Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal Adalah kebijakan ekonomi makro

Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal & Adalah kebijakan ekonomi makro yang implementasinya melalui penyusunan “anggaran” pemerintah (APBN di Indonesia). & Pengaruh kebijakan fiskal thd perekonomian dapat dilihat dalam dua urutan : 1. bagaimana kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi APBN 2. bagaimana APBN mempengaruhi perekonomian APBN terdiri dari sisi pengeluaran yang mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan uang untuk pelaksanaanya Sedangkan sisi penerimaan menunjukkan darimana dana tersebut diperoleh

& 1. 2. 3. Secara garis besar terdiri 3 pos utama pada sisi pengeluaran “anggaran”; Belanja barang dan jasa (G), Gaji pegawai (W), Transfer payment/subsisi (Tr). Sedangkan pada sisi pendapatan terdiri 4 pos yang penting, yaitu: 1. Penerimaan pajak (Tx), 2. Kredit likuiditas bank sentral (U), 3. Pinjaman/obligasi dalam negeri (B), 4. Pinjaman/hutang luar negeri (F) Masing-masing pos mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap perekonomian.

n Anggaran APBN Pengeluaran Pembelian barang dan jasa Gaji pegawai Transfer payment Total 2300 Penerimaan 1000 Pajak 800 Kredit likuiditas BI 500 Pinjaman dalam negeri Hutang luar negeri Total 1200 300 200 600 2300 Pengeluaran total “anggaran” (APBN di Indonesia) selalu sama dengan penerimaan totalnya. Dalam pengertian akuntansi ini “Anggaran” selalu seimbang (anggaran berimbang). Dalam pengertian ekonomi “anggaran” bisa defisit, surplus atau berimbang. APBN defisit, surplus atau seimbang dalam arti ekonomi harus dilihat struktur angkanya

APBN defisit ada tiga pengertian 1. Defisit paling ketat jika seluruh pengeluaran pemerintah hanya tidak bisa dibiayai dengan pajak 2. Defisit kurang ketat, jika seluruh pengeluaran pemerintah tidak bisa dibiaya dengan pajak dan pinjaman/obligasi dalam negeri Kenapa pinjaman dalam negeri di nilai sebagai sumber yang wajar ? Selain pinjaman dari warga negara sendiri pinjaman ini tidak menyebabkan bertambahnya JUB 3. Defisit paling lunak jika seluruh pengeluaran pemerintah tidak bisa dibiaya dengan pajak, pinjaman/obligasi dalam negeri dan hutang luar negeri n

APBN Dan Pengaruh Ekonomi Makro Dalam analisis kebijakan fiskal perlu dicermati jalur hubungan masing pos APBN dengan proses keseimbangan umum, karena suatu kebijakan fiskal adalah kombinasi pos APBN dengan nilai tertentu. 1. Pembelian Barang dan Jasa (G) G berada pada sisi pengeluaran APBN dan dalam persamaan permintaan agregat diketahui Z=C + I + G perubahan G (∆ G ) akan menyebabkan perubahan Y (∆ Y) melalui prose multiplier. Perubahan Y akan menggeser keseimbangan dan menghasilkan P dan Q baru akan menyebabkan perubahan uang ( L), dimana L ditentukan oleh P , Q dan r , tentunya tingkat bunga ( r ) akan ikut berubah dan perubahan r akan menyebabkan berubahnya investasi (∆ I ). Perubahan I melalui proses pelipat akan menggeser Y dan akan merubah P dan Q yang akan merubah L dan akan merubah r dan I dan seterusnya sampaiakhirnya semua variabel mencapai keseimbangan n

n Skema perubahan G ∆G ∆Z + ∆I + ∆P dan ∆Q + - ∆r + ∆L +

n n Kebijakan fiskal yang menyangkut perubahan pada G akan menimbulkan proses makro sbb Kenaikan G pada putaran pertama menimbulkan kenaikan Y sebesar ∆Y = 1 ∆G 1 -c selanjutnyaperubahan Y sebesar itu akan mengikuti proses keseimbangan umum yang akan berhenti jika keseimbangan umum yang baru sudah tercapai

n 2. Gaji Pegawai Pemerintah ( W) Apa akibat dari perubahan W, W tidak termasuk dalam G krn hanya utk pengeluaran pemerintah utk barang dan jasa yang diproduksi pada tahun yang bersangkutan. Perubahan pada W akan mempengaruhi Z secara tdk langsung melalui kenaikan pada pendapatan disposibel yang secara langsung akan menaikkan C (∆C ) sebesar ∆ C = c ∆ Yd = c ∆ W dan melalui proses multiplier ∆ C akan menaikkan ∆ Z sebesar ∆ Z = 1 ∆ C atau ∆ Z = 1 ∆ Yd atau 1–c ∆Z = 1 ∆W 1 - c

n n n Setiap rupiah kenaikan gaji pegawai mempunyai pengaruh thd permintaan agregat yang lebih kecil dibanding setiap rupiah yang dibelanjakan untuk barang dan jasa Misal : MPC 0, 8 jika pemerintah mempunyai Rp 1 milyar dana utk dikeluarkan jika digunakan utk G maka ∆G = ( 1 / 1 – 0, 8 ) x 1 milyar = 5 milyar, artinya permintaan agregat naik Rp 5 milyar Jika utk menaikkan gaji pegawai maka permintaan agregat naik sebesar ( 0, 8 / 1 – 0, 8 ) x 1 milyar = 4 milyar

n Skema perubahan gaji pegawai ∆W + ∆Y + ∆C + ∆Z+ ∆P + ∆I - ∆r + ∆L + ∆q +

n Transfer payment - Tr Tr bukan termasuk dalam G namun merupakan pemberian pemerintah kepada masyarakat. Kenaikan dalam Tr sebesar ∆Tr akan menyebabkan kenaikan pada pendapatan disposibel Yd sebesar ∆Yd, kenaikan Yd akan menaikkan C sebesar ∆C , karena C merupakan bagian dari permintaan agregat (Z) maka kenaikan C akan menaikkan Z sebesar ∆Z = (1 / 1 - MPC) ∆C Sedangkan kenaikkan Z karena ∆Tr adalah sebesar ∆ Z = ( MPC/ 1 – MPC ) ∆ Tr Proses selanjutnjya dengan adanya ∆Z adalah berputar kearah keseimbangan Umum melalui pasar uang sbb

n Skema perubahan Tr ∆TR + ∆Yd + ∆C + ∆Z + ∆P + , ∆Q + ∆I - ∆r + ∆L +

n Penerimaan Pajak Tx Tx bukan komponen dalan permintaan agregat ( Z) , jadi Tx mempengaruhi Z melalui pendapatan disposible selanjutnya melalui konsumsi. Jika Tx naik sebesar ∆Tx maka Yd akan turun ∆Yd sedangkan konsumsi akan turun sebesar ∆C = - MPC ∆ Tx Z akan turun sebesar ∆Z = (1 / 1 – MPC ) ∆C atau ∆Z = ( - MPC / 1 – MPC ) ∆Tx

n Skema perubahan Tx ∆Tx + ∆Yd - ∆C - ∆Z - ∆I + ∆P - , ∆Q- ∆r - ∆L -

n Kredit Bank Sentral Kredit dari Bank Sentral akan mempunyai pengaruh langsung thd pasar uang, namun ada konsekuensi kredit dari Bank Sentral akan menambah jumlah uang inti ( H) sebesar ∆H dengan adanya proses multiplier akhirnya akan menambah JUB (M) sebesar ∆ M. Perubahan M ini yang menjadi penghubung antara pos penerimaan dengan proses keseimbangan umum. Dimana kenaikan M akan menurunkan suku bunga (r) dan selanjutnya akan menaikkan investasi (I) dimana I adalah bagian dari permintaan agregat (Z)

n Skema perubahan kredit dari Bank Sentral U ∆U+ ∆H+ ∆ Ms + ∆r- ∆I+ ∆Z+ ∆I∆P+∆Q+ ∆r+ ∆L+

n Pinjaman Dalam Negeri B Penjualan obligasi merupakan pengalihan uang dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah, sebagai gantinya masyarakat mendapat sertifikat obligasi. Hal ini menyebabkan pengurangan uang inti ( H) dan akan mengurangi uang beredar (M) akan menaikkan tingkat bunga ( r) , akan menurunkan investasi ( I) dan akan menurunkan permintaan agregat. (Z)

n Skema perubahan pinjaman dalam negeri (B) ∆B + ∆H - ∆M - ∆r + ∆I - ∆Z ∆I + ∆P - ∆Q - ∆r - ∆L -

Pengaruh struktur “anggaran” terhadap perekonomian Pengaruh dan perubahan masing-masing pos terhadap perekonomian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu; 1. “Pengaruh putaran pertama: pengaruh awal dari kebijakan tersebut terhadap permintaan agregat. ” (Z) 2. “Pengaruh putaran akhir: pengaruh dari kebijakan tersebut apabila kita menelusurinya sampai perekonomian mencapai keseimbangan umum yang baru.

“Pengaruh Putaran Pertama” n n Pada “putaran pertama” setiap rupiah perubahan G akan mengubah Z sebesar 1/(1 – MPC) rupiah dan setiap rupiah perubahan W dan R akan mengubah Z sebesar MPC/(1 – MPC) rupiah. Karena MPC < 1, maka pengaruh putaran pertama setiap rupiah ∆G adalah lebih besar daripada setiap rupiah ∆W atau ∆R. Pada “putaran pertama” setiap rupiah ∆T mengubah Z sebesar – MPC/(1 – MPC) rupiah. Pajak dapat dianggap sebagai transfer payments negatif. Pos-pos lain pada sisi penerimaan mempunyai pengaruh utama pada pasar uang dan melalui ini akan berpengaruh terhadap permintaan agregat (Z). q Kredit dari bank sentral mempunyai pengaruh yang inflasioner: + ∆U - ∆H + ∆Ms - ∆i + ∆I + ∆Z. q Obligasi dari masyarakat dalam negeri mempunyai pengaruh yang deflasioner: + ∆B - ∆H - ∆Ms + ∆i - ∆Z. q Obligasi luar negeri mempunyai dua pengaruh, keduanya bersifat deflasioner: + ∆F - ∆H - ∆Ms + ∆i - ∆I - ∆Z dan pengaruh kedua secara langsung yang menurunkan Z karena adanya aliran barang dari luar negeri memenuhi sebagian dari permintaan dalam negeri tersebut.

“Pengaruh Akhir” n n n Setiap rupiah perubahan dari Z pada putaran pertama (yang disebabkan oleh perubahan pos “anggaran” manapun) akan mempunyai pengaruh akhir yang sama terhadap perekonomian, karena akan melewati proses keseimbangan umum yang sama. Jadi pengaruh akhir dari setiap rupiah perubahan masing-masing pos “anggaran” berbeda satu sama lain karena perbedaan “pengaruh putaran pertama”nya terhadap Z. Pengaruh Netto dari suatu kombinasi dari perubahan pos-pos “anggaran” bisa diperkirakan dengan jalan menjumlah pengaruh dari masing-masing pos. Seperti halnya dengan kebijakan moneter, ada kemungkinan bahwa suatu kebijakan fiskal mempunyai pengaruh langsung penawaran agregat (yaitu, menggeser kurva penawaran agregat). Pengaruh “sisi penawaran” (supply side) ini belum mempunyai teori makro yang mantap.