KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI Kepala
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI Kepala Bagian Perencanaan Wilayah Perencanaan Disampaikan pada acara: Rapat Koordinasi BBSDLP Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Banyuwangi, 22 Maret 2019 Biro Perencanaan Kementerian Pertanian 1 1
ISI PAPARAN 1 • EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN 2018 2 • FOKUS KEGIATAN TA. 2019 3 • ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PANAGN DAN PERTANIAN 2020 -2024 4 • RANCANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TA. 2020 5 • KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN 2
1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN 2018 3
Sumber: Aplikasi OMSPAN, cetak 18 Januari 2019 pukul 08. 30 WIB Keterangan: realisasi bersifat Netto (SP 2 D) 4
CAPAIAN PRODUKSI KOMODITAS STRATEGIS 2018 (Dalam Juta Ton) Padi* 3, 67% Bawang Merah 1, 36% 2017: 81, 15 2018: 83, 03 2017: 1, 47 2018: 1, 49 Jagung 5, 01% 2017: 3, 59 2018: 3, 77 2017: 28, 92 2018: 30, 05 2017: 0, 54 2018: 0, 98 Cabai 5, 39% 2017: 2, 36 2018: 2, 50 4, 39% Keterangan: 2017: 37, 97 2018: 40, 57 2017: o Padi, Jagung, Kedelai: Data Rakor Kementan & BPS o Cabai, Bw. Merah, Karet, Sawit, Tebu, Daging Ayam & Sapi: Angka tetap 2017: 2, 12 2018: 2, 17 2018: o Padi, Jagung, Kedelai: Angka Ramalan I Rakor Kementan & BPS (Solo, 27 Juli 2018) o Cabai, Bw. Merah: Angka Prognosa o Karet, Sawit, Tebu, Daging Ayam & Sapi: Angka Sementara 6, 85% 81, 48% Ayam Pedaging 2017: 2, 05 2018: 2, 14 Kelapa Sawit Kedelai 1, 92% 2017: 0, 52 2018: 0, 53 Karet 3, 91% Daging Sapi/ Kerbau Tebu 2, 36% *) Data sebelum metode Kerangka Sampling Area (KSA) 5
2 FOKUS KEGIATAN TA. 2019 6
FOKUS KEGIATAN UTAMA 2019 7
TARGET PRODUKSI TAHUN 2019 8 *) Target sebelum metode Kerangka Sampling Area (KSA)
PAGU ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN (Dalam Rupiah) 2019 9
3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PANGAN DAN PERTANIAN 2020 -2024 10
Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RENSTRA 2020 -2024 VISI 2045 2020 -2024 LUMBUNG PANGAN DUNIA 2045 Mewujudkan Pertanian dan Pangan yang Mandiri Menuju Petani yang Sejahtera 1. Mewujudkan ketahanan pangan 2. Mewujudkan industri pangan dan pertanian berdaya saing 3. Mewujudkan kesejahteraan petani 4. Mewujudkan reformasi birokrasi MISI PENGUATAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN 1 Sarana 2 Prasarana 3 Lahan dan Air PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENINGKATAN PRODUKSI, DIVERSIFIKASI DAN DAYA SAING 1 2 3 4 Development Constraints : Komoditas Pangan Strategis 1 Inovasi 2 Teknologi 3 Transfromasi Pertanian Berdaya saing Ketahanan Pangan Industri Pangan dan Energi Kondisi Pembiayaan SDM PERTANIAN 1 Aparatur 2 Penyuluh 3 Pendidik/Pelatih 4 Petani REFORMASI BIROKRASI 1 2 3 Perencanaan Pengukuran Penilaian 4 Monev Kondisi Sumber Daya Alam Kondisi Budaya PENGARUSUTAMAAN Kesetaraan Gender Kaidah Pembangunan Pertanian: Tata Kelola (Governance) Membangun Perbatasan Pembangunan Berkelanjutan Modal Sosial Budaya Berbasis Kawasan Transformasi Digital Menjaga Keberlanjutan
4 RANCANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TA. 2020 12
FOKUS KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020 KEGIATAN KORPORASI GERAKAN PETANI MILENIAL BERORIENTASI EKSPOR SWASEMBADA PROTEIN DAN SAPI INDUKAN WAJIB BUNTING (SIWAB) PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN BERORIENTASI EKSPOR DI WILAYAH PERBATASAN KEGIATAN PADAT KARYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN MODERNISASI PERTANIAN (PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MEKANISASI PERTANIAN) PERTANIAN MODERN/KAWASAN BERBASIS KORPORASI 13 13
RANCANGAN KEGIATAN UTAMA TAHUN 2020 14
RANCANGAN TARGET PRODUKSI TAHUN 2020 Pengembangan Padi 85, 85 Juta Ton Pengembangan Jagung 33, 96 Juta Ton Pengembangan Kedelai 2, 17 Juta Ton Pengembangan Bw. Merah 1, 33 Juta Ton Pengembangan Cabai 2, 33 Juta Ton Pengembangan Bw. Putih 0, 15 Juta Ton Pengembangan Sapi 0, 82 Juta Ton Pengembangan Tebu 2, 20 Juta Ton Pengembangan Kelapa 2, 90 Juta Ton Pengembangan Kakao 0, 68 Juta Ton Pengembangan Kopi 0, 67 Juta Ton Pengembangan Karet 3, 20 Juta Ton 15
5 Kebijakan Pengembangan Kawasan Pertanian 16
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI ISU UTAMA Skala usaha petani kecil Posisi tawar lemah Berkutat di on-farm Peningkatan kesejahteraan lambat MENGKORPORASIKAN PETANI MELALUI PENINGKATAN SKALA USAHA TANI, DAYA SAING DAN INDUSTRIALISASI u- HULU-HILIR KEBIJAKAN OPERASIONAL Pentingnya industrialisasi dan modernisasi pertanian Mempercepat industrialisasi petani Peningkatan skala usaha dan daya saing produk Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani dan kapasitas SDM Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian Kebijakan Kementerian Pertanian Peningkatan kerja sama pemasaran Penguatan dukungan inovasi dan teknologi Peningkatan pembiayaan usahatani Digitalisasi pertanian Kawasan pertanian (cluster) www. pertanian. go. id 17
DINAMIKA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN 2018 - sekarang • Permentan 18/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Berbasis Korporasi Petani • Kepmentan 472/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional Kebijakan terkait pengembangan kawasan pertanian telah diinisiasi sejak tahun 2012 dan diatur dalam Permentan 50/2012 yang mengalami beberapa kali revisi menjadi Permentan 18/2018. 2016 -2018 • Permentan 56/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional • Kepmentan 830/2016 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional Penguatan pada aspek pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum (korporasi petani) 2012 -2016 • Permentan 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional • Kepmentan 03, 45 dan 46/2015 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional Kementerian Pertanian n www. pertanian. go. id ww. setj 18
PENGERTIAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI (Permentan No. 18/2018) Kawasan Pertanian • Gabungan sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang Korporasi Petani • Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani • Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani Kementerian Pertanian www. pertanian. go. id 19
JUMLAH LOKASI KAWASAN PERTANIAN (KEPMENTA 472/2018) N REKAP JUMLAH KAWASAN PERTANIAN NASIONAL No Komoditas KEPMENTAN 472/2018 No A 1 2 3 4 B 1 2 3 4 5 6 7 8 Komoditas Tan. Pangan Padi Jagung Kedelai Ubi kayu Jumlah Hortikultura Cabai Bawang merah bawang putih Jeruk Pisang Mangga Manggis Durian Jumlah Kawasan Kabupaten 116 80 44 15 255 289 161 104 23 577 87 64 26 17 15 10 10 12 241 253 257 99 33 32 26 36 33 769 Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Kement an www. pertanian. go. id C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 D 1 2 3 4 5 6 7 8 Perkebunan Tebu Kopi Teh Kakao Jambu Mete Lada Cengkeh Pala Kelapa Sawit Karet Kelapa Jumlah Peternakan Sapi Potong Sapi Perah Itik Ayam Buras Babi Domba Kambing Kerbau Jumlah 12 NASIONA L Kawasan Kabupaten 47 50 8 40 16 31 20 17 35 37 36 337 77 61 8 62 17 34 34 24 35 42 41 435 111 11 9 10 13 5 20 17 196 155 17 11 10 18 8 26 27 272 ww setj www. w. setjen. pertanian. g en. o. id
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Kement an www. pertanian. go. id 12 ww setj www. w. setjen. pertanian. g en. o. id
Tujuan Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani 1. Keterpaduan program dan kegiatan pembangunan pertanian 4. Efisiensi sistem budidaya, pengolahan, distribusi dan pemasaran 2. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran di lapangan 5. Peningkatan posisi tawar dan kesejahteraan petani 3. Pengutuhan sistem dan usaha agribisnis secara terintegrasi 6. Penguatan kontribusi sektor pertanian dalam peningkatan perekonomian wilayah Kementerian Pertanian www. pertanian. go. id 22
Prinsip Dasar Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Fokus Lokasi Fokus Komoditas (mencakup komoditas prioritas nasional dan komoditas andalan daerah) (sesuai arah pengembangan wilayah dan memperhatikan agro-ecological zone) Prinsip Pengembangan Pengutuhan Sistem Agribisnis (mencakup seluruh subsistem hulu, on-farm, hilir dan penunjang) Kementerian Pertanian Korporasi Petani (pemberdayaan petani dalam proses bisnis) www. pertanian. go. id 23
• Dividen/SHU • Fasilitasi input • • • KORPORASI PETANI 3 Ga Poktan/Gapoktan/ Asosiasi Petani 1 (benih, pupuk, obat 2 an) Penyewaan Jasa alsintan Fasilitasi Pinjaman Penanggungan Bunga Pinjaman Fasilitasi Asuransi Penanggungan premi asuransi Fas. Pengolahan dari Gabah menjadi Beras Fasilitasi input Pergudangan (gabah/beras) Akses Pasar • Bantuan peningkatan produksi komoditas • Bantuan alsin prapanen, pasca panen & pengolahan • Pengawalan dan pendampingan penyuluh • Pendampingan administrasi dan Manajemen Lembaga Usaha Ekonomi Petani • Fasilitasi prasarana dan sarana • Bimbingan teknis PEMDA & K/L TERKAIT KAWASAN PERTANIAN Manfaat konsolidasi petani: 1. Meningkatkan posisi tawar petani 2. Jaminan pasar 3. Jaminan ketersediaan input Alternatif 1. KONSOLIDASI USAHATANI 4 Kelompok Usaha Perdagangan Dan atau Kelompok Usaha Industri 2 Kelembagaan Ekonomi Petani (Koperasi/Badan Usaha Lainnya) Unit Pembibitan Unit Jasa Saprotan Unit Pengolahan Asuransi Rp Rp KEMENTAN KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI Unit Perbengkelan Penjualan hasil produksi Unit Pemasaran Bantuan Modal Rp 7 IJK dan IJKNB Industri Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Non Bank Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 5 AKSES PASAR 6 www. setjen. pertanian. g o. id
Perusahaan swasta/ BUMN/ BUMD/ Bumdes dll. sbg off taker Kelembagaan Ekonomi Petani (Koperasi/ PT) • Penjualan gabah • Penyertaan • Dividen/SHU • Fasilitasi input (benih, pupuk, obat 2 an) • Penyewaan Jasa alsintan • Fasilitasi Pinjaman • Penanggungan Bunga Pinjaman • Fasilitasi Asuransi • Penanggungan premi asuransi • Fas. Pengolahan dari Gabah menjadi Beras • Fasilitasi input • Pergudangan (gabah/beras) • Kepastian Pasar • Bimbingan dan pembinaan Kementerian Pertanian alsintan • Tenaga kerja PENYERTAAN MODAL 5 KORPORASI PETANI • Penyertaan modal • Alih teknologi • Manajemen PENYERTAAN MODAL 6 Unit Jasa Perbengke Pembibita Saprotan n Unit lan Pengolaha Pemasara n n 7 8 Bantu Asuran an si Modal Industri Jasa Keuangan Bank dan Non Bank PASAR Penjualan produk akhir Konsolidasi usaha tani • Bantuan peningkatan produksi padi • Bantuan alsin prapanen, pasca panen & pengolahan • Pengawalan dan pendampingan penyuluh • Pendampingan administrasi dan Manajemen Lembaga Usaha Ekonomi Petani 4 • Bantuan teknis dan non teknis lainnya • Dividen/SHU 2 v 3 1 Manfaat bagi petani: 1. Jaminan pasar 2. Bantuan modal kerja dan sarana produksi 3. Jaminan ketersediaan input 4. Bebas premi asuransi 5. Bebas bunga pinjaman Alternatif 2. K/L TERKAIT KAWASAN PERTANIAN KEMENTAN KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI www. pertanian. go. id
HUBUNGAN E-PLANNING, SIKP DAN SIMLUHTAN (database Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan/ Desa, Keltan) e-planning: E-PROPOSAL (DATA TABULAR) SIKP (DATA SPASIAL) Analisis Spasial dan tabular untuk perencanaan SIMLUHTAN (DATA TERPADU KELOMPOK TANI) www. pertanian. go. id/eplanning Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Ketentuan/syarat utama pengisian eproposal TA 2019: Provinsi (SKPD Provinsi harus sudah membuat dan mengupload Masterplan ke dalam aplikasi eproposal) Kabupaten (SKPD Kabupaten harus sudah membuat dan mengupload actionplan ke dalam aplikasi eproposal) www. pertanian. go. id/sikp www. setjen. pertanian. g
Penutup Pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani merupakan salah satu terobosan menuju terciptanya industri pertanian yang maju (modern), mandiri, dan profesional di daerah. Pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi merupakan langkah strategis yang diharapkan tidak saja memacu pertumbuhan ekonomi melainkan juga meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan daya saing, nilai tambah dan kesejahteraan petani. Dengan semangat otonomi daerah, pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi patani dikembangkan melalui pilot proyek dan selanjutnya dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah (Dinas Lingkup Pertanian) baik propinsi maupun kabupaten/ kota yang difasilitasi dengan dana APBN, APBD dan Swasta. Sesuai dengan paradigma baru, tugas pemerintah pusat (Kementan) telah bergeser yaitu sebagai fasilitator, koordinator, motivator, dan dinamisator bagi tumbuhkembangnya kawasan pertanian berbasis korporasi petani yang inklusif, mandiri, profesional dan berkelanjutan di suatu daerah.
TERIMA KASIH 28
- Slides: 28