HUKUM ADAT 2 SKS 2 SKS pengajarnya 2

HUKUM ADAT 2 SKS • • • 2 SKS, pengajarnya 2 orang tiap kelas. Tim pengajar: 1. Trusto Subekti, SH, MHum. 2. Rochati, SH, MHum. 3. Hj. Siti Muflichah, SH, MH. Metode. Pembelajaran: 1. diskusi dan partisipasi aktif. 2. bersifat analisis (pisau analisa). 3. mahasiswa wajib memiliki diktat kuliah. Metode Penilaian: 1. tugas terstruktur dan ujian sisipan/utama. 2. ujian bersifat open book (bukan beo). Disiplin dan tertip serta sopan. Dihimbau masuk kelas sebelum dosen datang.

HUKUM ADAT • Pendekatan Bahasa Hukum = Genus/umum/ruang lingkup/Diterangkan. Adat = Species/khusus/bagian/Menerangkan. • Pendekatan Hukum Sebagai Model 1. Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law System) Kebiasaan. 2. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law System) Kodifikasi. 3. Sistem Hukum Negara-negara Sosialis. 4. Sistem Hukum berbasis Agama. • Pendekatan Bentuk Hukum Prof. Soepomo: Hukum Tertulis (UU) adalah hukum yang dibuat melalui prosedur dan teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. • Pendekatan Cara Berpikir Hukum 1. Ius Constituendum dan Ius Constitutum. 2. Paradigma Hukum: NILAI ASAS-ASAS NORMA PERBUATAN

DASAR HUKUM ARTI PENTING PASAL II AP UUD 1945 BAGI TATA HUKUM REPUBLIK INDNESIA • • • Merdeka memiliki arti sebagai penjebolan tata hukum Hindia Belanda untuk diganti dengan tata hukum Republik Indonesia. Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 baru lahir pada tangal 18 Agustus 1945. Bertujuan mengisi kekosongan hukum. Berlakunya Tata hukum Hindia Belanda dalam Tata hukum Republik Indonesia, dan bersifatsementara sampai dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan atas dasar UUD 1945. Tata hukum Hindia Belanda terdiri atas: 1. Sistim Hukum Tertulis (Hukum Barat). 2. Sistim Hukum Tidak Tertulis (Hukum Adat dan Hukum Islam) Politik Hukum pergolongan rakyat masih berlku untuk sementara. Bagaimana analisisnya: 1. Seseorang yang memiliki harta kekayaan semasa Tt hk. Hindia Belanda setelah merdeka. 2. Status hukum pernikahan yg dilakukan sebelum merdeka. 3. Status hukum napi/status hukum jabatan pamong yang ditetapkan sebelum merdeka.

Deskriptif Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat • Tata Hukum Hindia Belanda 1. Pasal 131 ayat 2 Sub. b IS: bagi golongan hukum Indonesia asli dan timur asing berlaku hukum adat mereka. 2. Pasal 134 ayat 2 IS: “Dalam perkara perdata antara orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaiannya diselenggarakan oleh Hakim Agama, kecuali jika Ordonansi telah menetapkan lain”. 3. Pasal 163 IS: Kaula Negara Hindia Belanda, ditentukan: Gol. Eropa, Gol. Timur Asing dan lain-lainnya, serta Gol. Bumi Putera. • Tata Hukum Rep. Indonesia 1. Pasal II AP UUD 1945. 2. Pasal 104 ayat 1 UUDS 1950: “sgl putusan Pengadilan harus berisi alasan ………. . menyebut aturan UU dan aturan kebiaaan yg dijadikan dasar. . ” 3. Pasal 1 ayat 2 UU Darurat No. 1/1951: Dasar hukum berlakunya Pengadilan Swa Praja dan Pengadilan Adat. 4. UU No. 19/1964 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 17: “…. . adanya hukum tetulis dan hukum tidak tertulis ……” 5. Pasal 27 ayat 1 UU No. 14/1970: “Hakim wajib menggali nilai-nilai yg hidup…. ”

KERANGKA BERPIKIR DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL KONSEP HUKUM NASIONAL Hukum yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila, walaupun ada kemungkinan beberapa bagian dari Hukum Nasonal Indonesia itu diambil dari Hukum Belanda atau Hukum Filipina, Hukum Australia, Hukum Amerika atau Hukum Yugoslavia (Sunaryati Hartono, Makalah 13 September 1985)

KERANGKA SISTEM HUKUM NASIONAL KERANGKANYA: v UUD 1945 v Hukum Pokok atau Kodifikasi-kodifikasi v Hukum sektoral, yaitu peraturan-peraturan hukum yang secara khusus mengatur sektor-sektor pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh GBHN

POSISI HUKUM ADAT DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Sistim Hukum Pemerintah Hindia Belanda (Indische Staatsregeling) Sistim Hukum Republik Indoneia (Pancasila dan UUD 1945) Sistim Hukum Adat Sistim Hukum Islam Sistim Hukum Barat Sistim Hukum Nasional

Posisi Hukum Dalam Perspektif Kedepan Dalam Pembangunan Hukum Nasional SEKTOR HUKUM SUMBER HUKUM @ Hukum Tanah Hukum Adat/Hukum Barat/Hukum Islam @ Hukum Masyarakkat/Hukum Kekeluargaan Hukum Adat/Hukum Islam/Hukum Barat @ Hukum Perkawinan Hukum Adat/Hukum Islam/Hukum Barat @ Hukum Waris Hukum Adat/Hukum Islam/Hukum Barat @ Hukum Perjanjian Hukum Barat/Hukum Adat/Hukum Islam @ Hukum Perniagaan Hukum Barat/Hukum Islam/Hukum Adat @ Hukum Pidana Hukum Barat/Hukum Adat/Hukum Islam @ Hukum Tata Negara Hukum Barat/Hukum Adat/Hukum Islam @ Hukum Administrasi Negara Hukum Barat/Hukum Adat/Hukum Islam

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM SISTIM TATA HUKUM REPUBLIK INDONESIA HUKUM ADAT PERSEPSI PROF. SOEPOMO 1. Sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (Unstatory Law). 2. Sebagai hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Convention). 3. Sebagai hukum yang timbul karena putusan-putusan Hakim (Judge Made Law). 4. Sebagai hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa (Customary).

ORIENTASI HUKUM ADAT Dalam cara berpikir sistem dalam tata hukum Republik Indonesia, orientasi hukumnya pada hukum tertulis, dan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis berposisi sebagai melengkapi. Hukum UU Perjanjian Kebiasaan (adat) Penemuan Hukum (rechtsvinding) PENYELESAIAN SISTEM APABILA ADA PERTENTANGAN ANTARA: Undang-Undang Perjanjian Undang-Undang Keputusan Hakim Undang-Undang Kebiasaan (adat) Perjanjian Keputusan Hakim Perjanjian Kebiasaan (adat) Keputusan Hakim Kebiasaan (adat)

FUNGSI MEMPELAJARI HUKUM ADAT Pendekatan obyek materia dan obyek forma dengan ditentukan posisi pendekatannya dan Hukum Adat dikonsepsikan sebagai apa POSISI DIKONSEPSIKAN SEBAGAI • Ilmu Pengetahuan • Ilmu untuk Ilmu • Ilmu untuk Masyarakat • Pembentuk Undang-undang • Sebagai sumber hukum • Penegak Hukum • Sebagai hukum positif • Pejabat Pemerintah • Pengambilan Keputusan • Efektifitas Kebijakan • Pengembangan dan Penentuan Sasaran Pembangunan • Nasionalisme • Sebagai Identitas Bangsa

ISTILAH HUKUM ADAT Istilah Adat dari bahasa arab = kebiasaan Pendekatan Sejarah (dengan penelusuran ke masa lalu) Masuknya Islam ke Indonesia oleh pedagang Gujarat Perintah Kodifikasi atas dasar Indische Staatsregeling (IS) Pedagang Gujarat dari India Perintah penelitian terhadap hukum yang berlaku bagi masyarakat Buni Putera untuk keperluan membuat kodifikasi Mereka berbahasa arab Catatan pedagang Gujarat diketemukan Memasuki wilayah Indonesia Istilah digunakan semuanya dengan penyebutan adat (kebiasaan) Budaya mencatat Snouck Hurgronye seorang peneliti Belanda di Aceh juga menyebutnya adat Rechts (terminologi Antropologis) Setiap memasuki suatu daerah bergaul dan mencatat kebiasaan (adat) itu Istilah Adat Rechts kemudian diterminologikan oleh Van Vollenhoven secara teknis yuridis Catatan tentang kebiasaan (adat) tersebut didokumentasikan Istilah Adat Rechts kemudian digunakan diterima sebagai istilah teknis yurdis sampai sekarang

PENEMUAN HUKUM ADAT masyarakat apabila ditanya mengenai hukum, jawabannya menyebut Hukum Agama (Islam) atau hukum undang-undang dan apabila ditanya tentang apa kebiasaannya barulah mereka menjelaskan tentang hukum adat Kesadaran Barat 1. 2. 3. 4. Tahun 1500 – 1800 Hukum Adat masih dalam artian sempit. Tahun 1783 – 1865 orientasi pertama di lapangan Hukum Adat. Tahun 1865 – 1900 Hukum Adat Masih ditafsirkan keliru. Sesudah tahun 1900 Hukum adat diselidiki secara sistematis dan menjalankannya dalam perundang-undangan, pemerintahan dan peradilan. Hukum adat dalam istilah ilmu pengetahuan hukum sebagai “diketemukan” penemuan hukum, dan kemudian dirumuskan oleh orang barat, yang berarti diinformasikan alam bahasa barat dan alam pikiran barat terhadap alam pikiran orang Timur (cara berpikir hukum adat). Kesadaran Timur 1. 2. 3. Dimulai tahun 1918 orang Indonesia menyadari adanya hukum adat sebagai hukum sendiri yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum adat “diketemukan” sebagai hukum yang memang ada dan hidup ditengah rakyat, dihayati secara langsung setiap hari dan dipergunakan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di masyarakat. Hukum adat sebaiknya disampaikan dengan alam pikiran timur (wawasan Nusantara) dan menjadi dasar alam pkir kesadaran Nasional mengenai hukum adat, sehingga kita dapat membina kebudayaan nasional yang senafas dan seirama dengan kepribadian bangsa kita sendiri.

DALAM PERUNDANG-UNDANGAN HINDIA BELANDA HUKUM ADAT DIKENAL DALAM BERBAGAI ISTILAH/PENYEBUTAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dalam A. B. (Algemene Bepalingen van Wetgeving) pasal 11 dipakai istilah “Godsdientige Wetten, Volksinstellingen En Gebruiken” Peraturan-perturan keagamaan, lembaga-lembaga Rakyat dan kebiasaan-kebiasaan). Dalam R. R. 1854 pasal 75 ayat 3: “Godsdientige Wetten, Instellingen En Gebruiken” (Peraturan-perturan Keagamaan, Lembaga-lembaga dan kebiasaan). Dalam I. S. (Indische Staatsregeling = Peraturan Hukum Negara Belanda semacam UUD bagi Hindia Belanda) pasal 128 ayat 4: “Instellingen des Volks” (Lembaga-lembaga dari rakyat). Dalam I. S. pasal 131 ayat 2, sub b: “Met Hunne Godsdienten en Gewoonten Samenhangende Rechts Regelen” (Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasan -kebiasaan mereka. Dalam R. R. 1854 pasal 78 ayat 2: ‘Godsdientige Wetten en Oude Herkomsten” (Peraturanperaturan keagamaan dan naluri-naluri). S. 1929 No. 221 jo. 487: “Adat-Recht” (Hukum Adat) Iman Sudiyat, 1981: 1 – 2). • Ajaran Situation Gebundenheid (Karl Manheim) • Ajaran Historische Bepalheid (Hora Sicana) Teori Receptio In Complexu (Salmon Keyser dan Van Den Berg) Teori Receptio sebagian (Van Vollenhoven) Komentar atas teori Van Vollenhoven teori iblis (Hazairin)

HUKUM ADAT DALAM PANDANGAN PARA SARJANA HUKUM Dalam kuliah ini disajikan 3 pendapat sarjana yang dipandang representatif untuk mendekripsikan Hukum Adat dalam perspektif yang obyektif (Van Vollenhoven, Ter Haar, Bzn, Djojodigoeno) VAN VOLLENHOVEN Adatrecht Keseluruhan aturan tingkah laku positif, yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu “hukum”) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikaskan (oleh karena itu “adat”). Menjelaskan mengenai hukum terlebih dahulu (genus diterangkan) baru kemudian mengenai adat (species menerangkan) Definisi atau batasan merupakan konsep yang menjelaskan sesuatu fenomena dengan berangkat dari Konsep yang bersifat umum, kemudian dilakukan pembatasan dengan ciri-ciri yang bersifat khusus, Sehingga diperoleh penjelasan yang konkrit. Unsur-unsur: 1. Keseluruhan aturan tingkah laku (meliputi: asli 19 lingkungan hukum, agama, tertulis, td tertulis). 2. Positif (formalisme prosedural). 3. Mempunyai sanksi (introduksi pengertian hukum barat 4 konsep norma dan membedakan mana hukum dan yang bukan hukum. 4. Dalam keadaan idak dikodifikasikan (pembukuan hukum: sistematis, lengkap, bulat dan tuntas) Berdampak positif dan negatif Positif: Pengakuan, kamar adat, ilmu hukum adat Negatif: introduksi pemikiran barat, distorsi nasionalisme (individualisme)

B. Ter Haar Bzn introdusir pemikiran Common Law System dengan penyesuaian dan indikator pembeda hukum dan bukan hukum dengan konsep yang didasarkan pada ajaran keputusan. Perlu diingat perbedaan antara sistim : Precedent” di Inggris dengan Sistim “Yurisprudensi” yang dianut di Indonesia. “Beslissingenleer” (ajaran keputusan) Tulisan tahun 1930 dan direvisi tahun 1937 (Iman Sudiyat, 1981) 1. 2. Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan: keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa darikepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum; atau dalam pertentangan kepentingan oleh keputusan para Hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-kepuusan itu – karena kesewenangan atau kurang pengertian – tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, diterima/diakui atau setidak-tidaknya ditoleransikan olehnya. Hukum adat itu – dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis yang terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja – adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keptusan para Fungsionaris Hukum (dalam arti luas) yang mempunai wibawa (macht, authority) serta pengaruh dan dipatuhi dengan sepenuh hati. (Fungsionaris disini terbatas pada 2 kekuasaan, yaitu Eksekutif dan Yudikatif). Dengan demkian Hukum Adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionarishukum; bukan saja para Hakim, tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas-petugas dilapangan agama, petugas-petugas desa lainnya. Keputusan itu bukan saja mengenai suatu sengketa yang resmi, tetapi juga diluar itu berdasarkan kerukunan (musyawarah). Keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan itu.

SKEMA “BESLISSINGENLEER” PENDAPAT TAHUN 1930 AN REVISI TAHUN 1937 Keputusan para warga masyarakat Kesadaran hukum rakyat K E P U T U S A N Perbuatan hukum Sengketa Keputusan Kepala Rakyat Keputusan Hakim • Hukum Adat itu – mengabaikan bagian yang tertulis (peraturan-peraturan desa dan surat perintah Raja). • Keputusan para Fungsionaris Hukum (dalam arti luas) yang punya wibawa (macht, authoriy) --. Eksekutif dan Yudikatif. • Keputusa Eksekutif: Kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas agama dan petugas lainnya. • Keputusan Yudikatif: para Hakim pada waktu mengadili suatu perkara.

BINGKAI SISTIMATIKA HUKUM ADAT (Pendapat Van Vollenhoven dan Ter Haar) • • • Kesadaran bahwa mereka adalah orang belanda (orang asing). Tidak paham aspek substansial (falsafah) dari Hukum Adat. Pemikirannya diformat dalam suatu bingkai (pigura) suatu sistimatika hukum adat. Aspek isinya (substansialnya) diserahkan pada orang (sarjana) Indonesia sendiri. Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistim, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasar atas kesatuan alam pikir; begitu pula Hukum Adat. Untuk memahami Hukum Adat orang harus menyelami alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. • Masyarakat Adat bersifat Kolektivistis. • Masyarakat Barat bersifat rasionalistis dan individualistis. Hukum memiliki hubungan fungsional dengan masarakatnya, masyarakat individualistis hukumnya akan bercorak individualistis, dan masyarakat kolektvistis maka hukumnya akan bercorak kolektivistis pula. Sistimatika KUHPerdata (BW) 1. tentang orang 2. Tentang benda 3. Tentang perikatan/perjanjian 4. Tentang pembuktian daluwarsa

SISTIMATIKA HUKUM ADAT VAN VOLLENHOVEN B. TER HAAR, Bzn. Meneliti masyarakat Minangkabau Meneliti masyarakat Jawa Masyarakat Genealogis Masyarakat Teritorial (Ketunggalan Silsilah) (Ketunggalan Wilayah) 1. Bentuk susunan persekutuan hukum di lapangan rakyat: desa, nagari, negara, huta, kuria, marga. 1. Lukisan dasatr-dasar susunan rakyat (Volks Ordering). 2. Hukum Family 2. Dasar-dasar sistim hukum tanah dan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah. 3. Hukum Perkawinan 3. Dasar-dasar hukum utang piutang dan dasar-dasar hubungan antara satu dengan lainnya 4. Hukum Waris 4. Hukum Family 5. Hukum Tanah dan Air 5. Hukum Perkawinan 6. Hukum Harta Benda lain daripada Tanah dan Air (hukum utang piutang). 6. Hukum Waris 7. Hukum Pelanggaran 7. Hukum Adat Pelanggaran (Delik Adat)

DJOJODIGOENO “ Hukum adalah suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan tata yang adil dalam tingkah laku dan perbuatan orang, dalam perhubungan pamrihnya, serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri Yang menjadi substratumnya (dasarnya/alasnya) UNSUR-UNSUR: • Karya masyarakat tertentu hukum adalah budaya, agama tidak termasuk, ubi societas ibi ius, Volkgeist/geestestruktuur. • Yang bertujuan tata yang adil nilai antinomi, orientasi tata, kepastian hukum, tetapi utamakan adil. • Dalam tingkah laku dan perbuatan orang konsep tingkah laku dan konsep perbuatan, serta konsep orang. • Dalam perhubungan pamrihnya hukum tidak menyentuh aspek guyub atau batin seseorang (gemeinschaft dan gesselschaft). • Serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang menjadisubstratumnya. prinsip hukum adat adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

CAKUPAN HUKUM RANGKAIAN UGERAN Kekuasaan negara 1. 2. 3. Perundang-undangan. Yurisprudensi. Keputusan pejabat kekuasaan Lainnya, serta keputusan Kekuasaan yang tertinggi dari Negara perang, perjanjian, Perdamaian. 1. 2. Tingkah laku adat kebiasaan. Keputusan rakyat melalui lembaga-lembaga kemasyara. Katan, yaitu: rukun kampung, Lembaga pelayatan yang men. Jadi adat kebiasaan. Pemberontakan. HUKUM Merupakan ugeran/ Kristalisasi nilai-nilai BUKAN RANGKAIAN UGERAN Pernyataan rakyat 3.

Paradigma Hukum IUS CONSTITUENDUM NILAI ABSTRAK ASAS-ASAS IUS CONSTITUTUM NORMA KONKRIT PERBUATAN Gambar diatas merupakan gambaran konstruksi paradigma hukum tertulis, sedangkan untuk paradigma hukum tidak tertulis cukup diilangkan unsur norma • Hukum bukan dilafalkan oleh peraturan • Hukum positif, dalam arti hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam suatu masyarakat tertentu • Hukum yang berlaku kini dan disini, hic et nune adalah : ius constituendum, dan bukan ius constitutum • Ius constitutum hanya merupakan berkas saja (mayat, layon teori), merupakan pernyataan waktu yang lampau • Hukum sebagai gejala masyarkat, yang bergerak dinamis (social change) • Konsep living law (hukum yang hidup) dan implisit law.

Tugas diskusi • Perbandingan efektifitas hukum undang-undang dengan hukum adat dalam masyarakat • Landasan pemikiran hukum adat sebagai hukum tidak tertulis ditaati oleh masyarakat • Hambatan-hambatan berlakunya hukum undang -udang dalam masyarakat

SIFAT UMUM HUKUM ADAT F. D. HOLLEMAN Pandangan nilai yang dikandung dalam Hukum Adat adalah pandangan menurut cara berpikir hukum alam, pandangan bahwa manusia merupakan bagian dari alam semesta (Makro Kosmos) • MAGISCH RELIGIEUS(RELIGIO MAGIS) Pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti pre logika (irrational – rational) • COMMUN (KOMUNAL) sifat yang mendahuluka kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. • CONTANT (TUNAI) prestasi dan contraprestasi dilakukan sekaligus (bersamaan). • VISUAL (KONKRIT) setiap perbuaan diwujudkan dengan suatu bukti/simbolisasi panjar. 2. Pertanyaan yang timbul adalah: 1. Apakah sifat – sifat tersebut masih ada sampai sekarang? Apakah ada korelasi antara sifat umum hukum adat tersebut dengan type masyarakat ?

PROSES TERBENTUKNYA HUKUM ADAT Hanya bisa dijelaskan dengan membuat suatu konstruksi logika (teori) • SISTEM KEKERABATAN • TERBENTUKNYA HUKUM ADAT TANPA POLA CARA MATRILINEAL KEBIASAAN PATRILINEAL TATA KELAKUAN PARENTAL ADAT Proses terbentuknya hukum adat terjadi secara: EVOLUSI: terjadi secara bertahap seperti dalam skema diatas REVOLUSI: melalui suatu penetapan karena adanya hal baru

ISTILAH HUKUM ADAT Variasi penyebutan yang menunjukan ruang lingkupnya (konteksnya) • Adat Istiadat Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tidak difikirkan asal usulnya dan merupakan kebiasaan yang dimulai sejak nenek moyang (Toverking = bulatan yang tidak diketahui ujung pangkalnya statis ------Van Vollenhoven) • Adat Nan Teradat baru timbul yang betentangan dengan adat lama, masyarakat menerima adat baru tersebut, karena itu tumbuh menjadi hukum adat Hukum Adat tumbuh secara evolusi seperti tumbuhnya padi. • Adat Nan Diadatkan. adat yang menjadi hukum adat adala karena keputusan-keputusan dari Hakim atau pejabat (tetua adat) yang berwenang (revolusi).

HUKUM ADAT & TRADISI Menurut pendapat Van Vollenhoven Tradisi Hukum Adat • Berorientasi pada hal-hal yang baik, artinya terhadap hal-hal yang tidak baik menurut masyarakat maka perilaku tesebut akan ditinggalkan. Hukum Adat akan mati, menjadi tidak ditaati lagi oleh masyarakat. • Rational, artinya walau Hukum Adat sering dilihat sebagai suatu yang irrational, akan tetapi hukum adat akan selalu berkembang mengikuti pekembangan rational dari masyarakatnya. • Bersifat dinamis dan progresif (plastis), artinya Hukum Adat akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat dan berorientasi pada kemajuan, sehingga Hukum Adat bersifat plastis luwes dalam rangka menyelesaikan segala permasalahan masyarakat. • Tidak berorientasi pada hal itu baik atau tidak baik untuk dilakukan, arrtinya tradisi tersebut akan selalu dilakukan oleh masyarakat, dan tidak berpikir itu baik atau tidak baik. • Irrational dan didasarkan pada legenda atau mitos, artinya tradisi itu terjadi karrna suatu mitos atau legenda sehingga bersifat irrational. Seperti upacara-upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat (labuhan dilaut, dsb. ). • Bersifat statis, artinya perilaku tradisi tersebut selalu dilakukan demikian dengan tanpa perubahan. Tidak terpengaruh oleh perkembangan jaman.

SUMBER HUKUM DAN DASAR HUKUM • Sumber Hukum Bahan untuk membuat hukum; asal tempat diketemukannya hukum. • Dasar Hukum Yang menjadikan suatu ketentuan hukum menjadi sah, berlaku, mempunyai kekuatan hukum, kekuatan normatif atau efektif, adanya kesesuaian. • Filosofis Berorientasi pada pandangan tentang nlai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tentang apa yang baik dan yang tidak baik. Kristalisasinya adalah budaya (kultur) sebagai simbolisasi jiwa/semangat rakyat (volkgeist) atau struktur alam pikir (geestesstructuur). • Yuridis Berorientasi pada pengertian sah, berlaku dan prosedural, formal normatif sebagai hukum positif dan tertib hukum. Suatu pandangan hukum yang dapat dijelaskan dengan mengikuti cara berpikir aliran Hukum Murni (Hans Kelsen). • Sosiologis Berorientsi pada faktor empiris (sosial ekonomi) dalam kehidupan masyarakat (perkembangan ekonomi, pengangguran, industri, perilaku individu dan lainya.

SKEMA SUMBER DAN DASAR HUKUM FILOSOFIS SUMBER HUKUM YURIDIS DASAR HUKUM SOSIOLOGIS MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGIS, HUKUM ITU BERFUNGSI SEBAGAI: SOCIAL ENGINEERING, SOCIAL CONTROL, SOCIAL EMPOWERING

EFEKTIFITAS HUKUM MANA LEBIH DITAATI ANTARA UU DIBANDINGKAN HUKUM ADAT HUKUM (UU) • INDUKSI • DEDUKSI • NASKAH AKADEMIK • RUU • SOSIALISASI HUKUM • STRUKTURALISASI • UJI PUBLIK • INTERNALISASI MASYARAKAT

KONSEP MASYARAKAT (1) • KOMUNITAS: Suatu kesatuan wilayah yang merupakan suatu kesatuan adat istiadat, rasa identitas, rasa solidaritas, yang merupakan ciri-ciri dan pangkal patriotisme dan nasionalisme (ada ikatan wilayah dan kesadaran wilayah). • Sering pengertian Komunitas dengan pengertian Masyarakat menjadi tumpang tindih, karena masyarakat terlihat sebagai komunitas dan komunitas terlihat sebagai masyareakat. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah komunitas terlihat pada cirinya adanya ikatan wilayah dan kesadaran wilayah) ada rasa sentimen diantara mereka.

KONSEP MASYARAKAT (2) Merupakan dasar pemikiran mengenai masyarakat hukum T D M A S Y A R A K A T T E R A T U R NEGARA KOTA ARTI LUAS KOMUNITAS RUKUN WILAYAH SUKU T E R A T U R DESA MARGA ARTI SEMPIT CLAN DSB RUKUN TETANGGA

MASYARAKAT HUKUM VAN VOLLENHOVEN MASYARAKAT HUKUM ADALAH SUATU KESATUAN KEMASYARAKATAN YANG MEMPUNYAI WIBAWA (AUTHORITY) DI DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN SERTA PEMBINAAN HUKUM ITU SENDIRI. TER HAAr Bzn. Masyarakat hukum bukanlah badan hukum biasa, melainkan badan hukum yang mempunyai kewibawaan dalam kreasi, pelaksanaan dan pemeliharaan hukum, sebab: selaku masyarakat perlengkapannya disebut pejabat-pejabat kewibawaan; masyarakat hukum dilawankan dengan subyek hukum. Masyarakat hukum digambarkan sebagai suatu kelompok teratur yang bersifat tetap dengan tata urusan sendiri dan harta benda serta harta cita sendiri CIRI-CIRI ATAU UNSUR-UNSUR MASYARAKAT HUKUM 1. ada organisasi yang selenggarakan kepengurusan masyarakat (Pemerintahan berwibawa); 2. sistem norma yang berlaku sebagai pengikat dan pengendali masyarakatnya; 3. wilayah sebagai “ajang hidup”nya atau tempat hidup dari masyarakatnya; 4. memiliki harta kekayaan sendiri, dapat berupa harta benda dan harta cita (budaya). Menurut Ter Haar sebagai contohnya adalah: persekutuan wilayah, gabungan desa -desa, terutama adalah desa.

DESA Merupakan kesatuan kemasyarakatan atas dasar ketunggalan wilayah atau territorial, yang anggotanya dalam organisasi didasarkan atas tradisi yang hidup dalam suasana rakyat, yang mempunyai badan tata urusan pusat yang berwibawa siseluruh lingkungan wilayahnya (jangan disamakan pengertian Desa dengan Desa atau kalurahan menurut UU). FUNGSI DESA • • Merupakan subyek hak purba (hak ulayat, hak pertuanan, beschikkingrechts) atas tanah dan air, yangf merupakan wilayahnya. merupakan masyarakat hukum yang paling utama, dalam arti; badan hukum yang berwibawa dalam perkembangan dan poemeliharaan Hukum Adat.

PERSEKUTUAN HUKUM JUGA DISEBUT MASYARAKAT HUKUM Atas dasar hubungan genealogis 1. 2. 3. Bersifat unilateral, dalam bentuk masyarakat dengan sistem kekerabatan Patrilineal dan Matrilineal; Bersifat bilateral, dalam bentuk Rumpun dan keluarga; Altenerend dan Double Unilateral; Atas dasar hubungan ketunggalan wilayah 1. 2. 3. Persekutuan desa (desa sentrealisasi) di Jawa dan Bali. Persekutuan Daerah (Desa desentralisasi) di Sumatera selatan dengan marga dan dusun-dusun dan kalurahan di yogyakarta; Perserikatan Desa (kepentingan bersama) atas dasar perjanjian atau serikat dari desa yang berdekatan tentang air. Atas dasar gabungan genealogis dan territorial Persekutuan hukum yang tebentuk karena gabungan antara faktor hubungan genealogis dan territorial, hal ini terjadi sebagai akibat “mencar”nya atau tersebar masyarakat genealogis dan berdiam pada masyarakat territorial. masyarakat Batak atau Minangkabau yang tinggal di Jawa.

SKEMA DASAR PEMBENTUKAN MASYARAKAT KETUNGGALAN WILAYAH (TERITORIAL) • • • NEGARA KOTA DESA RUKUN WILAYAH RUKUN TETANGGA KETUNGGALAN SILSILAH (GENEALOGIS) KEWANGSAAN HUBUNGAN SILSILAH HUBUNGAN DARAH ANAK, CUCU, BUYUT, CANGGAH, WARENG, UDEG-UDEG GANTUNG SIWUR, PETARANGAN BUBRAH • PATRILINEAL • MATRILINEAL • PARENTAL

HUBUNGAN GENEALOGIS PATRILINEAL • • • Kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya terbentuk atas dasar hubungan genealogis merunut garis keturunan laki-laki (Patri = bapak; lini = garis). Kesatuan masyarakatnya biasanya menggunakan nama keluarga (marga) laki. Anggota utama adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bila menkah akan meninggalnya marga. Perkawinannya dengan sistem “pembayaran jujur”, artinya pihak wanita dibeli oleh pihak suami, dan ikut masuk kedalam marga suaminya dan biasanya dengan sistem “asymetris connubium” Dalian Ana Tolu ( di Batak). Anak laki-laki menjadi penerus silsilah. Ada larangan kawin semarga (exogam marga). Kehidupan keluarga ditopang oleh harta pusaka, dalam konstruksinya bersifat komunalistik. Anak laki-laki menjadi ahli waris, sebaliknya anak perempuan tidak mewaris. Perekembangan terjadi dengan munculnya harta pencarian sebagai embrio harta besama (bersifat individual anak perempuan dapat ikut menerima warisan).

HUBUNGAN GENEALOGIS MATRILINEAL • • Kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas garis keturunan perempuan (matri = ibu; lini = garis) Minangkabau dengan sistem buah paruik (buah perut). Kesatuan kemasyarakatannya menggunakan bentuk Clan (kaum), dan di Minangkabau ada Clan Piliang dan Clan Caniago. Perkawinan mengunakan sistem “semenda”, artinya tidak memutuskan hubungan dengan kaum/clan orang tuanya. Walau dalam hal ini di Minangkabau ada sistem “uang Japuik” menjemput suami. Anggota utama adalah perempuan dan anak perempuan sebagai penerus silsilahnya. Solidaritas terjadi antara anak-anak (laki-laki dan perempuan) dengan ibu dan para pamannya, sedankan dengan bapaknya secara kelembagaan tidak ada hubngan. Kehidupan kaum ditopang dengan harta kaum. Perkembangan munculnya harta suarang” sebagai embrio harta bersama.

HUBUNGAN GENEALOGIS PARENTAL • • Kesatuan kemasyarakatan yang organisasinya didasarkan atas hubungan garis keturunan bapa dan ibu (parent = kedua orang tua). Kesatuan kemasyarakatan besar disebut “Trah” dan kesatuan kemasyarakatan yang terkecil disebut “Keluarga”. Perkawinannya menggunakan sistim “semenda”. Anggota kesatuan kemasyarakatannya adalah anggota laki-laki dan perempuan dan anak-anak menjadi penerus silsilah. Setiap individu (ego) memiliki dua hubungan genelogis, dari jalur bapak dan jalur ibu. Kehidupan keluarga ditopang oleh harta keluarga yang terdiri atas harta asal suami, harta asal isteri dan harta bersama. Ada tujuh derajat keanggotaan silsilah dimulai dari anak (sederajat adalah saudara “misan” dan saudara “mindo”), cucu, buyut (cicit), canggah, wareng, udeg-udeg gantung siwur dan petarangan bubrah.

MAKNA KONSEKUENSI HUBUNGAN KEWANGSAAN DAN SILSILAH Hubungan Wangsa 1. 2. 3. 4. Daya pemecah kearah saudara seayah – seibu. Solidaritas individual dan bersifat kasus, jauh–dekat. Tidak merupakan unsur pembangun organisasi. Tidak menghasilkan strata sosial sebagaimana dalam ketunggalan silsilah. Hubungan Silsilah 1. 2. 3. 4. Daya penggabung membentuk kolektivitas. Solidaritas kuat, timbul rasa ber”kita”. Merupakan unsur pembangun organisasi, lineage (tidak berorganisasi) dan clan (berorganisasi). Menentukan status sosial dan hak dalam organisasi/masyarakat bagi seseorang yang menjadi anggota asal (asli) dan pendatang. Suatu komunitas dapat terbentuk atas dasar hubungan genealogis, di samping yang terbentuk atas dasar ketunggalan wilayah (territorial). Dalam hal ini perlu diberikan suatu pemahaman mengenai aspek yang terkait dalam konteks hubungan genealogis ini, yaitu : hubungan darah atau hubungan “kewangsaan” dan hubungan silsilah (“lineage”, “clanship “ = kesukuan).

Terima kasih • Selamat ujian semoga sukses • Ingat pahami dulu pertanyaannya dan barulah dijawab apa yang ditanyakan. • Jawaban cukup singkat saja jangan mendongeng. • Jangan jadi beo, jawablah dengan cara berpikir analisis anda sendiri. • Jangan menyontek dari buku & catatan.