KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Forum KOPERTIS VI Salatiga, 11 September 2013 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1

Landasan Kebijakan Pendidikan Tinggi Kesehatan Landasan Filosofis Landasan Sosiologis Landasan Yuridis Landasan Teknis

Landasan Filosofis

HARMONISASI SISTEM PENDIDIKAN & PELAYANAN KESEHATAN SERTA PENDIDIKAN INTERPROFESI Memperbaiki Derajat Kesehatan Masyarakat KONTEKS NASIONAL Sistem Pendidikan dan Sistem Kesehatan Kesiapan Kolaborasi Pelayanan Tenaga Kesehatan Saat Ini dan Akan Datang Kolaborasi Pelayanan Tenaga Kesehatan Pendidikan an Inter-Profesi k i i as ndid m r e fo P Re tem Sistem kesehatan terfragmentasi dari sistem pendidikan KEBUTUHAN KESEHATAN NASIONAL Memperkuat Sistem Kesehatan Sistem kesehatan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan Pelayanan Kesehatan yang Optimal

HUBUNGAN PENJAMINAN MUTU SISTEM PENDIDIKAN TERHADAP SISTEM PELAYANAN KESEHATAN Sistem Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan Penjaminan Mutu Kualitas Institusi Sistem Sertifikasi Sistem Akreditasi Kualitas Lulusan Pengembangan Profesi Berkelanjutan QUALITY CASCADE Kualitas Pelayanan Derajat Kesehatan Masyarakat Terbaik

Conceptualization - Productivity – Usability (CPU) Conceptualization merupakan konsep hubungan dan relevansi antara profesi kesehatan yang dihasilkan oleh pendidikan terhadap kebutuhan oleh sistem pelayanan kesehatan yang akan memanfaatkannya Productivity merupakan proses pembelajaran yang sudah selayaknya diterima oleh peserta didik untuk mendapatkan kompetensi sesuai profil lulusan pendidikan tinggi tiap bidang kesehatan Usability merupakan upaya dari institusi pendidikan tinggi agar lulusannya dapat diterima secara optimal oleh sistem pelayanan kesehatan dan pengguna jasa lainnya (misal : industri) melalui pembaharuan yang berkelanjutan terhadap kompetensi dan profil lulusan

Continuous Quality Improvement (CQI)

profesional *)Tribalism of professionals BUDAYA MUTU BAN PT • Independen • Akuntabilitas sosial • Kepercayaan M LA EKSTERNAL (SPME) PS INTERNAL (SPMI) SISTEM PENJAMINAN MUTU Pangkalan Data Pendidikan Tinggi • Negeri • Swasta Umpan balik perbaikan instruksional dan institusional PERGURUAN TINGGI PROGRAM STUDI Perlindungan diri Perbaikan diri PEMERINTAH aktualisasi jati diri manusia seutuhnya KERANGKA PIKIR LAM PS Kes dalam SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI *)faktor resiko penghambat

Landasan Sosiologis

SPME (akreditasi) Perbaikan berkelanjutan Intervensi yang Sistematik & Terencana SPMI IMPLEMENTASI BUDAYA MUTU PERGURUAN TINGGI & PROGRAM STUDI PRODUK ILMIAH Tantangan Globalisasi & Knowledge based Economy UMPAN BALIK Pembelajaran Sepanjang Hayat LULUSAN HUBUNGAN SPMI, SPME & IMPLEMENTASI BUDAYA MUTU

PEMBAGIAN PERAN DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN QC/I QA QR PROGRAM STUDI PROFESI & PRAKTISI (ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI) (ORGANISASI PROFESI) LAM PSKes Prodi KEMDIKBUD QC : Quality Culture/Implementor QA : Quality Assurance QR : Quality Regulator PENDIDIKAN LPUK Uji Kompetensi PEMANGKU KEPENTINGAN (KKI, KFN, MTKI) K/L Terkait PELAYANAN/PROFESI

KERANGKA KERJA SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN • OP • Kolegium • LPNK LAM PSKes INSTRUMEN AKREDITASI STATUS AKREDITASI (MUTU INSTITUSI) STANDAR KOMPETENSI & • Kurikulum PENDIDIKAN • PT • OP • AIPT • Sarpras • Proses Pembelajaran USER (MUTU INDIVIDU) BLUE PRINT KOMPETENSI (soal) UJI * KOMPETENSI KUALITAS LULUSAN DI PELAYANAN Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK) DEMAND (Global & nasional) *) Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)/Lembaga Mandiri • Industri • Masyar akat

Landasan Yuridis

Pengembangan Kebijakan dan Peraturan Sistem Pendidikan & Penjaminan Mutu SDM Sarana & Prasarana Pendanaan • Integrasi akademik-profesi • Sistem akreditasi • Sistem uji kompetensi • Pengakuan pendidik (non Kemdikbud) pada periode klinik • Bersama dengan Kemkes menyusun kebijakan dan peraturan mengenai RSP • Kebijakan resource sharing (termasuk dengan bidang lain) • Aturan turunan UU No. 12/2012 yang mendukung pembiayaan pendidikan tinggi kesehatan secara berkeadilan

(1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (2) PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 ayat (2) Kewenangan akreditasi dapat dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi. Pasal 88 ayat (1)-(3) • Pengakuan LAM oleh Menteri • Persyaratan LAM • Ketentuan mengenai LAM akan diatur melalui Permen

(3) Permendiknas No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Pasal 13 ayat (1)-(3) • Pembentukan LAM PT • Persyaratan LAM PT • Pelaporan hasil akreditasi LAM PT Pasal 14 Pendanaan LAM PT (4) UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 ayat (5) – (8) • Akreditasi program studi dilakukan oleh LAM • LAM merupakan bentukan pemerintah atau masyarakat yang diakui pemerintah atas rekomendasi BAN PT • LAM dibentuk berdasarkan rumpun dan/atau cabang ilmu • Ketentuan lebih lanjut mengenai LAM diatur melalui Permen

(5) SKB tentang alih bina institusi : – SKB Mendiknas, Menkes dan Mendagri No. 07/Xl. I/SKB/2 O 10, No. 1962/MENKES/PB/X, No. 420 – 1072/2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma bidang Kesehatan milik PEMDA – SKB Mendikbud dan Menkes No. 355/E/O/2 O 12 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (6) Peraturan Lanjutan UU No. 12/2012 : - Rancangan Permendikbud SPM PT - Rancangan Permendikbud SNPT - Rancangan Permendikbud Akreditasi Prodi (7) Aturan lain yang terkait : - UU Pendidikan Kedokteran - RUU Tenaga Kesehatan - RUU Keperawatan dan Kebidanan

Aspek Legal Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan UU Pendidikan Tinggi SE Dirjen Dikti ttg Exit Exam Bidan Perawat Mo. U Dirjen Dikti + Ka. Badan PPSDMKes Selesai 3 RUU Keperawatan & Kebidanan PB Uji Kompetensi I 2 RUU Tenaga Kesehatan Finalisasi Selesai Revisi Permenkes 1796 ttg Registrasi Nakes Selesai Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidan Perawat Tahun 2013 Finalisasi Pi. C : Kemdikbud Pi. C : Kemkes (*) Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan : tidak termasuk dokter, dokter gigi dan farmasi SE Ketua MTKI ttg Alur Pendaftaran Uji Kompetensi Selesai

LANDASAN TEKNIS

KERANGKA SISTEM PENJAMINAN MUTU PT KESEHATAN BERBASIS DATA & TIK INSTITUSI SPMI DIKTI : Standar Nasional Pendidikan 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) LULUSAN SPME SISTEM UJI SERTIFIKASI LAM PTKes LPUK Perguruan Tinggi + • K/L • LPNK • OP • Badan lain yang mendapat pengakuan • metode akreditasi • Instrumen spesifik • publikasi hasil akreditasi Standar isi; Standar proses; Standar kompetensi lulusan; Standar pendidik dan tenaga kependidikan; Standar sarana dan prasarana; Standar pengelolaan; Standar pembiayaan; Standar penilaian pendidikan Standar penelitian & pengabdian masyarakat MUTU • metode uji • Item soal • tata kelola • publikasi hasil uji kompetensi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDPT – PDPT Kesehatan

Jenis & Jenjang Pendidikan Tinggi serta Bentuk Perguruan Tinggi (UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi) Program Doktor Program Profesi Program Sarjana Program D-2 Program D-1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Akademi Komunitas Program D-3 Akademi Program D-4 Politeknik Kementerian, Kementerian lain, LPNK, Profesi. Universitas, Institut, Sekolah Tinggi Program Magister

Standar Pendidikan Tinggi Menurut Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Standar Nasional Pendidikan SNPT Ditetapkan oleh Menteri atas usul BSNPT Standar Hasil Standar Proses Standar Arah Standar Kompetensi Lulusan Standar Proses Standar Kompetensi Peneliti Standar Kompetensi Pelaksana Standar Pendanaan Standar Sarana & Prasarana Standar Outcome Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Standar Penllaian Pendidikan SPT Ditetetapkan oleh setiap perguruan tinggi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Standar Isi Standar Sarana & Prasarana SPT Standar Penelitian 1. standar bidang akademik 2. standar bidang non akademik

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia UU No. 12/2012 pasal 29 : (1)Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

S 3 S 3 T S 2 T SPESIALIS PROFESI S 1 T/DIV KKNI 9 DI SMU SMK PROGRAM AKADEMIK PROGRAM VOKASI 3 2 PROGRAM PROFESI Respon UU No. 12 tahun 2012 TEKNISI/ ANALIS OPERATOR 7 5 4 DII AHLI 8 6 DIII AHLI 1 PENGEMBANGAN KARIR BERBASIS PELATIHAN KERJA PENGALAMAN

SMA 7 6 SMP ja er K ia un i D r d or rie at Ka er n Op ta ka lis ng na ni / A Pe isi D 1 kn Te D 2 8 li D 3 9 Ah D 4 P p S 1 p /S S 3 /S S 2 Pe nd id ik an Fo rm al PERPADUAN ANTARA PENDIDIKAN FORMAL, PROFESIONALISME, PENGALAMAN KERJA DAN KARIR : Pencapaian Level pada KKNI Melalui Berbagai Jalur 5 L 3 4 L 2 as lit na io es of Pr n ta ka ng ni Pe L 1 3 2 1 iri d n se r a laj e b au t a al u d ivi d in an lam a ng Pe

Aksi Ditjen Dikti

Konsekuensi Pendidikan Akademik-Profesi • Program profesi merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana • Metode pembelajaran dan asesmen yang mengintegrasikan akademik-profesi • Proses integrasi pendidikan akademik-profesi bertujuan untuk mengenalkan ‘pendidikan klinik’ lebih awal kepada peserta didik (early clinical exposure) • Kecukupan dan kelayakan sarana pendidikan profesi • Kecukupan dan kualifikasi pendidik program profesi • Pembaharuan izin prodi akademik-profesi : 1 surat izin untuk 2 prodi (prodi akademik dan prodi profesi)

Tujuan Pengembangan LAM-PSKes & LPUK 1 Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kesehatan yang lebih akuntabel dan transparan 3 2 Peningkatan kapasitas dan keterlibatan secara positif dan proaktif dari berbagai pemangku kepentingan profesi kesehatan dalam sistem penjaminan mutu dan regenerasi profesi yang sehat dan berkualitas Peningkatan pengakuan global pada mutu pendidikan tinggi kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan Indonesia LAM PSKes : Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Kesehatan LPUK : Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi

Tabel Variabel Sistem Akreditasi BAN PT & LAM PS Kesehatan VARIABEL SDM BAN PT • • • Tim asesor Mendikbud sebagai pengambil kebijakan utama Tim majelis sebagai pengambil kebijakan akreditasi • Generik dengan suplemen MATERIAL dan spesifik untuk beberapa (INSTRUMEN) • METODE • • • program pendidikan Database untuk data akreditasi masih belum valid Penilaian secara summatif Paper-based dan IT-based serta memanfaatkan PDPT yang mendukung SPMI dan SPME Masa berlaku akreditasi 5 tahun LAM PS Kes • • • Tim asesor dan fasilitator Majelis Pemangku Kepentingan (pendiri) sebagai pengambil kebijakan implementasi akreditasi oleh LAM PSKes Badan pelaksana (pengurus) sebagai pelaksana kebijakan akreditasi Pengembangan instrumen akreditasi berbasis standar pendidikan dan standar kompetensi yang spesifik untuk setiap jenis prodi dan bidang ilmu Pengembangan PDPT yang menjadi warehouse data yang valid untuk mengisi instrumen Penilaian dengan metode hybrid : formatif dan sumatif (dengan proporsi formatif lebih besar) Implementasi konsep Conceptualization, Productivity dan Usability dari LAM yang mendorong dilaksanakannya SPMI Prinsip resource sharing untuk penggunaan data dasar, SIM, investasi dan pengembangan sistem akreditasi Masa berlaku akreditasi 5 tahun

Tabel Variabel Sistem Akreditasi BAN PT & LAM PS Kesehatan VARIABEL BAN PT LAM PS Kes PEMBIAYAAN • Berdasarkan anggaran • Berdasarkan unit cost per line item • Bersumber dari : • Bersumber dari - masyarakat profesi pemerintah yang - institusi pendidikan tinggi berasal dari anggaran - pemerintah, Balitbang Kemdikbud - sumber-sumber lain SISTEM AKUNTABILITAS : - PENGAWASAN - MITIGASI • Surveilence, bila ada keluhan (complaint), laporan, dan banding selama menggunakan metode sumatif • Pengawasan lembaga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal • Tim fasilitator memonitor, mengevaluasi dan mengembangkan secara berkelanjutan, untuk meningkatkan kualitas akreditasi • Mitigasi resiko melalui SOP implementasi LAM, Badan Pengawas LAM PSKes, PDPT, BAN PT dan Mendikbud (Pengawasan implementasi akreditasi dilakukan oleh Badan Pengawas yang merupakan perwakilan dari Majelis Pemangku Kepentingan) • Transparansi informasi hasil akreditasi melalui laman LAM PSKes • Public relation, opinion channeling dan complaint handling

Latar Belakang Uji Kompetensi Pelayanan kesehatan yang paripurna Globalisasi Penerapan beberapa aturan hukum Standarisasi output pendidikan & kompetensi nakes Uji kompetensi Set up standard Drives learning Drive process Provide feedback Assessment Kurikulum berbasis kompetensi Jumlah Distribusi Kualitas pendidikan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Prinsip Student Assessment - Validitas - Reliabilitas - Feasibilitas - Dampak bagi mahasiswa & institusi pendidikan

Kerangka Pelatihan untuk Uji Kompetensi National Training Regional Training • Uji Kompetensi Dokter dan Dokter Gigi • Uji Kompetensi Apoteker • Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Lain In-house training (independent) Process • Item OSCE • Item CBT • OSCE examiner • SP Trainer Input • OSCE and CBT Center Coordinator • Item Bank Administrator • Standard Setting Output

Proses Pengembangan Perangkat Knowlegde Based Test (KBT) Call for Item Call for Reviewer Item Development & Review Workshop Item Bank 1 Standard Setting Item Review + + Item Bank 2 - Uji Kompetensi Rapat Panel Review + Book Production Item Bank 3 Blue Print Pembuatan Buku Soal Item Analysis Try Out Uji Kompetensi + Item Analysis - Item Bank 4 -

Jenis Pelatihan untuk Persiapan Uji Kompetensi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Penyusunan blue print uji kompetensi Penyusunan item development & review Penyusunan standard setting Penyusunan item bank administration Pelatihan item writer & reviewer Pelatihan panel expert Pelatihan penguji Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 8. Pelatihan pelatih Standardized Patient (SP)

Jadwal Uji Coba dan Uji Kompetensi Bidan Perawat Tahun 2013 No 1 2 3 Profesi April Mei Juni Juli Agts Sept Okt Nov Des 27 28 19 22 -23 28 9 21 Ners Uji Coba UKNI CBT Diploma III Keperawatan Uji Coba UKDi. KI PBT Uji Coba UKBI PBT Bidan 20 2 Uji coba skala nasional: Uji sistem, soal, ketahanan manajemen, simulasi unit cost uji kompetensi Uji coba sebagai rangkaian ujian (pengenalan sistem dan bentuk soal kepada peserta uji kompetensi tahun 2013) Implementasi uji kompetensi

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kesehatan dapat Diaktualisasikan dengan Baik jika terdapat Kesadaran & Kedisiplinan untuk Memenuhi Aturan & Standar Terima Kasih. . UNESCO Regional Meeting, Seoul, 23 -24 May 2012 www. dikti. go. id