EVALUASI REFORMASI BIROKRASI ZONA INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA

EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, ZONA INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 1

SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi pemerintahan belum efektif dan efisien pemerintahan yang efektif dan efisien pelayanan publik masih buruk pelayanan publik yang baik dan berkualitas 2 MENDORONG PELAKSANAAN EVALUASI 1. REFORMASI BIROKRASI 2. ZONA INTEGRITAS 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Tujuan Evaluasi Memetakan perkembangan/kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada Instansi Pemerintah, Unit Kerja Pelayanan, dan mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah menggunakan anggaran dalam menghasilkan manfaat/outcome kepada masyarakat Memberikan saran dalam rangka perbaikan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Instansi Pemerintah dan unit kerja pelayanan, serta dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja penggunaan anggaran. pemerintahan yang efektif dan efisien Pelayanan publik yang baik dan berkualitas pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi

PROSES BISNIS EVALUASI PROSES INTERNAL Feedback Road Map Perencanaan Proses RB Pelaksanaan PMPRB Monitoring dan Evaluasi Internal Indeks RB dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Pelaporan dan Rencana Perbaikan EVALUASI EKSTERNAL UPRBN DAN TIM QA 4

KOMPONEN PROSES REFORMASI BIROKRASI Tatalaksana (5) • Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance Sumber Daya Manusia Aparatur (15) • SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Akuntabilitas (6) Pelayanan publik (6) • Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi • Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Pengawasan (12) • Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN Mindset dan cultural Set Aparatur (5) • Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Peraturan perundangan (5) Penataan Organisasi (6) • Perundangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih • Struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

MEKANISME EVALUASI KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMDA Memperoleh akun dan password Membentuk Tim Evaluator Internal Panel evaluasi pelaksanaan RB APIP mengirimkan hasil ke sekjen/sekda/ sesma mengirimkan ke Menpanrb KEMENTERIAN PANRB Hasil Evaluasi Eksternal Panel Evaluator Verifikasi Lapangan Desk Evaluation PROFIL REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 6

EVALUASI 5 EVALUASI YANG DILAKUKAN OBJEK EVALUASI 60 % UNSUR PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI ZONA INTEGRITAS (MENUJU WBK/WBBM) Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemda) Unit Kerja Pelayanan Instansi Pemerintah (contoh: RSUD, PTSP, Kantor Imigrasi, Polres, Samsat dsb) Proses (8 Area) Proses (6 Area) Manajemen Perubahan (5) Tatalaksana (5) Manajemen SDM (15) Organisasi (6) Akuntabilitas (6) Manajemen Perubahan (5) Akuntabilitas (10) Pengawasan (12) Tatalaksana (5) Pengawasan (15) Pelayanan Publik (6) Manajemen SDM (15) Pelayanan Publik (10) Peraturan Perundang-undangan (5) Hasil (3 Sasaran) 40 % 1. Nilai Akuntabilitas (14) 2. Survey Integritas Organisasi (Internal) (6) 1. Opini BPK (3) 2. Survei Persepsi Korupsi (Survey Eksternal) (7) Survei Persepsi Pelayanan Publik (Eksternal) (10) Hasil (2 Sasaran) 1. Survei Persepsi Korupsi (15) 2. Temuan Tindak Lanjut Pemeriksaan (5) Survei Persepsi Pelayanan Publik (20) SURVEI PERSEPSI KORUPSI OLEH KEMENPANRB DAN KPK SURVEI PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK OLEH KEMENPANRB DAN BPS

EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

DASAR HUKUM ZONA INTEGRITAS DASAR HUKUM PERMENPAN 1. UU 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. UU 30 / 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi; 4. UU 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 5. UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik ; 6. PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; 7. Perpres 54 / 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Perpres 81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 9. Perpres 55 / 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 / 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 10. Permen PAN dan RB 14 / 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 9 PERMENPAN tentang ZI Permen PANRB 20 / 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan ZI menuju Wilah Bebas dari Korupsi diubah Permen PANRB 60 / 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBBM di Lingkungan K/L dan Pemda diubah Permen PANRB 52 / 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah

WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik 10

PROSES PEMBANGUNAN PENCANANGAN ZI PEMBANGUNAN ZI PENGUSULAN • Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai • Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas • Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM • Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM • Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) • TPI melaporkan kepada pimpinan instansi • Pengusulan ke Kemen PAN RB Reviu TPN Penetapan WBK/WBBM • Reviu oleh Tim Penilai Nasional • Men. PANRB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK • Men. PANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM 11

PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN Pemenuhan Indikator Hasil Unit Kerja Percontohan Penilaian TPI Reviu TPN Pemenuhan Indikator Proses 12 MWBK MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT MWBBM

SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM SYARAT WBK WBBM Opini BPK “WTP” TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH Opini BPK “WTP” selama minimal 2 tahun berturut Nilai AKIP minimal “CC” Setingkat Es. I s. d Es. III Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis TINGKAT UNIT KERJA Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik Mengelola sumber daya yang cukup besar Telah sebelumnya mendapat predikat WBK 13

SYARAT PENETAPAN WBK/WBBM SYARAT WBK WBBM Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal 75 85 Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18 18 Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 13, 35 Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal 3, 5 Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal - 16 14

SURVEY PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK (EKSTERNAL) KEJELASAN DAN KEMUDAHAN PERSYARATAN PELAYANAN KEPASTIAN DAN KESEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN KECUKUPAN PETUGAS LAYANAN BERKOMPETEN DAN BERETIKA WAKTU PELAYANAN CEPAT DAN SESUAI STANDAR KEJELASAN MAKLUMAT PELAYANAN KEWAJARAN DAN KETERJANGKAUAN BIAYA KESESUAIAN PELAYANAN DENGAN KETENTUAN TERDAPAT PENANGANAN PENGADUAN/ MASUKAN KENYAMANAN DAN KEAMANAN SARANA DAN PRASANA PENYELENGGARA LAYANAN DENGAN KOMITMEN TINGGI 15

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (EKSTERNAL) TRANSPARANSI STANDAR DAN PROSEDUR KEMUDAHAN STANDAR DAN PROSEDUR LEGITIMASI KEKUASAAN DAN KEWENANGAN PERLAKUAN SPESIAL/KHUSUS PERBEDAAN LAYANAN BERDASAR NEPOTISME KECENDERUNGAN TINDAKAN MELANGGAR HUKUM KECENDERUNGAN BENTURAN KEPENTINGAN

SURVEY INTEGRITAS ORGANISASI (INTERNAL) BUDAYA ORGANISASI DAN SISTEM ANTI KORUPSI INTEGRITAS KERJA TERKAIT PENGELOLAAN SDM INTEGRITAS KERJA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN INTEGRITAS KERJA DAN KESESUAIAN PERINTAH ATASAN DENGAN ATURAN DAN NORMA

AKUNTABILITAS KINERJA

POHON KINERJA KABINET PRESIDEN SASARAN PROGRAM (outcome) Kepala SKPD ES III Proses Pencapaian Output 19 Pemerintah Daerah SASARAN STRATEGIS K/L (outcome - impact) Kepala Daerah Sumberdaya Yang Digunakan NASIONAL SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Impact) i n p u t SASARAN PROGRAM (outcome) SASARAN KEGIATAN (output) Proses i n p u t Proses i n p u t i n p u t Proses i n p u t Proses i n p u t

PENYELARASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH Sasaran : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian BAPPEDA Sasaran: Terjaganya fungsi lahan sesuai peruntukannya. DINAS PERTANIAN Sasaran: Meningkatnya produksi pertanian. Indikator Kinerja: % Lahan pertanian terhadap luas wilayah Indikator Kinerja: Jumlah produksi pertanian Kegiatan: Menetapkan lahan pertanian agar digunakan sesuai dengan fungsinya. Kegiatan: • Menerapkan teknologi pertanian. • Penggunaan bibit unggul. 2 0 20 DINAS PU Sasaran: Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Sarana dan prasarana Indikator Kinerja: Panjang jalan dengan kualitas baik. Dinas Kop. & UKM Sasaran: Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indikator Kinerja: Jumlah koperasi aktif. Kegiatan: • Membangun sarana irigasi. • Membangun sarana pengangkutan hasil pertanian Kegiatan: Penyaluran kredit usaha mikro bidang pertanian.

CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH 1. % Taman dengan kondisi Baik Dinas Pertamanan dan Permakaman Eselon III Eselon IV 2 1 21 2. % Permakaman dengan kondisi baik % Taman dengan kondisi Baik % Permakaman dengan kondisi baik + + Output Kegiatan 1. Jumlah taman yang dilengkapi dengan sarana prasarana 1. Jumlah peralatan yang dibeli untuk merawat taman

CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH Inspektorat Inspektur Pembantu 2 2 22 % SKPD dengan Nilai Akuntabilitas kategori baik 1. % SKPD dengan Nilai Akuntabilitas kategori baik + 2. Jumlah SKPD yang dibina 3. Jumlah SKPD yg dievaluasi (pada wilayahnya)

CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH Eselon II Jumlah Perda yang diselesaikan tepat waktu Eselon III Jumlah Draft perda yang diselesaikan tepat waktu Eselon IV Jumlah Naskah akademis 2 3 23

CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH % dokumen kependudukan yang diselesaikan tepat waktu Eselon III Eselon IV 2 4 24 % KTP yang diselesiakan tepat waktu % KK yang diselesaikan tepat waktu Jumlah KTP yang dikeluarkan Jumlah Akte kelahitan yang dikeluarkan % akte kelahiran yang diselesiakan tepat waktu % akte kematian yang diselesaikan tepat waktu Jumlah akte kelahiran yang dikeluarkan Jumlah akte kematian yang dikeluarkan

TERIMA KASIH 25