PERJANJIAN KINERJA Dasar Hukum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

PERJANJIAN KINERJA

Dasar Hukum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Definisi Perjanjian Kinerja • Lembar/Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Merupakan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan sumber daya yang tersedia

KINERJA DAN TARGET KINERJA YANG DISEPAKATI 20 xx - 2014 2015 2016 – 20 yy Kinerja yang dihasilkan dari tahun sebelumnya KINERJA YANG DISEPAKATI Kinerja yang dihasilkan dari tahun 2015 Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan 4 tahun-tahun sebelumnya

TUJUAN PERJANJIAN KINERJA Wujud nyata komitmen, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur Dasar penilaian, penghargaan dan sanksi Dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi. Dasar penetapan sasaran kinerja pegawai. 5

WAKTU PENYUSUNAN • Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu (1) bulan setelah dokumen anggaran disahkan

PERJANJIAN KINERJA PADA BERBAGAI TINGKATAN 7 KEMENTERIAN / LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH Pimpinan Kementerian / Lembaga Kepala Daerah Pimpinan Unit Kerja (Eselon 1) Kepala PD Pimpinan Satuan Kerja Diperluas sesuai kebijakan pemda Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota dapat memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal

Penggunaan Sasaran dan Indikator • Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan • Pedoman Penyusunan IKU mengacu pada Permenpan: PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja TINGKAT K/L/PEMDA TINGKAT ESELON II • Sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan • Menggunakan Indikator Kinerja Utama K/L/Pemda dan indikator kinerja lain yang relevan • Sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan outcome yang dihasilkan • Menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan • Sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya • Menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan

FORMAT PERJANJIAN KINERJA 1. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2. LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA • Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu • Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat • Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. • Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya

Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja • Terjadi pergantian atau mutasi pejabat • Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) • Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Penilaian SAKIP terkait PK v Publikasi PK v Rencana Aksi PK (penjabaran lebih lanjut target-target yang ada dalam PK) • Breakdown target triwulanan • Idntifikasi subkegiatan pendukung pencapaian kinerja • Monev berkala

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA - Logo Lembaga – PERJANJIAN KINERJA TAHUN ………. . Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. ……………. , ………. . Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota …………………………………

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA/PD/SATUAN KERJA Logo Lembaga – PERJANJIAN KINERJA TAHUN ………. . Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan : : Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. ……………. , ………. . Pihak Kedua, Pihak Pertama, …………………. . .

FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20 xx KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) Program 1. ……………. 2. ……………. Anggaran Rp………………, ……. . 20 xx Menteri/Kepala/Gubernur/Bupati/Walikota …………………………………. . ( )

CONTOH LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1 2 Meningkatnya derajad kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup 75 tahun Angka Kematian Ibu pasca melahirkan 5 kasus/1000 kelahiran Angka kematian balita 4 kasus/1000 kelahiran … dst Program Anggaran 1. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rp 200. 000 2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Rp 150. 000 ………………, Februari 2015 Gubernur/Bupati/Walikota …………………………………. . ( )

FORMAT LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20 xx PD NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) Program 1. ……………. 2. ……………. Anggaran Rp………………, ……. . 20 xx Pimpinan PD Gubernur/Bupati/Walikota ( )

CONTOH LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERIKANAN, KELAUTAN DAN PETERNAKAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya produksi perikanan Produksi perikanan tangkap 50. 000 ton 2 Meningkatnya produksi peternakan Produksi daging 20. 000 ton Program 1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan ………………, ……. . 2015 Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Bupati ( Anggaran Rp 800. 000 Rp 400. 000 ) ( )

POHON KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA NASIONAL SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Impact) KABINET PRESIDEN KEMENTERIAN/LEMBAGA SASARAN STRATEGIS K/L (outcome - impact) K/L SASARAN PROGRAM (outcome) Eselon 1 SASARAN PROGRAM (outcome) Es. 2/ Unit Mandiri SASARAN KEGIATAN (output) Proses Pencapaian Output Proses Sumberdaya Yang Digunakan 19 i n p u t i n p u t Proses i n p u t i n p u t