S SAHABUDDIN SH MH KEBIJAKAN KRIMINAL CRIMINAL POLICY

S. SAHABUDDIN, SH. MH. KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY)

Pandangan Pakar Sudarto: Arti sempit: “Keseluruah asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana (arti sempit)” Arti Luas: “Keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum (polisi, jaksa, hakimdan LP) trmasuk di dalamnya cara kerja dari sistem tersebut. (arti luas)” Arti Paling Luas: “Keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat (dikutip dari Jorgen Jepsen dan merupakan pengertian paling luas)”. “Suatu usaha yang rational dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.

sambungan MARC ANCEL: “The Criminal Policy is the rational organization of control of crimes by society” ( Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan kejahatan) PETER HOEFNAGELS: “The criminal policy is the rational organization of the social reaction to crimes”(suatu usaha yang rational atas reaksi masyarakat terhadap kejahatan).

Hubungannya dengan Politik Sosial Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan yg pada hakekatnya merupakan bagian dari Social Defence (perlindungan masyarakat) dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

Tujuan Akhir Kebijakan Kriminal Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya menuju pada Welafare State (negara sejahtera)

Cara / Metode Upaya Penal, yaitu dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana penyelesaian masalah. 2. Upaya Non Penal, yaitu suatu cara yang ditempuh dengan memanfaatkan the living law ataupun sarana-sarana lain diluar hukum pidana dalam menyelesaikan masalah. 1.

Skema Kebijakan Kriminal Pelatihan Kriminologi dan Hukum Pidana ke 34 UNAFEI 1973 di Tokyo Welfare State Social Welfare Tujuan Social Policy Social Defence Penal Criminal Policy Sarana Non Penal