Kebijakan Penyelenggaraan Rumah DIKLAT PENYELENGGARAAN Swadaya RUMAH SWADYA
Kebijakan Penyelenggaraan Rumah DIKLAT PENYELENGGARAAN Swadaya RUMAH SWADYA “Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya” Swadya Diklat Penyelenggaraan Rumah DIREKTORAT RUMAH SWADAYA DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kompetensi Dasar “Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Swadaya” Menjelaskan tantangan pencapaian sasaran RPJMN, arah kebijakan penyelenggaraan rumah swadaya, strategi penyelenggaraan rumah swadaya dan program penyelenggaraan rumah swadaya 2
Indikator Keberhasilan “Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Swadaya” Mampu menjelaskan tantangan penyelenggaraan rumah swadaya Mampu menjelaskan arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah swadaya Mampu menjelaskan program dan penyelenggaraan perumahan swadaya 3
4 Outline Presentasi “Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Swadaya” Pendahuluan Tantangan Penyelenggaraan Perumahan Swadaya Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Swadaya Program dan Anggaran Penyelenggaraan Perumahan Swadaya
Pendahuluan “Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Swadaya” Deskripsi Singkat Tujuan Pembelajaran Materi Pokok Sub Materi Pokok
01 Deskripsi Singkat Mata Diklat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta diklat tentang tantangan arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan perumahan swadaya, serta program yang ditetapkan untuk mengatasi berbagai isu dalam penyelenggaraan perumahan swadaya, melalui pemahaman terahadap isu perumahan swadaya, arahan kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan swadaya, serta program penyelenggaraan perumahan swadaya.
02 Tujuan Pembelajaran Hasil Belajar : Setelah mengikuti mata diklat ini peserta diharapkan mampu memahami tantangan penyelenggaraan perumahan swadaya , kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan perumahan swadaya.
03 Materi Pokok dan Sub materi Pokok Materi Pokok • Sub Materi Pokok • • Gambaran tingkat keswadayaan masyarakat Terbatasnya akses sumber daya perumahan Permasalahan perumahan di Indonesia RPJP Perumahan Target RPJMN Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Swadaya Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Rumah Swadaya Tantangan Penyelenggaraan Perumahan Swadaya • • Arah kebijakan penyelenggaraan perumahan swadaya Strategi meningkatkan keswadayaan masyarakat Strategi pemberian akses sumber daya perumahan Strategi pencapaian RPJMN • • • Pengaturan (NSPK) Fasilitasi Pendataan & Verifikasi Fasilitasi Pemberdayaan & Kemitraan Fasilitasi Pendanaan dan Sistim Pembiayaan Rumah Swadaya Fasilitasi Bantuan Stimulan Pemantauan dan Evaluasi
Tantangan Penyelenggaraan Rumah Swadaya “Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya” Gambaran tingkat keswadayaan masyarakat Terbatasnya akses sumber daya perumahan Permasalahan perumahan di Indonesia RPJP Perumahan Target RPJMN
LANDASAN HUKUM Undang-undang 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 15 huruf p: pemerintah kabupaten/kota memberikan pendampingan bagi orang-perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya PP 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan PKP, Pasal 2 ayat (2): Pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan secara berjenjang Pusat Provinsi kabupaten/Kota Peraturan Menpera 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota: Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pelayanan bidang perumahan rakyat
AMANAT UU NO 1 TAHUN 2011 Amanat UU No. 1 /2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman : TUGAS DAN WEWENANG PUSAT PROVINSI PUSAT KABUPATEN/KOTA Pasal 13 & 16 Pasal 14 & 17 Pasal 15 & 18 TUGAS 1. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR 2. Memfasilii penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR 3. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategis pada tingkat nasional (Pusat & Prov) 4. Memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya (Kab/Kota) WEWENANG 1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman 2. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman
KONDISI PENYEDIAAN PERUMAHAN DI INDONESIA (Berdasarkan Renstra PUPR 2015 -2019) Angka backlog Nasional : 7. 6 juta Jumlah RTLH Nasional : 3. 4 juta Pertumbuhan Kebutuhan rumah/tahun : 800 ribu Memberi kontribusi pada angka RTLH
Terbatasnya akses sumber daya perumahan
PERMASALAHAN PERUMAHAN SWADAYA 1 1 Dukungan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman belum memadai; 44 2 Koordinasi dan kelembagaan pembangunan perumahan kurang optimal Pemberdayaan belum menjadi dasar pijakan dalam penyelenggaraan perumahan swadaya 5 3 Terbatas dan mahalnya harga bahan bangunan untuk pembangunan perumahan Kearifan lokal belum menjadi sumber daya yang harus dikembangkan Dalam Renstra Kementerian PUPR, Perumahan Swadaya merupakan bagian dari kebijakan dan program pengembangan perumahan yang dilaksanakan melalui pemberdayaan Perumahan Swadaya
RPJP Perumahan
TANTANGAN PENCAPAIAN SASARAN RPJMN 2015 -2019 Sasaran RPJMN 2015 -2019 Peningkatan Kualitas 1, 5 juta RTLH Penyediaan 2, 2 juta hunian layak & terjangkau RUSUNAWA 550. 000 FLPP 900. 000 RUSUS 50. 000 KPR SWADAYA 450. 000 Fasilitasi PK Swadaya Fasilitasi PB Swadaya 1. 500. 000 250. 000 Kemampuan APBN 2015 -2019 (Rp. 10. 89 T) FASILITASI PK SWADAY A FASILITASI PB SWADAY A 300. 000 100. 000 Gap FASILITASI PK SWADAYA 1. 200. 000 FASILITASI PB SWADAYA 150. 000
Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Rumah Swadaya “Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya” Arah kebijakan penyelenggaraan perumahan swadaya Strategi meningkatkan keswadayaan masyarakat Strategi pemberian akses sumber daya perumahan Strategi pencapaian RPJMN
ARAH KEBIJAKAN • Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi: pengendalian Perumahan Komersial, penguatan Perumahan Umum, Rumah Susun, pemberdayaan Perumahan Swadaya dan fasilitasi perumahan Khusus.
Strategi Penyelenggaraan Rumah Swadaya Menyempurnakan tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan perumahan Meningkatkan capactiy building pemangku kepentingan bidang perumahan swadaya untuk dapat meningkatkan peran sesuai dengan kewenangannya Menyusun road map perumahan swadaya yang disepakati oleh segenap pemangku kepentingan Membentuk lembaga perumahan swadaya/ bale daya perumahan yang memiliki fungsi sebagai pusat layanan konsultasi, informasi, pembinaan dan pelatihan serta pendampingan di setiap kabupaten kota dan mengfungsikan PIP 2 B sebagai pembina di tingkat provinsi.
STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN RPJMN Pemerintah Provinsi PEMERINTAH PUSAT 1. Fasilitasi Pendataan & Verifikasi 2. Fasilitasi Pemberdayaan & Kemitraan 3. Fasilitasi Bantuan Stimulan 1. Memiliki database perumahan 2. Melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota 3. Melaksanakan program perumahan swadaya Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Memiliki database perumahan 2. Memiliki tenaga fasilitator perumahan handal 3. Melakukan pelayanan ke masyarakat bidang perumahan 4. Melaksanakan program perumahan swadaya Dukungan dari pihak terkait: 1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pemerintah Desa 4. Perguruan Tinggi 5. Lembaga Keuangan 6. Donor 7. Perusahaan 8. LSM, dll 400. 000 unit BSPS 1. 350. 000 unit sumber lain
Strategi meningkatkan keswadayaan masyarakat
Strategi pemberian akses sumber daya perumahan
Program Penyelenggaraan Rumah Swadaya “Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Swadaya” Pengaturan (NSPK) Fasilitasi Pendataan & Verifikasi Fasilitasi Pemberdayaan & Kemitraan Fasilitasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan Swadaya Fasilitasi Bantuan Stimulan Pemantauan dan Evaluasi
PENGATURAN PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA NSPK Norma, Standar, Prosedur, Kriteria PEMBANGUNAN BARU PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN PSU PEMBINAAN FASILITASI
BANTUAN DAN KEMUDAHAN 1 2 3 Stimulan rumah swadaya Fasilitasi akses informasi sertifikasi Sertifikasi tanah Prasarana, sarana dan utilitas umum Fasilitasi Akses informasi skema pembiayaan rumah swadaya 4 5
Pembinaan teknis Masyarakat yang membangun rumah secara swadaya perlu difasilitasi bantuan teknis dan pembinaan teknis layanan umum, meliputi: Sosialisasi dan Konsultasi Akses ke Sumber Daya dan Dana Bantuan teknis perencanaan dan pelaksanaan Penyediaan informasi terkait pengadaan rumah layak huni Pengembangan fungsi pelayanan seperti unit konsultasi umum perumahan
PERENCANAAN TEKNIK DAN STANDARDISASI Penetapan lokasi yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan/fasilitasi pemerintah Pengembangan fasilitasi rumah swadaya berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni Standardisasi teknis rumah layak huni yang memperhatikan karakteristik budaya lokal, fisik geografis dan topografi setempat Penyusunan NSPK penyelenggaraan rumah swadaya, sosialisasi program dan peraturan perundangan terkait.
Fasilitasi Pendataan & Verifikasi Identifikasi kebutuhan dan permasalahan perumahan yang memerlukan intervensi atau bantuan dan kemudahan dari pemerintah Pembentukan unit database di daerah Memperbaiki kinerja pendataan baik yang dilakukan secara manual maupun digital dengan mengembangkan sistem komunikasi data online sehingga dapat dilakukan updating data secara berkala serta berkoordinasi dengan BPS Rekrutmen tenaga pelaksana dan pengelola data di daerah
Fasilitasi Pemberdayaan & Kemitraan Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan rumah swadaya Fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat Fasilitasi peningkatan kualitas RTLH menjadi layak huni Fasilitas pengembangan kemitraan bagi masyarakat, agar dapat memiliki akses kemitraan untuk keberdayaan sosial ekonomi dan lingkungannya.
Fasilitasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan Swadaya
Fasilitasi Bantuan Stimulan
PEMANTAUAN DAN EVALUASI Kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya melalui : 1 Pelaksanaan bantuan stimulan meliputi bentuk bantuan, jenis kegiatan, kriteria dan persyaratan penerima bantuan, penetapan lokasi dari calon penerima bantuan, penyaluran bantuan, dan pembinaan pelaksanaan bantuan. 2 Kegiatan pendampingan 3 Pengawasan dan pengendalian Kebijakan yang terkait pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan perumahan swadaya diarahkan untuk pelaksanaan dan capaian kebijakan dalam rangka penilaian kinerja dan mencari masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pemberian bantuan untuk rumah swadaya dengan pendekatan model bantuan yang sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan.
Terima Kasih
- Slides: 33