PELATIHAN Kebijakan Penyelenggaraan Rumah PENYELENGGARAAN Swadaya RUMAH SWADYA

PELATIHAN Kebijakan Penyelenggaraan Rumah PENYELENGGARAAN Swadaya RUMAH SWADYA Diklat Penyelenggaraan Rumah Swadya “Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya” KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Materi pembelajaran bantuan perumahan swadaya penyelenggaraan bantuan perumahan swadaya tahapan penyelenggaraan bantuan perumahan swadaya peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan

Masalah Dan Tantangan Pembangunan Perumahan 7, 6 juta backlog Nasional 3, 4 juta RTLH Nasional 800 ribu Kebutuhan rumah/tahun

Tugas utama sesuai RPJMN 2015 -2019 Mempertahankan/meningkatkan housing stock Mengurangi backlog Menambah RLH Partisipasi stakeholder

Fakta tentang rumah swadaya* • Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat (UU No. 1/2011, Ketentuan Umum Pasal 1, Nomor 9) • Keterlibatan si penghuni sangat besar dalam menentukan bentuk dan kondisi rumah • Pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya dilakukan sendiri, bila diperlukan baru memakai jasa tukang • Bahan untuk membangun bisa juga bahan bekas. • Pembiayaan menggunakan kemampuan keuangan sendiri. • Pelaksanaan pembangunan secara bertahap (incremental) *MBR Seringkali karena keterbatasan akses ke berbagai sumberdaya, cenderung menghasilkan perumahan yang tidak teratur dan kurang layak huni

Permasalahan perumahan bagi MBR Perijinan (IMB) dan informasi tata ruang Skim pembiayaan Perlindungan hukum atas masalah perumahan Tanah Pengetahuan dan pengorganisasian dalam merencanakan, membangun dan mengelola rumah dan lingkungannnya Bahan bangunan yang terjangkau dan aman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Prasarana, sarana dan utilitas umum Tenaga tukang/mandor yang trampil

BANTUAN PE(RUMAH)AN SWADAYA

Bantuan Rumah Swadaya* Menimbang, huruf c : …menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat …. . Pasal 13, huruf f. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR g. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terutama bagi MBR *UU 1/2011

Bentuk dan Jenis Bantuan BENTUK BANTUAN JENIS BANTUAN Uang • Seluruh • Sebagian/stimulan informasi • Sosialisasi • Kampanye Bahan/material • Seluruhnya • Sebagian pendampingan • Teknis • Non teknis Rumah • Seluruhnya • Sebagian dari bangunan rumah pelatihan • Ketrampilan/skill • wirausaha

PENYELENGGARAAN BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA

UU No. 1/2011, Pasal 3 TUJUAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Konsep pelaksanaan rumah swadaya

Bentuk fasilitasi rumah swadaya sosial Pemberdayaan : • Penyuluhan • Sosialisasi • Pelatihan • Bimbingan Teknis • Pendampingan Masyarakat siap menerima program fisik Kegiatan Channeling : • Fasilitasi Akses ke sumber daya • Bantuan stimulan pembangunan rumah • Bantuan untuk produksi bahan bangunan Program/kegiatan terlaksana ekonomi LED (Local Economic Development) : • Mendorong Kewirausahaan • Pemberian modal, sarana dan prasarana • Pelatihan & akses ke sumber daya kewirausahaan Pembiayaan mandiri

Bantuan rumah swadaya* Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah Bantuan Pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, dan utilitas umum (PSU) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah unnuk memperoleh rumah yang layak huni *nama generik

Kegiatan rumah swadaya 1989 -1994 P 2 LDT • perbaikan dan pembangunan prasarana, perbaikan/pemugaran rumah di perdesaan ( 1 desa memperoleh stimulan 30 unit rumah dari Dep. PU, 20 unit rumah dari Dep. Dalam Negeri, 10 unit rehab total rumah dari Dep. Sosial), • peningkatan kualitas lingkungan permukiman 1996 -1998 P 2 BPK • merupakan campuran antara formal dan swadaya. • Swadaya karena perencanaan, pelaksanaan & pengembangan pembangunan oleh penghuni. • Formal karena semua aspek pembangunan mengacu pada standar dan peraturan pemerintah dan keterlibatan pemerintah masih diperlukan 2001 -2003 2004 -2008 Co-BILD NUSSP • memenuhi kebutuhan akan perumahan bagi MBR melalu. I dukungan terhadap proses pembangunan rumah bertahap, atau “rumah tumbuh”. • bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah, namun stabil dan mampu menabung dalam jangka waktu pendek, sehingga bantuan atau kredit yang diberikan dapat dikembalikan lagi oleh MBR tersebut. • Telah memperbaiki rumah 800. 000 keluarga • Lebih dari 1000 rumah tangga disediakan sertipikat hak atas tanah atau rumah. • 2, 164 keluarga telah memanfaatkan kredit mikro dengan jumlah total yang dibayar Rp. 6, 9 milyar atau rata-rata Rp. 3, 2 juta /keluarga. • Sebagian besar kredit digunakan untuk perbaikan rumah, misalnya mengganti lantai dan atap, menambah fasilitas sanitasi, dan memperoleh izin tanah.

Bantuan stimulan rumah swadaya 2006 -2010 2013 -2014 2011 -2012 2015 Permenpera No. 08/2006 Permenpera No. 14/2011 Permenpera No. 06/2013 Permen. PUPR No. 39/2015 • 2006, LKM/LKn. B, • 2007 -2010, BKM/LKMD • Satker & PPK pusat • Usulan oleh daerah • Tim Teknis Pemda • Satker & PPK pusat • Usulan oleh Daerah, • Pendataan oleh Konsultan Pusat • Satker pusat, PPK regional • Usulan oleh Daerah, • Database RTLH Nasional • Satker pusat, PPK regional 2016 -2017 Permenpera No. 13/2016 • Usulan oleh Daerah, • Database RTLH dan BDT • Satker & PPK provinsi

TAHAPAN PENYELENGGARAAN BANTUAN PERUMAHAN SWADAYA

Tahapan Penyelenggaraan Bantuan sosialisasi penyiapan masyarakat perencanaan pelaksanaan didampingi oleh fasilitator terminasi

Tahapan Sosialisasi a. Sosialisasi kegiatan b. Pengorganisasian masyarakat dan pembentukan kelompok. c. Menyusun kebutuhan/need a. Menyepakati kebutuhan b. Memformulasikan kebutuhan menjadi kegiatan c. Menyusun aturan main d. Menyusun agenda (jadwal dan prioritasisasi)

Tahapan Persiapan identifikasi kondisi rumah dan calon penerima bantuan : kriteria layak huni vs kriteria tidak layak huni • Kekuatan , Struktur dan konstruksi • Kenyamanan, Penghawaan dan pencahayaan • Kesehatan Menyiapkan data pendukung (input data) • Nama, alamat, kata kunci • Jenis kerusakan • Status kepemilikan • Tingkat keswadayaan • Kelengkapan prasarana rumah dan lingkungan

Tahap Persiapan identifikasi sumber daya/potensi sumber daya perumahan bangunan • Ketersediaan • Harga • teknologi masyarakat, • Kondisi sosial ekonomi • Struktur kemasyarakat an • Kultur lokal Lingkungan • Cuaca • Geografis • aksesibilitas kearifan lokal • Budaya, adat istiadat • Kebiasaan umum

Tahap Persiapan BSPS Pendataan RTLH dengan indikator: 1. Aspek Keselamatan dan Bahan Bangunan 2. Aspek Kesehatan 3. Aspek Kecukupan Luas Pengusulan Seleksi Prioritas Berdasarkan Kriteria Kabupaten/Kota : 1. Kriteria Umum 2. Kriteria Khusus Penetapan Lokasi Rekrutmen Fasilitator • Sosialisasi • Penyediaan dana pendamping di daerah (APBD) • Penyepakatan Desa/Kelurahan Lokasi BSPS • Peryataan Komitmen Pemda • Penatapan lokasi BSPS • Pengumuman • Seleksi administrasi di pusat • Pembuktian berkas dan wawancara di daerah • Pengusulan calon fasilitator hasil seleksi Pelatihan Fasilitator/TPM • Sosialisasi • Pembekalan KMW di pusat • Pelatihan koordinator kabupaten/kota dan fasilitator di wilayah • Penetapan fasilitator

Tahapan Perencanaan 1. pemilihan : • metoda pelaksanaan, • jenis konstruksi 2. penyusunan jadwal kegiatan. 3. pola pelaksanaan > • gotong royong, sambatan. • Memanfaatkan tenaga tukang. 4. Pembuatan RAB dan sketsa/disain 5. Pemilihan bahan dan seleksi bahan material 6. Standard dan spesifikasi parasarana dan sarana permukiman : septiktank, drainase, pencahayaan, penghawaan.

Tahap Pelaksanaan 1. pembagian kelompok/tugas/tanggung jawab 2. seleksi sumber dan manajemen pengadaan bahan/material 3. Penerapan manajemen pelaksanaan 4. Melakukan pengawasan dan pengendalian

Tahap Pengembangan OUTPUT monitoring dan evaluasi OUTCOME pemeliharaan dan pengembangan, IMPACT pengembangan ke sektor lain : • Ekonomi • Kesehatan • lingkungan

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN

Amanat UU no. 1/2011, Pasal 3 Pemberdayaan pemangku kepentingan

Para pemangku kepentingan PEMERINTAH MASYARAKAT LAIN-LAIN • INDIVIDU • KELOMPOK PENERIMA MANFAAT • KELOMPOK MASYARAKAT • SWASTA/PENGUSAH A • PERGURUAN TINGGI • LEMBAGA LITBANG • DONOR/LSM • ASOSIASI • PUSAT • PROVINSI • KABUPATEN • KOTA • KECAMATAN • DESA

Pengelolaan pemangku kepentingan

Konsep Pendampingan masyarakat Pendampingan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator. Pendampingan sebagai upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Pendampingan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.

Siapakah pendamping kelompok masyarakat ? Fasilitator, Kader, Relawan yang berperan mendampingi masyarakat dengan memiliki 3 peran yaitu: pembimbing, membantu masyarakat untuk memutuskan/menetapkan tindakan. enabler, mendorong masyarakat untuk mengenali masalah atau kebutuhannya, potensinya untuk peningkatan kemampuan masyarakat. ahli, dapat memberikan keterangan-keterangan teknis saat melaksanakan kegiatannya bukan bersifat mendikte melainkan berupa penyampaian fakta-fakta agar masyarakat lebih mudah untuk mengambil sikap atau keputusan dengan benar.

Pendampingan menuju sustainability 3 aspek pembangunan berkelanjutan (sustainable development). setara dapat ditanggung berlangsung terus menerus

Peran pendamping Konsultasi: membantu memenuhi kebutuhan terhadap informasi dan wawasan baru melalui dialog, diskusi, penyebaran informasi, dan sejenisnya Asistensi: membantu meningkatkan keterampilan, misalnya berkenaan dengan penyusunan konsep perancangan dan menggambar rancangan, menyusun rencana anggaran biaya, dan lainya. Fasilitasi: membantu meningkatkan proses pembelajaran dalam kelompok, membuka akses dan berhubungan dengan pihak lain, membuat jaringan, dan lain-lain.

Tugas Tenaga Pendamping 1. Penyiapan (sosialisasi, pengorganisasian) 2. Pelaksanaan (perencanaan, pelaksanaan) 3. Pengembangan (paska pelaksanaan, outcome) 1. Dokumentasi 2. Pelaporan 3. Evaluasi, rekomendasi

TERIMA KASIH

Kriteria MBR versi BSPS KRITERIA MBR UNTUK BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA penghasilan Rp. Juta desil 10 desil 9 desil 8 desil 7 desil 6 desil 5 desil 4 desil 3 desil 2 desil 1 non desil Permenpera 06/2013 penghasilan Rp. 1, 25 sd Rp. 2, 5 juta pengeluaran Rp. Juta 13. 9 7 5. 2 4. 2 3. 6 3. 1 2. 6 2. 1 1. 8 1. 2 2015 2016 2017 8. 2 4. 3 3. 2 2. 7 2. 3 2. 1 1. 8 1. 6 1. 4 1. 2 Rp. Juta 41 39 39 36 34 34 30 24 21 0 6. 6 3. 2 2. 4 1. 8 1. 5 1. 2 1 0. 6 0. 5 0. 2 Permenpera 08/2006, pasal 1 ayat 2 penghasilan maksimal Rp. 2, 5 juta Permen PUPR 13/2016, pasal 13 huruf e UMP rata-rata (Rp. Juta) investasi untuk perumahan tabungan per bulan % 1. 52 1. 793 2. 079

Prosedur STANDAR Pelaksanaan BSPS Pelaksanaan oleh Penerima Bantuan • Penetapan kabupaten/kota • Penetapan alokasi per kabupaten/kota • Identifikasi desa/kelurahan calon lokasi BSPS • Penetapan desa/kelurahan lokasi BSPS Pemberdayaan dan Pendataan CPB Penetapan lokasi BSPS • Penetapan • Sosilisasi kepada keputusan masyarakat penerima desa/kelurahan bantuan calon lokasi • Pencairan BSPS bantuan • Pemberdayaan • Penyaluran kepada calon bantuan penerima • Penerbitan dan bantuan penyerahan buku • Pendataan dan tabungan seleksi calon penerima bantuan Monitoring, supervisi, dan evaluasi Pencairan dan Penyaluran BSPS • Pembuatan DRPB 2 • Penarikan dana • Pembelian bahan bangunan • Pembangunan/ peningkatan kualitas rumah

JENIS KEGIATAN BSPS NO 1 2 3 JENIS KEGIATAN Pembangunan Baru (PB) Peningkatan Kualitas (PK) Pembangunan PSU KLASIFIKASI KRITERIA/SYARAT Pembangunan baru pengganti RTLH Rumah rusak total/seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural rusak Pembangunan rumah baru a. b. Belum ada rumah Dibangun diatas kavling tanah matang Ringan a. b. Rumah rusak ringan, atau Rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan Sedang Rumah rusak sedang Berat Rumah rusak berat Berupa bahan bangunan untuk : - Jalan lingkungan - Drainase a. b. c. d. PSU belum tersedia atau kondisinya tidak laik fungsi; Tanah PSU tidak dalam status sengketa; ada dukungan dari APBD; diusulkan oleh bupati/walikota.

PRINSIP PENYALURAN BSPS Bentuk Penerima Penggunaan PB Uang Perseorangan BSPS Perseorangan PK Untuk membeli bahan bangunan dan tenaga kerja Bahan bangunan untuk rumah Rumah (program khusus) Barang KPB Bahan Bangunan untuk PSU Penyalur <100 penerima, oleh PPK >100 penerima, oleh bank/pos penyalur Oleh penyedia barang/Jasa sesuai kontrak Keterangan : KPB : Kelompok Penerima Bantuan PB: Pembangunan Baru PK : Peningkatan Kualitas PPK: Pejabat Pembuat Komitmen

MEKANISME PENYALURAN BSPS Usulan Bupati/ Walikota Usulan KL Rakor/ Musrenbang Penetapan Lokasi oleh Dirjen Satker & SKPD § Sosialisasi § Rekrut dan Pembekalan fasilitator KL : Kementerian/Lembaga CPB : Calon Penerima Bantuan KPB : Kelompok Penerima Bantuan RPD : Rencana Penggunaan Dana DRPB 2: Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan Seleksi dan Penyiapan CPB § Penyuluhan masyarakat § Verifikasi CPB § Pembentukan KPB § Kesepakatan Sosial § Penetapan KPB Penyusunan Proposal § Survey toko/penyedia bahan § Kesepakatan pemilihan toko § Kontrak dengan toko § Penyusunan RPD § Penyusunana DRPB 2 Verifikasi, pengesahan, dan pengusulan Proposal oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota Penetapan Surat Keputusan Penerima Bantuan oleh PPK Penyaluran bantuan oleh bank/pos penyalur Pemesan bahan bangunan ke toko Pemeriksaan dan penerimaan bahan bangunan Pembayaran bahan dengan transfer Pembangunan/ peningkatan kualitas rumah

T-1 Jun Jul Ags Sep T 0 Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun PENGENDALIAN Pendata an dan Pengusulan Penetapan Lokasi Rekrutmen dan Pelatihan Fasilii-tator Penyiapan Masyarakat & Penyiapan Proposal SK dan Penya luran Bantu an PERSIAPAN Penarikan Dana, Pembangun an Fisik, Pelaporan Tahap I Penarikan Dana, Pembangunan Fisik, Pelaporan Tahap II PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Wasdal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Monitoring dan Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat Tahap Pelaksanaan BSPS Bank/Pos Kepala Desa/Lurah Bank/Pos Toko Bahan Bangunan Fasilitator – KMW KPPN Fasilitator – KMW Masyarakat – CPB PPK – Satker Masyarakat – CPB Penyiapan Masyarakat • Sosialisasi • Verifikasi ulang calon penerima bantuan hasil pendataan • Evaluasi dan Penyepakatan CPB dan KPB • Penetapan KPB • Penandatangan-an Kesepakatan Sosial (Social Agreement) Penyiapan Proposal dan Pengusulan Penetapan SK dan Penyaluran Bantuan • Riviu GK dan RPD • Penyepakatan dan pemilihan toko • Penyusunan DRPB 2 Tahap I dan Tahap II • Verifikasi berkas • Pengusulan proposal ke PPK • Penetapan SK • Penerbitan SPP • Penerbitan SPM • Penerbitan SP 2 D • Pembentukan rekning • Penyaluran bantuan • Penyerahan buku tabungan Penarikan, Pembangunan, Pelaporan Tahap I • Penarikan dan transfer dana tahap I • Distribusi bahan bangunan • Pembangunan fisik tahap I • Pemeriksaan fisik • Pelaporan Tahap I Penarikan, Pembangunan, Pelaporan Tahap II • Penarikan dan transfer dana tahap II • Distribusi bahan bangunan • Pembangunan fisik tahap II • Pemeriksaan fisik • Pelaporan Tahap II

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN BSPS [2] Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Direktur Rumah Swadaya Pusat KPA/Kepala Satker PRSS PPK Randal KMP BSPS KMS BSPS K. Pendataan KPA/Kepala SNVT Provinsi Koord Fasilitator Wilayah Tim Koord. Provinsi PPK Provinsi KMProv Bank Tim Teknis Kab/Kota Supplier Bank Koord. Fasilitator Kab/Kota Kontraktor Supplier Kontraktor Fasilitator Penerima BSPS Kab/Kota Lokasi