Kebijakan Penyelenggaraan Rumah DIKLAT PENYELENGGARAAN Swadaya RUMAH SWADYA
Kebijakan Penyelenggaraan Rumah DIKLAT PENYELENGGARAAN Swadaya RUMAH SWADYA Diklat Penyelenggaraan Rumah Swadya “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Rumah Swadaya” DIREKTORAT RUMAH SWADAYA DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kompetensi Dasar “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Rumah Swadaya” Memahami konsep dan pola pemberdayaan, serta peningkatan kapasitas SDM pelaku penyelenggaraan Rumah Swadaya 2
3 Indikator Keberhasilan “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Rumah Swadaya” Mampu menjelaskan tentang konsep penyelenggaraan perumahan swadaya pemberdayaan dalam Mampu menjelaskan tentang pola-pola pemberdayaan dalam penyelenggaraan perumahan swadaya Mampu menjelaskan tentang peningkatan kapasitas SDM pelaku pembangunan perumahan swadaya Mampu menjelaskan tentang keswadayaan masyarakat
4 Outline Presentasi “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Rumah Swadaya” Pendahuluan Konsep Pemberdayaan Pola Pemberdayaan Keswadayaan masyarakat
Pendahuluan “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Rumah Swadaya” Deskripsi Singkat Tujuan Pembelajaran Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
01 Deskripsi Singkat Mata Diklat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang konsep dan pola pemberdayaan, serta peningkatan kapasitas SDM pelaku penyelenggaraan Rumah Swadaya. Pembelajaran ini dilakukan melalui ceramah interaktif dan diskusi.
02 Tujuan Pembelajaran a. Hasil Belajar : Pada akhir pembelajaran mata diklat ini, peserta diklat diharapkan mampu memahami konsep dan pola pemberdayaan, serta peningkatan kapasitas SDM pelaku penyelenggaraan Rumah Swadaya. a. Indikator Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran peserta mampu : 1. Menjelaskan tentang konsep pemberdayaan dalam penyelenggaraan rumah swadaya 2. Menjelaskan tentang pola-pola pemberdayaan dalam penyelenggaraan rumah swadaya 3. Menjelaskan tentang peningkatan kapasitas sdm pelaku penyelenggaraan rumah swadaya
03 Materi Pokok dan Sub materi Pokok Konsep Pemberdayaan • Pengertian pemberdayaan • Pentingnya pemberdayaan dalam penyelenggaraan perumahan swadaya • Prinsip (universal, peningkatan kapasitas) • Kaidah pemberdayaan • Pembinaan secara berjenjang Pola Pemberdayaan • Aspek • Pendekatan tridaya • Bentuk-bentuk pemberdayaan
03 Materi Pokok dan Sub materi Pokok Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Penyelenggaraan Rumah Swadya • Perangkat pemerintah daerah • Pemangku kepentingan (perorangan dan lembaga) • Tenaga pendamping masyarakat • Masyarakat Keswadayaan masyarakat • Elemen keswadayaan • Prakarsa (pengetahuan, pemahaman, kemauan) • Upaya (kemampuan teknis dan sumber daya)
Konsep Pemberdayaan “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Rumah Swadaya” Pengertian pemberdayaan Pentingnya pemberdayaan dalam penyelenggaraan swadaya Prinsip (universal, peningkatan kapasitas) Kaidah pemberdayaan Pembinaan secara berjenjang perumahan
LANDASAN HUKUM Undang-undang 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 15 huruf p: pemerintah kabupaten/kota memberikan pendampingan bagi orang-perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya PP 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan PKP, Pasal 2 ayat (2): Pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan secara berjenjang Pusat Provinsi kabupaten/Kota Peraturan Menpera 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota: Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pelayanan bidang perumahan rakyat
AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TUGAS • • Pemerintah mengalokasikan dana/biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR Pemerintah memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terutama MBR Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman Pemerintah kabupaten/kota memberikan pendampingan bagi orang-perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya WEWENANG • Pemerintah menyusun dan menyediakan basis data PKP • Pemerintah memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang PKP • Pemerintah memfasilitasi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
PENGERTIAN PEMBERDAYAAN 1 2 Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut Merrian Webster dalam Oxford English Dicteonary mengandung dua pengertian: 1) To give ability or enable to, yang diterjemahkan sebagai memberi kecakapan/kemampuan atau memungkinkan 2) To give power of authority to, yang berarti memberi kekuasaan.
Pentingnya pemberdayaan dalam penyelenggaraan perumahan swadaya Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang mandiri, mandiri dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, hingga melakukan tindakan yang dianggap tepat demi mencapai kesepakatan dan kondisi yang dicitakan dengan menggunakan kemampuan/sumber daya yang dimiliki.
PRINSIP PEMBERDAYAAN Prinsip peningkatan kapasitas atau pengembangan kelompok adalah sebagai berikut: Penguatan ke dalam kelompok Pertama, Penguatan organisasi kelompok. Hal ini ditandai oleh pertemuan yang teratur, rutin dan berkelanjutan. Sistem administrasi keuangan tertib dan transparan. Pemilihan pengurus dipilih dari dan oleh anggota, secara teratur melakukan program pendidikan anggota. Perencanaan program kelompok, pelaksanaan, dan evaluasinya dilakukan secara partisipatif. Kedua, berorientasi kepada peningkatan pendapatan anggota dan kelompok. Dalam rangka ini perlu diupayakan terus-menerus pemahaman dan peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran kelompok dan anggaran rumah tangga bagi anggota. Kapasitas ini terutama dalam hal pembentukan cadangan atau tabungan yang efektif, pemupukan modal swadaya dan pengembangan usaha-usaha produksi dan pemasaran. Ketiga, penguatan nilai-nilai dalam kelompok. Terutama menanamkan sikap keterbukaan di kalangan anggota terhadap hal-hal seperti peluang kerjasama dan teknologi-teknologi baru untuk mencapai skala usaha yang lebih besar. Selain itu juga menanamkan prinsip demokrasi dan partisipasi dalam kelompok, serta kesetaraan jender (laki-laki dan perempuan).
PRINSIP PEMBERDAYAAN Prinsip peningkatan kapasitas atau pengembangan kelompok adalah sebagai berikut: Penguatan Ke Tingkat Komunitas Pertama, penguatan kepemimpinan. Selama proses pendampingan kelompok diharapkan muncul personil-personil yang mampu menjadi pemimpin yang dapat memberdayakan , kepemimpinan ini diharapkan bisa muncul karena kualitas dan kemampuannya, serta kepeduliannya kepada persoalan dan masa depan masyarakat. Kedua, pengembangan kader-kader dan agen perubahan masyarakat. Kelompok, kepemimpinan kelompok, dan kader-kadernya yang kuat diharapkan menjadi agen perubahan di komunitasnya. Mereka menjadi kelompok dan personil-personil yang aktif, kritis, dan berpengaruh di komunitasnya sehingga berkembang dinamika baru. Kelompok-kelompok ini – termasuk individu-individu yang menjadi anggotanya – menjadi simpul komunikasi di dalam dan keluar komunitasnya. Pengaruh yang diharapkan dari kelompok dan anggota-anggota kelompok adalah suatu penguatan kerjasama, jaringan komunikasi dan pembelajaran yang lebih terbuka dan partisipatif. Ketiga, mendorong transformasi sosial dengan adanya penguatan organisasi, kepemimpinan yang memberdayakan dan berkembangnya dinamika di masyarakat.
PRINSIP PELAKSANAAN (KEGIATAN BSPS) 1 2 3 4 Masyarakat sebagai pelaku utama BSPS sebagai bantuan pemerintah berupa pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat BSPS sebagai pengungkit keswadayaan masyarakat Kegotong-royongan dan keberkelanjutan kegiatan 5 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagai pendamping masyarakat 6 7 8 BSPS tanpa pungutan biaya Output kegiatan : rumah layak dan terhuni Dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan (tidak melewati tahun anggaran) 9 Tepat sasaran, tepat waktu, tepat pemanfaatan, dan akuntabel
PRINSIP PEMBERDAYAAN Prinsip Universal 1 Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam konteks P 2 KP diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya. 2 Prinsip Peningkatan Kapasitas Kelompok swadaya masyarakat adalah kelompok yang memang lahir dari kesadaran masyarakat sendiri. Kelompok ini dikelola dan dikembangkan dengan menggunakan sumber daya yang ada di masyarakat dan memiliki tujuan yang sama di dalam kelompok. Prinsip dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah: a) Inklusif b) Saling mempercayai dan saling mendukung c) Mandiri dalam membuat keputusan d) Bertumpu pada kelompok e) Transparansi dan akuntabilitas f) Partisipasi yang nyata g) Fasilitasi
KAIDAH PEMBERDAYAAN Untuk meningkatkan kapasitas keberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, selain pembentukan kelompok masyarakat sebagai wadah kekuatan, maka kelompok masyarakat ini juga perlu ditingkatkan pengetahuan tentang legalitas yang terkait dalam hubungan kelompok masyarakat dengan organisasi/lembaga luar masyarakat. Yang dimaksud dengan legalitas meliputi : 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hubungan antar anggota secara internal dan menata cara organisasi ini berhubungan secara eksternal terkait dengan internalnya. 2 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hubungan antar anggota secara internal dan menata cara organisasi ini berhubungan secara eksternal terkait dengan internalnya. 3 Perjanjian dengan pihak kedua dan pihak ketiga, yang berkontribusi dalam membantu pembangunan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.
Pola Pemberdayaan “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Rumah Swadaya” Aspek Pendekatan tridaya Bentuk-bentuk pemberdayaan
KONSEP PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN 1. Kemandirian Masyarakat melalui Pemberdayaan 2. Pembinaan secara Berjenjang Pusat Pemerintah Pusat Pemangku Kepentingan Pusat Pemerintah Provinsi Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Kemitraan antar Pelaku Kabupaten/ Kota Masyarakat Mandiri Pemerint ah Masyar akat Swasta Pemangku Kepentingan Tingkat Kabupaten/ Kota Berdaya Bersedia Kam pung Swa daya Paham Sumber: Modul Pemberdayaan Masyarakat, 2015
KONSEP PENDAMPINGAN MASYARAKAT Interaksi secara terusmenerus antara kelompok masyarakat dengan pendamping Kelompok masyarakat sadar diri dan terdidik Proses perubahan kreatif dan kemandirian masyarakat Pendamping 1. Tingkat desa : Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) 2. Tingkat kabupaten/kota : Koordinator Fasilitator
TAHAPAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN (KEGIATAN BSPS) Koordinasi dengan pemangku kepentingan Sosialisasi dan penyuluhan Verifikasi calon penerima bantuan Penyusunan laporan Pemanfaatan bantuan Penyusunan proposal Fungsi pendamping: 1. Pembimbing 2. Motivator 3. Ahli Pengorganisasian masyarakat: - rembug hasil verifikasi, - pembentukan kelompok - kesepakatan sosial
INDIKATOR KEBERHASILAN PENDAMPINGAN (KEGIATAN BSPS) 1. Masyarakat khususnya calon penerima bantuan paham terhadap mekanisme dan ketentuan pelaksanaan BSPS 2. Terbentuk kelompok penerima bantuan (KPB) dari prakarsa masyarakat 3. Calon penerima bantuan mampu menyusun dan mengajukan proposal 4. Penerima bantuan memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati 5. Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan 6. Penerima bantuan mampu menyusun laporan pertanggungjawaban
PENDEKATAN TRIDAYA Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection) Dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pengembangan Masyarakat (Social Development) Tiaplangkah kegiatan P 2 KP harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat; Pengembangan Ekonomi (Economic Development) Dalam upaya menyerasikan kesejahteraan material, maka upaya kearah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan atau penganggur perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya kunci untuk peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial.
BENTUK PEMBERDAYAAN INFORMAS I KONSULTASI PENDAMPINGAN PELATIHAN
Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Penyelenggaraan Rumah Swadya “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Rumah Swadaya” Perangkat pemerintah daerah Pemangku kepentingan (perorangan dan lembaga) Tenaga pendamping masyarakat Masyarakat
PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAKU PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH Sebagai pelaku yang berhubungan langsung dengan kebijakan dan segala peraturan daerah, aparat pemerintah daerah memiliki posisi dan peran yang penting dalam pembangunan perumahan swadaya. Kebijakan serta perencanaan teknis yang disusun dan disepakati di level pemerintah bertujuan untuk mengatur, mengarahkan dan menjamin keberlangsungan pembangunan, dalam hal ini pembangunan perumahan swadaya. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dapat memberikan motivasi bagi masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah lokal terutama dalam mewujudkan perumahan swadaya yang layak huni. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah, meningkatkan kreatifitas aparat pemerintah sehingga dapat mendorong kelompok masyarakat melalui program-program yang diinisiasi. Aparat pemerintah yang tidak dikembangkan kapasistasnya dapat menghambat pemberdayaan masyarakat
PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAKU PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA PEMANGKU KEPENTINGAN BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Konsep pemberdayaan berbasis Tridaya terfokus pada tiga aspek, yaitu: Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi. Masyarakat menjadi pelaku utama dalam paradigma pembangunan berbasis Tridaya bersifat open menu (pilihan ada di masyarakat yang difasilitasi agar berdaya) melalui kegiatan pendampingan. Dalam pembangunan perumahan swadaya masyarakat berperan sebagai penyelenggara, pelaku, dan pemanfaat. Pemerintah dalam hal ini mengemban tugas untuk memfasilitasi penyediaan hunian yang layak. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa pendampingan, pembiayaan, stimulan, ataupun berupa rumah baru. Salah satu peran pemerintah adalah menjamin akses rumah. Hunian bagi masyarakatnya. Seperti kita tahu bahwa sebagian besar kebutuhan rumah di Indonesia diadakan secara swadaya oleh masyarakat. Tugas pemerintah dibantu oleh masyarakat sebagai subjek pembangunan. Masyarakat boleh dan didorong untuk mengambil peran strategis dalam pembangunan terutama pembangunan rumah swadaya. Namun memang ada peran-peran yang tidak boleh saling tumpang tindih. Seperti contoh peran pemerintah. Pemerintah harus selalu dipandang sebagai pembuat kebijakan, berperan dalam memprogramkan serta membina. Sedangkan untuk peran swasta masih sebagai pendukung dalam penyedia perumahan.
PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAKU PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat didefinisikan sebagai organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas kehendak dan minat pribadi sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. LSM didirikan bukan untuk meraup keuntungan namun untuk melayani masyarakat umum. LSM merupkan badan/organisasi yang non pemerintah. 1 Lembaga Mitra Pemerintah LSM ini bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan program pemerintah. Dana yang digunakan dapat berasal dari pemerintah maupun donor lainnya. Peran pemerintah dan LSM di sini adalah saling membangun dan melengkapi. LSM akan terjun ke lapangan melakukan suatu kebijakan pemerintah sedangkan pemerintah memberikan teknis pelaksanaan dan membantu dalam hal pendanaan. Contoh LSM sebagai mitra pemerintah adalah Lembaga Pangan Independent (LPI). 2 Lembaga Donor LSM ini mengumpulkan dana untuk dapat disalurkan kepada lembaga dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam menjalankan tugasnya, LSM ini seperti diberi kepercayaan oleh masyarakat dalam mencari donor-donor lainnya. Dibutuhkan transparansi dan saling percaya antara LSM Donor dan masyarakat.
PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAKU PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA TUGAS TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT Mendampingi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah local dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Memfasilitasi pelaksanaan dan pelaporan kepada pemerintah. Mendampingi masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, serta pemberdayaan masyarakat, Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok -kelompok masyarakat, Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader masyarakat dan mendorong terciptanya kader yang baru,
PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAKU PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA MASYARAKAT Sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan rumah swadaya dimaksudkan memiliki peran dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan , pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan sebagai pengambil keputusan. Mendampingi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,
PERAN PENYELENGGARA BSPS PEMERINTAH PUSAT • Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan BSPS, 2. Menetapkan lokasi BSPS, 3. Menetapkan nilai kegiatan BSPS. • Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan 1. Melakukan pembinaan penyelenggaraan BSPS, 2. Memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan BSPS 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi. Dalam melakukan tugasnya, Direktur Jenderal dibantu oleh
PERAN PENYELENGGARA BSPS PEMERINTAH PROVINSI 1. Melakukan sosialisasi kebijakan, 2. Mengevaluasi usulan pemerintah kabupaten/kota berkoordinasi dengan Pokja PKP Provinsi, 3. Melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota, 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi Dalam melakukan tugasnya, Pemerintah Provinsi dibantu
PERAN PENYELENGGARA BSPS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat 2. Melakukan seleksi calon penerima BSPS 3. Memverifikasi proposal dari calon penerima BSPS 4. Melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat 5. Melakukan pengawasan dan pengendalian 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi Dalam melakukan tugasnya, Pemerintah
PERAN PENYELENGGARA BSPS KPA / KEPALA SATKER 1. Menyusun petunjuk teknis penyaluran 2. Mengesahkan SK penetapan penerima BSPS 3. Menetapkan Tim Koordinasi provinsi dan Tim Teknis kabupaten/kota 4. Melakukan pembinaan pelaksanaan BSPS
PERAN PENYELENGGARA BSPS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 1. 2. 3. 4. Melakukan seleksi calon penerima bantuan Menetapkan penerima BSPS Menyalurkan bantuan Melakukan perikatan dengan penerima BSPS dan/atau pihak ketiga (antara lain bank/pos penyalur, penyedia barang/jasa) 5. Melakukan pengawasan dan pengendalian 6. Melakukan tindak turun tangan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPK dibantu
PERAN PENYELENGGARA BSPS PENERIMA BSPS 1. Mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan BSPS 2. Membentuk kelompok penerima bantuan (KPB), dengan ketentuan jumlah anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang termasuk Ketua dan Sekretaris 3. Menyusun dan mengajukan proposal 4. Memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati 5. Bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan 6. Menyusun laporan pertanggungjawaban
PERAN PENYELENGGARA BSPS KOORDINATOR FASILITATOR WILAYAH (KORFASWIL) 1. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada fasilitator BSPS Strategis; 2. Mengendalikan pelaksanaan BSPS Strategis; 3. Mengendalikan pengusulan proposal BSPS Strategis dan DRPB 2 kepada Tim Teknis Kab/Kota; 4. Menghimpun, memeriksa, dan menyampaikan laporan dari fasilitator kepada PPK; 5. Mengelola sistem informasi manajemen BSPS Strategis tingkat Provinsi; 6. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turun tangan sesuai kewenangan.
PERAN PENYELENGGARA BSPS TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) 1. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat 2. Melakukan seleksi calon penerima BSPS 3. Mendampingi calon penerima BSPS dalam penyusunan dan pengajuan proposal 4. Mendampingi penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan 5. Mendampingi penerima BSPS dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban
PERAN PENYELENGGARA BSPS TOKO / PENYEDIA BAHAN BANGUNAN 1. Menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak 2. Mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima BSPS 3. Menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
PERAN PENYELENGGARA BSPS BANK / POS PENYALUR 1. Membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada penerima BSPS sesuai SK PPK 2. Melayani penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan 3. Menyusun laporan penyaluran BSPS berbentuk uang
PERAN PENYELENGGARA BSPS PENYEDIA BARANG / PENYEDIA JASA KONSTRUKSI Penyedia Barang 1. Menyediakan dan menyalurkan/mengirim bahan bangunan sesuai kontrak dengan PPK 2. Menyusun laporan penyaluran barang kepada PPK Penyedia Jasa Konstruksi 1. Melaksanakan pembangunan/peningkatan kualitas rumah sesuai kontrak dengan PPK 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada PPK
PERAN PENYELENGGARA BSPS KOORDINATOR FASILITATOR KAB/KOTA (KORFAS KAB/KOTA) 1. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada fasilitator; 2. Mengendalikan pelaksanaan BSPS; 3. Mengendalikan pengusulan proposal BSPS dan DRPB 2 kepada Tim Teknis Kab/Kota; 4. Menghimpun, memeriksa, dan menyampaikan laporan dari fasilitator kepada PPK; 5. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turun tangan sesuai kewenangan; 6. Menyusun laporan kegiatan.
Keswadayaan Masyarakat “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Rumah Swadaya” Elemen keswadayaan Prakarsa (pengetahuan, pemahaman, kemauan Upaya (kemampuan teknis dan sumber daya)
Elemen keswadayaan
Prakarsa (pengetahuan, pemahaman, kemauan)
Upaya (kemampuan teknis dan sumber daya)
Penutup “Pengantar Rumah Swadaya” Simpulan Tindak Lanjut
Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya adalah mendorong, mendampingi, memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan kelompoknya untuk mampu mengambil keputusan dan tindakan dengan cara yang sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, budaya mereka dan dengan memperhatikan kepentingan lingkungan sekitar mereka. Pemberdayaan yang dilakukan dengan cara terpadu melalui konsep ‘’Tridaya’’. Simpulan “Pengantar Rumah Swadaya” 01 Dalam pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan rumah swadaya, aparat pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) memiliki peran masing-masing yang penting dan saling mengisi dalam usaha pemberdayaan masyarakat rumah swadaya. Simbiosis mutualisme yang terjadinya di antara pelaku pembangunan sangat penting sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari kerja sama berbagai pihak tersebut.
Tindak Lanjut “Pengantar Rumah Swadaya” 02 Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan rumah swadaya melibatkan berbagai pihak di antaranya aparat pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan masyarakat. Kerjasama, sinergi dan koordinasi di antara pihak tersebut sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat merasakan dampak dari penyelenggaraan rumah swadaya.
Terima Kasih
- Slides: 54