BELA NEGARA DAN DERADIKALISME Prof Dr A Pangerang

BELA NEGARA DAN DERADIKALISME Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, SH, MH, DFM Guru Besar Fak. Hukum Unhas Disampaikan pada Latsar Calon Pegawai Unhas Non PNS Tetap Tahun 2019 tanggal 12 November 2019 di Unhas.

Pengantar tentang Bela Negara Dalam konsep bela negara, seorang warga bisa melakukannya secara fisik atau non-fisik. Bela negara secara fisik diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara. Sementara bela negara secara nonfisik diartikan sebagai upaya untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, bisa melalui pendidikan, moral, sosial, atau bidang lainnya. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib dan berhak turut serta dalam bela negara. Dasar hukum bela negara juga telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1, serta UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 dan 2.

Dasar Hukum Bela Negara ØPasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. ØPasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. ØPasal 30 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ø UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Ø UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 68: “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ”

PERTAHANAN NEGARA Tujuan Pertahanan Negara: “Pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Definisi Pertahanan Negara: “segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara” (Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2002)

Unsur Penyelenggaraan Pertahanan Negara 1. Komponen utama adalah TNI 2. Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. 3. Komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Pandangan Ahli tentang Bela Negara 1. Purnomo Yusgiantoro (2010): Pengertian bela negara menurut Purnomo Yusgiantoro merupakan sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UU Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Sutarman (2011): Dibagi menjadi dua, bela negara yakni secara fisik dan non fisik. Bela negara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju perang dengan memanggul senjata. Sedangkan bela negara non fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dengan angkat senjata, tetapi dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesinya masing-masing.

3. Darji Darmowiharjo (1991) Definisi bela negara dilandaskan doktrin keamanan nasional guna berusaha menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu menyukseskan dan mengamankan perjuangan nasional pada umumnya 4. Sunarso (2008): Menurut Sunarso, bela negara mengandung empat hal esensial yang harus dibela yaitu (1) kemerdekaan dan kedaulatan negara, (2) kesatuan dan persatuan bangsa, (3) keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional, dan (4) nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

PENGERTIAN BELA NEGARA Pengertian Bela Negara menurut UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.

Unsur-unsur Bela Negara 1. Versi Pertama • Cinta tanah air. • Kesadaran berbangsa dan bernegara. • Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. • Rela berkorban untuk bangsa dan negara • Memiliki kemampuan awal bela negara.

2. Versi Kedua • Memiliki jiwa cinta tanah air • Rela berkorban demi kesejahteraan bangsa dan negara • Meyakini bahwa Pancasila merupakan ideologi negara • Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara • Mempunyai keahlian awal bela negara

Fungsi Bela Negara • Sebagai penjaga keutuhan wilayah negara • Sebagai pertahanan negara dari suatu ancaman • Sebagai sebuah panggilan sejarah • Sebagai kewajiban masing-masing warga negara

Manfaat Bela Negara • • • Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Membentuk mental dan fisik yang tangguh. Menanamkan rasa kecintaan pada Bangsa dan Patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Membentuk Iman dan Taqwa pada Agama yang dianut oleh individu. Berbakti pada orang tua, bangsa, agama. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.

Tujuan Bela Negara • Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 • Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara • Melestarikan budaya bangsa yang luhur • Melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara • Menjaga identitas dan integritas suatu bangsa

Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan melalui: a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi.

Bentuk-bentuk Bela Negara • Pendidikan Kewarganegaraan • Yaitu mempelajari dan menghayati ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara. Pendidikan ini juga mencakup wawasan nusantara, kebangsaan dan ideologi negara. Kita tidak bisa memiliki jiwa patriotik tanpa pengetahuan akan nilai-nilai kebangsaan. Secara ringkas, pendidikan ini mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang selalu patuh pada hukum dan kontrak sosial lainnya.

• Pelatihan Dasar Kemiliteran • Latihan kemiliteran tingkat dasar bisa menjadi salah satu bentuk upaya bela negara. Dengan ikut latihan, raga dan jiwa kita dilatih. Berpartisipasi dalam latihan kemiliteran berbeda dengan menjadi anggota militer. Nilai penting dari ikut latihan ini adalah memupuk kemampuan fisik sekaligus menumbuhkan jiwa patriot dan nasionalis dalam diri kita. Meskipun kita kuat secara fisik, tanpa adanya jiwa nasionalis, kita tidak akan mau mati demi membela negara.

• Pengabdian Sebagai Prajurit Baik Wajib atau Sukarela • Hampir mirip dengan yang kedua, tapi kali ini dibedakan niatan keikutsertaannya. Menjadi prajurit di Indonesia adalah pilihan. Beberapa negara di dunia seperti Korea dan Amerika Serikat menerapkan aturan wajib militer. Indonesia tidak menerapkannya. Tapi kita tak tahu ke depan, bisa jadi aturan wajib militer diterapkan. Lebih-lebih bila negara dalam keadaan genting akibat peperangan dengan negara lain. Menjadi prajurit, tak diragukan lagi adalah suatu bentuk upaya membela negara.

• Pengabdian Sesuai Profesi • Bentuk upaya bela negara yang satu ini ditentukan oleh profesi. Secara sederhana, siapapun dapat membela negara sesuai dengan pekerjaannya atau keahlian profesionalnya. Sebagai contoh, seorang guru dapat menerapkan upaya bela negara dengan cara membimbing anak didik dengan tekun sehingga meraih apa yang dicitakannya kelak. Mengajar di depan kelas secara profesional adalah suatu bentuk bela negara.

Makna Bela Negara sebagai Warga Negara Hakikat pembelaan negara dalam makna ini dapat berupa karya nyata ikut membangun negeri sesuai profesi masing-masing (arsitek, dokter, nelayan, petani, guru, dan lain-lain), ikut menciptakan suasana damai dan tenteram di lingkungannya masing-masing, dan taat dalam membayar pajak.

Makna Bela Negara sebagai TNI Makna bela negara di sini adalah kewajiban dari setiap prajurit TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat, yang telah dilatih secara militer untuk itu. Mereka dengan kemampuan yang ada, harus bersiap di garis depan pertempuran Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia secara fisik, dari ancaman dari luar maupun dalam. Untuk itu, para prajurit TNI juga sudah terlatih untuk dapat mengawasi situasi dan kondisi di mana pun dia berada sekaligus menjaga ketertiban umum. Contoh bela negara dengan contoh sikap patriotisme yang dilakukan prajurit Sapta Marga adalah, berjuang di garis depan pertempuran, menjaga garis perbatasan wilayah darat dan air Indonesia dan negara lain, dan siap menjaga ketertiban umum tanpa berpihak dengan kelompok mana pun.

Makna Bela Negara Sebagai Wajib Militer • Makna bela negara secara umum adalah wajib militer. Wajib militer ini adalah pelayanan yang dilakukan oleh individu yang telah cukup dari segi usia atau sudah menyelesaikan pendidikannya (sesuai aturan suatu negara) terhadap negaranya dalam bentuk fisik. Pelayanan tersebut dapat dilakukan secara sukarela (atas kemauan pribadi individu) dan atau dipaksa / kewajiban. Wajib militer yang dilakukan secara terpaksa atau dipaksakan kepada seseorang oleh negara, biasanya dilakukan apabila suatu negara dalam kondisi darurat perang. Biasanya kewajiban ini berlaku kepada setiap laki-laki warga negaranya dengan syarat tertentu, kecuali individu yang mengalami gangguan fisik / mental atau alasan khusus keagamaan).

Di beberapa negara wajib militer tetap diberlakukan meskipun negara dalam kondisi damai. Contohnya negara Amerika Serikat, Jerman, Spanyol, dan Inggris yang melaksanakan pelatihan militer kepada warganya yang datang secara sukarela selama sepekan dalam satu bulan. Di negara Republik China / Taiwan, Korea, dan Israel wajib militer berlaku bagi setiap warga negaranya yang telah menyelesaikan dinas sosial selama beberapa tahun. Di Indonesia sendiri, meskipun sudah ada wacana akan bela negara dalam bentuk wajib militer ini, sampai saat ini belum terwujud.

Makna Bela Negara sebagai Polri Sesuai dengan pasal 28 UUD 1945 yang menjadi salah satu landasan hukum bela negara, Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen yang penting. Bersama TNI, Polri ikut mempertahankan negara dari segala ancaman nyata yang mengganggu kedaulatan negara dari luar maupun dari dalam. Dan salah satu fungsi Polri dalam bela negara yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat dari berbagai tindakan kejahatan. Kepolisian ikut juga memberantas individu dan kelompok yang secara nyata dan sembunyi-sembunyi berniat mengganggu kedaulatan Bangsa Indonesia.

Makna Bela Negara sebagai pelajar dan generasi muda Makna bela negara bagi pelajar dan generasi muda, bela negara tidak sekedar berupa mempertahankan negara dalam bentuk fisik. Dalam penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hamkamnas), bela negara adalah bagaimana cara generasi muda mengisi kemerdekaan dengan segala sesuatu yang bermanfaat dan memajukan bangsa.

Tahap awal pendidikan bela negara, dapat dicapai dengan Pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah yang di dalamnya terdapat pendidikan bela negara. Dengan Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan pelajar dan generasi mudah lebih mencintai tanah airnya, menyadari arti penting berbangsa dan bernegara, dan mempunyai semangat rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Selain itu diharapkan generasi muda akan menjauhi segala bentuk kegiatan yang negatif dan merusak. Contoh perwujudan bela negara yang dapat dilakukan pelajar dan generasi muda, di antaranya menjauhi paham radikalisme dan penyalahgunaan narkoba, tidak melakukan tindakan kriminal, belajar dengan giat sesuai kemampuannya, ikut mengharumkan nama Bangsa Indonesia di segala bidang (bidang sains dan matematika, teknologi, pertanian, budaya), dan lain-lain.

Contoh-contoh Bela Negara, al: • Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. (lingkungan keluarga) • Membentuk keluarga yang sadar hukum (lingkungan keluarga) • Memberikan pengertian kepada anak supaya cinta kepada tanah air dan mencintai produk-produk dalam negeri (lingkungan keluarga) • Meningkatkan iman dan takwa dan iptek (lingkungan sekolah) • Kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah (lingkungan sekolah) • Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat (lingkungan masyarakat) • Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama (lingkungan masyarakat) • Selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, dll. (lingkungan masyarakat) • Mematuhi peraturan hukum yang berlaku (lingkungan negara) • Membayar pajak tepat pada waktunya (lingkungan negara) • Mengamalkan nilai-nila yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi & dasar negara ( lingkungan negara) • Mendukung program GDN, GNOTA, dan wajib belajar 9 tahun ( lingkungan negara)

Upaya-upaya Deradikalisme Secara bahasa kata Radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu kata “radix” yang artinya akar. Menurut KBBI, Radikalisme adalah: 1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; 2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; 3) Sikap ekstrem dalam aliran politik Jadi radikalisme adalah sikap atau paham ekstrem dalam politik yang menginginkan melakukan perubahan dengan cara kekerasan atau drastis. Cara kekerasan disini dimaknai sebagai cara melakukan perubahan bertentangan dengan ideologi NKRI dan norma yang berlaku (baik norma agama, hukum/UUD 1945 maupun norma kesusilaan atau kesopanan).

Faktor Penyebab Radikalisme • Cara berfikir: yang mengharuskan semua aturan harus dikembalikan ke “agama” meskipun dengan cara yang kaku hingga menggunakan cara kekerasan. • Politik: melakukan pemihakan tertentu untuk menegakkan keadilan dengan cara kekerasan • Kondisi ekonomi dan sosial: memiliki ekonomi lemah dan biasanya punya pemikiran yang sempit sehingga mudah dipengaruhi oleh kelompok radikal. • Psikologis: berawal dari peristiwa pahit dalam hidup seseorang. Misalnya saja masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, rasa benci dan dendam, semua masalah ini berpotensi membuat seseorang menjadi radikal. • Pendidikan: pendidikan yang salah, khususnya pendidikan agama.

Ciri-ciri Radikalisme • Terbentuk dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung, respon tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan. • Tidak pernah berhenti dalam upaya penolakannya sebelum terjadi perubahan drastis terhadap kondisi yang dikehendaki. • Keyakinan sangat kuat terhadap program yang akan mereka jalankan. • Menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keinginannya. • Menganggap semua yang bertentangan dengannya bersalah.

ØJuru bicara Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto, mengungkapkan bahwa terdapat tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terpapar paham radikalisme. ØIa juga menjelaskan hasil pengembangan di tahun 2018 terdapat 39 persen mahasiswa di 15 provinsi yang menunjukkan ketertarikannya pada paham radikal. Ø"Terkait tujuh PTN yang terpapar radikalisme dan 39 persen mahasiswa di 15 provinsi tertarik dengan paham radikal, benar adanya, " kata Wawan, Selasa (20/11/2018) dikutip dari Kompas. com. ØKadar ketertarikan mahasiswa terhadap paham radikalisme tersebut dijelaskan oleh Wawan terbagi menjadi tiga tingkat yakni tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi tapi lebih ke simpatisan. Tapi kalau dibiarkan nanti jadi empati lalu partisipasi. Maka tahap awal ini bisa terdeteksi, " terangnya. ØWawan menegaskan bahwa informasi tentang daftar PTN yang terpapar radikalisme tidak akan disebarkan ke publik.

Solusi menangkal Radikalisme di PT • Pemahaman agama yang komprehesif • Pendalaman dan penghayatan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 • Pendataan akun medsos sivitas akademik (? ) • Monitoring dan evaluasi aktivitas di lingkungan PT • Pembinaan internal kampus secara terencana dan intensif • Pembentukan satgas menangkal radikalisme di PT

referensi ØUUD NRI Tahun 1945 ØUU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ØUU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Øhttps: //www. zonareferensi. com/pengertian-bela-negara/diakses tanggal 10 November 2019 Øhttps: //pakdosen. co. id/bela-negara/diakses tanggal 10 November 2019 Øhttps: //guruppkn. com/makna-bela-negara diakses tanggal 10 November 2019

TERIMA KASIH