PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN LAPORAN KEUANGAN SKPD Bappeda Kota

PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN &LAPORAN KEUANGAN SKPD Bappeda Kota Semarang 1 SEMARANG , 28 APRIL 2016

KERANGKA PAPARAN Konsep Perencanaan Pembangunan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Dengan Penganggaran Laporan Keuangan SKPD 2

CITA BERNEGARA TUJUAN BERNEGARA Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • • melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN 2005 -2025 RPJM N PEMBANGUNAN DAERAH RPJP D RPJM D RKPD RKP provinsi kab/kota (Tujuan Bernegara) Pewujudan cita bernegara dilakukan melalui perencanaan pembangunan yang komperensif dan integratif. Perencanaan pembangunan yang mampu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan yang mampu sinergi dengan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah ( Pasal 11 UU 23/2014) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 6 URUSAN: • pendidikan • kesehatan • pekerjaan umum dan penataan ruang • perumahan rakyat dan kawasan permukiman • ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan • Masyarakat • sosial. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 18 URUSAN • tenaga kerja • pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak • pangan • pertanahan • lingkungan hidup • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil • pemberdayaan masyarakat dan Desa • pengendalian penduduk dan keluarga berencana • perhubungan; • komunikasi & informatika • koperasi, usaha kecil, dan menengah • penanaman modal • kepemudaan dan olah raga • statistik • persandian • kebudayaan; • perpustakaan; • kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan 8 URUSAN: • kelautan dan perikanan • pariwisata • pertanian • kehutanan; • energi dan sumber daya mineral; • perdagangan; • perindustrian; dan • transmigrasi.

PERANGKAT DAERAH PROVINSI Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD KAB/KOTA Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD PEMIMPIN TUGAS/FUNGSI Sekretaris Daerah membantu KDH dlm penyusunan kebijakan & pengoordinasian administratif thd pelaksanaan tugas PD serta pelayanan administratif Sekretaris DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, & administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yg diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Inspektorat Inspektur membantu KDH membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh PD Dinas Kepala Dinas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Badan Kepala Badan melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kecamatan Camat meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. *) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

PERUMUSAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (Pasal 24) MENDAGRI TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN & LEMBAGA (K/L) PEMETAAN URUSAN WAJIB NON DASAR DAN URUSAN PILIHAN DIKOORDINASIKAN MENDAGRI DENGAN MEN PPN HASIL PEMETAAN Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN ANTAR K/L DAN DAERAH SINKRONISASI & HARMONISASI Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi PROVINSI • • (Pasal 258 & Pasal 259)

Konsep Perencanaan Pembangunan

PENGERTIAN PERENCANAAN • SUATU PROSES UNTUK MENENTUKAN TINDAKAN MASA DEPAN YANG TEPAT, MELALUI URUTAN PILIHAN, DENGAN MEMPERHITUNGKAN SUMBER DAYA YANG TERSEDIA § PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DARI SEJUMLAH PILIHAN UNTUK MENCAPAI SUATU TUJUAN YANG DIKEHENDAKI § SEGALA BENTUK KONSEP DAN DOKUMENTASI YANG MENGGAMBARKAN BAGAIMANA TUJUAN AKAN DICAPAI DAN BAGAIMANA SUMBER DAYA AKAN DIALOKASIKAN, PENJADUALAN DARI PROSES PENCAPAIAN TUJUAN, HINGGA SEGALA HAL YANG TERKAIT DENGAN PENCAPAIAN TUJUAN. 8

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMB. DAERAH Pendekatan Politik: Penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/KDH ke dalam penjabaran Visi dan Misi pada RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 9

FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( Pasal 265 & Pasal 266) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah RPJMD sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah RKPD • sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD maka kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundangan selama 3 (tiga) bulan.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENDUKUNG NAWACITA 9 Agenda Prioritas NAWACITA JOKOWI-JK Sesuai kewenangan RPJMN RPMD PROV KONSULTASI PULBIK & MUSRENBANG RPMD K/K KONSULTASI PULBIK & MUSRENBANG RENSTRA K/L RENSTRA-PD PROV FORUM-PD PROV RENSTRA-PD K/K FORUM-PD K/K RKPD PROV KONSULTASI PULBIK & MUSRENBANG RKPD K/K KONSULTASI PULBIK & MUSRENBANG RENJA-K/L RENJA-PD PROV FORUM-PD PROV RENJA-PD K/K FORUM-PD K/K APBN APBD PROV EVALUASI MDN EVALUASI GUB Laporan APBD K/K 11

KONSISTENSI DAN SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RPJPD Arah & Tahapan Pembangunan Daerah I (5) II (10) III (15) IV 20) Renstra PD RPJMD Sasaran, program dan kerangka pendanaan I II IV V Sasaran, program dan kegiatan PD I II IV V Renja PD RKPD Program dan kegiatan Pembangunan Daerah III 1 2 3 . . 12 Program dan keg Pemb Daerah 1 2 3 . . 12 12

HUBUNGAN LOGIS ANTAR KOMPONEN KINERJA “Suatu outcome akan dicapai apabila telah tersedia atau diproduksi output yang diperlukan. Untuk menghasilkan suatu output diperlukan serangkaian aktivitas dimana dalam melaksanakan berbagai aktivitas dimaksud diperlukan berbagai sumberdaya (input)”. Perbedaan utama antara outcome dan output adalah outcome biasanya tidak dapat secara langsung “dibeli” atau diproduksi, sebaliknya output biasanya dapat secara langsung diproduksi. Data Informasi Kinerja antara RPJMD/Renstra-PD, RKA-SKPD/PPAS, Renja-PD/RKPD dan RKT/APBD/DPA-SKPD harus sama !!! integrasi Data Informasi Kinerja antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan membutuhkan dukungan sistem informasi dan teknologi (IT). 13

KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PENGENDALIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN RPJPN RPJMN RKP APBN PENGENDALIAN PELAKSANAAN EVALUASI HASIL RPJPD RPJMD RPJPD PROV RPJM DROV RKPD PROV APBD PROV RKPD KUA & PPAS APBD RPJPD K/K RPJM D K/K RKPD K/K APBD K/K Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian perumusan kebijakan guna memastikan bahwa : • Perencanaan dibahas & disepakati dalam konsultasi publik, forum PD & Musrenbang • Perencanaan & penganggaran telah berpedoman pada rencana pembangunan nasional dan daerah DPASKPD Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian pelaksanaan rencana guna memastikan bahwa : • RPJPD telah dijabarkan ke RPJMD • RPJMD telah dijabarkan ke RKPD • RKPD telah dijabarkan ke KUA-PPAS • KUA-PPAS telah dijabarkan ke APBD • APBD telah dijabarkan ke. DPA-SKPD DPASKPD • Kepala PD wajib melaporkan realisasi capaian kinerja & daya serap dana setiap triwulan kepada KDH melalui Kepala Bappeda • Evaluasi hasil rencana pembangunan sbg bahan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemda. • sebagai bahan penyusunan Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD • sebagai bahan penyusunan Laporan Akhir Masa Jabatan KDH • Evaluasi hasil rencana dipublikasikan 14 kepada masyarakat

Keterkaitan Dokumen Perencanaan Dengan Penganggaran

Dasar Hukum Perencanaan & Penganggaran PERENCANAAN UU No. 25/2004 UU No. 23/2014 PENGANGGARAN UU No. 17/2003 UU No. 1/2004 UU No. 23/2014 PP No. 8/2008 PP No. 58/2005 Permendagri No. 54/2010 Permendagri No. 13/2006 59/2007 21/2011 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU 16

SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN Musrenbang Desa (Januari) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Penyusunan DPA SKPD (Desember) Penetapan Perda APBD (Desember) Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) 1 13 2 Musrenbang Kecamatan (Februari) 12 3 11 4 10 Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) 5 9 6 8 Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) 7 Musrenbang Kota (Maret) Penetapan RKPD (Mei) Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) 17 17

INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN & PENGANGGARAN DAERAH RPJPD Renstra PD RPJMD Renja PD RKPD KUA PPA Disepakati KDH & DPRD RKA-PD Rancangan APBD DPA-PD APBD PENERIMA MANFAAT (Masyarakat & Dunia Usaha) nitayiswa@gmail. com • DIEVALUASI MDN & GUB • PEDOMAN EVALUASI DITETAPKAN MDN • RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD; • RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD; • RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD; • Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja program & kegiatan Renstra SKPD; • Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD; • RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; • Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas; • RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD; • Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD. 18

Konsistensi Antara Perencanaan dan Penganggaran DASAR HUKUM PERNYATAAN Psl 17 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Psl 18 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Psl 25 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 ttg SPPN RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Psl 265 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Psl 310 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Psl 311 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 Rancangan Perda tentang APBD dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Psl 314 ayat (3) dan Psl 315 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 19 nitayiswa@gmail. com

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU q q q Adanya rencana strategis (strategic plan) plan yang memuat kondisi yang ingin dicapai (berbasis pada outcome) outcome dan strategi pencapaiannya berdasarkan kerangka logika yang jelas, relevan, dan terukur; Sistem evaluasi yang kredibel yang mampu mengukur capaian atas pelaksanaan rencana strategis sehingga menghasilkan informasi kinerja yang valid; dan Rencana strategis dan informasi kinerja yang valid menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran Pasal 10 UU 17/2003 Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran. 20

Laporan Keuangan SKPD

PENYUSUNAN PRA-RKA • DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG BERISI RENCANA PENDAPATAN, RENCANA BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD SERTA RENCANA PEMBIAYAAN SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN KUA/PPAS. • PRA RKA DISUSUN BERPEDOMAN PADA RKPD DAN RENJA SKPD DALAM RANGKA PENCAPAIAN SASARAN RKPD DAN RENJA SKPD • PRA RKA MERUPAKAN INPUT BAGI RANCANGAN APBD (BUKU PUTIH) 22

SUBSTANSI PRA-RKA (FORM 2. 2. 1) • NAMA URUSAN, ORGANISASI KEGIATAN, LOKASI KEGIATAN (SKPD), PROGRAM, • JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN TAHUN N-1, N DAN N+1 • INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA • URAIAN BELANJA YANG AKAN DILAKSANAKAN, YANG BERPEDOMAN PADA KETENTUAN DALAM PERMENDAGRI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD DAN KETENTUAN LAIN YANG TERKAIT 23

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA • Ukuran kuantatif & kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. • Sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan. • Ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. • Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (PP no. 8/2008). • Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan (PP no. 6/2008).

FUNGSI INDIKATOR KINERJA • Memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan organisasi; • Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dalam menilai kinerjanya; • Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja; • Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah; • Salah satu dasar dalam menentukan jumlah anggaran; dan • Sebagai dasar dalam pembangunan arsitektur kinerja.

100 Illustrasi Indikator Kinerja rpm Km/jam 0 0 t-4 Kondisi Yang Ingin Dicapai (VISI) t-3 t-2 t-1 KM 9 Bensin Program & Kegiatan Kondisi Saat Ini Jalan Tol MISI KM 7 PEMDA KM 1 Kilometer Sasaran KM 4 Kota Tujuan 1 Kota Tujuan 2 26 26

PENDEKATAN KERANGKA LOGIKA (LOGIC MODEL) PROGRAM DENGAN BASIS PADA OUTCOME Visi/Misi Tujuan dan Sasaran Dampak (Impact) Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outco me outcome Program Hasil (Outcome) merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu Kegiatan Keluaran (Output) adalah suatu produk akhir yang dihasilkan dari serangkaian proses yang diperuntukkan bagi customer atau target group agar outcome dapat terwujud. Aktivitas merupakan berbagai proses yang diperlukan untuk menghasilkan output Masukan (Input) Input merupakan sumberdaya atau prasyarat yang dibutuhkan selama aktivitas berlangsung guna menghasilkan dan men-deliver output “Apa yang ingin diubah” “Apa yang ingin dicapai” “Apa yang dikerjakan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)” mekanisme mengkonversi input menjadi output “Apa yang digunakan dalam bekerja” 27

CONTOH INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH Lampiran I Permendag ri 54/2010

INDIKATOR KINERJA PADA PRA RKA SKPD Masukan (Input) Kegiatan dan sumberdaya/dana yang dibutuhkan agar keluaran sesuai dengan yang diharapkan Keluaran (output) Sesuatu yang secara langsung diperoleh/dicapai dari pelaksanaan kegiatan Hasil (outcome) Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran Manfaat (benefit) Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal Dampak (impact) Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan 29

INDIKATOR KINERJA OUTPUT • Dengan membandingkan keluaran dapat dianalisis apakah kegiatan yang terlaksana telah sesuai dengan rencana. • Merupakan apa yang dikerjakan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses). • Indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Contoh: v Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan Ø Jumlah orang yang diimunisasi/vaksinasi; Ø Jumlah permohonan yang diselesaikan; Ø Jumlah pelatihan/peserta pelatihan. v Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan Ø Jumlah pupuk/obat/bibit yang dibeli; Ø Jumlah gedung/jembatan yang dibangun; Ø Meter panjang jalan yang dibangun/direhab.

INDIKATOR KINERJA OUTCOME • Pengukuran indikator outcome seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output, walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome dari kegiatan tersebut telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.

Lanjutan INDIKATOR KINERJA OUTCOME Contoh: v. Peningkatan langsung hal-hal yang positif: ØCakupan kunjungan Ibu hamil K 4 ØKunjungan wisatawan ØCakupan bina kelompok pedagang/usaha informal ØRasio Rumah Sakit per satuan penduduk v. Penurunan langsung hal-hal negatif: ØPrevalensi gizi buruk

CONTOH : ARSITEKTUR INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran IK Impact Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) Program IK Outcome 1. Program Cakupan kunjungan peningkatan ibu hamil K 4 keselamatan ibu melahirkan dan anak Kegiatan IK Output 1. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 1. 1. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan perawatan berkala 2. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1. 2. Jumlah ibu hamil yang mendapat penyuluhan kesehatan Dst. . 2. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 1. Pembangunan puskesmas pembantu 2. 1 Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun 2. Rehabilitasi 2. 2. Jumlah 33

APA BEDA KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA? ? KINERJA INDIKATOR KINERJA Unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan/program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu. MERUPAKAN SUATU VARIABEL YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR SEBUAH PERUBAHAN, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP SUATU KONDISI. Contoh: Menurunnya kemiskinan Contoh: Angka Kemiskinan

PERMASALAHAN YANG SERING TERJADI YANG SEHARUSNYA SKPD kurang memperhatikan apakah kegiatan yang dilaksanakan itu punya manfaat dan sinkron dengan sasaran yang ditetapkan Kinerja berbeda dengan bekerja. SKPD menganggap telah berkinerja, apabila: -Telah menggunakan dana sesuai anggaran yang disediakan (orientasi input) -Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan (orientasi proses) Instansi pemerintah dianggap berkinerja, apabila pengelolaan anggaran dan kegiatan menghasilkan manfaat bagi masyarakat (orientasi outcome) Outcome: suatu hasil yang diharapkan akan dicapai sebagai efek dari adanya output / kegiatan SKPD (manfaat dari output) 35

YANG SERING TERJADI YANG SEHARUSNYA Rancu dalam membedakan antara apa yang dikerjakan (aktifitas) / apa yang akan dibuat (output) dengan apa yang dihasilkan Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan (adalah merupakan kegiatan/aktifitas yang sering dianggap sebagai kinerja) Apa yang diharapkan adanya sosialisasi tersebut. Contoh: Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan Tersusunnya peraturan perundangan adalah merupakan PROSES yang sering dianggap sebagai kinerja Perubahan apa yang akan terjadi dengan adanya peraturan perundangan tersebut Contoh: Terjadinya keteraturan dalam pelaksanaan “aktivitas” terkait dengan pengaturan perundang-undangan 36

YANG SERING TERJADI YANG SEHARUSNYA Rancu dalam membedakan alat ukur untuk mengukur kinerja (indikator) dengan kinerja yang akan diukur (kinerja) Meningkatnya disiplin pegawai (merupakan contoh kinerja yang akan diukur, yang sering dianggap sebagai indikator kinerja) Indikator yang dapat menggambarkan mengenai disiplin yang meningkat. Contoh: -Jumlah pegawai yang mendapat hukuman disiplin, atau -Rata-rata kehadiran PNS dalam satu tahun Rancu dalam membedakan antara SASARAN (pada RKPD/Renja) dengan KELOMPOK SASARAN KEGIATAN (pada RKA/DPA) Sasaran pada dok perencanaan adalah - Kelompok Sasaran Kegiatan adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu penjelasan terhadap karakteristik program atau keluaran yang diharapkan dari kelompok sasaran yang merupakan objek suatu kegiatan. dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Misal: PKL yang berjualan di Jalan Batan 37

Kisi Umum Penyusunan Pra RKA u Program/kegiatan berpedoman pada program/kegiatan pada RKPD, Renja SKPD dan KUA/PPAS. Tidak diperkenankan ada program/kegiatan di KUA/PPAS yang tidak ada di Renja SKPD, kecuali ada kebijakan prioritas lain dari Walikota u Pra RKA berpedoman pada besaran satuan harga dan ketentuan-ketentuan yang ada pada Perwal Standar Satuan Harga u Program/kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program/kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya u Untuk penyusunan Pra-RKA TA 2017, digunakan hasil kajian Analisa Standar Biaya (ASB) untuk program 06 (Program peningkatan pengembangan sistem 38 pelaporan capaian kinerja dan keuangan), berdasarkan klasifikasi SKPD dan batasan maksimal per kegiatan. 38

u Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNS dan Non PNS memperhatikan asas KEPATUTAN, KEWAJARAN dan RASIONALITAS dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan. u Penganggaran honorarium pengelola (PA, KPA, bendahara pengeluaran) dianggarkan pada kegiatan Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu u Penganggaran PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan honorarium berdasarkan besaran anggaran tiap kegiatan yang dikelola u Honorarium pelaksana kegiatan harus sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan 39 39

u Dalam satu kegiatan belanja tidak diperkenankan hanya diuraikan kedalam satu jenis belanja pegawai (obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium). u Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin serta diprioritaskan menggunakan fasilitas asset Pemerintah Kota Semarang u Penganggaran untuk menghadiri diklat, bintek yang tempat penyelenggaraannya diluar daerah harus selektif dan dibatasi serta harus benar -benar menunjang tugas pokok dan pencapaian kinerja SKPD. Penyelenggaraan diklat harus oleh lembaga yang bersertifikat/lembaga Pemerintah 40 40

u SKPD dilarang menganggarkan pakaian dinas dan olah raga, kecuali pengadaan pakaian dengan spesifikasi khusus (Dinas Kebakaran, Dinas Perhubungan, Satpol PP). u Pengadaan pakaian dinas dengan spesifikasi teknis fungsional khusus harus dilakukan dengan pertimbangan urgensi, efisiensi, kewajaran u Diperkenankan untuk mengadakan pakaian yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan/event (pameran, expo dan lain-lain) dengan tetap mempertimbangkan kewajaran dan urgensinya u Belanja Modal untuk operasional kegiatan dianggarkan pada Program (02) peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di setiap SKPD seperti laptop, kamera, computer, printer, dan lain-lain dengan mengacu kepada Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU). Tidak diperkenankan menganggarkan belanja modal pendukung aparatur tersebut pada belanja kegiatan lain. u Penganggaran untuk Belanja Modal agar tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset, tetapi juga meliputi seluruh belanja yang terkait dengan proses pengadaan/pembangunan 41 sampai barang/aset tersebut siap untuk digunakan. 41