LOGO KEBIJAKAN PEMERINTAH dalam PEMBANGUNAN PERTANIAN LOGO LOGO

  • Slides: 21
Download presentation
LOGO KEBIJAKAN PEMERINTAH dalam PEMBANGUNAN PERTANIAN

LOGO KEBIJAKAN PEMERINTAH dalam PEMBANGUNAN PERTANIAN

LOGO

LOGO

LOGO Jumlah Penduduk di Indonesia 3 Juta/Th

LOGO Jumlah Penduduk di Indonesia 3 Juta/Th

LOGO PERTANIAN DI INDONESIA v Penghasil biji-bijian nomor 6 di dunia v Penghasil beras

LOGO PERTANIAN DI INDONESIA v Penghasil biji-bijian nomor 6 di dunia v Penghasil beras nomor 3 setelah. China dan India v Penghasil kopi nomor 4 v Penghasil coklat nomor 2 setelah Pantai Gading dan Ghana v Penghasil lada putih nomor 3 v Penghasil karet alam nomor 4, v Penghasil cengkehnomor 1 v Penghasil sawit nomor 2

LOGO Dari sisi impor tahun 2010 Indonesia masih impor; q Beras, gula, kedelai, gandum

LOGO Dari sisi impor tahun 2010 Indonesia masih impor; q Beras, gula, kedelai, gandum q Jagung, ternak sapi, tepung telur, susu bubuk, q Makanan olahan, singkong dan kacang tanah

LOGO Tujuan Kebijakan Pertanian v Memajukan pertanian v Mengusahakan agar pertanian mjd lbh produktif

LOGO Tujuan Kebijakan Pertanian v Memajukan pertanian v Mengusahakan agar pertanian mjd lbh produktif v Meningkatnya produksi & efisiensi produksi v Tingkat pendapatan petani meningkat v Tingkat kesejahteraan petani & masyarakat meningkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dll

kebijakan pemerintah pada sektor pertanian diperlukan karena beberapa hal: q untuk stabilisasi harga input

kebijakan pemerintah pada sektor pertanian diperlukan karena beberapa hal: q untuk stabilisasi harga input dan output q kegagalan pasar timbul karena eksternalitas. Beberapa bentuk intervensi pemerintah seperti pajak, subsidi, pengawasan regulasi perlu ditetapkan sehingga biaya penerimaan akan sepenuhnya menggambarkan biaya eksternalitas. LOGO

LOGO Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pertanian mencakup beberapa hal: v kebijakan harga v

LOGO Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pertanian mencakup beberapa hal: v kebijakan harga v kebijakan perdagangan v Kebijakan subsidi v Kebijakan struktural v Kebijakan pengaturan v Kebijakan fasilitas v Kebijakan intervensi

LOGO Tujuan kebijakan harga: v Mengurangi ketidakstabilan harga dan pendapatan v Memberikan manfaat kepada

LOGO Tujuan kebijakan harga: v Mengurangi ketidakstabilan harga dan pendapatan v Memberikan manfaat kepada konsumen karena terjaminnya penawaran dan mencukupi kebutuhan baku industri v Meningkatkan swasembada pangan sehingga mengurangi ketergantungan impor, menghemat devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran v Menjaga stabilitas politik www. themegallery. com

LOGO Kebijakan Harga Ex; Kebijakan pd komoditas beras o Kebijakan harga minimum (melindungi petani)

LOGO Kebijakan Harga Ex; Kebijakan pd komoditas beras o Kebijakan harga minimum (melindungi petani) o Kebijakan harga maksimum (melindungi konsumen)

LOGO Kebijakan perdagangan v Tujuan: Memperlancar atau menghambat pemasaran komoditi dari suatu wilayah ke

LOGO Kebijakan perdagangan v Tujuan: Memperlancar atau menghambat pemasaran komoditi dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. v Kebijakan perdagangan merupakan suatu pembatasan yang diberlakukan pada impor dan ekspor suatu komoditas v Untuk impor, dg pemberlakuan tarif impor dan kuota impor untuk membatasi jumlah yang diimpor dan meningkatkan harga domestik di atas harga dunia v Untuk ekspor, dg pajak ekspor dan kuota ekspor untuk membatasi barang yang di ekspor dan mengkonsdisikan harga domestik yang lebih rendah dari harga dunia.

LOGO Kebijakan Subsidi v Subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk v Subsidi bagi agroindustri,

LOGO Kebijakan Subsidi v Subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk v Subsidi bagi agroindustri, misal subsidi minyak tanah, BBM Berpengaruh; Menurunkan biaya produksi & meningkatkan penawaran.

LOGO Kebijakan Struktural § § Perbaikan prasarana pertanian Pengenalan teknologi pertanian Penyuluhan pertanian Pengusahaan

LOGO Kebijakan Struktural § § Perbaikan prasarana pertanian Pengenalan teknologi pertanian Penyuluhan pertanian Pengusahaan alat-alat pertanian

LOGO Kebijakan pengaturan v Pelaksanaan kekuatan kebijaksanaan pemerintah dgn menggunakan UU, peraturan, ketetapan yg

LOGO Kebijakan pengaturan v Pelaksanaan kekuatan kebijaksanaan pemerintah dgn menggunakan UU, peraturan, ketetapan yg berkenaan dgn perekonomian & niaga v Maksud : § Menjaga keselamatan industri dlm negeri/dlm persaingan § Perlindungan kepentingan & kesehatan kons § Menciptakan kondisi perdagangan efektif & lancar § Meningkatkan pendptn pemerintah

LOGO Maksud : § Pencegahan praktek persaingan tdk wajar & monopoli yg tdk wajar

LOGO Maksud : § Pencegahan praktek persaingan tdk wajar & monopoli yg tdk wajar § Pengaturan kelancaran perdag & jasa yg diperlukan § Perlindungan konsumen § Pengaturan barang § Bantuan kemajuan perekonomian & sosial www. themegallery. com

LOGO Program Fasilitas v Investasi & kredit v Pengadaan fasilitas penyimpanan v Layanan informasi

LOGO Program Fasilitas v Investasi & kredit v Pengadaan fasilitas penyimpanan v Layanan informasi & berita pasar v Penelitian tataniaga v Pendidikan & penyuluhan tataniaga

LOGO Guna Informasi Pasar v Produsen : § Merencanakan investasi & keputusan struktur usaha

LOGO Guna Informasi Pasar v Produsen : § Merencanakan investasi & keputusan struktur usaha § Mengarahkan produksi & penjualan hasil § Merencanakan pembelian sarana produksi v Lembaga pemasaran § Menentukan tempat & waktu pembelian & penjualan § Kebijaksanaan pembiayaan & kredit pemasaran § Memperlancar proses pemasaran v Konsumen § Bisa memilih brg yg akan dibeli sesuai jenis, kualitas, tempat, harga & waktu yg diinginkan www. themegallery. com

LOGO Program Intervensi v Pemerintah ikut secara langsung dlm mslh 2 pemasaran brg-brg yg

LOGO Program Intervensi v Pemerintah ikut secara langsung dlm mslh 2 pemasaran brg-brg yg dianggap penting bagi kesejahteraan penduduk v Tujuan : meliindungi produsen & kons v BULOG v PN Garam pemasaran migas, dsb

LOGO Program Pemerintah lain v Monopoli & manipulasi oleh pemerintah v Penelitian & pembangunan

LOGO Program Pemerintah lain v Monopoli & manipulasi oleh pemerintah v Penelitian & pembangunan station percobaan v Pembentukan pusat-pusat penelitian v Penetapan pajak, bea cukai v Marketing agreement v Pengawasan produk v Penjatahan barang

LOGO Strategi Kebijakan Pertanian v Usaha pengembangan ekonomi lebih difokuskan pada sektor yang menghidupi

LOGO Strategi Kebijakan Pertanian v Usaha pengembangan ekonomi lebih difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk di pedesaan yang berprofesi sebagai petani v Program industrialisasi mestinya difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan mayoritas v Pendidikan menjadi pra-syarat utama pembangunan dan ini harus dapat dijangkau olehgolongan mayoritas v Dalam pembangunan Pertanian, prioritas bukan sekedar memproduksi komoditi, tapi penciptaan nilai tambah (value added)

LOGO v Industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani sebagian besar hasil pertanian terutama perkebunan

LOGO v Industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani sebagian besar hasil pertanian terutama perkebunan masih diolah di luar Indonesia, misalnya karet, crude plam oil/CPO, kakao, dll. Hal ini sebenarnya sangat mendukung industrialiasi, oleh karena itu sebaiknya produk bukan dijual sebagai barang mentah. v Terkait dengan efisiensi, program swastanisasi/privatisasi perlu persiapan, karena liberalisasi yang terburu-buru akan sangat berbahaya v Peran dan intervensi pemerintah untuk memberi prioritas pada ”mayoritas” tetap diperlukan, bukan sepenuhnya diserahkan pada “market mechanism” (invisible hand) v Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan capur tangan dan atau peran pemerintah