Kebijakan Penyelenggaraan Rumah DIKLAT PENYELENGGARAAN Swadaya RUMAH SWADYA
Kebijakan Penyelenggaraan Rumah DIKLAT PENYELENGGARAAN Swadaya RUMAH SWADYA “Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya” Diklat Penyelenggaraan Rumah Swadya DIREKTORAT RUMAH SWADAYA DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kompetensi Dasar “Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya” Memahami penyelenggaraan bantuan stimulan perumahan swadaya, tahapan penyelenggaraan bantuan stimulan perumahan swadaya dan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan 2
Indikator Keberhasilan “Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya” 1. Menjelaskan penyelenggaraan bantuan perumahan swadaya 2. Menjelaskan tahapan penyelenggaraan bantuan perumahan swadaya 3. Menjelaskan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan 4 3
4 Outline Presentasi “Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya” Pendahuluan Paradigma Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Swadaya Tahapan Penyelenggaraa n Bantuan Perumahan Swadaya Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan
Pendahuluan “Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya” Deskripsi Singkat Tujuan Pembelajaran Materi Pokok Sub Materi Pokok
01 Deskripsi Singkat Mata Diklat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang penyelenggaraan bantuan perumahan swadaya, tahapan penyelenggaraan bantuan perumahan swadaya dan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan. Mata diklat ini disajikan melalui metode ceramah interaktif dan diskusi.
02 Tujuan Pembelajaran Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami penyelenggaraan bantuan perumahan swadaya, tahapan penyelenggaraan bantuan perumahan swadaya dan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan.
03 Materi Pokok dan Sub materi Pokok Paradigma Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Swadaya Materi Pokok • Sub Materi Pokok • • Kebijakan penyelenggaraan bantuan Ketentuan dan prinsip pelaksanaan bantuan Bentuk dan jenis bantuan Tahapan Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Swadaya • • • Tahapan persiapan Tahapan pelaksanaan Tahapan paska pelaksanaan Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan • • • Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Masyarakat/kelompok masyarakat penerima bantuan Masyarakat/kelompok masyarakat terkait lainnya
Paradigma Penyelenggaraan Bantuan Perumahan swadaya “Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya” Kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Ketentuan dan Prinsip Pelaksanaan Bantuan Bentuk dan Jenis Bantuan
01 Masalah Dan Tantangan 7, 6 juta Angka backlog Nasional 3, 4 juta Jumlah RTLH Nasional 800 ribu Pertumbuhan Kebutuhan rumah/tahun
02 Masalah dan Tantangan 1. Dukungan kebijakan bidang permukiman belum memadai; 2. Koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal 3. Peran kontrol Pemerintah terhadap harga lahan dan harga perumahan belum optimal; 4. Efisiensi proses dan mahalnya biaya pembangunan perumahan kurang maksimal perumahan dan kawasan perizinan untuk
02 Masalah dan Tantangan 5. Terbatasnya dan mahalnya harga bahan bangunan untuk pembangunan perumahan 6. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan masih kurang maksimal 7. Masih tingginya backlog kepemilikan rumah 8. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk pembanguna. N perlu dikembangkan
03 Fakta Rumah Swadaya Oleh MBR • Keterlibatan si penghuni sangat besar dalam menentukan bentuk dan kondisi rumah • Pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya dilakukan sendiri, bila diperlukan baru memakai jasa tukang • Bahan untuk membangun bisa juga bahan bekas. • Pembiayaan menggunakan kemampuan keuangan sendiri. • Pelaksanaan pembangunan secara bertahap (incremental) • Seringkali karena keterbatasan akses ke berbagai sumberdaya, cenderung menghasilkan perumahan yang tidak teratur dan kurang layak huni
03 Fakta Rumah Swadaya Oleh MBR UU 1/2011 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN • Pemerintah mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR • Memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat terutama MBR • Pemerintah kabupaten memberikan pendampingan bagi orang perseroangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya • Rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari pemerintah dan/atau pemerinmtah daerah
03 EVALUASI KEBIJAKAN Solusi Jangka Pendek Untuk mengetahui kontribusi program/kegiatan yang ada terhadap pengurangan angka RTLH Untuk mengetahui level masyarakat yang terfasilitasi program/kegiatan yang ada Menciptakan program/kegiatan baru sehingga dapat mefasilitasi setiap level masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni Rencana Tindak 1. Menyiapkan NSPK 2. Membentuk Forum Kemitraan 3. Mengusulkan pemanfaatan sebagian dana desa untuk perumahan 4. Mendorong Mitra untuk Berperan dalam menyelesaikan masalah RTLH
04
BENTUK FASILITASI RUMAH SWADAYA external internal sosial • Pemberdayaan Penyuluhan Sosialisasi Pelatihan Bimbingan Teknis Pendampingan • Pemberdayaan Kelembagaan • Model Pemberdayaan Pendekatan Sosio-kultural dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Khusus/Rawan Bencana Model RTC (Rural/Training Centres) • Pembangunan kapasitas dan kapabilitas masyarakat melalui : Organisasi Institusi (aturan main) Manusia (spiritual, sosial, ekonomi) pada keluarga, komunitas) • (individu, Pemberdayaan Kelembagaan • Model Pemberdayaan Pendekatan Pemberdayaan Sosio-kultural Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Khusus/Rawan Bencana Model RTC (Rural/Training Centres) atau Pusat-Pusat Pelatihan Pedesaan. Masyarakat siap menerima program fisik ekonomi • Kegiatan Channeling • Bantuan stimulan untuk pembangunan rumah dan peningkatan kualitas • Bantuan stimulan untuk produksi bahan bangunan • Pembangunan PSU • Pengorganisasian Tabungan Rumah • LED (Local Economic Development) kerjasama dengan para pelaku industri berbasis komunitas atau individu • Fasilitasi rural urban linkage • Penguatan organisasi atau asosiasi masyarakat terutama pada sektor informal • Fasilitasi Akses Perijinan IMB • Fasilitasi Akses Perolehan Sertifikat dan Legalisasi Tanah • Fasilitasi Akses Kredit KPR • Penyediaan Bahan Bangunan dan bantuan modal alat/mesin untuk memproduksi bahan bangunan • Pembangunan PSU • Penyuluhan UMKM • Mendorong Kewirausahaan/ Koperasi dengan pelatihan untuk mendukung kegiatan fundraising • Pelatihan Model Keswadayaan Masyarakat • Pemberian modal sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi di bidang pertanian maupun perikanan • Pelatihan dan akses ke Kewirausahaan Program/kegiatan terlaksana Pembiayaan mandiri
05 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah Bantuan Pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, dan utilitas umum (PSU) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah utnuk memperoleh rumah yang layak huni
05 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah tidak layak huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
Prinsip bantuan stimulan perumahan swadaya Tepat sasaran, tepat waktu, tepat pemanfaatan, dan akuntabel. Masyarakat sebagai pelaku utama Berlaku satu tahun anggaran bantuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Output kegiatan : rumah layak dan terhuni Sebagai pengungkit keswadayaan masyarakat. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagai pendamping masyarakat. Tidak diperkenankan ada pungutan Kegotongroyongan dan keberkelanjutan kegiatan
2006 - 2010 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 08/Permen/M/2006 • 2006, Melalui LKM/LKn. B, • 2007 -2010, Melalui BKM/LKMD • Satker/PPK pusat 2013 - 2014 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 06 Tahun 2013 • Usulan oleh Daerah, • Pendataan oleh Konsultan Pusat • Satker pusat/PPK regional 2016 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/Tahun 2016 • Usulan daerah di cek silang dengan database RTLH Nasional • SNVT/PPK provinsi SEJARAH BANTUAN STIMULAN 2011 - 2012 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 • Usulan oleh daerah • Tim Teknis Pemda, • Satker/PPK Pusat 2015 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 39/PRT/M/Tahun 2015 • Usulan oleh Daerah, • Penyusunan Database RTLH Nasional • Satker pusat/PPK regional ,
Prosedur STANDAR Pelaksanaan BSPS Pelaksanaan oleh Penerima Bantuan • Penetapan kabupaten/kota • Penetapan alokasi per kabupaten/kota • Identifikasi desa/kelurahan calon lokasi BSPS • Penetapan desa/kelurahan lokasi BSPS Pemberdayaan dan Pendataan CPB Penetapan lokasi BSPS • Penetapan • Sosilisasi kepada keputusan masyarakat penerima desa/kelurahan bantuan calon lokasi • Pencairan BSPS bantuan • Pemberdayaan • Penyaluran kepada calon bantuan penerima • Penerbitan dan bantuan penyerahan buku • Pendataan dan tabungan seleksi calon penerima Monitoring, supervisi, dan evaluasi bantuan Pencairan dan Penyaluran BSPS • Pembuatan DRPB 2 • Penarikan dana • Pembelian bahan bangunan • Pembangunan/ peningkatan kualitas rumah
PRINSIP PENYALURAN BSPS Bentuk Penerima Penggunaan PB Uang Perseorangan BSPS Perseorangan Untuk membeli bahan bangunan dan tenaga kerja Bahan bangunan untuk rumah Rumah (program khusus) Barang KPB Keterangan : KPB : Kelompok Penerima Bantuan PK PB: Pembangunan Baru Penyalur <100 penerima, oleh PPK >100 penerima, oleh bank/pos penyalur Oleh penyedia barang/Jasa sesuai kontrak Bahan Bangunan untuk PSU PK : Peningkatan Kualitas PPK: Pejabat Pembuat Komitmen
JENIS KEGIATAN BSPS NO 1 2 3 JENIS KEGIATAN Pembangunan Baru (PB) Peningkatan Kualitas (PK) Pembangunan PSU KLASIFIKASI KRITERIA/SYARAT Pembangunan baru pengganti RTLH Rumah rusak total/seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural rusak Pembangunan rumah baru a. b. Belum ada rumah Dibangun diatas kavling tanah matang Ringan a. b. Rumah rusak ringan, atau Rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan Sedang Rumah rusak sedang Berat Rumah rusak berat Berupa bahan bangunan untuk : - Jalan lingkungan - Drainase a. b. c. d. PSU belum tersedia atau kondisinya tidak laik fungsi; Tanah PSU tidak dalam status sengketa; ada dukungan dari APBD; diusulkan oleh bupati/walikota.
KRITERIA UMUM KABUPATEN/KOTA PENERIMA BSPS A. B. KRITERIA UMUM *) 1. Tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional 2. Jumlah rumah tidak layak huni di atas rata-rata nasional 3. Jumlah kekurangan rumah (backlog) di atas rata-rata nasional 4. Daerah tertinggal, atau 5. Daerah perbatasan negara *) Data Bappenas dan/atau BPS KRITERIA KHUSUS 1. Program khusus a. Pelaksanaan direktif Presiden b. Termasuk program percepatan pembangunan nasional c. Pelaksanaan kesepahaman (Mo. U); dan/atau 2. Terdapat perumahan dan permukiman kumuh 3. Memiliki Komitmen dalam pembangunan perumahan (tercantum dalam DPA tahun berjalan) a. Program Perumahan melalui APBD b. Memiliki dana operasional
KRITERIA SUBJEK PENERIMA BANTUAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. WNI MBR dengan penghasilan dibawah UMP rata-rata nasional Sudah berkeluarga Memiliki atau menguasai tanah Belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni Belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah Didahulukan yang memiliki rencana pembangunan/peningkatan kualitas rumah, dibuktikan dengan: a. Memiliki tabungan bahan bangunan b. Telah memulai pembangunan rumah sebelum memperoleh bantuan c. Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS d. Memiliki tabungan uang yang dijadikan dana tambahan BSPS Bersungguh-sungguh mengikuti Program BSPS Dapat bekerja secara berkelompok
KRITERIA OBJEK BANTUAN Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah: a. Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya b. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi c. Tidak dalam status sengketa, d. Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang Terkena kegiatan konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dan/atau Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m 2 terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau kebakaran
06 Kriteria Rumah Tidak Layak Huni 1. 2. 3. 4. 5. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh Rusak berat, dan/atau Rusak sedang dan luas bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m 2
07 Ciri-ciri Perumahan Swadaya berbasis kelompok yang bersifat informal (kalau perorangan=bansos) Pendekatan strategis karena 85% penyediaan perumahan rakyat secara swadaya Bertumpu pada pendekatan pemberdayaan dan pengorganisasian kelompok Tantangan mendampingi kelompok informal yang Rumah dan PSU sebagai instrumen dalam pengembangan kelompok Tantangan membangun lembaga lokal dan tradisional yang berkelanjutan unbankable
STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN BSPS [2] Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Direktur Rumah Swadaya Pusat KPA/Kepala Satker PRSS PPK RSS KMS BSPS Koord Fasilitator Wilayah Bank PPK Randal KMP BSPS K. Pendataan Tim Koord. Prov Tim Teknis Kab/Kota Supplier Kontraktor KPA/Kepala SNVT Provinsi PPK Provinsi KMProv Bank Koord. Fasilitator Kab/Kota Supplier Kontraktor Fasilitator Penerima BSPS Kab/Kota Lokasi
Tahapan Penyelenggaraan Bantuan Perumahan Swadaya “Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya” Tahapan Persiapan Tahapan Pelaksanaan Tahapan Paska Pelaksanaan
T-1 Jun Jul Ags Sep T 0 Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun PENGENDALIAN Pendata an dan Pengusulan Penetapan Lokasi Rekrutmen dan Pelatihan Fasilii-tator Penyiapan Masyarakat & Penyiapan Proposal SK dan Penya luran Bantu an PERSIAPAN Penarikan Dana, Pembangun an Fisik, Pelaporan Tahap I Penarikan Dana, Pembangunan Fisik, Pelaporan Tahap II PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
MEKANISME PENYALURAN BSPS Usulan Bupati/ Walikota Usulan KL Rakor/ Musrenbang Penetapan Lokasi oleh Dirjen Satker & SKPD § Sosialisasi § Rekrut dan Pembekalan fasilitator KL : Kementerian/Lembaga CPB : Calon Penerima Bantuan KPB : Kelompok Penerima Bantuan RPD : Rencana Penggunaan Dana DRPB 2: Daftar Rencana Pembelian Seleksi dan Penyiapan CPB § Penyuluhan masyarakat § Verifikasi CPB § Pembentukan KPB § Kesepakatan Sosial § Penetapan KPB Penyusunan Proposal § Survey toko/penyedia bahan § Kesepakatan pemilihan toko § Kontrak dengan toko § Penyusunan RPD § Penyusunana DRPB 2 Verifikasi, pengesahan, dan pengusulan Proposal oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota Penetapan Surat Keputusan Penerima Bantuan oleh PPK Penyaluran bantuan oleh bank/pos penyalur Pemesan bahan bangunan ke toko Pemeriksaan dan penerimaan bahan bangunan Pembayaran bahan dengan transfer Pembangunan/ peningkatan kualitas rumah
Pemerintah Provinsi KMW Pemerintah Kabupaten/Kota Direktorat Rumah Swadaya, Ditjen Penyediaan Perumahan Pendataan RTLH dengan indikator: 1. Aspek Keselamatan dan Bahan Bangunan 2. Aspek Kesehatan 3. Aspek Kecukupan Luas Pengusulan Seleksi Prioritas Berdasarkan Kriteria Kabupaten/Kota : 1. Kriteria Umum 2. Kriteria Khusus Tahap Persiapan BSPS Penetapan Lokasi Rekrutmen Fasilitator Pelatihan Fasilitator/TPM • Sosialisasi • Penyediaan dana pendamping di daerah (APBD) • Penyepakatan Desa/Kelurahan Lokasi BSPS • Peryataan Komitmen Pemda • Penatapan lokasi BSPS • Pengumuman • Seleksi administrasi di pusat • Pembuktian berkas dan wawancara di daerah • Pengusulan calon fasilitator hasil seleksi • Sosialisasi • Pembekalan KMW di pusat • Pelatihan koordinator kabupaten/kota dan fasilitator di wilayah • Penetapan fasilitator
Wasdal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Tahap Pelaksanaan BSPS Bank/Pos Kepala Desa/Lurah Bank/Pos Toko Bahan Bangunan Fasilitator – KMW KPPN Fasilitator – KMW Masyarakat – CPB PPK – Satker Masyarakat – CPB Penyiapan Masyarakat • Sosialisasi • Verifikasi ulang calon penerima bantuan hasil pendataan • Evaluasi dan Penyepakatan CPB dan KPB • Penetapan KPB • Penandatangan-an Kesepakatan Sosial (Social Agreement) Penyiapan Proposal dan Pengusulan Penetapan SK dan Penyaluran Bantuan • Riviu GK dan RPD • Penyepakatan dan pemilihan toko • Penyusunan DRPB 2 Tahap I dan Tahap II • Verifikasi berkas • Pengusulan proposal ke PPK • Penetapan SK • Penerbitan SPP • Penerbitan SPM • Penerbitan SP 2 D • Pembentukan rekning • Penyaluran bantuan • Penyerahan buku tabungan Penarikan, Pembangunan, Pelaporan Tahap I • Penarikan dan transfer dana tahap I • Distribusi bahan bangunan • Pembangunan fisik tahap I • Pemeriksaan fisik • Pelaporan Tahap I Penarikan, Pembangunan, Pelaporan Tahap II • Penarikan dan transfer dana tahap II • Distribusi bahan bangunan • Pembangunan fisik tahap II • Pemeriksaan fisik • Pelaporan Tahap II
FENOMENA USULAN BANTUAN SD SAAT INI BSPS PULAU TERPENCIL PERKOTAAN PERDESAAN REGULASI UNTUK KEGIATAN BANTUAN DATA USULAN UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN SUPER KEGIATAN
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN & PROGRAM DATABASE RTLH MIKRO FEED BACK ANALISIS & EVALUASI PENGEMBANGAN ALTERNATIF KEGIATAN AKSES PEMBIAYAAN PELATIHAN BANTUAN ALAT PENDAMPINGAN BANTUAN RUMAH BSPS ADVOKASI KEPADA PEMDA PELAKSAN AAN
HARAPAN KE DEPAN DUKUNGAN KOMITMEN MEMILIH PROGRAM YANG SESUAI KEBUTUHAN BANYAK PILIHAN PROGRAM SDM DUKUNGAN ANGGARAN TEAMWORKS
Compact city vs perumahan swadaya
Perkembangan konsep penyelenggaran rumah swadaya Konsep Swadaya 1930 Bantuan Swadaya 1930 Konsep Swadaya sudah muncul secara mandiri di beberapa negara skema swadaya : berbantuan John Turner 1960 Formulasi konsep perumahan swadaya Mendukung Swadaya Skema Swadaya 1. Dana pemerintah terbatas 2. Permukiman liar sebagai sumber daya 3. Rumah sangat unik & variatif 3 skema swadaya : 1. murni, 2. berbantuan, 3. terlembaga
Masa kolonial 1642 -1948 • • • Perusahaan pembangunan perumahan Rakyat Pembangunan kampung kota SV) 1948 & SVV 1949, pembangunan perumahan akibat kerusakan perang Orde Lama 1950 -1965 • • • Lembaga penyelidikan Masalah Bangunan, Jawatan perumahan Rakat, Badan Pembantu perumahan Rakyat GBHN Repelita !956 -1960 Konggres Perumahan s. Sehat, Peratuan Pembiayan Perumahan Rakyat Penyerahan urusan kepada propinsi Perpu 6/1962 menjadi UU 1/1964 tentang Pokok 2 Perumahan Orde Baru 1966 -1997 • • UU 4/1992 Repelita I, sektor BIC, Perumnas, BTN Loknas Perumahan dan Permukiman Kepres 35/1974 -BKNP Program perbaikan kampung-KIP Menteri Muda Urusan perumahan Rakyat Kebijakan dan Strategi Perumahan Nasional
Reformasi 1997 - 2011 • • • Target MDGs Kementerian Negara Perumahan Rakyat Konsep Rumah Sederhana Sehat UU no. 1/2011 Target RPJMN Konsep rumah deret dll Masa depan 2011 - dst • • • Untuk mencapai sustainable urban Konsep ‘Mixed used’ Efisiensi ruang & waktu : hunian efektif, sistim transportasi, konsentrasi kegiatan Keseimbangan lingkungan, sosial, ekonomi Penanganan kelompok, terintegrasi dengan seluruh sumber daya perumahan
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA Wilayah Pengembanga n Strategis (BPIWPUPR) Hasil Pra Konreg Kawasan strategis Nasional 1. Daerah perbatasan 2. Daerah/pula terluar 3. Daerah tertinggal Sinergi Penanganan Kawasan Kumuh 1. Daftar kawasan kumuh 2. SK Pemda 3. Status tanah legal LENGKAP DETIL/RINCI PROSES INPUTING DATA RTLH DARI KAB/KOTA DATA BASE RTLH Direktif 1. Presiden/Wakil 2. Menteri 3. Kerjasama K/L INDIKATIF LOKASI REVIEW LOKASI BEBAS MASALAH USULAN LOKASI PROSES VERIFIKASI & SK LOKASI Kesiapan Pemda 1. SKPD bidang perumahan 2. Tersedia data RTLH 3. Alokasi dana sharing dukungan program perumahan SK PPK 4. Program sejenis MAH RU SWADAYA BANK TOKO MATERIA L PB
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS SNVT 1 2 3 4 5 • Menyeleksi Pendataan Sesuai Permintaan Surat Dirjen Penyediaan Perumahan • Melaksanakan Pendataan dan Pemberdayaan Masyarakat • Melaksanakan/Menyeleksi Fasilitator 2016 • Menyiapkan Pendataan 2017 s/d 2019 • Menyiapkan Pemberdayaan 2017
Prosedur Pelaksanaan BSPS T-1 Program Khusus Usulan Bupati/Walikota T 0 Penetapan Penerima Bantuan (SK Penerima Bantuan) Uang Verifikasi Usulan Oleh Provinsi Penetapan Lokasi Oleh Dirjen (SK Lokasi BSPS) Sosialisasi/Penyuluhan S E L E K S I Identifikasi dan Penyepakatan RTLH & MBR yang memenuhi kriteria Penyusunan Proposal: • Penyusunan Dokumen administrasi dan Teknis • Kontrak dengan Toko Berdasarkan Kesepakatan Barang Penyaluran Bantuan (Rekening) 1. Langsung oleh PPK 2. Melalui Bank/Pos Penyalur Pemesanan Bahan ke Toko Penyaluran bahan bangunan Penyaluran Bahan Bangunan Pemeriksaan dan Penerimaan Bahan Bangunan Pengadaan Barang 1. Bahan bangunan 2. Rumah *) 3. PSU Pembayaran/ transfer Pembangunan Rumah Pembangunan 1. Rumah *) 2. PSU Pemeriksaan dan serah terima bahan bangunan Pemeriksaan dan serah terima rumah/ PSU
Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan “Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya” Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota Masyarakat/Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Masyarakat/Kelompok Masyarakat Terkait Lainnya
01 Peran Pemerintah Pusat 1. Merumuskan kebijakan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan BSPS-BK 2. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait BSPS-BK 3. Melakukan sosialisasi kebijakan BSPS-BK 4. Menetapkan lokasi dan alokasi BSPS-BK Dalam melakukan tugasnya, diwakili Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Direktorat Rumah Swadaya, dan Satuan Kerja
02 Peran Pemerintah Provinsi 1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota 2. Melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan peran pemerintah kabupaten/kota 3. Melakukan evaluasi pelaksaan BSPS-BK 4. Melaporkan kinerja BSPS-BK kepada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tembusan ke Satuan Kerja Bantuan Rumah Swadaya. Dalam melakukan tugasnya, diwakili Tim Koordinasi
03 Peran Pemerintah Kabupaten/Kota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat Menggalang keswadayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya Melakukan seleksi dan mengusulkan fasilitator Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana dan pelaksanaan konstruksi oleh KPB Melakukan evaluasi pelaksanaan BSPS-BK Melakukan pembinaan kepada penerima bantuan yang terlambat menyelesaikan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sesuai jadwal Melaporkan kinerja pelaksanaan BSPS-BK kepada Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melalui pemerintah provinsi Dalam melakukan tugasnya, diwakili Tim Teknis
04 Peran Fasilitator 1. Fasilitator mempunyai tugas dalam penyiapan masyarakat : a. Melakukan sosilisasi pelaksanaan BSPS-BK di tingkat desa/kelurahan b. Memfasilitasi rembug warga dalam rangka validasi hasil klarifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) dan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) c. Memfasilitasi rembug penguatan KPB d. Menyusun laporan penyiapan masyarakat
04 2. Peran Fasilitator mempunyai tugas pembekalan dan pendampingan teknis: a. Melakukan klarifikasi calon penerima bantuan yang memenuhi kriteria dan persyaratan BSPS-BK b. Memberikan pembekalan dan pendampingan kegiatan Review Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana (RPD); c. Memberikan Pembekalan dan Pendampingan dalam Penyusunan Proposal BSPS-BK d. Memberikan Pembekalan dan Pendampingan kegiatan Penarikan Dana dan Penyiapan Pelaksanaan Konstruksi Tahap 1; e. Memberikan Pembekalan dan Pendampingan dalam kegiatan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Konstruksi Tahap 1, Evaluasi, Penarikan dan Penyiapan Pelaksanaan Konstruksi Tahap 2; f. Memberikan Pembekalan dan Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Pelaksanaan Konstruksi Tahap 2.
05 Peran Penerima Bantuan 1. Mengikuti dan mematuhi peraturan pelaksanaan BSPS-BK 2. Mengikuti musyawarah/rembug kelompok penerima bantuan (KPB) 3. Melakukan review GK dan RPD, menyusun DRPB 2 tahap 1 dan DRPB 2 tahap 2 dengan didampingi fasilitator 4. Memilih dan menyepakati toko/penyedia bahan bangunan secara berkelompok 5. Menyepakati besaran bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan rumah atau rencana penggunaan dana 6. Bersama anggota KPB melakukan penarikan dana BSPS-BK dengan didampingi fasilitator 7. Melaksanakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah dari BSPS-BK secara gotong royong dengan didampingi fasilitator 8. Bersama dengan anggota KPB yang lain membuat laporan hasil pelaksanaan BSPS-BK dengan didampingi fasilitator
06 Tantangan Capaia Penyediaan Permukiman Layak Huni 1. Peningkatan kemandirian dan inisiatif daerah 2. Dibutuhkan penanganan berbasis kawasan secara sinergis dan terpadu 3. Program pengurangan permukiman kumuh perlu menjadi prioritas 4. Pengintegrasian berbagai program pengentasan kemiskinan 5. Perbaikan kualitas infrastruktur pada permukiman kumuh
PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013 UKP 4 No. BNBA Nama Alamat Desa Kecamatan : 31 : Kadugede : NUR MUNARAR : Dusun Puhun RT 25 RW 12 : Desa Kadugede Progres 0% Progres 100%
Penutup “Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya” Simpulan Tindak Lanjut
Simpulan “Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya” 01 Bantuan rumah swadaya diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah layak huni, baik berupa kegiatan perbaikan maupun pembangunan baru. Ketentuan dan prinsip penyelenggaraan bantuan tersebut adalah memberdayakan masyarakat dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah swadaya agar mau dan mampu membangun/ memperbaiki rumahnya sehingga menjadi rumah layak huni. Adapun dalam penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, jenis yang diberikan kepada penerima bantuan adalah dapat berupa uang yang dipergunakan untuk membeli bahan bangunan. Sedangkan jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan berupa Pembangunan Baru, Peningkatan kualitas, dan bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU).
Tindak Lanjut “Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya” 02 Materi mengenai Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya disampaikan dengan harapan agar peserta diklat sebagai pelaksana penyelengaraan bantuan rumah swadaya dapat melaksanakan langkah kebijakan menyeluruh terhadap proses pemberian bantuan, dari mulai tahap perenanaan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan.
DAFTAR PUSTAKA • UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. 05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 Tentang Bantuan Perumahan Swadaya.
Terima Kasih
- Slides: 59