KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA disampaikan dalam

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA disampaikan dalam rangka : Pelatihan Penyelenggaraan Rumah Swadaya, Makasar, 9 Oktober 2018 Oleh : Ir. Dedy Permadi, CES Kepala Project Implementation Unit, National Affordable Housing Program, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN DIREKTORAT RUMAH SWADAYA

Daftar isi Gambaran Umum Perumahan Swadaya o o o Posisi Perumahan Swadaya Karakteristik Perumahan Swadaya Kontribusi Perumahan Swadaya Permasalahan dan Tantangan Perumahan Swadaya Dampak Perumahan Swadaya Kebijakan Rumah Swadaya Gambaran Umum Perumahan o o Pengertian Peran Negara Permasalahan Perumahan Kebijakan dan Program Perumahan 2015 -2019 o o Tantangan RPJMN 2015 -2019 Capaian RPJMN Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya o o o Pengertian Prinsip Program Kriteria Penerima Bantuan Tahapan Besaran Bantuan

Pengertian RUMAH Bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya RUMAH SWADAYA Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat PERUMAHAN SWADAYA Kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, dan utilitas umum PERUMAHAN adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni

PERAN NEGARA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Ps. 28 H, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. UU No. 1/ 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”. UU No. 20/ 2011 Tentang Rumah Susun Ps. 5 ayat (1), “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”. “Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni” 4

PERMASALAHAN PERUMAHAN Kebutuhan rumah meningkat pesat, peyediaan belum seimbang Penyediaan rumah belum mencapai sasaran masyarakat berpenghasilan rendah Desentralisasi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan Kemampuan daya dukung lahan perkotaan menurun karena terbatasnya sarana dan prasarana perkotaan Terbatasnya lahan di perkotaan dan sulitnya memperoleh tanah dengan harga murah serta belum adanya mekanisme baru dalam pengendalian harga tanah Masih kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas di bidang perumahan dan permukiman Belum kondusifnya iklim yang dapat merangsang peran aktif masyarakat secara luas Belum efektifnya dukungan para pihak dalam bidang perumahan 5

KEBIJAKAN PERUMAHAN DALAM RPJMN 2015 -2019 Backlog Penghunian 7, 6 juta unit Rumah Tidak Layak Huni 3, 4 juta unit Target Penanganan 1, 5 juta unit Hingga 2019 Target Penanganan 2, 2 juta unit Hingga 2019 menjadi 1, 9 juta unit menjadi 5, 4 juta unit

TARGET RENSTRA PENYEDIAAN PERUMAHAN 2015 -2019 RUMAH SUSUN SEWA RUMAH KHUSUS 550. 000 unit BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BANTUAN PSU 1. 500. 000 676. 950 unit

PROGRAM PENYEDIAAN PERUMAHAN RUMAH SUSUN SEWA RUMAH KHUSUS Penerima manfaat: MBR, Pekerja Industri, Aparatur Sipil Negara, Nelayan, Mahasiswa dan Santri Petugas dan Masyarakat Perbatasan Negara, Korban Bencana Alam dan Sosial, Masyarakat terdampak Pembangunan dan Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA Penerima manfaat: MBR (untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, dan utilitas umum) BANTUAN PSU Penerima manfaat: Pengembang perumahan yang membangun Rumah Murah untuk MBR sesuai dengan harga jual dalam skema KPR FLPP

rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya Rumah SWADAYA masyarakat 9

GAMBARAN UMUM PERUMAHAN SWADAYA POSISI PERUMAHAN SWADAYA 1) Perumahan berkaitan erat dengan hak hidup manusia (hak kodrat). 2) Sebagai konsekuensinya, negara memiliki kewajiban untuk mengakui hak warganya untuk mendapatkan standar hidup yang layak. 3) Negara harus menyadari bahwa kekuasaannya tidak terbatas dimana hal tersebut dapat dilihat dari kondisi perumahan dan permukiman di negara tersebut. 4) Perkiraan pertumbuhan kebutuhan rumah sekitar 800 ribu per tahun 5) Akses masyarakat kepada pemenuhan rumah seringkali terhambat. 6) Masyarakat berupaya memenuhi kebutuhan huniannya dengan usaha dan prakarsa sendiri. 7) Perumahan swadaya terkadang dinilai mengganggu wajah kota atau desa, namun harus disadari bahwa masyarakat dengan membangun rumah secara swadaya telah turut membantu pemerintah dalam penyediaan rumah. 8) Perumahan swadaya harus dijadikan suatu asset atau sumber daya bagi pembangunan negara. 10

GAMBARAN UMUM PERUMAHAN SWADAYA KARAKTERISTIK PERUMAHAN SWADAYA Dibangun atas prakarsa masyarakat yang awalnya tanpa bantuan dari pemerintah Material bangunan sesuai dengan selera dan tingkat kemampuan penghuni Lokasi bisa di mana saja (kota dan desa). Didirikan di atas lahan yang belum tentu jelas kepemilikannya Tata letak perumahan dapat bervariasi dan ada yang tidak teratur Pola persebaran bisa secara organik 11

KONSTRIBUSI PERUMAHAN SWADAYA DALAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DI INDONESIA 71% masyarakat Indonesia yang memerlukan hunian memenuhi kebutuhannya secara mandiri/ swadaya. 12

GAMBARAN UMUM PERUMAHAN SWADAYA Permasalahan Perumahan Swadaya Identik dengan rumah informal, organik, dan tidak terencana kualitas rendah rumah tidak layak huni Minim/tidak terlayani PSU Dapat menjadi kumuh dan permasalahan permukiman/perkotaan

GAMBARAN UMUM PERUMAHAN SWADAYA Tantangan Perumahan Swadaya Variasi Data Jumlah dan Sebaran RTLH & Backlog Belum banyak variasi program dan Program/kegiatan yang ada belum fokus pada peningkatan keswadayaan Penerapan Teknologi Belum Maksimal Sistem Pendanaan dan Pembiayaan Perumahan Belum Komprehensif terutama untuk MBR Belum terjangkaunya: Akses informasi, Konsultasi, Pendampingan, Pelatihan Belum Optimalnya Peran Para Pihak Perguruan tinggi, Media Massa, LSM, Donor, Lembaga keuangan, Industri bahan bangunan, K/L, Pengembang, Lembaga Litbang

DAMPAK “STIGMA” PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA Terkadang belum sesuai dengan perencanaaan pemerintah Berada di kawasan yang seharusnya bukan peruntukannya Infrastruktur yang tidak layak 15

TANTANGAN RPJMN 2015 -2019 Sasaran RPJMN 2015 -2019 Formal, 30% Peningkatan Kualitas 1, 5 juta RTLH Swadaya, 70% Penyediaan 2, 2 juta hunian layak & terjangkau RUSUNAW RUSUS A 50. 000 550. 000 FLPP KPR 900. 000 SWADAYA Permasalahan/Tantangan Jumlah 450. 000 Fasilitasi PB Swadaya 250. 000 Angka backlog Nasional 7, 6 juta Jumlah RTLH Nasional 3, 4 juta Fasilitasi PK Swadaya 1. 500. 000 Pertumbuhan Kebutuhan rumah/tahun 800 rb - 1 jt Kemampuan APBN 2015 -2019 Dapat menimbulkan terjadinya perumahan kumuh, jika tidak dicegah/dikendalikan FASILITASI PB SWADAYA FASILITASI PK SWADAYA 300. 000 Gap 100. 000 FASILITASI PK SWADAYA FASILITASI PB SWADAYA 1. 200. 000 150. 000 16

TARGET & CAPAIAN PEMENUHAN RLH 2015 -2019 NO KEGIATAN 1 Pembangunan Baru Rumah 2 Peningkatan Kualitas RTLH TOTAL PENCAPAIAN APBN PENCAPAIAN DAK USULAN PLN (Tentatif) APBD PROV/KAB/KOTA SELISIH KUMULATIF SELISIH 2015 20, 000 65, 000 82, 245 2, 755 2016 45, 000 300, 000 345, 000 97, 888 10, 000 237, 112 239, 837 RPJMN 2017 50, 000 350, 000 400, 000 112, 732 56, 000 131, 418 99, 850 339, 717 2018 60, 000 385, 000 445, 000 168, 300 55, 500 35, 000 186, 200 525, 917 2019 75, 000 400, 000 475, 000 186, 000 55, 500 50, 000 183, 500 709, 417 TOTAL 250, 000 1, 500, 000 1, 750, 000 647, 165 177, 000 85, 000 131, 418 709, 417 GAP TARGET RUMAH SWADAYA HINGGA TAHUN 2019 Gap dapat diatasi dengan pelibatan berbagai pihak dalam peningkatan keswadayaan masyarakat.

Program Rumah SWADAYA DEFINISI Bantuan Pemerintah bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta PSU. KESWADAYAAN MASYARAKAT ulan an ung k u D ra Mit Stim peraturan 18

PRINSIP Program 19

OUTPUT OUTCOME RUMAH LAYAK HUNI BSPS RUMAH TERHUNI 20

KETENTUAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) • Berbasis pada pemberdayaan masyarakat • Bantuan berbentuk uang dalam tabungan § Digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan upah kerja § Pembayaran bahan dan upah dalam 2 tahap § Pembayaran bahan bangunan ke toko material yang dipilih kelompok § Pembayaran tahap 2 dilakukan setelah fisik mencapai minimal 30% § Hasil kegiatan berupa rumah menjadi layak huni dan terhuni 21

KRITERIA PENERIMA BANTUAN 1 3 4 WNI yang sudah berkeluarga 2 Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya RTLH Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan 6 5 Penghasilan ≤ UM Provinsi Berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng KETENTUAN TANAH 1. Tidak dalam status sengketa 2. sesuai tata ruang wilayah KETENTUAN KPB 1. Terdiri atas unsur: • Ketua merangkap anggota; • Sekretaris merangkap anggota; • Bendahara merangkap anggota; dan • anggota 2. Anggota maksimal 20 orang. 3. Bertempat tinggal di desa/ kelurahan yang sama. 4. Ditetapkan oleh kepala desa/lurah. 22

TAHAPAN PENYELENGGARAAN BSPS TAHAPAN PERSIAPAN USULAN LOKASI BSPS VERIFIKASI USULAN PENETAPAN LOKASI BSPS PENYIAPAN MASYARAKAT 1. Sosialisasi dan penyuluhan; 2. Verifikasi CPB; 3. Kesepakatan CPB; 4. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal; dan 5. Verifikasi dan pengesahan proposal TAHAPAN PELAKSANAAN PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN Melalui SK PPK PENCAIRAN BANTUAN PEMANFAATAN BANTUAN LPD TAHAP II PEMANFAATAN BANTUAN TAHAP II LPD TAHAP I PEMANFAATAN BANTUAN TAHAP I PENYALURAN BANTUAN 23

BSPS PROSES Pemberdayaan Kelompok Keswadayaan Pembuatan Proposal 24 Kemampuan Teknis

BESARAN BANTUAN JENIS BANTUAN Peningkatan Kualitas (PK) Pembangunan Baru (PB) PEMANFAATAN BANTUAN BAHAN BANGUNAN UPAH KERJA TOTAL KETERANGAN Rp. 12. 500. 000, - Rp. 15. 000, - Reguler Rp. 25. 000, - Rp. 30. 000, - Khusus Wilayah Pesisir dan Pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat Rp. 25. 000, - Rp. 30. 000, - Reguler Rp. 50. 000, - Rp. 10. 000, - Rp. 60. 000, - Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat Rp. 40. 000, - Rp. 20. 000, - Rp. 60. 000, - Khusus Kab. Asmat Prov. Papua Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 295/KPTS/M/2018 tanggal 17 April 2018 Tentang Besaran Nilai dan Lokasi BSPS T. A 2018

CONTOH PELAKSANAAN BSPS 26

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN DIREKTORAT RUMAH SWADAYA Nama : Iwan No BNBA : 059 Besar Bantuan : 15. 000 Desa : Purwosawi Kecamatan : Torue Kabupaten : Parigi Moutong Kondisi Awal (0%) Progres 30% Keadaan 100%

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN DIREKTORAT RUMAH SWADAYA Nama : Ikati Ladendreng No BNBA : 010 Besar Bantuan : 15. 000 Desa : Malinau Seberang Kecamatan : Malinau Kota Kabupaten : Malinau Kondisi Awal (0%) Progres 30% Keadaan 100%

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN DIREKTORAT RUMAH SWADAYA Nama : Elias Wetapo Besar Bantuan : 30. 000 Desa : Hitigima Kecamatan : Asotipo Kabupaten : Jayawijaya Kondisi Awal (0%) Progres 30% Keadaan 100%

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN DIREKTORAT RUMAH SWADAYA Nama : Sani Besar Bantuan : 15. 000 Desa : Topo Jaya Kecamatan : Uwara Kabupaten : Nabire Kondisi Awal (0%) Progres 30% Keadaan 100%

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN DIREKTORAT RUMAH SWADAYA Nama : Lasiem No BNBA : 046 Besar Bantuan : 15. 000 Desa : Sindang Asih Kecamatan : Banjarsari Kabupaten : Ciamis Kondisi Awal (0%) Progres 30% Keadaan 100%

TERIIMA KASIH 32