Pengertian Hukum Dagang HANDELSRECHT Pengertian Hukum Dagang Hukum

Pengertian Hukum Dagang (HANDELSRECHT) • Pengertian Hukum Dagang Hukum dagang terdiri dari dua kata: hukum dan dagang. Hukum adalah aturan atau batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban dalam lingkungan sosial yang bersifat memaksa. • Dagang atau perniagaan adalah suatu pekerjaan menukar benda dengan benda yang lainnya dengan bermaksud mendapat keuntungan.

Pengertian Hukum Dagang (HANDELSRECHT) • Hukum dagang timbul karena adanya kaum pedagang. • Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. • Atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. • Hukum dagang juga bisa dikatakan hukum perdata khusus bagi kaum pedagang.

Pengertian Hukum Dagang (HANDELSRECHT) • Pengertian Hukum dagang menurut para ahli : 1. R. Soekardono mengemukakan bahwa : Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata pada umumnya, yaitu mengatur tentang masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku III Burgerlijke Wetboek (BW). Dengan kata lain Hukum dagang merupakan himpunan pertauran – peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan dan terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHPdt. Hukum Dagang dapat dirumuskan adalah serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan 2. Munir Fuadi Hukum dagang adalah segala perangkat aturan tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, industri, atau keuangan yang di hubungkan dengan produksi atau kegiatan tukar menukar barang. 3. Ahmad Ihsan Hukum dagang adalah merupakan pengaturan masalah perdagangan yang timbul diakibatkan tingkahlaku manusia dalam perdagangan.

Sejarah Hukum Dagang

Sejarah Lahirnya Hukum Dagang di Indonesia • Pembagian Hukum privat (sipil) ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asas, tetapi pembagian sejarah dari Hukum Dagang. • Bahwa pembagian tersebut bukan bersifat asasi, dapat kita lihat dalam ketentuan yang tercantum dalm pasal 1 KUHD yang menyatakan: “Bahwa peraturan-peraturan KUHS dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang disinggung dalam KUHD terkecuali dalam penyelesaian soal -soal yang semata-mata diadaka oleh KUHD itu. ” • Kenyataan-kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asasi adalah: • Perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidaklah ditetapkan dalam KUHD. • Perjanjian pertanggungan (asuransi) yang sangat penting juga bagi soal keperdatan ditetapkan dalam KUHD.

Sejarah Lahirnya Hukum Dagang di Indonesia • Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan unifikasi (berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah), karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiaptiap daerah mempunyai hukum pedagangan sendiri-sendiri yang berlainan satu sama lainnya. Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka dirasakan perlu adanya kesatua hukum diantara hukum pedagang ini.

Sejarah Lahirnya Hukum Dagang di Indonesia • Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. • Namun, seiring berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi(mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ).