PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS BELAJAR

PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS BELAJAR DAN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL BAGIAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

TUJUAN Pasal 2 1 MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KEMAMPUAN, KETERAMPILAN, SERTA

Siapa yang diberi Tugas Belajar ? : PNS ATAU PNS DPK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL YANG MEMILIKI MASA KERJA SEKURANG- KURANGNYA 2 TAHUN DAN MEMENUHI PERSYARATAN LAIN SESUAI PASAL 12 PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009

Termasuk : DOSEN BIASA : DIBERI TUGAS OLEH REKTOR UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN S 2 DAN S 3 PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI NEGERI DI DALAM NEGERI (DIBERIKAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU) DIBERI TUGAS OLEH REKTOR UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN S 2 DAN S 3 DI LUAR NEGERI DIBERI IZIN OLEH MENTERI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN S 2 DAN S 3 PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/ST NEGERI DI LUAR UNIT TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU/STRUKTURAL/TENAGA FUNGSIONAL UMUM (TENAGA ADMINISTRASI) DIBERI TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI OLEH MENTERI

PENGERTIAN Pasal 1 A. TUGAS BELAJAR ADALAH SUATU PENUGASAN BAGI PNS DIBERIKAN OLEH PYB MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI/SETARA BUKAN ATAS BIAYA SENDIRI MENINGGALKANTUGAS POKOK SEHARI-HARI BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI.

Siapa yangbolehmendapattugasbelajar? : DISAMPING ITU MEREKA : tidak melaksanakan tugas sehari-hari sebagai PNS dan menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk; dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya apabila menduduki jabatan fungsional; diberhentikan dari jabatan strukturalnya apabila sedang menduduki jabatan struktural.

Pasal 26 B. BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI BUKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN ORGANISASI MELAINKAN LEBIH KE ARAH KEPENTINGAN INDIVIDU

Pasal 26 ADALAH PEMBERIAN IZIN BAGI PNS OLEH PYB

Pasal 26 BAGAIMANA DOSEN YANG BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI ? PASAL 26 AYAT (2) HURUF B PERMENDIKNAS NO 48 TAHUN 2009 DIBERIKAN APABILA TIDAK MENINGGALKAN TUGAS KEDINASAN DAN ATAU TUGAS SEHARI-HARI ?

Pasal 26 PRINSIPNYA HARUS MEMPERHATIKAN : a. Pasal 8 ayat (1) huruf b PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen bahwa dosen harus melaksanakan tridharma PT dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan beban kerja untuk : ◙ ◙ pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 SKS pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma Perguruan Tinggi paling sedikit sepadan dengan 3 SKS

PRINSIPNYA HARUS MEMPERHATIKAN : Pasal 26

PRINSIPNYA HARUS MEMPERHATIKAN : Akibatnya , Pasal 26 seorang dosen belajar atas biaya sendiri termasuk tempat pelaksanaan studinya berbeda kota atau berjauhan dari kota tempat domisili perguruan tinggi asal dosen yang bersangkutan akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan/atau tidak memenuhi minimal beban kerja yang harus dilaksanakan dalam 1 semester, sehingga kepada dosen yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin belajar atas biaya sendiri melainkan pemberian tugas belajar (atas biaya sendiri)

PRINSIPNYA HARUS MEMPERHATIKAN : Pasal 26 Oleh karenanya, Tunjangan fungsional, tunjangan profesi (bagi yang telah memperoleh tunjangan profesi), dan lauk pauk, dihentikan pembayarannya selama melaksanakan tugas belajar.

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 38/KEP/M. K/WASPAN/8/1999 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA KAITANNYA : DOSEN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATANNYA, APABILA : SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN; ATAU kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang belum mencapai batas jenjang kepangkatan sesuai pendidikan terakhirnya. , (pasal 26 ayat) 1) secara langsung dapat diaktifkan kembali dalam jabatannya. DITUGASKAN SECARA PENUH DI LUAR JABATAN FUNGSIONAL DOSEN; DOSEN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA, APABILA : DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN PNS DENGAN TINGKAT HUKUMAN SEDANG ATAU TINGKATBERAT SESUAI PP NOMOR 30 TAHUN 1980; ATAU SEDANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PNS.

KEPUTUSAN BERSAMA MENDIKBUD DAN KEPALA BKN NOMOR 61409/MPK/99 DAN NOMOR 181 TAHUN 1999 PASAL 8 ULAN AN SEDANG ADOSEN YANG TUGAS BELAJAR 6(1) DARI LEBIH SAAT SEBELUM TUGAS BELAJAR DALAM JANGKA WAKTU KURANG DARI 1 TAHUN TELAH MEMENUHI ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN UNTUK KENAIKAN JABATANNYA, MAKA KENAIKAN JABATANNYA BARU DAPAT DITETAPKAN SETELAH 1 TAHUN DALAM JABATAN TERAKHIR. (2) DOSEN YANG DIBEBASKAN SEMENTARA KARENA TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN, DAPAT DIBERIKAN KENAIKAN PANGKAT REGULER SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

PRINSIPNYA HARUS MEMPERHATIKAN : Pasal 26 BAGAIMANA PNS DOSEN YANG SUDAH HABIS MASA BELAJARNYA AKAN TETAPI BELUM SELESAI STUDINYA ? disini PIMPINAN UNIT KERJA MELAKUKAN KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI ATAS KETERLAMBATANNYA : Jika bukan atas kelalaian dan/atau kesengajaan, maka Pimpinan unit kerja dapat mengajukan perpanjangan masa tugas belajar; jika akibat kelalaian dan/atau kesengajaannya, maka Pimpinan unit kerja segera melakukan pemanggilan dalam kesempatan pertama agar yang bersangkutan segera kembali dan melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.

SIAPA YANG MENDAPATKAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR ? ADALAH PENGAJAR BIASA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA DI DALAM NEGERI, SEBAGAIMANA KEPPRES RI NOMOR 57 TAHUN 1986 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEPPRES TERSEBUT ADALAH SURAT EDARAN KEPALA BAKN NOMOR 08/SE/1987 DITINDAKLANJUTI DENGAN KEPUTUSAN KEPALA BAKN NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN PELAKSANAAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN BIASA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PASCA SARJANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SE KEPALA BKN NOMOR 08/SE/1987 TANGGAL 3 JUNI 1987

Pasal 1 PASAL 2 (1) DOSEN BIASA YANG SEJAK DITETAPKAN KEPUTUSAN INI DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PASCA SARJANA UNTUK MENCAPAI S 2 DAN S 3 PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI SESUAI KETENTUAN, DIBERIKAN TTB SESUAI KENTENTUAN YANG BERLAKU. (2) TTB BAGI DOSEN BIASA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1), DIBERIKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN ATAS PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BAKN (3) TTB SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1), DIBAYARKAN MULAI BULAN KETUJUH SEJAK DINYATAKAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DARI REKTOR UNIVERSITAS/INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI NEGERI PENYELENGGARA PASCA SARJANA

BAGAIMANA CARANYA ? MENGAJUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 6 BULAN SEBELUM TUGAS BELAJAR DIMULAI; BESAR TTB YANG DITERIMA SETIAP BULAN OLEH DOSEN BIASA SESUAI DENGAN JABATANNYA, BERDASARKAN (KEPPRES 65 TAHUN 2007) YAITU : Guru Besar Lektor Kepala Lektor Asisten Ahli Rp. 1. 350. 000, Rp. 900. 000, Rp. 700. 000, Rp. 375. 000, -

PENGHENTIAN TTB Jika masa tugas belajar telah dicapai akan tetapi Dosen biasa yang bersangkutan tidak/belum berhasil menyelesaikan S 2 atau S 3 sesuai dengan pemberian tugas belajar, maka TTB yang bersangkutan dihentikan. Untuk menghindari terputusnya pemberian TTB bagi Dosen biasa yang telah menyelesaikan tugas belajar, maka selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, Rektor Universitas/Institut penyelenggara Pasca Sarjana harus mengeluarkan Surat Pernyataan/Pemberitahuan kepada Menteri Pendidikan Nasional sebagai bahan pejabat yang berwenang dalam penerbitan keputusan pengaktifan kembali dalam jabatannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGHENTIAN TTB Pembayaran TTB bagi Dosen biasa dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya PNS yang bersangkutan : tidak lagi melaksanakan tugas belajar atau tidak/belum berhasil menyelesaikan S 2 atau S 3 ; DO atau tidak mampu mengikuti tugas belajar sesuai surat Rektor Universitas/institut penyelenggara Pasca Sarjana; Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan PP 30 Tahun 1980; Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.

2. PENGERTIAN PANGKAT PEGAWAI PELAJAR Pegawai Pelajar yang sebelum melaksanakan tugas belajar usul kenaikan pangkatnya telah diproses tetapi keputusannya belum diterbitkan, sehingga pangkat dalam keputusan TTB masih berdasarkan pangkat lama, maka apabila keputusan kenaikan pangkatnya diterbitkan pada waktu yang bersangkutan tugas belajar, besarnya TTB yang diberikan berdasarkan pangkat baru.

Pasal 5 MASA BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER/SETARA, 4 SEMESTER PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR, 6 SEMESTER

PERSYARATAN PNS atau PNS dpk di lingkungan Kementerian; sehat jasmani dan rohani; mempunyai DP 3 minimal 2 tahun terakhir bernilai baik; mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja; Pasal 12

6. PERSYARATAN Pasal 12 surat pernyataan tidak sedang : � menjalani CLTN; � melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya; � Menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan; � mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; � dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; � menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; � dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran; � melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; � melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; tidak pernah : � gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; � dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

7. BATAS USIA Pasal 13 MAKSIMAL : Æ 25 TAHUN UNTUK DI/DIII ATAU SEDERAJAT Æ 25 TAHUN UNTUK S 1 ATAU DIV Æ 37 TAHUN UNTUK MANGISTER ATAU YANG SETARA Æ 40 TAHUN UNTUK DOKTOR

Hak : 8. HAK DAN KEWAJIBAN mendapat biaya tugas belajar; mendapat kenaikan pangkat; mendapat kenaikan gaji berkala; mendapat penilaian dalam DP 3; mendapat tunjangan tugas belajar; masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja. Pasal 14

KEWAJIBAN : 7. HAKDANKEWAJIBAN Pasal 15

n 7. HAKDANKEWAJIBAN Pasal 15 KEWAJIBAN : 7. belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat 2 -nya 6 bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir; 8. setelah berakhirnya masa tugas belajar; 9. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar; 10. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun Pegawai Pelajar melaksanakan di(2 n+1 dinas 11. ikatan di unit kerja asal menurut lamanya Pegawai Pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;

7. HAKDANKEWAJIBAN Pasal 15 KEWAJIBAN : 12. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah ditentukan kepada negara apabila Pegawai Pelajar : (a) gagal melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; (b) membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya; (c) membatalkan perjalanannya ke tempat belajar; (d) tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya; (e) tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (f) baik bagi PNS maupun Pegawai Pelajar.

10. PROSEDUR Pasal 17 Siklus Pemberian Tugas Belajar DALAM NEGERI Tindakan Perbaikan Usul Tidak Lengkap PROSES REKTORAT USUL sblm 3 bln R E N C Usul Lengkap PROSES ROPEG UNIT Penetapan SK TTB REKTORAT Pengiriman SK TTB

10. PROSEDUR Pasal 17 LUAR NEGERI Tindakan Perbaikan USUL KE SETNEG DITJEN DIKTI Rekomendasi R E N C UNIT REKT PROSES REKTORAT usul sblm 3 bln BIRO KEPEG BIRO PKLN Usul Lengkap Usul Tidak Lengkap

10. PROSEDUR Pasal 17 Siklus Penetapan SK TTB Tindakan Perbaikan Usul Lengkap Usul Tidak Lengkap R E N C UNIT REKTORAT PROSES USUL Rektorat sblm 3 bln PROSES ROPEG Penetapan SK TTB Pengiriman SK TTB MENPAN DISETUJUI

11. PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR Pasal 18, 21 PEMBERIAN TUGAS BELAJAR MENGAPA KEWENANGAN PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR KEMBALI KEPADA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ? KARENA PEMBERIAN TTB UNTUK DOSEN BIASA HARUS TERLEBIH DAHULU MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENPAN SEDANGKAN PEMBERIAN TTB BERDASARKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR JADI NANTI AKAN TERPISAH SK PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN SK PEMBERIAN TTB

9. PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DANPEMBATALAN TUGAS BELAJAR Pasal 18, 21 PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR Pasal 19 : ayat (2) : Pegawai Pelajar dapat mengajukan permohonan perpanjangan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkhis, 6 bulan sebelum berakhirnya masa tugas beljar. ayat (3) : Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila : a. Keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar bukan atas kesalahannya; b. Mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di LN; c. Mendapat rekomendasi dari puimpinan unit kerja; d. Mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan; ayat (5) : perpanjangan masa tugas belajar paling lama 1 tahun.

Pasal 18, 21 PEMBATALAN TUGAS BELAJAR Pasal 20 : ayat (2) : ALASAN PEMBATALAN : a. b. c. d. e. f. Dikemudian hari terdapat bukti Pegawai Pelajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar; Pegawai Pelajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; Pegawai Pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri; tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan; Pegawai Pelajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar;

Pasal 18, 21 PEMBATALAN TUGAS BELAJAR g. h. setelah dievaluasi Pegawai Pelajar tidak menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti; mampu peristiwa di luar kemampuannya; i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Tim Penguji Kesehatan tersendiri yang mengakibatkan Pegawai Pelajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan; j. Pegawai Pelajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan; k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan Pegawai Pelajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan kementerian maupun di instansi lain.

9. PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DANPEMBATALAN TUGAS BELAJAR Pasal 18, 21 PEMBATALAN TUGAS BELAJAR Pasal 20 : ayat (3) : sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, pegawai pelajar yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar di tambah 100%.

12. KEWENANGAN Pasal 18 BERDASARKAN KEPMENDIKNAS NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS KEWENANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR OLEH : # SEKRETARIS JENDERAL BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/e KE BAWAH # KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/a KE BAWAH # KEPALA BAGIAN PADA BIRO KEPEGAWAIAN BAGI PNS GOLONGAN RUANG III/d KE BAWAH

10. KEWENANGAN Pasal 18 KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI OLEH : SEKRETARIS JENDERAL BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/e KE BAWAH

PEMBINAAN Pasal 22 SEJAK REKTOR ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBERIKAN SURAT PERSETUJUAN TUGAS BELAJAR, MAKA SEJAK SAAT ITU DILAKUKAN PEMBINAAN KEPADA PEGAWAI PELAJAR, ANTARA LAIN DALAM HAL : BELUM SELESAI SAMPAI BATAS MASA TUGAS BELAJAR YANG DIBERIKAN; DO; TIDAK MEMBERIKAN LAPORAN KEPADA PIMPINANNYA; SUDAH SELESAI TUGAS BELAJAR TETAPI TIDAK KEMBALI KE TEMPAT ASAL;

14. PENGAKTIFAN KEMBALI Pasal 23 DI DALAM NEGERI ATAU DI LUAR NEGERI : PEGAWAI PELAJAR PADA KESEMPATAN PERTAMA ATAU PALING LAMBAT 1 BULAN SETELAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR ATAU BERAKHIR MASA MELAKSANAKAN TUGAS BELAJARNYA WAJIB MEMBUAT LAPORAN TERTULIS YANG DITUJUKAN KEPADA MENDIKNAS U. P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DENGAN TEMBUSAN KEPADA : DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI; KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI; PIMPINAN UNIT KERJA. PIMPINAN UNIT ATAU UPT TEMPAT PEGAWAI PELAJAR BERTUGAS PADA UNIVERSITAS/ INSTITUT NEGERI, SEKOLAH TINGGI NEGERI, POLITEKNIK NEGERI, KOPERTIS, ITJEN, DITJEN, BALITBANG, DAN SETJEN, MENGAJUKAN USUL PENGAKTIFAN KEMBALI KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA DALAM HAL INI REKTOR ATAU PEMBANTU REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM PADA UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI, KETUA ATAU PEMBANTU KETUA BIDANG ADMINISTRASI UMUM PADA SEKOLAH TINGGI NEGERI, DIREKTUR PADA POLITEKNIK NEGERI, KOORDINATOR KOPERTIS ATAU SEKRETARIS PELAKSANA PADA KOPERTIS, SEKRETARIS ITJEN, SEKRETARIS DITJEN, SEKRETARIS BALITBANG, DAN KEPALA BIRO UMUM SETJEN KEMDIKNAS;

12. PENGAKTIFAN KEMBALI Pasal 23 DI DALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI : PIMPINAN UNIT KERJA MENGAJUKAN USUL KEPADA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL U. P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK DITETAPKAN DALAM SUATU KEPUTUSAN, DENGAN MELAMPIRKAN : ASLI LAPORAN TERTULIS; FOTO KOPI SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR; FOTO KOPI SURAT KEPUTUSAN JABATAN FUNGSIONAL TERAKHIR; FOTO KOPI SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR; FOTO KOPI DP 3 SATU TAHUN TERAKHIR; FOTO KOPI SURAT PERSETUJUAN PENUGASAN KE LUAR NEGERI DARI SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PEGAWAI PELAJAR DI LUAR NEGERI; 7. FOTO KOPI IJAZAH YANG DIPEROLEH. 1. 2. 3. 4. 5. 6. KELENGKAPAN BERKAS SELAIN LAPORAN TERTULIS, HARUS DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DI LINGKUNGAN UNIT KERJA MASING-MASING.

Pasal 24, 25 15. MONEV MONITORING WAJIB DILAKUKAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA HASIL MONITORING TUGAS BELAJAR DILAPORKAN KEPADA MENTERI TEMBUSAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN: Q EVALUASI DILAKUKAN TERHADAP PEGAWAI PELAJAR, LEMBAGA, DAN PROGRAM TUGAS BELAJAR Q EVALUASI DILAKUKAN OLEH SEKRETARIAT JENDERAL U. P BIRO KEPEGAWAIAN PALING SEDIKIT 1 KALI DALAM 1 TAHUN; Q HASIL EVALUASI DISAMPAIKAN KEPADA MENDIKNAS Q DILAPORKAN KEPADA MENDIKNAS MELALUI SEKRETARIS JENDERAL

16. SANKSI BAGI YANG MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 29

SURAT EDARAN MENDIKNAS NOMOR 4159/A 4. 3/KP/2010 TANGGAL 27 JANUARI 2010 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN, AKAN TETAPI BAGI MEREKA YANG PADA SAAT BERLAKU EFEKTIF PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 48 TAHUN 2009, TELAH BERUSIA DI ATAS 37 TAHUN TETAPI KURANG DARI 55 TAHUN, MASIH DIBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR SAMPAI TAHUN 2015.

Penyebab Dikenakan HUKUMAN ADMINISTRATIF tidak melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar; tidak melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;

17. Penyebab. Dikenakan. HUKUMAN ADMINISTRATIF tidak memiliki keputusan tugas belajar dan tunjangan tugas belajar; hanya memiliki surat penugasan dari rektor atau dekan memperpanjang tugas belajar tanpa melalui prosedur merubah sendiri program studi tanpa melalui prosedur tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai masa tugas belajar tidak dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya atau jabatan strukturalnya masih menerima berbagai tunjangan seperti tunjangan profesi dan lauk pauk tidak meninggalkan tugas-tugasnya sebagai dosen dan lain-lain

18. TINDAKAN ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA SEJUMLAH BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN SELAMA TUGAS BELAJAR DAN DITAMBAH DENGAN 100% DENGAN KETENTUAN MASA IKATAN DINAS YANG DILAKSANAKAN HARUS DIPERHITUNGKAN DALAM MENENTUKAN GANTI RUGI YANG HARUS DIBAYAR SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PADA HURUF A, B, C, D, DAN F PASAL 20

19. Kewajiban Pejabat Dalam Melakukan Pembinaan Bagi Pegawai Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Melakukan monitoring pelaksanaan tugas belajar

Terima kasih

20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELAJAR : / MASA IKATAN DINAS TIDAK DIPERKENANKAN : mengajukan pengunduran diri sebagai PNS, kecuali mengganti seluruh biaya yang pernah dikeluarkan; mengajukan pindah antar unit kerja atau antar instansi; melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara melalui jalur pendidikan formal di dalam negeri atau di luar negeri.

20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP : / GAJI MENJADI TUNJANGAN KELUARGA : 100% DARI GAJI BERSIH APABILA SUAMI ATAU ISTERI MENDAPAT TUGAS BELAJAR; 100% DARI GAJI BERSIH YANG TERTINGGI APABILA SUAMI DAN ISTERI SAMA-SAMA MENDAPAT TUGAS BELAJAR; 50% DARI GAJI BERSIH YANG TERTINGGI PEGAWAI PELAJAR BUJANGAN ATAU KAWIN TETAPI TIDAK PENCARI NAFKAH UNTUK KELUARGANYA BAGAIMANA GAJI PEGAWAI PELAJAR YANG MELEWATI BATAS MASA TUGAS BELAJAR BELUM SELESAI ?

20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP : / LAUK PAUK PEGAWAI PELAJAR YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR TIDAK BERHAK MENDAPATKAN LAUK PAUK KARENA SUDAH DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONALNYA ATAU DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL / TUNJANGAN FUNGSIONAL ALAM MELAKSANAKAN YANG DI BELAJAR BIASA TUGAS DOSEN PEGAWAI PELAJAR NEGERI DILAKUKAN PADA BULAN KEENAM DAN MULAI DIBAYARKAN MULAI BULAN KETUJUH DIALIHKAN MENJADI TUNJANGAN TUGAS BELAJAR YANG JUMLAHNYA SAMA DENGAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN YANG DITERIMA SEBELUMNYA, SESUAI PERATURAN PRESIDEN YANG BERLAKU; PEGAWAI PELAJAR DOSEN YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DI LUAR NEGERI DILAKUKAN PADA SAAT YANG BERSANGKUTAN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA

20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP : / TUNJANGAN FUNGSIONAL PEGAWAI PELAJAR YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DI DALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI DAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA SELAIN DOSEN BIASA, DILAKUKAN PADA SAAT YANG BERSANGKUTAN DIBERHENTIKAN DIBEBASKAN DARI JABATAN FUNGSIONALNYA; PEGAWAI PELAJAR YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DI DALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI DAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL, DILAKUKAN PADA SAAT YANG BERSANGKUTAN DIBERHENTIKAN DIBEBASKAN DARI JABATAN STRUKTURALNYA

20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP : / DP 3 DIBERIKAN DIPERTIMBANGKAN OLEH ATASANNYA BERDASARKAN LAPORAN PERKEMBANGAN BELAJAR YANG BERSANGKUTAN YANG DIBERIKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DI PERGURUAN TINGGI DIMANA YANG BERSANGKUTAN BELAJAR SELESAI PEGAWAI PELAJAR MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR; / JABATAN RANGKAP

20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP : / KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PELAJAR YANG DITUGASKAN MENGIKUTI TUGAS BELAJAR MERUPAKAN TENAGA TERPILIH YANG DIPANDANG CAKAP UNTUK MENDUDUKI SUATU JABATAN, OLEH SEBAB ITU SELAMA TUGAS BELAJAR WAJIB DIBINA KENAIKAN PANGKATNYA PEGAWAI PELAJAR YANG SEBELUMNYA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL TERTENTU DIBERIKAN KENAIKAN PANGKAT SETIAP KALI SETINGKAT LEBIH TINGGI, APABILA : SEKURANG-KURANGNYA 4 TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR; SETIAP UNSUR DP 3 SEKURANG-KURANGNYA BERNILAI BAIK DALAM 2 TAHUN TERAKHIR. KENAIKAN PANGKAT DIBERIKAN DALAM BATAS JENJANG PANGKAT YANG DITENTUKAN DALAM JABATAN STRUKTURAL ATAU FUNGSIONAL TERTENTU YANG TERAKHIR DIDUDUKINYA SEBELUM MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP : / KENAIKAN PANGKAT BAGAIMANA KENAIKAN PANGKAT PNS NON STRUKTURAL YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR ? DAPAT DIBERIKAN, APABILA TIDAK MELEWATI BATAS JENJANG PANGKAT YANG DITENTUKAN UNTUK IJAZAH YANG DIAKUI SEBELUM TUGAS BELAJAR MISALNYA, IJAZAH S 1 SAMPAI PENATA TINGKAT I GOLONGAN RUANG III/D IJAZAH S 2 SAMPAI PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/A KENAIKAN PANGKAT BAGI PNS YANG TELAH SELESAI MENGIKUTI DAN LULUS TUGAS BELAJAR BARU DAPAT DIBERIKAN, APABILA : SEKURANG-KURANGNYA 1 TAHUN DALAM PANGKAT TERAKHIR; SETIAP UNSUR DP 3 SEKURANG-KURANGNYA BERNILAI BAIK DALAM 1 TAHUN TERAKHIR.

1. 4. 20. DAMPAKPEMBERIANTUGASBELJARTERHADAP: / PENGGUNAAN GELAR PADA UMUMNYA DIBERIKAN PADA SAAT KENAIKAN PANGKAT PNS SUDAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJARNYA BERDASARKAN PERSETUJUAN KENAIKAN PANGKAT OLEH BKN (LANGSUNG MELEKAT DALAM SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT). PIMPINAN UNIT KERJA DAPAT MENGIRIMKAN FOTO COPY IJAZAH YANG DIPEROLEH PNS KE BIRO KEPEGAWAIAN, SELANJUTNYA AKAN DITERUSKAN KE BKN SEBAGAI DOKUMEN DI FILE INDIVIDU. PIMPINAN UNIT KERJA DAPAT MEMPERTIMBANGKAN PENGGUNAAN GELAR PNS YANG SUDAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJARNYA DI LINGKUNGANNYA

20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP : / PENYETARAAN IJAZAH LUAR NEGERI (PASAL 1 PERMENDIKNAS NOMOR 6 TAHUN 2009) PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN PENYETARAAN IJAZAH, MENGACU PADA INFORMASI HASIL PENILAIAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI YANG TERDAPAT PADA WEBSITE DITJEN DIKTI ATAU BUKU YANG DITERBITKAN OLEH DITJEN DIKTI. IJAZAH DAPAT DINYATAKAN SETARA, JIKA GELAR, NAMA PROGRAM STUDI, DAN NAMA PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI YANG AKAN DINILAI SUDAH TERDAPAT DALAM WEBSITE DITJEN DIKTI ATAU BUKU YANG DITERBITKAN OLEH DITJEN DIKTI. JIKA GELAR, NAMA PROGRAM STUDI, DAN NAMA PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI YANG AKAN DINILAI OLEH PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DENGAN PENYETARAAN IJAZAH TIDAK TERDAPAT PADA WEBSITE DITJEN DIKTI ATAU BUKU YANG DITERBITKAN OLEH DITJEN DIKTI, MAKA PROSEDUR PENILAIAN MENGACU PADA PEDOMAN YANG DITETAPKAN OLEH DITJEN DIKTI

20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP : / PENYELENGGARA PRODI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI (PERMENDIKNAS NOMOR 30 TAHUN 2009) DOMISILI PERGURUAN TINGGI ADALAH WILAYAH PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH SUATU SATUAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAIMANA DICANTUMKAN DALAM IZIN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU IZIN PENYELENGARAAN PRODI YANG DITETAPKAN OLEH DEPARTEMEN; PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI ADALAH PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH PERGURUAN TINGGI DI LUAR DOMISILI PERGURUAN TINGGI SEBAGAIMANA DICANTUMKAN DALAM IZIN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU IZIN PENYELENGARAAN PRODI YANG DITETAPKAN OLEH DEPARTEMEN. PASAL 3 AYAT (1) PENYELENGGARAAN PRODI DI LUAR DOMISILI WAJIB MEMENUHI PERSYARATAN PADA HURUF A SAMPAI DENGAN P PERMENDIKNAS NOMOR 30 TAHUN 2009.

20. DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP : / PENERIMA BPPS SASARAN PEMBERIAN BPPS UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PERGURUAN TINGGI DAN MENINGKATKAN KUALITAS DOSEN PERGURUAN TINGGI YANG MEMILIKI KUALIFIKASI AKADEMIK S 2 DAN S 3; BPPS HANYA DIPERUNTUKKAN BAGI DOSEN PNS; KOMPONEN BPPS : TUNJANGAN BIAYA HIDUP (S 2 DAN S 3 SAMA) TUNJANGAN PENELITIAN BIAYA BUKU BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (MAKSIMAL AT COST) SETELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA BPPS, PNS PENERIMA BPPS DIWAJIBKAN UNTUK MENGABDI ATAU IKATAN DINAS PADA PT ASAL SELAMA 2 N + 1 (N ADALAH LAMA MENERIMA BPPS DALAM SATUAN TAHUN).

20 DAMPAK PEMBERIAN TUGAS BELJAR TERHADAP : /PEGAWAI PELAJAR ON GOING (BIAYA SENDIRI) : DALAM NEGERI : ADALAH PNS YANG DIKIRIMKAN OLEH UNIT KERJA UNTUK MENGIKUTI SELEKSI DAN DINYATAKAN LULUS, NAMUN KARENA KETERBATASAN ANGGARAN YANG BERSANGKUTAN MAMPU MEMBIAYAI SENDIRI STUDINYA, OLEH KARENA ITU, KEPADA MEREKA TETAP DIBERIKAN TUGAS BELAJAR SEJAK MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR, DENGAN KETENTUAN : ADA REKOMENDASI DARI REKTOR; ADA SURAT PEMBEBASAN SEMENTARA DARI REKTOR YANG MENYATAKAN BAHWA PNS YANG BERSANGKUTAN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN FUNGSIONALNYA; TUNJANGAN FUNGSIONALNYA DIALIHKAN MENJADI TUNJANGAN TUGAS BELAJAR (BERDASARKAN PERSETUJUAN MENPAN); TIDAK TERGANTUNG WAKTU PENERIMAAN BPPS

TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) SUSUNAN TIM PENILAI KERUGIAN NEGARA TERDIRI DARI : 1. Pembina u Ketua 2. : : Rektor Administrasi dan Keuangan (PRII/Wakil Rektor) 3. Sekretaris : Kepala Biro Bidang Keuangan 4. Anggota : a. b. c. d. Unsur Pengelola Bidang Keuangan Unsur Bidang Perlengkapan Unsur Bidang Kepegawaian Unsur Bidang Perencanaan/Umum

Tugas Tim Kerugian Negara Universitas Menerbitkan 1. surat tugaskepada Pemeriksa Tim untuk mengadakan pemeriksaan terhadap penerima beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar; Mengadakan 2. pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyimpulkan beberapa kesalahan dan jumlah kerugian negara; 3. Menyarankan kepada terperiksa untuk membuat dan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab (SKTJM);

Tugas. Tim. Kerugian. Negara. Universitas 4. menyimpulkan beberapa kesalahan dan jumlah kerugian negara; 5. Mengusulkan data lengkap kepada Tm Penilai Kerugian Negara Kementerian;

Data Penyelesaian Kerugian Negara (beasiswa) Oleh Tim Kerugian Negara eputusan Rektor/Mendiknas 1. Pemberian tentang Tugas Belajar 2. Penyelenggara Pascasarjana tentang dimulainya dan berakhirnya tugas belajar pada Fakultas Pascasarjana; 3. Kontrak/Perkanjian antara penerima beasiswa dengan PTN Penyelenggara Pascasarjana; 4. Surat Keterangan dari Rektor Perguruan Tinggi asal/pengirim tentang telah aktif kembali setelah kembali tugas belajar;

data penyelesaian Kerugian Negara (beasiswa) Oleh Tim kerugian negara 5. 6. menyelesaikan tugas belajar; penerima beasiswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar yang menyimpulkan : beberapa jenis kesalahan/pelanggaran yang telah dilakukan oleh penerima beasiswa; jumlah kerugian negara ; 7. bersedia mengembalikan kerugian negara secara damai/angsuran paling lama 2 tahun;

Usulan Penyelesaian Kerugian Negara REKTOR MENGUSULKAN KEPADA : 1. Menteri pendidikan Nasional (asli); 2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas u. p. Kepala Biro Keuangan (tembusan).

Tugas Tim Penilai Kerugian Negara Kementerian 1. Mengadakan Penelitian Lapangan; 2. Menganalisa Laporan Kerugian Negara; 3. Menyiapkan Draft Keputusan Pembebasan Pengganti Kerugian Sementara dan Penghapusan Hutang; 4. Menghimpun Bukti Setoran Kerugian Negara; 5. Menyampaikan keputusan tersebut di atas kepada BPK-RI dalam hal pelaku kerugian adalah Bendahara; 6. Melimpahkan piutan negara kepada menteri Keuangan u. p. Dirjen Kekayaan Negara, bila pengembalian kerugian negara macet; 7. Menyampaikan Dokumen kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara KP 2 LN dan Panitia Urusan Piutang Negara PUPN, untuk mengurus piutang negara kepada penanggung hutang.

Pengurusan Piutang Negara Oleh KP 2 LN/PUPN 1. Penagihan Sampai Lunas (Bukti Setor); 2. Penagihan tidak berhasil, karena penanggung hutang setelah diadakan penelitian kondisi ekonominya tidak mampu , sehingga : PUPN mengeluarkan Surat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih.

Penghapusan Piutang Negara Dapat Dilakukan Atas Dasar 1. Penanggung Hutang Tidak mampu; 2. Usul Pengahpusan Piutang negara Dari Penanggung Hutang; 3. Piutang Negara Telah Dinyatakan Sebagai PSBDT oleh PUPN 4. Mendapat Rekomendasi Dari BPK-RI.