1 EVALUASI PELAKSANAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA

1

EVALUASI PELAKSANAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH OLEH: Dr. H. Akhmad Sukardi, M. M. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur 2

DASAR HUKUM PENGANGGARAN : P UU No. 17 thn 2003 ttg keuangan negara P UU No. 1 thn 2004 ttg perbendaharaan psl 58 ayat (2) perlu menetapkan PP tentang SPIP (PP NO. 60 TH 2008) P UU No. 32 thn 2004 ttg pemerintahan daerah P PP No. 58 thn 2005 ttg Pengelolaan keuangan Daerah P PP No. 71 thn 2010 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan P Permendagri No. 13 thn 2006 ttg pedoman pengelolaan keuangan daerah dng perubahannya Permendagri No. 59 thn 2007 dan perubahan ke dua Permendagri No. 21 thn 2011 3

DASAR HUKUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (UU NO 1 TH 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA) Pasal 56 ayat (4) : Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan 4 Peraturan Pemerintah. 4

ANGGARAN BERBASIS KINERJA (PERFORMANCE BUDGET) Ø Keterkaitan program dg visi dan misi Ø Pentingnya penyusunan anggaran berbasis kinerja Ø Pentingnya membagi tugas berdasarkan rencana tujuan kinerja organisasi Ø Pentingnya pemberian penghargaan berdasarkan hasil-hasil yang dicapai baik secara individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan Ø Pentingnya melakukan evaluasi kinerja Ø Pentingnya membuat laporan akuntabilitas kinerja 5 5

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan RPJMD RKPD PEDUM APBD o/ MDN KUA PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD Pelaksanaan Penatausahaan Rancangan DPA-SKPD wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambatnya 1 hari kerja Verifikasi DPA-SKPD Penatausahaan Belanja Pelaksanaan APBD Belanja • Penerbitan SPM-UP, SPMGU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP 2 D oleh PPKD Pembiayaan Laporan Realisasi Semester Pertama Penatausahaan Pembiayaan • Dilakukan oleh PPKD RAPBD R P-APBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Perda APBD Evaluasi R P-APBD Oleh Gbrnr/MDN Perda P-APBD Kekayaan dan Kewajiban daerah • • • Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang Akuntansi Keuangan Daerah Pemeriksaan Disusun dan disajikan Sesuai SAP Penatausahaan Pendapatan • Bendahara penerimaan Pendapatan Pertgjwban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • • LRA Neraca Lap. Arus Kas Ca. LK Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Raperda PJ Pel APBD Persetujuan Bersama (KDH + DPRD) setelah 3 hari Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda PJ Pel APBD 6

Peran Kepala Daerah (PP 60/2008 Pasal 47 ayat 1) Menteri/pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing 7 7

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA) SEKRETARIS DAERAH (KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA) PPKD Selaku BUD (KEPALA SKPKD) PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD) BENDAHARA KUASA PA PPTK PPK-SKPD KUASA BUD 8

TUGAS DAN WEWENANG EPPKD/BUD pasal 7 Permendagri 13/2006 EKuasa BUD pasal 8 Permendagri 13/2006 EPA pasal 10 Permendagri 13/2006 EKPA pasal 11 ayat 4 Permendagri 59/2007 EPPTK pasal 12 Permendagri 13/2006 EPPK-SKPD pasal 13 Permendagri 13/2006 EBend. Peng. pasal 4 Permendagri 55/2008 9

Pengguna Anggaran ( PA)/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DI SETDA Dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk : 4 Menyusun dokumen anggaran (RKA & DPA); 4 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 4 Melaksanakan dan bertanggung jawab atas anggaran SKPD; 4 Melakukan pengujian atas memerintahkan pembayaran; tagihan dan 4 Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak; 4 Menandatangani SPM dan Pengesahan SPJ ; 4 Menandatangani GU/TU/Gaji; Rincian Penggunaan SP 2 D 10

4 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 4 Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 4 Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 4 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Gubernur Jawa Timur up. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur; 4 Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas; 4 Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran (untuk SKPD yang tidak mempunyai KPA). 11 11

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEMBANTU (KPAP) DI SETDA Dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya, Kuasa Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pembantu berwenang untuk : Pengguna 4 Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan; 4 Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu; 4 Membuat laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran; 4 Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 4 Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas; 4 Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan. 12

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK/Pembantu PPK-SKPD) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. PPK/PEMBANTU PPK-SKPD mempunyai tugas: 4 Mengontrol pagu anggangan; 4 Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP Gaji yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran; 4 Melakukan verifikasi atas SPJ; 4 Membuat pengesahan SPJ dan Rincian Penggunaan SP 2 D 4 Membuat SPM; 4 Melaksanakan akuntansi SKPD; 4 Mebuat Laporan Keuangan SKPD; 4 Bertanggung jawab atas pelaksanaan penatausahaan keuangan. PPK/PEMBANTU PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. 13

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPTK) Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. PPTK mempunyai tugas : 4 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 4 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; 4 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan (khusus LS untuk pengadaan barang dan jasa); 4 Membuat Ringkasan Kontrak Pengadaan/Barang atau Ringkasan Kontrak Swakelola. Dokemen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA/KPA. 14

Bendahara Pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu di setda Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran : 4 Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan; 4 Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu; 4 Mengumpulkan bukti transaksi perhari; 4 Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/KPA; 4 Membuat Laporan Penyerapan Belanja Bendahara Pengeluaran; 4 Memungut dan menyetorkan pajak; 4 Mencatat transaksi yang belum di-SPJ-kan ke dalam buku panjar; 4 Menandatangani SPP; 4 Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. 15

Bendahara Pengeluaran Pembantu pada badan/dinas Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu : A Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh KPA; A Mengajukan Nota Permintaan Pembayaran kepada PA/KPA; A Mengumpulkan bukti transaksi per hari; A Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA; A Mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang ditanganinya di BKU; A Memungut dan menyetor pajak serta mencatatnya ke dalam BKU; A Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di-SPJ-kan ke dalam Buku Panjar; A Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada di bawah kewenangan KPA; A Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran; A Membuat Laporan Penyerapan Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu. 16

PROSES PENCAIRAN DANA UP/GU/TU PA/KPA 4 SPM-UP/GU/TU KUASA BUD 5 3 SP 2 D SPM-UP/GU/TU PPK/Pemb. PPK - SKPD 2 SPPUP/GU/TU BEND. PENGELUARAN/ BEND. PENGELUARAN PEMBANTU 1 SKPD 6 UANG BANK DOKUMEN 17 17

PROSES DISTRIBUSI DANA UANG PERSEDIAAN PA/KPA NPP- DKKB-Rekap DKKB 3 4 PPK/Pemb. PPK-SKPD NPP- DKKB Rekap DKKB Surat Perintah Pengeluaran Uang 2 BENDAHARA PENGELUARAN NPP- DKKB 1 5 DISTRIBUSI UANG BEND. PENGELUARAN PEMBANTU NPP DKKB : Nota Permintaan Pembayaran : Daftar Kebutuhan Kas Bulanan 18 18

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Pertanggungjawaban Administratif • Disampaikan kepada Pengguna Anggaran • Paling lambat tanggal 10 Bulan berikutnya Pertanggungjawaban Fungsional • Disampaikan kepada PPKD (BPKAD) • Paling lambat tanggal 10 Bulan berikutnya 19

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ bendaharan pengeluaran pembantu (DI LINGKUP SKPD) Pertanggungjawaban Administratif Pertanggungjawaban administratif berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ dilampiri dengan: • BKU • Bukti Pengeluaran • Laporan Penutupan Kas dan • SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu • SPJ disampaikan ke PPK/Pemb. PPK SKPD pl lambat tgl 5 bln berikutnya 20

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu DI setda Langkah-langkah pertanggungjawaban administratif dan penyampaiannya Laporan Penutupan Kas Menyusun SPJ Administratif BKU dan Buku Pembantu, Bukti Pengeluaran SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu Draft SPJ Administratif Verifikasi oleh PPK/Pembt PPK SKPD dan Pengesahan oleh PA/KPA SPJ Administratif 21

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu di setda KE PPKD (BPKAD) Pertanggungjawaban Fungsional Pertanggungjawaban fungsional mengunakan format SPJ yang sama dengan pertanggungjawaban administratif SPJ dilampiri dengan: • Laporan Penutupan Kas • SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember dengan dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan. 22

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu di setda KE BPKAD Langkah-langkah pertanggungjawaban fungsional dan penyampaiannya Laporan Penutupan Kas Menyusun SPJ Fungsional BKU dan Buku Pembantu SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ Fungsional Proses verifikasi, evaluasi dan analisa oleh BUD (BPKAD) Masukan dari PPK/Pembat PPK SKPD dari verifikasi SPJ administratif 23

PROSES PENCAIRAN DANA LS PA/KPA 4 SPM-LS KUASA BUD 5 3 SPM-LS SP 2 D (2 Hari Setelah SPM diterima) (2 Hari Setelah SPP terbit) PPK - SKPD 2 SPP-LS BEND. PENGELUARAN/ BEND. PENGELUARAN PEMBANTU 1 UANG BANK DOKUMEN PPTK SKPD 6 PIHAK KETIGA 24 24

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH : TERTIB, TAAT, EFEKTIF, EFISIEN, EKONOMIS, TRANSPARAN, DAN BERTANGGUNGJAWAB. UPAYA : PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (LPKD) TEPAT WAKTU DAN MENGIKUTI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) 25 25

MARILAH KITA MERENUNG DAN BELAJAR DENGAN ALAM SEMESTA UNTUK MENJADIKAN DIRI KITA LEBIH BAIK 26

Pelajaran : Orang-orang yang bergerak dalam arah dan tujuan yang sama serta saling membagi dalam komunitas mereka dapat mencapai Tujuan mereka dengan lebih cepat dan lebih mudah. Ini terjadi karena mereka menjalaninya dengan saling mendorong dan mendukung satu dengan yang lain. 27

Fakta : Angsa-angsa yang terbang dalam formasi ini mengeluarkan suara riuh rendah dari belakang untuk memberikan semangat kepada angsa yang terbang di depan sehingga kecepatan terbang dapat dijaga. 28

Pelajaran: Adalah masuk akal untuk melakukan tugas-tugas yang sulit dan penuh tuntutan secara bergantian dan memimpin secara bersama. Seperti halnya angsa, manusia saling bergantung satu dengan lainnya dalam hal kemampuan, kapasitas dan memiliki keunikan dalam karunia, talenta atau sumber daya lainnya. 29

KEBERSAMAAN 30

Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak mendatangkan manfaat bagi sesamanya. ( HR. Bukhari ) 31

Kayu Mati & Lapuk Masih BERBAGI Kehidupan Bagaimana dengan Kita? ? ? 32

- Ikhlas - Sabar - Syukur adalah tiga kunci utama dalam menjalani kehidupan ini. 33

MELAYANI DARI & DENGAN HATI 34

Semangat 35

Munajad Kupu Entah diruang mana selama ini mereka berada. Tiba-tiba menjelma kupu-kupu yang berkerak semarak. Mengepak dan membentang terbang, melayang dari kembang- kembang tunduk, patuh menjalani amanah Illahi, menyerbuk dan menaburkan bakal kehidupan hingga tetumbuhan tetap lestari. Ya Allah, jika selama ini hamba hanyalah ulat-ulat yang mudlarat rubahlah dengan ridho. Mu menjadi kupu-kupu yang indah dan bermanfaat bagi umat sejagat 36

“Jangan risaukan Nikmat yang belum kita miliki, tapi risaulah akan Nikmat yang belum kita Syukuri…” 37

Terkadang Allah menganugerahkan Nikmat melalui MASALAH & memberi MASALAH melalui Nikmat. Semoga apa yang kita terima hari ini merupakan Nikmat Allah yang terbaik untuk kita & menjadikan kita senantiasa bersyukur… Amin 38

Disinilah kita semua akan berpulang… 39

40 40