Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional 1 Hukum

Hakekat dan Dasar Berlakunya Hukum Internasional 1

Hukum Internasional o o o Kepatuhan masyarakat internasional pada HI Kelemahan dan kritik terhadap HI Hakekat HI sebagai sistem hukum horisontal atau koordinatif HI tidak memiliki badan dunia dengan organ-organ dan kekuasaan yang diperlukan Pertanyaannya apa yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya HI ? 2

HI sebagai “true law” o o Pandangan yang menyangkal sifat mengikat HI Pendapat John Austin mengenai hukum dan penerapannya pada HI Tanggapan atas teori Austin (Mochtar K. , Brierly dan Pollock, Starke) Masalah sanksi dalam HI 3

Dasar Berlakunya HI o o Teori Hukum Alam (Natural Law) Teori Voluntaris: - Teori Kehendak Negara - Teori Kemauan Bersama (“Vereinbarung”) Mahzab Vienna (Wina) Mahzab Perancis 4

Teori Hukum Alam o o o Memiliki pengaruh yang kuat atas HI dimana pada awalnya mempunyai ciri keagamaan yang kemudian dilepaskan kembali oleh Hugo Grotius. Menurut Grotius, hukum alam adalah kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia. Teori ini mengatakan bahwa HI mengikat karena HI merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. 5

Teori Hukum Alam (lanjutan) o o Prinsip dasar teori ini adalah prinsip keadilan yang memiliki keabsahan universal yang didapat/ditemukan melalui akal manusia Kelemahan dan ‘kekuatan’ teori ini 6

Teori Kehendak Negara o o o Pada dasarnya negara adalah sumber segala hukum & HI mengikat karena negara atas kemauannya sendiri mau tunduk padanya. George Jellineck – “Selbst-limitationtheorie” Zorn – HI adalah hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara. 7

Teori Kemauan Bersama (“Vereinbarung”) o o o Triepel mengatakan: HI mengikat bagi negara karena adanya suatu kehendak bersama yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada HI. Kehendak bersama ini tidak perlu dinyatakan melainkan secara diam-diam (implied). Teori ini juga memandang bahwa HI sebagai hukum perjanjian antar negara. 8

Kelemahan dan ‘kekuatan’ o o Mengikatnya hukum tidak dapat dikaitkan/digantungkan pada kehendak subjeknya Tidak sesuai dengan kenyataan dalam praktek Sumber HI tidak semata-mata hukum perjanjian, terdapat hukum kebiasaan sebagai sumber hukum utama Kontribusi terhadap HI 9

Mahzab Wina o o o Kekuatan mengikat HI didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi hingga sampai pada kaidah dasar (Grundnorm). Hans Kelsen menyatakan asas “pacta sunt servanda” sebagai kaidah dasar HI. Ajaran ini tidak dapat menerangkan mengapa kaidah dasar tersebut mengikat. 10

Mahzab Perancis o o o Dipelopori oleh Fauchile, Scelle dan Duguit. Ajaran ini mendasarkan kekuatan mengikatnya HI pada faktor biologis, sosial dan sejarah kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan (“fait social”). Dasar kekuatan mengikat HI adalah karena HI mutlak diperlukan guna memenuhi kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup bermasyarakat 11