PENGANTAR ILMU HUKUM KOMPETANSI DASAR I Pengertian Ilmu

PENGANTAR ILMU HUKUM

KOMPETANSI DASAR I

Pengertian Ilmu Hukum Ilmu hukum Jurisprudence ilmu yang mempelajari hukum. Istilah Yurisprudence (bahasa latin) iuris atau hukum yang dibuat oleh masyarakat, Prudentia kebijaksanaan atau pengetahuan. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang obyeknya hukum, mempelajari seluk beluk mengenai hukum, seperti: asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, fungsi dan kedudukan hukum dalam masyarakat

Ilmu hukum dalam bhs Belanda : Putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yg tetap. Dalam bhs Perancis, theorie generale du droit Dalam bhs Jerman, jurisprudenz dan rechtswissenchaft Jurisprudence, berarti kebijaksanaan yg berkaitan dg hukum atau pengetahuan hk. Dalam bahasa inggris disebut yurisprudence.

Ilmu Hukum: mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan, bahwa batasnya tidak bisa ditentukan (curzon, 1979 : V)

Obyek Ilmu Hukum adalah : Hukum Untuk mengkaji masalah apa itu hukum maka masalah 2 yang dibicarakan oleh ilmu hk sbb: 1. Mempelajari asas-asas hukum formal hukum 2. Mempelajari sistem formal hukum

3. Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat 4. Mempelajari kepenting-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum 5. Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana dia datang, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara apa ia melakukan hal itu.

6. Mempelajari apakah keadilan itu dan bagaimana ia diwujudkan melalui hukum 7. Mempelajari perkembangan hukum; apakah hukum itu sejak dahulu sama dengan yang kita kenal sekarang ini? Bagaimana sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa? 8. Mempelajari pikiran-pikiran orang sepanjang masa 9. Mempelajari bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum dalam masy. Bagaimana hubungan hukum dg sub-sub sistem lain dalam masyarakat

10. Apabila ilmu hukum memang disebut sebagai ilmu, bagaimana sifat-sifat atau karakteristik keilmuannya.

Dari pernyataan tersebut diatas menunjukan betapa luasnya permasalahan yg bisa dibicarakan dlm ilmu hukum dan ilmu hukum tidak hanya bersinggungan dengan peraturan per-uu-an saja, tapi mengajukan pertanyaan 2 filsafati tercermin pd pembicaraan yg menukik mengenai hub antara hk dan kekuasaan dan keadilan, hakikat dan asal-usul hukum. Pentingnya pembicaraan mengenai hk dlm konteks kesejarahan. Spt perkem hk dr masa yg lalu sampai sekarang. Pengetahuan kesejarahan menjelaskan pd

Kita tentang fungsi-fungsi yg dilakukan oleh hukum pd masa atau tingkat peradaban tertentu dr umat manusia. Ilmu hukum tdk mempersoalkan suatu tatanan hukum tt yg kebetulan berlaku di suatu negara. Tp perhatiannya menjangkau jauh melebihi batas-batas hukum yg berlaku di suatu negara atau suatu waktu tt. Obyeknya adalah hukum sebagai suatu fenomena universal dalam kehidupan manusia.

Pendapat pakar tentang Ilmu Hukum: 1. Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat surgawi dan manusiawi, pengetahuan apa yang benar dan apa yang tidak benar (ulpian) 2. Ilmu yang formal tentang hukum positif (holland) 3. Sintesis ilmiah tentang asas-asas yang pokok dari hukum (Allen)

4. Penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma, cita-cita dan teknik hukum dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin di luar hukum yang mutakhir. (Stone) 5. Ilmu hukum adalah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum, suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan teoritis yang berusaha untuk mengungkapkan asas pokok dari hukum dan sistem hukum (Fitgerald)

6. Setiap usaha untuk mengembalikan suatu kasus kepada suatu peraturan adalah suatu kegiatan ilmu hukum, sekalipun nama yang umumnya dipakai dalam bahasa inggris dibatasi pada artiannya sebagai aturan-aturan yang paling luas dan konsep yang paling fundamental (holmes)

Pilihan metode tdk bisa dipisahkan dr penglihatan seseorang mengenai hakikat dr hukum. Dg dmk terdapat hubungan yang erat antara penglihatan orang mengenai hk dengan metode yg dipilih atau digunakan. Apabila kita memilih utk melihat hk sebagai perwujudan dari nilai-nilai tt, mk pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yg bersifat idealis. Metode ini berusaha menguji hk yg hrs mewujudkan nilai tertentu. Contoh nilai keadilan. Apa yg seharusnya dilakukan oleh hukum utk mewujudkan nilai keadilan

Bila hk dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yg abstrak, mk metode normatif yg digunakan dlm menggarap hk. Sesuai dg cara pembahasan yg bersifat analitis, mk metoda ini disebut metode normatif analitis. Metode ini tidak menghiraukan apakah hk akan mewujudkan dan mencapai nilai-nilai tertentu. Spt keadilan, kebenaran

Bila hk dipahami sebagai alat utk mengatur masyarakat, mk pilihan akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis. Berbeda dg kedua penglihatan diatas, mk paham yg ketiga ini mengkaitkan hk kepada usaha utk mencapai tujuan 2 serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Oleh krn itu metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hk.

Norma-norma dlm masyarakat yg mengatur hub antar – individu dlm masy ada 4 macam : 1. Norma agama 2. Norma kesusilaan 3. Norma kesopanan 4. Norma hukum

Ad. 1 norma agama Norma yg berpangkal pd kepercayaan adanya Tuhan, dan menganggap norma agama ditentukan oleh Tuhan. Pelanggaran thd norma agama berarti pelanggaran terhadap perintah Tuhan, yg akan mendapat hukuman di akherat kelak. Contoh norma agama, kamu tidak boleh mencuri, kamu tidak boleh berdusta/ingkar janji

Ad. 2 Norma keksusilaan Norma yg berpangkal pd hati nurani manusia sendiri, yg membisikan agar melakukan perbuatan yg baik dan meninggalkan perbuatan yg tercela. Pelanggaran thd norma susila berarti melanggar perasaan baiknya sendiri yg berakibat penyesaslan. Perbuatan yg tidak mengindahkan norma susila disebut a-susila. Contoh, kamu tidak boleh mencuri, kamu tidak boleh berzina. (contoh norma kesusilaan)

Ad. 3 Norma kesopanan Norma yg timbul atau diadakan dalam suatu masya, yg mengatur sopan santun dan perilaku dalam pergaulan hidup antar sesama anggota masy. Norma kesopanan didasarkan pada kebiasaan, kepantasan atau kepatutan yg berlaku dlm masya. Orang yg melakukan pelanggaran akan dicela oleh sesama anggota masya. Contoh, jangan bersikap kasar pada yanglebih tua, jangan berlaku sombong, jangan meremehkan orang lain Dsb.

Meskipun norma agama, kesusilaan dan kesopanan memegang peranan penting dlm pergaulan masya, namun ketiga norma tersebut belum cukup menjamin keserasian, keharmonisan dan keseimbangan hubungan sesama anggota masya, dan belum menjamin segala kepentingan anggota masya. Karenanya ketiga norma itu perlu ditambah dengan norma yang lain norma hukum.

Mengapa norma agama, kesusilaan dan kesopanan belum cukup menjamin ketertiban dan ketentraman dalam masya? Hal ini disebabkan : 1. Masih adanya aspek-aspek yg belum diatur dalam ketiga norma itu 2. Ketaatan terhadap norma agama, kesusilaan dan kesopanan hanya bergantung kepada kepercayaan, keinsyapan, keyakinan dan kesadaran tiap pribadi dalam masya. Shg orang yg tdk menyakini akan hk Tuhan di akhirat akan dg mudah melanggar norma tersebut

Karenanya perlu diberi perlindungan norma lain yg bersifat memaksa yaitu hukum. Norma agama dan norma kesusilaan merupakan norma yg menyangkut aspek kehidupan pribadi. Norma kesopanan dan norma hukum merupakan norma yg menyangkut aspek kehidupan antar pribadi. Norma agama bertujuan pada kesucian hidup pribadi atau beriman. Norma kesusilaan bertujuan pada kebersihan hati nurani atau terbentuknya akhlak pribadi. Norma kesopanan bertujuan pada kenyamanan hidup antar pribadi, sedangkan norma hukum bertujuan pada kedamaian hidup bersama

Hubungan dan perbedaan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum. Keempatnya mempunyai hubungan yg erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain serta saling memperkokoh kekuatan pengaruhnya dalam masya. Contoh : kejahatan yg diuraikan dlm KUHP hampir semuanya merupakan perbuatan yg dicela oleh kesusilaan dan agama. Dmk pula azas-azas kesusilaan dan agama memegang peranan penting dlm hk perdata

Sehingga beberapa ket dalam KUH Perdata, memberi perlindungan kepada orang yang bertikat baik, ekonominya lemah dr mereka yg ekonominya lebih kuat dsb. Selanjutnya ingkar janji dlm pelaksanaan perjanjian tidak hanya pelanggaran thd norma hukum, tp juga merupakan pelanggaran thd norma agama, kesusilaan dan kesopanan. Oleh krn itu dilihat dr isi norma keempat norma tsb tidak mempunyai perbedaan prinsipil

Lantas ukuranya apa agar suatu norma dapat mengikat, shg Pemerintah dan Pengadilan harus memperhatikan norma tersebut? Menurut Wiryono Prodjodikoro, ukurannya adalah keselamatan dan ketertiban. Perbedaan : Apabila suatu norma pelaksanaannya dpt dipaksakan oleh Pemerintah dan Pengadilan disebut adalah norma “hukum”

Perbedaan dari aspek Sumbernya Norma agama bersumber pada kepercayaan Tuhan YME Norma kesusilaan bersumber pada moral Norma kesopanan bersumber pada anggapan /pandangan suatu masya ttg sopan santun yg baik Norma hukum, bersumber pada perumusan 2 yg ditentukan oleh yg berwenang membentuk hukum

Perbedaan dari aspek Sanksinya : Sanksi pelanggaran norma agama, kesusilaan dan kesopanan bersifat psikis. Sanksi pelanggaran norma hukum bersifat konkrit (nyata) yg dipaksakan thd setiap orang yg melanggaranya, oleh lembaga /alat negara yg berwengan menurut cara yg ditentukan. Meskipun dmk tdk semua norma hukum mempunyai sanksi yg dapat dipaksakan, contoh, orang yg kalah judi memang berkewajiban utk membayar hutangnya karena perjudian itu, tetapi ia tidak dapat dituntut melalui Pengadilan utk membayar hutangnya tersebut.

Ada beberapa sebab mengapa orang patuh pada hukum : 1. Takut akan sanksinya 2. Menjaga hubungan baik dg warga masya lainnya. Khusus pada masy dimana hub pribadi dan batiniah antar warganya sangat kuat 3. Kepentingannya terlindungi atau terpenuhi oleh hukum 4. Hukum itu sesuai atau serasi dg sistem nilai yang dianutnya.

Pengertian hukum Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. v Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menuruti asas tentang kemerdekaan. v

Menurut Radbruch Hukum adalah karya manusia yg berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama hk itu mengandung rekaman dr ide-ide yg dipilih oleh masyarakat tempat hk itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.

Menurut John Austin Hukum semata-mata sebagai perintah penguasa. Oleh krn itu hk dipandang sebagai perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yg didukung oleh paksaan fisik yg akan dijatuhkan kepada siapa yg tidak menaati ketentuan itu. Namun pendapat ini tdk dpt menerangkan ket yg tdk bersifat perintah, spt mis ket mengenai usia cukup umur. Sanksi bukan merupakan unsur yg esensial dr hk, tp tambahan

Menurut Radbruch Nilai-nilai dasar dr hukum : Keadilan Kegunaan Kepastian hukum Namun diantara ketiga nilai tersebut terdapat suatu ketegangan satu sama lain. Apabila terdapat ketegangan mak yang harus diutamakan adalah nilai keadilan.

Simorangkir Hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yg menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungn masyarakat, yg dibuat oleh badan-badan resmi yg berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dg hkman yg tt.

Soerojo wignjodipoero Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perijinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Soetandyo Wignjosoebroto Terdapat 5 konsep hukum : 1. Hukum adalah azas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati 2. Hukum adalah norma-norma positip di dalam sistem perundangan hukum nasional 3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto, dan tersistemasasi sebagai judge made law

4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yg terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yg empirik 5. Hukum adalah manifestasi makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka

Sui generis (bahasa latin) hanya satu untuk jenisnya sendiri. Sui generis berlaku untuk tiga tingkatan ilmu hukum yaitu dogmati hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Sui generis tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.

Jenis - Jenis Ilmu Hukum Meuwissen : 1. ilmu Hk Doktrinal 2. ilmu Hk Empiris : - Sosiologi hk - Sejarah hk - Perbandingan hk - Psikologi hk

Bruggink : 1. Ilmu Hukum Normatif 2. Ilmu Hukum Empiras Piter Mahmud Ilmu Hukum Empiris, merupakan sesuatu yg bersifat contradictio in terminis, karena bukan merupakan suatu pengetahuan ttg sesuatu yang bersifat empiris

Sosiologi hk Psikologi hk Sejarah hk Ilmu Empiris tp bukan ilmu hk Beda sosiologi hk dg mazhab sosiologi hk Sosiologi hk merupakan cabang ilmu sosiologi Sedangkan mashab sosiologi, merupakan salah satu mashab dalam ilmu hk Studi perbandingan hk bukan merupakan ilmu empiris, tetapi merupakan bagian dari ilmu hukum yang bersifat normatif dan preskriptif

Ilmu Empiris bersifat bebas nilai Ilmu empiris bukan satu 2 nya pengetahuan modern. ilmu Pada masa sekarang Ilmu dpt dibagi dalam : 1. Ilmu alamiah (biologi, fisika) 2. Ilmu formal ( matematika) 3. Ilmu sosial ( sosiologi, ekonomi) 4. Humaniora ( sejarah, sastra). Obyek kajian humaniora bersifat sarat nilai. Oleh krn itu metode utk ilmu-ilmu empiris tdk dpt diterapkan utk studi 2 humaniora.

Contoh: seorang wanita menangis meneteskan air mata. Seorang ahli ilmu kimia akan mengatakan, bahwa air mata tidak lain merupakan kombinasi tertentu antara oksigen dan hidrogen. Akan tetapi dilihat dari sudut pandang humaniora, ada sesuatu dibelakang fakta yang tidak dapat diferifikasi secara empiris. Air mata si wanita yg sedang menangis itu bagi peyair bukan sekadar senyawa kimia, melainkan mengandung makna yang dalam dan mempunyai nilai seni.

Meuwissen berpendapat, bahwa gejala perasaan dan pernyataan 2 yg berkaitaan dg emosi tdk dapat dijadikan obyek penielitian empiris krn hal itu akan menggusur unsur yg spesifik dr manusia. Beberapa unsur yg tdk dapat diteliti krn tdk dpt diamati dan diukur. Oleh karena itulah unsur 2 batin tersebut harus disingkirkan. Dg dmk dapat disimpulkan bahwa ilmu-ilmua empiris tidak layak utk digunakann dalam menjelaskan gejala yg tdk dapat diamati dan tidak dapat diukur.

Ilmu empiris dalam kitannya dg hukum menghasilkan dua implikasi dalam ilmu hukum : Pertama, Apabila ilmu hukum diperlakukan sebagai ilmu empiris, maka hk harus didekati dg kacamata instrumental. Dalam hal ini hk dipandang sebagai suatu sarana utk mencapai tujuan lain. Apa tujuan lain itu? Ilmu empiris tidak akan memberikan jawabannya sebab tujuan barada dalam ruang lingkup nilai sehingga bukan merupakan bidang kajiannya.

Kedua, Dalam menolak ilmu hk diklasifikasi sebagai studi yg bersifat empiris adalah studi 2 hk tidak dapat menjelaskan isi hukum. Dimanapun hk diadakan utk mengadakan ketertiban sosail dan keadilan bagi setiap anggota masya. Ilmu empiris tidak bertalian dg kedua hal tersebut karena kedua hal tersebut tidak dapat diamati dan iukur. Agar dapat diamati dan diukur, konsep 2 keadilan dan ketertiban kedalam pengertian yang fungsional. Bahkan pengertian hkpun harus dibuat operasional agar dptmditeliti secara empirik

ketiga, Ilmu empiris tidak dapat menjelaskan makna dibelakang fakta yang dapat diamati. Sedangkan makna dibelakang fakta yg dapat diamati itulah yg esensial bagi studi non empiris. Berlainan dg studi 2 empiris yg memisahkan secara tegas antara peneliti dg yang diteliti, dalam mempelajari makna peneliti dan yg diteliti sulit utk dipisahkan.

Karakteristik ilmu hk Paul Scholten Ilmu hk berbeda dg ilmu deskriptif. Ilmu hk bukan untuk mencari facta historis dan hubungan 2 sosial spt yg terdapat pada penelitian 2 sosial. Ilmu hukum berurusan dg preskripsi 2 hukum, putusan 2 yang bersifat hukum, dan materi 2 yang diolah dari kebiasaan. Bagi legislator ilmu hk berkaitan dg hk in abtracto, sedangkan bagi hakim ilmu hk memberi pedoman dalam menangani perkara dan menetapkan fakta 2 yg kabur. Jadi ilmu hk mempunyai karakter preskriptif dan sekaligus sebagai ilmu terapan

Jhon Austin pendiri mashab analitis Memberi pandangan sempit terhadap ilmu hukum Ilmu Hukum adalah tidak lain adalah hk positip Yaitu aturan yg dibuat oleh mereka yg mempunyai kedudukan politis lebih tinggi untuk me gatur mereka yg mempunyai kedudukan politis lebih rendah. Perintah penguasa Hukum harus dipisahkan dari moral, kebiasaan dan unsur 2 lain yg tidak dapat ditentukan

Hans Kelsen ajaran hukum murni Hk harus dibebaskan dr kabut metafisika yang telah menyelimuti sekian lama. Hukum tetapkah hk meskipun tidak adil, oleh karena itu bila pandangan kelsen diikuti maka ilmu hukum tidak lebih dari studi formal ttg hukum

Roscoe Pound, Mendirikan mashab sosiologis Hukum dalam arti yg luas. Hk harus dibedakan dg uu. Mendifinisikan hk dalam pengertian peradilan dalam melaksanakan peradilan. Ilmu hk berkaitan dg penafsiran dan penerapan Oleh krn itu ilmu hk merupakan studi ttg hk. Ilmu hukum dk dapat diklasifikan kedalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiras. Ilmu sosial tdk memberi ruang utk menciptakan konsep hk. Studi Ilmu 2 sosial hanya berkaitan dg implementasi konsep hk, dan mengkaji kepatuhan individu thd aturan hk

Tidak tepat mengklasifiakasi ilmu hukum kedalam ilmu sosial dan humaniora. Krn baik ilmu sosial dan humaniora memnandang hk dr keilmuannya sendiri. Meuwissen , yg membagi ilmu hk dalam ilmu hk empiris dan dogmatik, namun menetapkan ilmu hk dogmatik sebagai sesuatu yg bersifat sui generis artinya tdk ada bentuk ilmu lain yg dapat dibandingkan dg ilmu hk. Ilmu hk dogmatik mempunyai posisi sentral dalam pendidikan di PT

Aliran-Aliran ilmu hukum Sosiologi hukum Antropologi hukum Perbandingan Hukum Sejarah Hukum Politik hukum Psikologi hukum Filsafat hukum

Sosiologi Hukum Menurut Soerjono Soekanto Cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hub timbal balik antara hukum dg gejala sosial lainnya. Gejala-gejala sosial itu ruang lingkupnya meliputi “struktrul sosial” dan proses sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum bermaksud memberi penjelasan terhadap praktek-pratek hukum, seperti pembuatan peraturan perundangan dan penerapannya dalam praktek peradilan

Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek-praktek demikian terjadi, apa sebabnya, faktor apa yang mempengaruhinya Senantiasa menguji kebenaran empiris suatu peraturan hukum. Apakah yang tertera dalam suatu peraturan hukum sesuai dg kenyataan? Hal ini berbeda dg pendekatan tradisional yang normatif, yg menerima saja apa yg tertera dalam suatu peraturan hukum.

Sosiologi hukum tdk melakukan penilaian thd hukum, tp mendekati hukum dr obyektivitas semata, dan bertujuan utk memberikan penjelasan terhadap gejala hukum yg nyata. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari pengorganisasian sosial dr hukum yg obyeknya adalah badan yg terlibat dlm penyelenggaraan hukum, spt badan pembuat uu, pengadilan, kepolisian, kejaksaan advokat dsb.

Antropologi Hukum Karakterisitk antropologi hukum terletak pada sifat pengamatannya, penyelidikannya dan pemahamanya secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia (spt sejarah manusia, lingkungan hidup, kehidupan keluarga, pemukiman, ekonomi, politik, agama, bahasa, kesenian dan pakaian)

Perbandingan Hukum Dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan dan atau perbedaan antara dua atau lebih gejala tertentu. Istilah perbandingan hukum menunjukan dua pengertian yg berbeda. Pertama, perbandingan hukum sebagai metode studi hukum Kedua, perbandingan hk sebagai ilmu pengetahuan yg membanding-bandingkan sistem hk negara yg satu dg negara yg lain

Perbandingan hukum juga dapat diadakan dalam satu negara saja, yg mempunyai sistem hukum pluralistik atau majemuk. Spt di Indonesia dpt diadakan perbandingan hk antara sistem hk adat, atau antara sistem hk barat dg sistem hk adat. Studi perbandingan hukum dilakukan dg maksud : 1. Menunjukan perbedaan dan persamaan yg ada di antara sistemhk atau bidang hk yg dipelajari.

2. Untuk menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yg dmk itu, faktor-faktor apa yg menyebabkanya. 3. Untuk memberikan penilaian thd masing sistem hk yg digunakan 4. Untuk memikirkan kemungkinan apa yg bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasiljasil studi perbandingan yg telah dilakukan 5. Untuk merumuskan kecenderungan yg umum pada perkembangan hk, termasuk didalamnya irama dan ketentuan yg dapat dilihat pada perkembangan hukum tsb

6. Untuk menemukan asas-asas umum yg didapat sebagai hasil dari penyelidikan yg dilakukan dg cara membandingkan hk tersebut. Sejarah Hukum Adalah satu bidang studi hk yg mempelajari perkembangan dan asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu, dan memperbandingkan antara hk yg berbeda karena dibatasi waktu yang berbeda pula.

Ditinjau dr sudut ilmu pengetahuan, hukum adalah gejala sejarah. Hukum sebagai gejala sejarah berarti tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus. Pengertian pertumbuhan memuat dua arti, yaitu unsur perubahan dan unsur stabilitas. Demikian dikatakan Van Apeldorn. Politik Hukum Adalah suatu bidang studi hukum yg kegiatannya memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai dg tujuan yg hendak dicapai oleh masyarakat.

Yang menjadi kajian dari Politik hukum 1. Tujuan apakah yang hendak dicapai dg sistem hukum yang ada ? 2. Cara apakah yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut? Termasuk didalamnya persoalan pemilihan antara hukum tertulis atau hukum tidak tertulis, antara sentralisasi dan desentralisasi 3. Kapan waktunya hukum perlu dirubah dan melalui cara apa sebaiknya perubahan hukum itu dilakukan.

Psikologi hukum Adalah cabang ilmu pengetahuan yg mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dp jiwa manusia. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perilakuan atau sikap tindak hukum yg mungkin merupakan perwujudan dari gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perikelakuan atau sikap tindak tersebut.

Filsafat Hukum Ilmu yang mempelajari hakikat hukum atau mempelajari hukum secara filsafat. Obyek dari filsafat hukum adalah hukum yang dikaji secafra mendalam. Mempelajari pertanyaan mendasar ttg hukum. Apakah hukum itu/ mengapa hukum mengikat? Apa sebab orang menaati hukum? Apa hubungan hukum dengan keadilan, hukum dengan kekuasaan?

Norma sosial : adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia atau yang menjadi pedoman manusia untuk berperilaku guna menjaga kepentingan mereka dalam masyarakat

Norma hukum : adalah norma yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berwenang. Sifatnya memaksa dan melindungi. Sifat memaksa tampak pada sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran dan berlaku untuk umum. Sanksi norma hukum bersifat tegas, diatur dalam peraturan perundangan

Hukum dan Kekuasaan Dalam hal ini hukum dalam bentuk yang asli bersifat membatasi kekuasaan atau kesewenangan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat.

Keberadaan manusia dalam masyarakat Manusia sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri perlu adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Hukum dan Kepentingan Manusia adanya aturan hukum menjaga ketertiban keselarasan hidup manusia dalam masyarakat.

Das Sollen dan Das Sein v. Das Sollen v. Das Sein segala sesuatu yang adalah segala sesuatu mengharuskan kita untuk yang merupakan berpikir dan bersikap. implementasi dari segala Contoh : dunia norma, hal yang kejadiannya dunia kaidah dsb. Dapat diatur oleh das sollen. diartikan bahwa das sollen Dapat dipahami bahwa merupakan kaidah dan das sein merupakan norma serta kenyataan peristiwa konkrit yang normatif seperti apa yang terjadi. seharusnya dilakukan.

KOMPETENSI DASAR II

Konsep hukum/istilah dan pengertian dalam ilmu hukum konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sitem aturan hukum, misalnya konsep-konsep hak, kewajiban, perjanjian, perikatan, sah batal, subyek hukum , obyek hukum dan sebagainya.

Subyek hukum Adalah pemegang, pengemban atau pendukung hak dan kewajiban. Subyek hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu orang ( naturlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon atau legal person).

1. Manusia adalah pengertian biologis ialah gejala alam, yaitu mahluk hidup yang mempunyai pancaindera dan kebudayaan. Orang adalah pengertian yuridis, yaitu gejala dalam hidup bermasyarakat. Dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang atau persoon

Mengapa Badan Hukum Dijadikan Subyek Hukum/Pendukung Hak Dan Kewajiban? 1. Dari aspek hukum perdata - Badan hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban - Dapat mengadakan hubungan hukum, baik antara badan hukum yg satu dg yang lain, maupun antara badan hukum dengan orang. - Dapat mengadakan perjanjian, jual beli, tukar menukar, sewa menyewadan segasla perbuatan di lap hukum harta kekayaan

Dari aspek hukum pidana; - Badan hukum dapat melakukan tindak pidana - Dampak kejahatan lebih besar, nasional dan global - Dapat dipertangungjawabkan secara pidana

Menurut hukum modern hukum yg berlaku saat ini, setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi. Artinyqa diakui sebagai orang atau persoon, karena itu setiap orang diakui sebagi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Yang tidak membedakan dan tidak bergantung pada: Agama, gol, kelamin, umur warga negara, atau orang asing, kaya miskin, kedudukan tinggi atau rendah dalam masya, penguasa atau rakyat biasa semua sama.

Kapan manusia dikatakan sebagai subyek Hk Pasal 2 BW : (1) Anak yg ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilaman juga kepentingan si anak menghendakinya (2) Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah telah ada. Ket ini sering disebut rechtsfictie, penting terkaitdg masalah warisan

Pasal 638 BW : Seseorang hanya dapat menjadi ahli waris kalau ia telah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat menjadi ahli waris kalau ia hidup sebagai manusia biasa pada saat pewarias meninggal dunia. Dg adanya pasal 2 BW, mk bayi yang masih dalam kandungan seorang perempuan sudah dianggap hidup dan oleh karenanya sudah merupakan orang pendukung hak.

Kapan berahirnya seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban ? Selanjutnya, meskipun setiap orang tiada terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subyek hukum, namun tidak semua arang cakap melakukan perbuatan hukum. Siapa saja orang yang oleh uu dikatagorikan tidak capap melakukan perbuatan hk : a. Orang yg belum dewasa, belum mencapai umur 18 Th dan belum menikah

b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu orang dewasa yang dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, pemboros c. Yang dilarang oleh uu yaitu orang yg dinyatakan pailit. 2. Badan Hukum - Badan Hukum yg diadakan oleh Pemerintah , Bank - Badan Hukum yang diakui oleh Pem, spt perkumpulan organisasi agama dll - Yg didirikan dg maksud tt, spt PT,

Obyek Hukum (rechtsobject) adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh subyek hukum serta dapat dijadikan obyek dalam suatu hubungan hukum. • Pengertian obyek hukum dapat dibedakan dalam urusan –urusan (zaken) dan benda. • Benda dapat terdiri dari benda berwujud ( misalnya rumah, tanah, mobil, buku ) dan benda tak berwujud ( misalnya hak atas tagihan, hak cipta, ). •

Hubungan hukum Pertalian antar orang Dunia Kenyataan A B Pemberian kualifikasi hukum Pertalian subyek hukum berupa hub. yang dikualifikasi Sebagai : hak

Lanjutan subyek hukum Dunia tatanan Hukum subyek Objek hukum

Hak dan Kewajiban Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Kewengangan dimaksud adalah kewenangan untuk menguasai, menjual, menggadaikan, menggarap dll. • Hak dibedakan menjadi dua: a. hak mutlak, pemegang hak dapat mempertahankan terhadap siapapun (hak asasi, hak public, hak keperdataan). b. Hak relative/ nisbi , hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang atau beberapa orang untuk menuntut agar orang lain melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah: • Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum. •

Macam-macam Hak 1. a. b. 2. Hak Orisinal Hak yang melekat pada manusia yang diciptakan satu paket oleh Allah SWT dengan manusia itu sendiri. Hak orisinal terbagi menjadi 2 hak yaitu : Hak Hidup hak hidup ini bukan hanya berkaitan dengan aspek fisik manusia, melainkan juga dengan aspek esistensial. Hak Atas Kebebasan manusia mempunyai kebebasan untuk berkehendak, hal ini yang membedakan manusia dengan binatang yang bertindak menggunakan insting saja. Hak Derivatif hak yang merupakan bentukan hukum.

lanjutan 3. 4. 5. Hak Dasar menurut Franken, “hak-hak yang dimiliki setiap orang dan dijamin bebas dari campur tangan negara”. Hak Politik hak-hak politik berupa hak untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak Privat hak untuk menuntut sesuatu. Hak privat dibedakan 2 macam :

lanjutan Hak absolut Diberlakukan pada setiap orang Memungkinkan pemegangnya untuk melakukan substansi haknya. Objeknya adalah benda v Hak relatif Hanya berlaku untuk setiap orang tertentu. Menciptakan tuntutan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Objeknya adalah prestasi v

Pengertian Asas adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai etis.

Fungsi asas : Landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu aturan hukum. Asas merupakan ratio lagis dari peraturan hukum v contoh asas hukum : * asas presumption of innocence. * geen straaft zonder schuld.

Satjipto Rahardjo, asas jantungnya peraturan hukum. Karena : 1. Merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum 2. Asas hukum tidak akan habis kekuasaannya karena telah melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan hukum selanjutnya

3. Sebagai sarana yang membuat hukum hidup, tumbuh dan berkembang, serta menunjukan bahwa hukum tidak hanya sekedar kumpulan peraturan belaka, tapi mengandung nilai-nilai dan tuntutan etik.

Asas perundang-undangan • • • Asas hukum yang menentukan politik hukum Asas hukum yang menyangkut proses pembentukan perturan perundang-undangan Asas hukum yang menyangkut aspek-aspek formal/ struktural/ onganisatoris dari tata hukum nasional Asas hukum yang menentukan ciri dan jiwa tata hukum nasional Asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan

Sistem Hukum Pengertian Sistem adalah tatanan atau kesatuan yang utuh yag terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Sistem Hukum adalah kesatuan utuh dari aturan-aturan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait mengkait secara erat.

Menurut fuller hukum baru dapat dikatakan sebagai sistem, jika memenuhi 8 asas yang dinamakan “ Principles Of Legality” 1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan 2. peraturan tsb tdk blh mengandung sekadar keputusan 2 yg bersifat ad hoc. 2. Peraturan 2 yg telah dibuat itu harus diumumkan 3. Tdk blh ada peraturan yg berlaku surut. 4. Peraturan 2 harus disusun dlm rumusan yg bs dimengerti.

5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan 2 yg bertentangan satu sama lain. 6. peraturan 2 tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan 7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan shg menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi. 8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanannya sehari-hari.

Perbedaan Sistem Hukum Eropa continental, Common Law, Hukum Adat, dan Hukum Islam Eropa Continental peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi sumber hukum : undang yang dibentuk oleh badan legislatif, dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yan tidak bertentangan dengan undang-undang Common Law peraturan hukum tertulis tidak tersusun secara sistematis dalam kodifikasi sumber hukum : Putusan pengadilan, kebiasaan dan peraturan hukum tertulis

lanjutan Sistem Hukum Adat peraturan yang tidak tertulis sumber hukum : peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya Sistem Hukum Islam peraturan yang tertulis dan tidak tertulis sumber hukum : Al. Quran, Sunnah Nabi, Ijma, Qiyas

Al Qur’an ialah kitab suci kaum muslimin, yg merupakan kumpulan wahyu Alloh yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 2. Hadits, perkataan, perbuatan dan sikap Nabi Muhammad SAW 3. Ijma, kesepakatan para ulama mengenai hukum terhadap sesuatu yang belaum jelas diatur dalam Al Qur’an dan Hadits 4. Qias, nalalogi terhadap sesuatu yg hukumnya suadah jelas ditentukan dalam Al Qur’an maupun hadits 1.

MATERI KOMPETENSI DASAR III

1. Hukum Menurut Bentuknya : Hukum Tertulis Hukum Tidak Tertulis 2. Hukum Menurut Subyeknya : Hukum Privat Hukum Publik 3. Hukum Menurut Obyeknya : Hukum Umum Hukum Khusus

4. Hukum Menurut Isinya : Hukum imperatif Hukum fakultatif 5. Hukum Menurut Fungsinya : Hukum Formil Hukum Materiil 6. Hukum menurut tujuannya : Hukum imperatif Hukum fakultatif

Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum ada dua macam : Ø Sumber hukum materiil Ø sumber hukum formil

Sumber Hukum Materiil Sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang, yang berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial-ekonomi, hasil penelitian ilmiah, tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografis dan politik hukum. Contohnya : norma, tinjauan-tinjauan dari masyarakat

Pertama kali yg melakukan pembagian hukum publik dan privat adalah Ulpianus, hukum publik berkaitan dengan fungsi negara sedangkan hukum privat berkaitan dengan kepentingan individu. Ada 2 alasan mengapa diadakan pembedaan: a. Negara berfungsi utk melaksanakan kehendak rakyatnya. Negara dibentuk untuk menjaga terpeliharanya kehidupan berbangsa, melindungi warganya dr serangan musuh, meningkatkan kesejahtaraan sosial dan memberdayakan warganya.

Negara sebagai fasilitator dlm kehidupan berbangsa Dalam melaksanakan fungsi tersebut diperlukan aturan hukum. Negara sebagai organisasi menciptakan hukum dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut. b. Hubungan yang diaturnya Hukum melayani macam 2 kepentingan. Kepentingan yang diatur oleh hukum dapat dibedakan antara kep umum dan khusus

Kepentingan umum berkaitan dg kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Penguasa melalui hk publik hrs memelihara kepentingan umum. Sebaliknya dalam suatu kehidupan bermasy, warga masu mempunyai kebebasab unutk mengadakan hub diantara sesamanya. Dlm hub yg dmk, yg terlibat adalah kep mereka yg mengadakan hub yg dlm hal ini disebut kep khusus. Kep dmk diatur dlm hukum privat. Mana yg disebut kep umum dan mana yg khusus

Sumber Hukum Formil v. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara forma Contoh : 1. Undang-undang. 2. Kebiasaan. 3. Yurisprudensi. 4. Traktaat. 5. Doktrin.

Kekuatan Mengikat Hukum 1. a) b) c) d) Kekuatan Mengikat Yuridis Pada prinsipnya harus menunjukan : Harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur Keharusan mengikuti tata cara tertentu, seperti pengundangan atau pengumuman setiap undang harus ada dalam Lembaran Negara Keharusan bahwa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

lanjutan Kekuatan Mengikat Sosiologis Dasar kekuatan sosiologis harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat. 3. Kekuatan Mengikat Filosofis Menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu sendiri, yaitu apa yang menjadi cita-cita hukum dan apa yang mereka harapkan dari hukum. 4. Kekuatan Mengikat Politis Kekuatan mengikat Ploitis berdasar pada tujuan utama hukum itu sendiri. 2.

KOMPETENSI DASAR IV

Ilmu bantu dalam mempelajari hukum Sosiologi hukum : ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisi realitanya. Sosiologi hukum memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum serta senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan hukum, akan tetapi sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 1.

lanjutan 2. Antropoligi hukum Pengamatan, penyelidikan serta pemahamannya secara menyelurah terhadap kehidupan manusia, serta pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan/proses modernisasi.

lanjutan Perbandingan Hukum yakni suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. Atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. 3. Sejarah Hukum yaitu suatu disiplin hukum yang mempelajari asal usul terbentuknya dan perkembangan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbanding antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu 4.

lanjutan Psikologi Hukum Yaitu suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia. 6. Politik Hukum Yaitu suatu cabang pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan berkaitan dengan hukum. 5.

Jenis-jenis Penafsiran bahasa yaitu cara penafsiran yang berdasarkan pada arti kata-kata dalam kalimat-kalimat menurut tata bahasa atau kebiasaan. 2. Penafsiran analogis yaitu cara penafsiran dengan memberi perumpamaan pada kata sesuai dengan azas hukumnya. 3. Penafsiran teleologis yaitu cara penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang tersebut 1.

lanjutan Penafsiran sosiologis yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan undang -undang, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut waktu sedang bunyi undang-undang tetap. Penerapan peraturan undang-undang disesuaikan dengan situasinya. 5. Penafsiran restriktif, yaitu cara penafsiran dengan mempersempit arti dari kata-kata dalam suatu undang-undang 4.

lanjutan Penafsiran ekstensif yaitu cara penafsiran dengan memperluas arti dari suatu kata-kata dalam undang-undang. 7. Penafsiran historis yaitu cara penafsiran yang berdasarkan pada sejarah terjadinya hukum tersebut dan atau maksud pemberntuk undang-undang pada waktu membuat hukum tersebut. 6.

Aliran- aliran Ilmu Hukum 1. Aliran Analitik Aliran ini berpendapat bahwa hukum di dapat dari pemikiran-pemikiran kritis masyarakat mengenai perkembangan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

lanjutan 2. Aliran Historis Von Savigny mempelopori pandangan yang kemudian dinamai Aliran Historis, yang inti pandangannya adalah: ”Hukum tumbuh dari kesadaran hukum bangsa di suatu tempat dan pada waktu tertentu”. ia mengatakan hukum itu timbul di dalam negara. Bukan produk perorangan. Hukum adalah penjelmaan kehendak rakyat. Pemikiran von Savigny , menghubungkan antara negara , bangsa, maka menimbulkan ilmu pengetahuan hukum positif, dan ius constitutum.

lanjutan 3. Aliran Sosiologis Roscoe pound : memaknai hukum dari dua sudut pandang, yakni: 1. Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi).

lanjutan 2. Hukum dalam arti selaku kumpulan dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka). Hukum bagi Rescoe Pound adalah sebagai “Realitas Sosial” dan negara didirikan demi kepentingan umum & hukum adalah sarana utamanya.

lanjutan 4. Aliran Realisme Holmes : apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya artikan sebagai hukum. Llewellyn: apa yang diputuskan oleh seorang hakim tentang suatu persengketaan, adalah hukum itu sendiri. Salmond: Hukum dimungkinkan untuk didefinisikan sebagai kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Dengan perkataan lain, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dilaksanakan pada pengadilan.

lanjutan 5. Aliran Legisme Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya aliran hukum adalah Undang-Undang, di Luar Undang-Undang tidak ada hukum. jadi hakim memutuskan hanya berdasarkan undang saja.

lanjutan 6. Freichtbewegung hakim tidak menjalankan hukum semata tetapi juga membentuk hukum (rechtschepping atau rechtsvorming). Penganut pandangan ini disebut Freirechtsbewegung

lanjutan 7. Rechtsvinding aliran Rechtsvinding mempergunakan Undang dan Hukum di luar undang-undang. Dalam pemutusan perkara mula-mula hakim berpegang pada Undand-Undang dan apabila ia tidak menemukan hukumnya, maka ia harus menciptakan hukum sendiri dengan berbagai cara seperti mengadakan interpretasi ( penafsiran terhadap Undang- Undang ) dan melakukan konstruksi hukum apabila ada kekosongan hukum.