PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2011) Pendidikan inklusif menerapkan prinsip : 1. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu 2. Prinsip keberagaman 3. Prinsip kebermaknaan 4. Prinsip keberlanjutan 5. Prinsip keterlibatan

Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu • Pendidikan inklusif merupakan filosofi dan strategi dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang memungkinkan dapat memberikan akses pada semua anak dan menghargai perbedaan

Prinsip keberagaman • Adanya perbedaan individual dari sisi kemampuan, bakat, minat, serta kebutuhan perserta didik, sehingga pendidikan hendaknya diupayakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individual peserta didik.

Prinsip kebermanfaatan • Pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima, keragaman dan menghargai perbedaan, serta bermakna bagi kemandirian peserta didik

Prinsip keberlanjutan • Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan

Prinsip keterlibatan • Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

LANDASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif terdiri atas landasan filosofis, empiris, dan yuridis. Dalam slide selanjutnya akan disampaikan secara singkat masing – masing landasan

Landasan Filosofis Landasan filosofis penyelenggaraan pendidikan inklusif terdiri atas : 1. Bhineka Tunggal Ika 2. Pandangan Agama 3. Pandangan Universal Hak Azazi Manusia

Landasan Yuridis Landasan yuridis penyelenggaraan pendidikan inklusif terdiri atas : 1. UUD 1945 2. UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 3. UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen

Landasan Empiris Landasan empiris penyelenggaraan pendidikan inklusif terdiri atas : 1. Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 2. Deklarasi Hak Anak, 1989 3. Konferensi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua, 1990 4. Resolusi PBB No 48 Tahun 1993 5. Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi, 1994 6. Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua, 2000 7. Deklarasi Bandung, 2004 8. Rekomendasi Bukit Tinggi, 2005

FINISH