik) Jumlah Nilai Rata-rata = 509 = 84, 83 Baik Kepala Subdirektorat Mutasi II Drs. Indra Hidayat NIP. 19610412 198301 1 099

KETENTUAN LAIN-LAIN 37 v Tiga tugas utama Pejabat Penilai a. Mengesahkan SKP (kontrak kerja) b. Menilai kualitas hasil pekerjaan c. Menilai perilaku kerja v Penilaian bagi PNS Tugas Belajar a. Tidak menyusun SKP (nilai diambil dari konversi IPK) b. Penghitungan nilai seperti PNS yang mutasi c. TB S-3 atau tahun terakhir yang tidak ada IPK, nilai prestasi hanya dari perilaku kerja (anak lampiran 1 -h) d. Dilakukan oleh instansi induk bahan dari perguruan tinggi v Penilaian bagi PNS yang dibebaskan dr jabatan organik Ø PNS menjadi Kepala Desa, diperbantukan di lembaga swasta/internasional hanya dinilai perilaku kerjanya 37

MONITORING DAN EVALUASI SASARAN KINERJA PEGAWAI

BIAS DALAM PENGUKURAN KINERJA a. Hallo effect yaitu pendapat pribadi penilai tentang pegawainya yang akan berpengaruh dalam pengukuran prestasi kerja. b. Central tendency yaitu penilaian prestasi kerja cenderung dibuat rata-rata dan penilai menghindari penilaian yang bersifat ekstrim; c. Leniency bias, yaitu kecenderungan penilaian untuk meberikan nilai yang murah dalam evaluasi pelaksanaan kerja para pegawainya; d. Strickness bias, yaitu kecenderungan penilai terlalu ketat dan keras serta mahal dalam evaluasi pelaksanaan kerja para pegawainya e. Recency effect (kesan terakhir) yaitu kegiatan terakhir dari pegawai yang terkesan baik atau buruk, cenderung dijadikan dasar penilaian prestasi kerja oleh atasannya.

REKOMENDASI PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PNS 1. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kinerja organisasi/unit (SKO/SKU). 2. Perencanaan kinerja tingkat organisasi/unit diturunkan menjadi sasaran kinerja pegawai (SKP). 3. SKP memuat indikator kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. 4. Setiap unit kerja menyusun standar teknis kegiatan SKP (Perka BKN No. 3 Tahun 2016) untuk memudahkan penyusunan SKP awal tahun. 5. Penilaian perilaku kerja PNS dilakukan 3600 dengan survei tertutup. 6. Setiap instansi membentuk Tim Penilai Kinerja PNS yang dibentuk oleh Pejabat Yang Berwenang. 7. Nilai kinerja digunakan sebagai bagian reward dan punishment. (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara)

1 2 JFU NAMA & NIP JFT NO Struktural 3 4 5 Ttd. pegawai 7 8 9 10 11 12 13 14 Keseuaian tanggal pengesahan 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nilai prestasi kerja 40% nilai perilaku 60% nilai SKP Ttd atasan pej penilai Ttd. Pejabatn penilai NILAI CAPAIAN SKP Ttd. pegawai Nilai capaian SKP Srt. Ket. Kreativitas UNIT KERJA : ……………………………………… Kreativitas Srt. Ket. Tugas tambahan Jml. Tugas tambahan SASARAN KERJA PEGAWAI Jml. Tugas jabatan Butir kegiatan sesuai Permenpan (JFT) Pangkat sesuai Disahkan awal Januari JABATAN Ttd. Atasan langsung Target sesuai RKT 6 Tugas sesuai tupoksi NAMA JABATAN Jml. tugas jabatan INSTRUMEN MONEV SKP CHECK LIST EVALUASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN : …………. HAL : ……. PENILAIAN PRESTASI KERJA KETERANGAN 26 27 28

PERMASALAHAN SECARA UMUM DALAM IMPLEMENTASI HASIL EVALUASI DAN MONITORING IMPLEMENTASI PP 46/2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA 1. Mindset penilaian kinerja pegawai masih mengacu pada penilaian DP-3. 2. Penyusunan SKP dan Penilaian prestasi kerja PNS hanya digunakan sebagai dokumen kelengkapan untuk kenaikan pangkat. 3. Kesulitan dalam menuliskan kegiatan tugas jabatan dalam SKP, karena kegiatan yang dilaksanakan berbeda dengan jabatan yang diemban.

4. Subyektivitas dalam penetapan target SKP dan penilaiannya, karena hanya merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan. 5. Belum adanya standar kinerja jabatan sehingga sulit untuk mengukur dan menilai kinerja secara fair. 6. Penilaian perilaku kerja masih mengadopsi DP-3 sehingga penilaiannya masih sangat subyektif. 7. Masih banyak pegawai yang tidak mengetahui nama jabatan dan uraian tugas jabatannya. 8. Kesulitan dalam menurunkan/membagi habis pekerjaan sampai pada tingkat pelaksana.

Sekian dan terima kasih direktorat. kinerja@bkn. go. id direktorat. kinerja@gmail. com