Kebijakan Penyelenggaraan Rumah DIKLAT PENYELENGGARAAN Swadaya RUMAH SWADYA
Kebijakan Penyelenggaraan Rumah DIKLAT PENYELENGGARAAN Swadaya RUMAH SWADYA “Peningkatan Kualiatas Lingkungan Diklat Penyelenggaraan Rumah Swadya Perumahan dan Penyediaan PSU” DIREKTORAT RUMAH SWADAYA DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kompetensi Dasar “Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Penyediaan PSU” Menjelaskan tentang peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU 2
Indikator Keberhasilan “Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Penyediaan PSU 1. . Menjelaskan pengertian dan lingkup perumahan dan PSU 2. Menjelaskan standar teknis PSU perumahan 3. Menjelaskan pengelolaan PSU perumahan 4. Menjelaskan peran pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU 5. Menjelaskan rencana peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan PSU perumahan 3
Outline Presentasi 4 “Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya” Pengertian dan Standar Teknis Pendahuluan Pengelolaan Lingkup PSU Perumahan dan Perumahan PSU Rencana Peran Pemerintah dan Peningkatan Masyarakat Dalam Kualitas Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan PSU Perumahan Penyediaan PSU
Pendahuluan “Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Penyediaan PSU” Deskripsi Singkat Tujuan Pembelajaran Materi Pokok Sub Materi Pokok
01 Deskripsi Singkat Mata Diklat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta diklat tentang peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU, melalui materi pengertian dan lingkup perumahan dan PSU, standar teknis PSU, pengelolaan PSU, peran pemerintah dan masyarakat, serta pelaksanaan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU perumahan. Mata diklat ini disajikan melalui metode ceramah dan curah pendapat. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya dalam memahami peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU.
02 Tujuan Pembelajaran Hasil Belajar : Pada akhir diklat, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU.
03 Materi Pokok dan Sub materi Pokok Materi Pokok • Sub Materi Pokok • • Pengertian dan lingkup perumahan Pengertian dan Lingkup PSU sebagai unsur kelayakan hunian Pengelolaan PSU Perumahan Standar Teknis PSU Perumahan Pengertian dan Lingkup Perumahan dan PSU • • Prasarana Jalan Prasarana Drainase Prasarana Air Minum Prasarana Air Limbah Prasarana Persampahan Prasarana Jaringan Listrik Ruang Terbuka Hijau • • Tahapan Pengelolaan PSU Perumahan Pengelolaan Jalan Pengelolaan Drainase Pengelolaan Air Minum Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Jaringan Listrik Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
03 Materi Pokok dan Sub materi Pokok Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Penyediaan PSU Materi Pokok Sub Materi Pokok • • • Peran Pemerintah Peran Masyarakat Peluang Investasi Rencana Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan PSU Perumahan • • • Identifikasi Kebutuhan PSU Prioritas Kebutuhan PSU Bantuan Pembangunan PSU melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Pengertian dan Lingkup Perumahan dan PSU “Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Penyediaan PSU” Pengertian dan Lingkup Perumahan Pengertian dan Lingkup PSU Sebagai Unsur Kelayakan Hunian
01 Pengertian dan Lingkup Perumahan � PERUMAHAN adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (UU 1/2011) � LINGKUP PERUMAHAN dapat dilihat dari jenis pelayanan dasar perumahan berdasarkan Permenpera No 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, Pasal 3, yaitu: � Rumah layak huni dan terjangkau � Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
02 Pengertian dan Lingkup PSU � INDIKATOR dari LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). � Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. � Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. � Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
03 Prasarana UU 1/2011 : PKP � KELENGKAPAN DASAR fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman � Minimal meliputi: 1) Jalan, 2) Drainase, 3) Sanitasi, 4) Air minum UU 1/2011 Ps 1 angka 21 dan Penjelasan Ps 28 ayat (1) huruf b JENIS PRASARANA Prasarana perumahan, antara lain: 1. jalan; 2. drainase; 3. air minum; 4. sanitasi; 5. air limbah; 6. persampahan. Permenpera 04/2013 tentang Pedoman Bantuan PSU
04 Sarana UU 1/2011 : PKP � FASILITAS dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. �Minimal meliputi: 1) Rumah Ibadah, 2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) UU 1/2011 Ps 1 angka 22 dan Penjelasan Ps 28 ayat (1) huruf b JENIS SARANA Sarana perumahan, antara lain: 1. sarana perniagaan/ perbelanjaan; 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 3. sarana pendidikan; 4. sarana kesehatan; 5. sarana peribadatan; 6. sarana rekreasi dan olah raga; 7. sarana pemakaman; 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau (RTH) 9. sarana parkir. Permenpera 04/2013 tentang Pedoman Bantuan PSU
05 Utilitas Umum UU 1/2011 : PKP � KELENGKAPAN PENUNJANG untuk pelayanan lingkungan hunian. �Minimal meliputi: 1) Jaringan listrik termasuk KWH meter, 2) Jaringan telepon UU 1/2011 Ps 1 angka 23 dan Penjelasan Ps 28 ayat (1) huruf b JENIS UTILITAS UMUM Uilitas Umum perumahan, antara lain: 1. jaringan listrik; 2. jaringan air bersih 3. jaringan telepon; 4. jaringan gas; 5. jaringan transportasi; 6. pemadam kebakaran; 7. sarana penerangan jalan umum. Permenpera 04/2013 tentang Pedoman Bantuan PSU
06 Pengelolaan PSU Perumahan � Dalam UU 1/2011 disebutkan bahwa pengelolaan PSU kawasan perumahan menjadi tugas pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan � Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan: a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah; b. keterpaduan antara prasarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, dan utilitas umum. UU 1/2011 Ps 47 ayat (3)
Standar Teknis PSU Perumahan “Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Penyediaan PSU” Prasarana Jalan Prasarana Drainase Prasarana Air Minum Prasarana Air Limbah
Standar Teknis PSU Perumahan “Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Penyediaan PSU” Prasarana Persampahan Prasarana Jaringan Listrik Ruang Terbuka Hijau (RTH)
01 Standar Teknis PSU Permenpera No. 34 Tahun 2006 Prasarana Jalan SNI 03 -2853 -1995, SNI 03 -2446 -1991, SNI 03. 6967 -2003 Prasarana Drainase SNI 06 -2409 -2002 dan SNI 03 2453 -2002. Prasarana Air Minum AB-K/RE-RT/TC/026/98 dan ABK/OP/ST/004/98 Prasarana Pengelolaan Air Limbah SNI 03 -2398 -2002, PTT-19 -2000 -C dan PTS -09 -2000 -C. Prasarana Pengelolaan Persampahan SNI 19 -3964 -1994 dan SNI 03 -3242 -1994 dan SNI 19 -3983 -1995 Prasarana Jaringan Listrik SNI 04 -0225 -2000 Ruang Terbuka Hijau (RTH) 009/T/BT/1995
01 Kondisi Lingkungan Perumahan
01 Kondisi Lingkungan Perumahan
Standar pelayanan minimal jaringan jalan perkotaan
02 Drainase
URBAN DRAINAGE
MASALAH PENYEDIAAN AIR BERSIH/MINUM
PELAYANAN AIR BERSIH/MINUM
03 Air Minum Standar kebutuhan air bersih: 1. 2. 3. 4. 5. 6. UNESCO : 60 l/or/hari Perdesaan : 60 , , Kota Kecil : 90 , , Kota Sedang : 110 , , Kota Besar : 130 , , Metropolitan : 150 , , Sumber: No 2 s/d 6 Cipta Karya.
KEBUTUHAN AIR BERSIH NO 1. 2. 3. URAIAN KOTA METROPOLITAN KOTA BESAR KOTA SEDANG KOTA KECIL DESA (l/jiwa/hari) 250 30 150 30 100 30 (l/det/ha) (l/jiwa/hari) 0, 4 – 1 90 0, 4 – 1 90 Pelabuhan Udara Pelabuhan Laut Terminal (l/png/hari) (l/png/hr) 10 – 20 10 3 10 – 20 10 3 Rumah Sakit Kantor Sekolah Pertanian Irigasi (unit/L/hr) (l/peg/hr) (l/mrd/hr) 300 10 10 300 10 10 (l/ha/dt) 1 1 1 Tambak Sederhana (l/ha/dt) 0, 8 0, 8 Tambak Semi Intensif Tambak Intensif (l/ha/dt) 3, 9 5, 9 3, 9 5, 9 Peternakan (l/ekor/hr) 38 - 40 38 - 40 Domestik SB KU Non Domestik Industri Hotel Sumber : SNI 19 -6728. 1 -2002 SATUAN
Contoh skema jaringan air minum
03 Unit Pelayanan Terdiri dari : • sambungan rumah; • hidran umum; dan • hidran kebakaran. Untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meteran air. Untuk menjamin keakurasiannya, meter air wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang.
Jarak Minimum Sumur dari Sumber Pencemaran Potensial JARAK (m) Sumber Pencemaran Potensial 100 59 Tempat pembuangan sampah, bengkel, pompa bensin, Industri yang menghasilkan zat pencemar, penyimpanan bahan B 3, dll Sumur peresapan air limbah 30 WC cubluk, kandang ternak, sawah atau tegal 15 Tangki Septik, badan air (sungai, rawa, danau, embung) Saluran drainase, selokan atau rumah 7 Sumber: Pedoman Desain Penyediaan Air Bersih ket
04 Air Limbah Karakteristik air limbah yang berasal dari perumahan, (menurut Winnerberger, 1969) Greywater: Air cucian yang berasal dari dapur, kamar mandi, laundry, dan lain tanpa faeces dan urin Blackwater: Air yang berasal dari pembilasan toilet (faeces dan urin dengan pembilasan/penyiraman Yellowwater: urin yang berasal dari pemisahan toilet dan urinals (dengan atau tanpa air untuk pembilasan) Brownwater: Blackwater tanpa urin atau yellowwater
Sistem Pengolahan Limbah Berdasarkan tempatnya, dibedakan menjadi 2: 1. Sistem pengolahan on-site position sistem dimana penghasil limbah mengolah air limbahnya secara individu. 2. Sistem off-site position air limbah disalurkan melalui sewer (saluran pengumpul air limbah), kemudian masuk ke instalasi pengolahan terpusat.
Pengolahan On Site Contoh : Septic Tank, Grease Trap, Pit Latrine. Pada sistem pengolahan off site diperlukan saluran untuk menyalurkan air buangan ke IPAL.
Septic Tank bukan sapiteng
Resapan
Grease Trap
Pit Latrine Sumber: http: //www. spraguephoto. com/stock-photography-image/9441/Installing-a-pit-latrine-toilet, -Kampong. Thom, -Cambodia. &usg
Pit Latrine Sumber: http: //helid. digicollectio n. org/documents/s 13461 e/p 317. gif&imgrefurl
05 Persampahan Sistem Pengelolaan Sampah
Perencanaan Pembangunan Pengoperasian & Pemeliharaan TPS 3 R BERBASIS MASYARAKAT Memperhatikan : � Kriteria Lokasi � Fasilitator Teknik � Fasilitator Pemberdayaan � Proses seleksi fasilitator � Pelatihan & Materi Pelatihan Penyediaan TPS 3 R � Kawasan oleh Pengelola � Permukiman oleh Kab. /kota � � � Pemantauan & Evaluasi � Fasilitator melatih calon Pengelola/ KSM Tahapan : Uji coba & Pelaksanaan Indikator Pemantauan pelaksanaan TPS-3 R basis masyarakat Indikator evaluasi tk. Kab/kota
Pengelolaan PSU Perumahan “Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Penyediaan PSU” Tahapan Pengelolaan PSU Perumahan Pengelolaan Jalan Pengelolaan Drainase Pengelolaan Air Minum
Pengelolaan PSU Perumahan “Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Penyediaan PSU” Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Jaringan Listrik Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
01 Tahapan Penyelenggaraan PSU Tahap pra rencana Tahap perencanaan Tahap pelaksanaan Tahap pengelolaan Tahap pengenda lian
02 Konsep Pengolahan PSU Perumahan 1) Hasil pembangunan PSU perlu dilakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan besar, agar didapatkan manfaat yang optimal. 2) Untuk melakukan pemeliharaan ini diperlukan koordinasi keterpaduan pemeliharaan PSU, antar instansi terkait. 3) Perlu dibentuk badan atau lembaga pengelola PSU. 4) Lembaga pengelola, mengkoordinasikan/ mempadukan kegiatan pengelolaan PSU kawasan, agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam perencanaan. Permenpera 34/2006
03 Pelaku Pengelolaan PSU Perumahan § § § Masyarakat selaku pemilik harus ikut serta berpartisipasi aktif memelihara PSU. Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai fasilitator Lembaga lain seperti koperasi/ swasta dapat diikutsertakan dalam pengelolaan yang terpadu.
• Konsep pengelolaan didetailkan pada standar teknis pengelolaan setiap aspek yang terkandung dalam Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. • Konsep pengelolaan yang memadai yaitu sistem pengelolaan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Pada kasus Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun oleh pengembang, PSU harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah. • Penyerahan Prasarana, Sarana & Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah Daerah
04 Standar PSU diatur dalam SNI 03 -1733 -2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan • Prasarana/utilitas-Jaringan jalan • Prasarana/utilitas-jaringan drainase • Prasarana/utilitas-jaringan air bersih • Prasarana/utilitas-jaringan air limbah • Prasarana/utilitas-jaringan persampahan • Prasarana/utilitas-jaringan listrik • Prasarana/utilitas-jaringan telepon • Prasarana/utilitas-jaringan transportasi lokal • Sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga
04 Cara Pembangunan dan Perawatan PSU Cara Pembangunan Dan Perawatan PSU Permenpera No 34 Tahun 2006 mengenai Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan KETERPADUAN Indikator keberhasilan pelaksanaan keterpaduan prasarana kawasan perumahan: 1) Terwujudnya koordinasi/ kerjasama antar pemangku kepentingan dalam setiap tahapan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan perumahan. 2) Terwujudnya kawasan yang layak huni, dengan dukungan layanan PSU terpadu secara berkelanjutan. 3) Berlangsungnya proses investasi dan pembiayaan PSU secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana pengembangan kawasan perumahan.
Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan. Perumahan dan Penyediaan PSU “Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Penyediaan PSU Peran Pemerintah Peran Masyarakat Peluang Investasi
01 Peran Pemerintah a) Fasilitasi penyelesaian masalah yang timbul baik dalam kawasan maupun antar kawasan perumahan dan permukiman. b) Memberikan bantuan teknis, pembinaan teknis dan pendampingan teknis. c) Sosialisasi produk pengaturan bidang keterpaduan PSU kawasan. d) Memberikan bantuan stimulan PSU dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman. Permenpera 34/2006 – Bab III
02 Peran Masyarakat • Keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan PSU secara terpadu. • Masyarakat selaku pemilik lahan perlu diperankan sebagai pelaku aktif pengembangan kawasan termasuk penyediaan dan pengelolaan PSU sehingga dapat memperoleh manfaat dari pengembangan dan penyelenggaraan keterpaduan PSU Kawasan perumahan dan permukiman. Permenpera 34/2006 – Bab III
03 Peluang Investasi . . .
Rencana Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan PSU Perumahan “Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Penyediaan PSU Identifikasi Kebutuhan PSU Prioritas Kebutuhan PSU Bantuan Pembangunan PSU Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
01 Bantuan Stimulan Swadaya (BSPS) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Untuk Memangun PSU MAKSUD kegiatan BSPS untuk meningkatkan prakarsa MBR dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, dan utilitas. TUJUAN kegiatan BSPS terbangunnya rumah yang layak huni oleh MBR yang didukung dengan prasarana, dan utilitas umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan. Permen. PUPR 13/PRT/M/2016
02 Bentuk Pelaksanaan BSPS A. BENTUK UANG Diberikan kepada perseorangan penerima bantuan untuk dipergunakan membeli bahan bangunan. Dalam hal penerima BSPS tidak memiliki kemampuan, BSPS dapat digunakan untuk upah kerja. B. BENTUK BAHAN BANGUNAN Diberikan kepada perseorangan penerima BSPS di lokasi yang tidak terlayani toko/penyedia bahan bangunan (berdasarkan hasil analisis efektivitas bentuk bantuan oleh PPK). C. BENTUK RUMAH Diberikan kepada perseorangan penerima BSPS dalam rangka melaksanakan program Pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri (Program Khusus).
02 Bentuk Pelaksanaan BSPS D. BENTUK PSU (TIDAK DIADAKAN PADA 2016) Diberikan kepada Kelompok penerima BSPS yang mengajukan BSPS bahan bangunan untuk pembangunan PSU harus memenuhi persyaratan: a). Menyelesaikan PB atau PK tepat waktu dengan kualitas baik. b). Beranggotakan paling sedikit 15 penerima BSPS. c) Bersedia menyelesaikan pembangunan PSU sesuai kesepakatan. d. ) Bersedia memelihara PSU yang dibangun; dan e). Bersedia mengikuti ketentuan BSPS. f). Memperoleh dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
JENIS KEGIATAN BSPS NO 1 2 3 JENIS KEGIATAN Pembangunan Baru (PB) Peningkatan Kualitas (PK) Pembangunan PSU KLASIFIKASI KRITERIA/SYARAT Pembangunan baru pengganti RTLH Rumah rusak total/seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural rusak Pembangunan rumah baru Belum ada rumah Dibangun diatas kavling tanah matang Ringan a. Rumah rusak ringan, atau b. Rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan Sedang Rumah rusak sedang Berat Rumah rusak berat Berupa bahan bangunan untuk : - Jalan lingkungan - Drainase a. PSU belum tersedia atau kondisinya tidak laik fungsi; b. Tanah PSU tidak dalam status sengketa; c. ada dukungan dari APBD; d. diusulkan oleh bupati/walikota.
03 Tata Cara Bantuan Pembangunan PSU Kelompok Penerima BSPS Kelompok penerima BSPS merupakan kumpulan dari perseorangan penerima BSPS dalam bentuk barang berupa bahan bangunan untuk membangun PSU. Permen. PUPR 13/PRT/M/2016
03 Tata Cara Bantuan Pembangunan PSU Persyaratan Kelompok penerima BSPS yang mengajukan pembangunan PSU harus memenuhi persyaratan: 1. Menyelesaikan PB atau PK tepat waktu dengan kualitas baik; 2. Beranggotakan paling sedikit 15 (lima belas) penerima BSPS; 3. Bersedia menyelesaikan pembangunan PSU sesuai kesepakatan; 4. Bersedia memelihara PSU yang telah dibangun; dan 5. Bersedia mengikuti ketentuan BSPS. 6. Memperoleh dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Permen. PUPR 13/PRT/M/2016
03 Tata Cara Bantuan Pembangunan PSU Pengajuan Usulan Kelompok penerima BSPS yang ingin menerima bantuan bahan bangunan untuk pembangunan PSU harus mengajukan usulan kepada Dirjen Penyediaan Perumahan melalui Bupati/Walikota Permen. PUPR 13/PRT/M/2016
03 Tata Cara Bantuan Pembangunan PSU 1. KPB mengusulkan usulan bantuan PSU kepada Bupati/Walikota sesuai dengan Format I-8; 2. Bupati/Walikota menugaskan tim teknis untuk menindaklanjuti usulan KPB; 3. Tim Teknis memverifikasi usulan bantuan PSU dari KPB sesuai dengan Format I-9, jika usulan dinilai tidak layak, tim teknis memberitahu KPB alasan tidak dikabulkannya usulan. Jika dinilai LAYAK untuk dibantu, tim teknis menugaskan fasilitator untuk mendampingi KPB menyusun proposal BSPS berupa bahan bangunan untuk pembangunan PSU; Permen. PUPR 13/PRT/M/2016
03 Tata Cara Bantuan Pembangunan PSU 4. KPB didampingi fasilitator menyusun proposal BSPS yang terdiri atas: a. Rencana teknis, DED, dan RAB pembangunan PSU, serta rencana pendanaan dari swadaya masyarakat, APBD kabupaten/kota dan BSPS berupa bahan bangunan; b. Rancangan perjanjian kerjasama antara PPK dengan ketua KPB yang diketahui oleh ketua tim teknis kabupaten/kota dengan Format I-10 yang memuat: Permen. PUPR 13/PRT/M/2016
03 Tata Cara Bantuan Pembangunan PSU . . memuat: 1) Hak dan kewajiban pemberi bantuan/PPK dan penerima bantuan/kelompok masyarakat, 2) Jumlah bantuan, rincian jenis, dan volume bangunan, 3) Tata cara dan syarat penyaluran, dan 4) Sanksi c. Surat Permohonan bantuan berupa bahan bangunan untuk pembangunan PSU kepada PPK dengan Format I-11. Permen. PUPR 13/PRT/M/2016
03 Tata Cara Bantuan Pembangunan PSU 5. Proposal yang terdiri atas Surat Permohonan dilampiri PKS dan Rencana Teknis disampaikan kepada ketua tim teknis untuk diperiksa/diverifikasi dan disahkan dengan Format I-12; 6. Tim teknis menyiapkan dan menyampaikan konsep surat bupati/walikota tentang permohonan BSPS berupa bahan bangunan untuk PSU untuk ditandatangani bupati/walikota dengan lampiran proposal dari KPB; 7. Surat bupati/walikota dengan Format I-13 berikut lampirannya disampaikan kepada Dirjen Perumahan dengan tembusan kepada PPK. Permen. PUPR 13/PRT/M/2016
FORMAT BANTUAN PSU NO FORMAT JUDUL 1 Format I-8 Surat Permohonan Pembangunan PSU (Kepada Bupati/Walikota) 2 Format I-9 Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Bantuan Berupa Bahan Bangunan untuk Pembangunan PSU 3 Format I-10 Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Antara PPK dan Penerima Bantuan Berupa Bahan Bangunan untuk PSU 4 Format I-11 Surat Permohonan Pembangunan PSU (Kepada PPK) 5 Format I-12 Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Proposal Bantuan Berupa Bahan Bangunan Untuk Pembangunan PSU 6 Format I-13 Surat Permohonan BSPS untuk Pembangunan PSU (dari Bupati/Walikota)
FORMAT I-8 Surat Permohonan Pembangunan PSU (Kepada Bupati/Walikota)
FORMAT I-9 Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Bantuan Berupa Bahan Bangunan untuk Pembangunan PSU
FORMAT I-10 Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Antara PPK dan Penerima Bantuan Berupa Bahan Bangunan untuk PSU
FORMAT I-10 Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Antara PPK dan Penerima Bantuan Berupa Bahan Bangunan untuk PSU
FORMAT I-11 Surat Permohonan Pembangunan PSU (Kepada PPK)
FORMAT I-12 Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Proposal Bantuan Berupa Bahan Bangunan Untuk Pembangunan PSU
FORMAT I-13 Surat Permohonan BSPS untuk Pembangunan PSU (dari Bupati/Walikota)
Penutup “Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Penyediaan PSU” Simpulan Tindak Lanjut
Simpulan “Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya” 01 Untuk wewujudkan lingkungan perumahan swadaya yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memadai. PSU yang dibutuhkan meliputi komponen jalan, drainase, air minum, air limbah, persampahan, listrik, dan ruang terbuka hijau. Pemilihan komponen PSU dalam rangka program peningkatan kualitas lingkungan perumahan harus sesuai dengan kebutuhan lingkungan perumahan yang akan ditangani serta ketersediaan alokasi anggaran, sehingga PSU yang dibangun tepat guna dan tepat sasaran.
Tindak Lanjut “Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya” 02 Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Penyediaan PSU dapat dilaksanakan melalui berbagai program dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu menggali sumber-sumber pendanaan untuk mewujudkan lingkungan perumahan sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, yang berasal dari institusi di luar Kementerian PUPR maupun dari swasta dan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan • Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Acuan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Tapak • Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
DAFTAR PUSTAKA • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. • Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan. • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur. .
DAFTAR PUSTAKA • SNI 03 -1733 -2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. • Ayi Fajarwati, Penyaluran Air Buangan Domestik, 2000. • Maryam Dewiandratika, Sistem Penyaluran Air Limbah, 2002. • NMC CSRRP DI Yogyakarta, Cental Java and West Java, Pedoman Perencanaan Pengadaan Air Bersih Pedesaan Program JRF-Rekompak.
Terima Kasih
- Slides: 87