Kebijakan Penyelenggaraan Rumah DIKLAT PENYELENGGARAAN Swadaya RUMAH SWADYA
Kebijakan Penyelenggaraan Rumah DIKLAT PENYELENGGARAAN Swadaya RUMAH SWADYA “Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Diklat Penyelenggaraan Rumah Swadya Huni” DIREKTORAT RUMAH SWADAYA DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kompetensi Dasar “Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni” Menjelaskan sebab-sebab terjadinya rumah tidak layak huni dan dampak rumah tidak layak huni, bagaimana meningkatkan kualitas rumah dan bagaimana menangani peningkatan kualitas rumah tidak layak huni 2
Indikator Keberhasilan “Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni 1. Menjelaskan rumah tidak layak huni dan dampak rumah tidak layak huni 2. Menjelaskan penngkatan kualitas rumah tidak layak huni 3. Menjelaskan langkah-langkah penanganan peningkatan kualitas perumahan 4 3
4 Outline Presentasi “Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni” Latar Belakang Rumah Tidak Layak Huni Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Huni Metode Penanganan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak Hunni
Pendahuluan “Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni” Deskripsi Singkat Tujuan Pembelajaran Materi Pokok Sub Materi Pokok
01 Deskripsi Singkat Mata Diklat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan langkah-langkah penanganan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni kepada peserta melalui ceramah interaktif, diskusi dan latihan
02 Tujuan Pembelajaran Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini, peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan sebab terjadinya rumah tidak layak huni dan dampak rumah tidak layak huni, bagaimana meningkatkan kualitas rumah dan bagaimana menangani peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
03 Materi Pokok dan Sub materi Pokok Materi Pokok Sub Materi Pokok • • • Pengertian rumah tidak layak huni Penyebab terjadinya rumah tidak layak huni Dampak rumah tidak layak huni Metode Penanganan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni • • • Pengertian peningkatan kualitas rumah tidak layak huni Metode penilaian kualitas rumah tidak layak huni Jenis peningkatan kualitas rumah tidak layak huni • • • Perbaikan Perluasan Pemeliharaan dan Perawatan
04 Latar Belakang • Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang PKP bercita-cita agar seluruh keluarga di Indonesia menempati tempat tinggal yang layak sehat aman dan legal, • Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang (sangat) miskin (MBR) tidak mampu menjangkau rumah atau kaveling yang legal, sehat, memenuhi syarat.
04 Latar Belakang • Pemerintah mencoba menerapkan konsep Rumah Sangat Sederhana (RSS) tetapi harganya tetap tidak terjangkau oleh MBR, dan jumlah produksinya juga sangat terbatas. • Sementara itu tanah perkotaan dan ruang-ruang kota yang sesuai RTR habis dimiliki/dikuasai oleh masyarakat yang lebih mampu. • MBR membangun rumah seadanya dan tidak memenuhi persyaratan sehingga tumbuh dan berkembang rumah-rumah tidak layak huni atau kumuh
05 Sebab-sebab Terjadinya KUMUH Kebijakan Pembangunan Kebijakan Industrialisasi Kehidupan desa tidak menarik lagi (MACRO) Permintaan Ruang & Tanah di perkotaan Terjadi Urbanisasi - Tata ruang tidak antisipatif - Belum ada Land-management
Rumah Tidak Layak Huni “Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni” Pengertian Rumah Tidak Layak Huni Penyebab Terjadinya. Rumah Tidak Layak Huni Dampak Rumah Tidak Layak Huni
01 Pengertian Rumah Tidak Layak Huni a. Pengenalan RTLH • Apakah rumah tersebut dibangun sudah sesuai standar atau di bawah standar rumah layak huni • Apakah rumah tersebut mengalami penurunan kualitas di bawah standar rumah layak huni • Apakah rumah tersebut sudah dibangun di lokasi yang aman atau tidak aman, sehat atau tidak sehat dan nyaman atau tidak nyaman.
01 Pengertian Rumah Tidak Layak Huni RTLH adalah kondisi kebalikan dari rumah layak huni yaitu; Rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan bagi penghuninya.
01 Pengertian Rumah Tidak Layak Huni b. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni. • Konstruksi bangunan membahayakan • Standar luasan ruang < 9 m 2 per orang • Pencahayaan alami kurang (remang- remang atau gelap pada siang hari) • Penghawaan tidak baik (ventilasi kurang atau tidak ada ventilasi) • Kelembaban ruang tinggi (akibat ventilasi dan pencahayaan) • Terletak di daerah membahayakan • Air bersih belum/tidak memenuhi standar • Sanitasi buruk
02 Penyebab Terjadiya RTLH a. Kebijakan pembangunan • Era 80 an pembangunan ekonomi di Indonesia berbasis industrialisasi • Perumahan merupakan kewenangan pemerintah yang diarahkan sebagai alat redistribusi pusat pertumbuhan wilayah dan juga sebagai mekanisme untuk mengurangi kemiskinan • Perkembangannya fungsi rumah justru bergeser sebagai obyek investasi dan barang komoditi (munculnya para pengembang) sehingga menyebabkan meningkatnya harga rumah.
02 Penyebab Terjadiya RTLH • Meningkatnya harga rumah menyebabkan masyarakat miskin kota semakin tidak berdaya mengakses rumah (diperkotaan) • Sejak krisis ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan; Ø Jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 sebesar 36, 1 juta orang atau 16, 6 % dari total jumlah penduduk dengan 11, 5 juta di antaranya tinggal di perkotaan (memperparah akses rumah)
02 Penyebab Terjadiya RTLH Urbanisasi meningkat pesat pemerintah dan pemda belum siap Ø permintaan lahan perumahan tinggi dan yang digunakan adalah lahan pertanian. Ø Akibatnya merebaklah perumahan dan permukiman tidak layak huni di tiap sudut kota-kota besar dan menengah. Ø Konsep RSS justru menambah jumlah RTLH Ø
02 Penyebab Terjadiya RTLH b. Pengawasan Pembangunan LEMAH Karena belum siapnya perencanaan (RTR) c. Perijinan (IMB) SULIT sehingga masyarakat membangun rumah tanpa IMB.
02 Yang Harus Diawasi Dan Dikendalikan • • Peruntukan tata ruang Perluasan penggunaan lahan (KDB/KLB) Penggunaan bangunan (fungsi rumah) Sistim sanitasi, drainase dan persampahan
02 Proses Terjadinya Kumuh Karena Prosedur Pembangunan MASY PERLU TEMPAT TINGGAL DANA YANG DIMILIKI MEMBANG UN SECARA SWADAYA TANAH BUKAN MILIKNYA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASIH BELUM AKOMODATIF LEMAH ARAH PERTUMBUHAN MELALUI MEKANISME TATA RUANG DAN MEKANISME PERIJINAN PERMINTAN TANAH TINGGI /HARGA MAHAL PERIJINAN SULIT DAN MAHAL INFORMASI TATA RUANG TDK TRANSPARAN PERUMAHAN YANG TIDAK LAYAK HUNI/ KUMUH (tanah legal, para legal) PERUMAHAN YANG LAYAK DAN SEHAT
03 Dampak Rumah Tidak Layak Huni Dampak RTLH bagi penghuni • Kesehatan biaya berobat dan produktifitas rendah • Produktifitas rendah kemiskinan menerus/kemiskinan struktural • Karena miskin tidak mampu merawat atau memperbaki rumah • Menurunya rasa kebersamaan gotong royong sulit dilaksanakan • Apatis , “cuek” • Rawan bencana, keamanan, penyakit menular • Bisa menyebabkan konflik sosial
poor quality environments UNDERSTANDING THE CONTEXT
PERUMAHAN KUMUH DI SEKITAR KALI CILIWUNG
Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni “Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni” Pengertian Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Metode Penilaian Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Jenis Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
01 Pengertian Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni a. Pengertian Peningkatan; merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. b. Pengertian Kualitas (ISO 8420 dan SNI); keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. c. Kualitas Rumah; adalah rumah yang dibangun (produk) dengan ciri dan karakteristik sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah di tentukan (SNI). d. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni; adalah upaya untuk meningkatkan kualitas rumah agar sesuai dengan persyaratan dan standar rumah layak huni.
02 Metode Penilaian Kualitas Rumah Tidak Layak Huni a. Pengolahan data primer • Kehidupan penghuni • Kualitas bangunan • Kualitas utilitas Data yang didapat selanjutnya disusun dan dianalisis untuk mendapat suatu kesimpulan apakah rumah tersebut layak atau tidak dan kalau tidak layak penyebabnya dimana.
02 Metode Penilaian Kualitas Rumah Tidak Layak Huni b. Pengolahan data sekunder • Data kesehatan penduduk sekitar • Frekuensi terjadinya bencana Data yang didapat disusun dan di analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan apakah lingkungan rumah tersebut layak di tinggali dan kalau tidak layak apa yang menjadi penyebab lingkungan tersebut tidak layak.
03 Jenis Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni a. Perbaikan komponen/bagian rumah • Bagian bawah bangunan • Bagian tengah bangunan • Bagian atas bangunan b. Perluasan rumah sesuai standar luasan lantai per orang Perluasan dapat dilakukan secara horizontal atau vertical. c. Pencegahan penurunan kualitas kembali
Metode Penanganan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni “Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni” Perbaikan Perluasan Pemeliharaan dan Perawatan
01 Perbaikan a. Pengertian Perbaikan, Rehabilitasi dan Pemugaran (KBBI) • Perbaikan adalah pembetulan hal yang rusak” • Rehabilitasi adalah “ pemulihan pada kedudukan yang dahulu/semula” • Pemugaran adalah “ pemulihan kembali seperti baru atau pembaharuan kembali” Perbaikan rumah dapat di definisikan sbb: Usaha pengembalian kondisi dan fungsi dari suatu keadaan bangunan rumah yang tidak layak/baik kepada keadaan semula yaitu layak/baik.
01 Perbaikan b. Bagian/komponen rumah yang harus diperbaiki atap (bagian kepala) penyangga atap (bagian badan) pondasi (bagian kaki)
01 Perbaikan c. Mengenal kerusakan rumah dan langkah perbaikan • Rusak ringan; Kerusakan rumah yang terjadi tidak menggangu fungsi dan mudah diatasi • Rusak sedang ; Kerusakan rumah yang mulai menggangu fungsi • Rusak berat; Kerusakan rumah sudah mengganggu fungsi • Rusak total; Kerusakan rumah yang sudah tidak dapat berfungsi
01 Perbaikan Letak Kerusakan Rumah • Kerusakan pada bagian atap (kepala rumah) • Kerusakan pada bagian penyangga atap ( “badan” ) rumah • Kerusakan pada bagian bawah (“kaki”) rumah
01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni • Menggunakan bahan bangunan yang kuat • Membangun dengan konstruksi dan struktur yang benar • Memenuhi standar luas ruang yaitu minimal 9 m 2/ orang • Membuat sistim sirkulasi udara yang baik dan cukup • Membuat sistim sanitasi dan drainase yg baik
01 Perbaikan Kerusakan Pada Bagian Atap/Rangka Rumah Kerusakan Pada Bagian Tengah dan Bawah Rumah
01 Perbaikan Kerusakan Pada Bagian Tengah Bangunan
01 Perbaikan Rumah Dengan Kerusakan Total
01 Perbaikan Kerusakan Pada Bagian Bawah (kaki) rumah
02 Perluasan Rumah Dilakukan karena; • Penambahan anggota keluarga • Usaha rumahan atau pengembangan usaha rumahan • Ingin berganti model atau bentuk rumah (mode)
02 Perluasan Rumah a. Perluasan Horizontal • Perluasan horizontal dapat dilakukan kesamping atau ke belakang, bila lebar lahan lebih dari 8 m maka dapat di lakukan ke samping dan bila panjang lahan lebih dari 12 m sebaiknya di lakukan perluasan ke belakang. • Perluasan lebih mudah di lakukan bila lahan > 100 m 2, biasanya di lakukan di daerah perdesaan. • Dalam melakukan perluasan harus mempertimbangkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yaitu maksimal 70%. Bila kebutuhan ruang menjadikan KDB > 70% maka harus dilakukan perluasan vertical.
02 Perluasan Rumah GSB Perluasan menyatu dengan bangunan utama GSB Perluasan terpisah dari bangunan utama
02 Perluasan Rumah Perluasan Horizontal
02 Perluasan Rumah b. Perluasan Vertical • Perluasan vertical dilakukan terutama bertujuan untuk menjaga KDB agar tidak berkurang sehingga udara bersih dan cahaya matahari masih memungkinkan untuk di dapat. • Perluasan vertical biasanya dilakukan di daerah perkotaan dengan lahan rata-rata <100 m 2 bahkan ada luas lahan yang relatif kecil ± 50 m 2 seperti yang terjadi di perbaikan kampong deret.
02 Perluasan Rumah Skema Perluasan Rumah Secara Vertikal bagian depan rumah yg diperluas vertikal Lahan terbuka yg dipertahankan sesuai KDB bagian belakang rumah yg belum diperluas Lahan terbuka yg dipertahankan sesuai KDB
03 Pemeliharaan dan Perawatan 1. PEMELIHARAAN
03 Pemeliharaan dan Perawatan 2. PERAWATAN a. Perawatan Rutin Perawatan rutin adalah perawatan yang dilakukan minimal setiap hari terutama terhadap komponen rumah yang digunakan setiap hari dan sudah diperbaiki seperti; lantai rumah, KM/WC, dapur. Komponen tersebut harus di jaga kebersihannya agar tidak kembali menjadi factor penilaian tidak layak huni.
03 Pemeliharaan dan Perawatan b. Perawatan Berkala Perawatan berkala adalah perawatan yang dilakukan terhadap komponen rumah yang telah diperbaiki dalam jangka waktu tertentu misalnya 1 mingg sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali.
03 Pemeliharaan dan Perawatan c. Perawatan insidentil adalah perawatan yang dilakukan terhadap komponen bangunan yang terjadi kerusakan karena sesuatu hal misalnya keretakan pada bagian pertemuan atau sambungan komponen lama dengan komponen baru atau sambungan konstruksi dari bahan bangunan yang berbeda
Penutup “Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni” Simpulan Tindak Lanjut
Simpulan “Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya” 01 Peserta wajib menjawab lembar pertanyaan secara individu dan akan di nilai oleh panitia. 1. Lembar evaluasi sekurang-kurangnya mencakup : Identitas, alamat, instansi peserta. 2. Permasalahan terkait dengan Rumah Tidak Layak Huni 3. Permasalahan terkait dengan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni. 4. Permasalah terkait Langkah-langkah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 5. Pendapat peserta terhadap kondisi yang ditemui disekitar tempat tinggal, tempat kerja dan tempat lainya yang dikunjungi.
Simpulan “Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya” 01 Dengan adanya hasil nilai peserta mata diklat ini maka diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan mempermudah pelaksanaan mata diklat bagi peserta diklat berikutnya. Semakin sitimatis dan kualitas materi modul mata diklat yang disusun diharapkan akan semakin memperlancar pembelajaran serta peserta diklat semakin berkualitas.
Penyempurnaan materi pelatihan/modul dilakukan segera agar kondisi yang kurang sesuai pada materi pelatihan /modul tidak menjadi pemahaman yang salah. Tindak Lanjut “Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya” 02
DAFTAR PUSTAKA • Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. • Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan. • Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 8 /PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya
Terima Kasih
- Slides: 56