Kebijakan Penyelenggaraan Rumah PELATIHAN PENYELENGGARAAN Swadaya RUMAH SWADAYA

Kebijakan Penyelenggaraan Rumah PELATIHAN PENYELENGGARAAN Swadaya RUMAH SWADAYA “Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya” Diklat Penyelenggaraan Rumah Swadya

Materi pembelajaran KOMPETENSI DASAR : Memahami penyelenggaraan bantuan stimulan perumahan swadaya, tahapan penyelenggaraan bantuan stimulan perumahan swadaya dan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan Konsep Bantuan Perumahan Swadaya • • • Latar belakang/pendahuluan Kebijakan penyelenggaraan bantuan Bantuan rumah swadaya Pwelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya Pihak yang terlibat (Pemangku Kepentingan) • • • Siapa saja stakeholder? Peranan stakeholder Pendamping masyarakat • • • Tahapan persiapan Tahapan pelaksanaan Tahapan paska pelaksanaan

Konsep Bantuan Perumahan Swadaya 1 Definisi bantuan Dasar program bantuan Maksud dan Tujuan Bantuan

Masalah Dan Tantangan Bidang pembangunan perumahan dan permukiman 7, 6 juta Angka backlog Nasional 3, 4 juta Jumlah RTLH Nasional 800 ribu Pertumbuhan Kebutuhan rumah/tahun 1 -1 -1

Fakta rumah swadaya 1 -1 -2 Yang dibangun oleh MBR • Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat (UU No. 1/2011, Ketentuan Umum Pasal 1, Nomor 9) • Keterlibatan si penghuni sangat besar dalam menentukan bentuk dan kondisi rumah • Pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya dilakukan sendiri, bila diperlukan baru memakai jasa tukang • Bahan untuk membangun bisa juga bahan bekas. • Pembiayaan menggunakan kemampuan keuangan sendiri. • Pelaksanaan pembangunan secara bertahap (incremental) • Seringkali karena keterbatasan akses ke berbagai sumberdaya, cenderung menghasilkan perumahan yang tidak teratur dan kurang layak huni

Bantuan dan Kemudahan 1 -3 Menurut UU 1/2011, perumahan dan kawasan permukiman Menimbang, huruf c : …menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat …. . Pasal 13, huruf f. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR g. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terutama bagi MBR *UU 1/2011

Bantuan rumah swadaya untuk MBR 1 -1 -3 Menurut UU 1/2011, perumahan dan kawasan permukiman UU 1/2011 : • Rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) BAB 1, PASAL 1, NO, 24 Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah utnuk memperoleh rumah yang layak huni

Kebijakan penyelenggaraan bantuan 1 -2 -1 Masa sebelum kemenpera 1989 -1994 1996 -1998 2001 -2003 2004 -2008 pembangunan perumahan dan lingkungan desa terpadu (P 2 LDT) Pembangunan perumahan berbasis pada kelompok (P 2 BPK) Community Base Infrastructure and Land Development (Co-BILD) Neighbourhood urban (NUSSP) • perbaikan/pemugaran rumah di perdesaan • 1 desa memperoleh stimulan : • 30 unit dari Dep. PU, • 20 unit dari Dep. Dalam Negeri, • 10 unit dari Dep. Sosial • peningkatan kualitas lingkungan permukiman • perencanaan, pelaksanaan & pengembangan pembangunan oleh penghuni. • semua aspek pembangunan mengacu pada standar-standar dan peraturan • dukungan terhadap proses pembangunan rumah bertahap, atau “rumah tumbuh”. • bantuan atau kredit yang diberikan kepada MBR • memperbaiki rumah 800. 000 unit • 1000 sertipikat hak atas tanah atau rumah. • 2, 164 keluarga kredit mikro untuk perbaikan rumah, .

Bantuan stimulan rumah swadaya 1 -2 -2 Pada era kemenpera sd sekarang 2006 -2010 2013 -2014 2011 -2012 2015 Permenpera No. 08/2006 Permenpera No. 14/2011 Permenpera No. 06/2013 Permen. PUPR No. 39/2015 • 2006, LKM/LKn. B, • 2007 -2010, BKM/LKMD • Satker & PPK pusat • Usulan oleh daerah • Tim Teknis Pemda • Satker & PPK pusat • Usulan oleh Daerah, • Pendataan oleh Konsultan Pusat • Satker pusat, PPK regional • Usulan oleh Daerah, • Database RTLH Nasional • Satker pusat, PPK regional 2016 -2017 Permenpera No. 13/2016 • Usulan oleh Daerah, • Database RTLH dan BDT • Satker & PPK provinsi

BSPS (Bantuan stimulan perumahan swadaya) 1 -2 -3 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bantuan Pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, dan utilitas umum (PSU) Kriteria penerima bantuan • Hunian tidak layak huni • Masyarakat berpenghasilan rendah • Lokasi : PBDT, DAK, K/L, strategis nasional Metoda pelaksanaan : • Permen PUPR 13/2016 • SNVT propinsi, Tim Koordinasi Propinsi, Tim Teknis Kab/Kota, Korfas, TFL, Konsultan Provinsi

Pihak yang Terlibat (Pemangku kepentingan) Perumahan Swadaya 2 Siapa saja Peran dan tanggung jawab Pemberdayaan dan kemitraan

Para pemangku kepentingan 3 -1 -1 program & kegiatan PEMERINTAH MASYARAKAT LAIN-LAIN • INDIVIDU • KELOMPOK PENERIMA MANFAAT • KELOMPOK MASYARAKAT • SWASTA/PENGUSAH A • PERGURUAN TINGGI • LEMBAGA LITBANG • DONOR/LSM • ASOSIASI • PUSAT • PROVINSI • KABUPATEN • KOTA • KECAMATAN • DESA

Interelasi antar pemangku kepentingan Bab II, Pasal 3, huruf d Lembaga internasional Pemerintah pusat Pemerintah daerah lainnya konsultasi TPM KSM Pengorganisasian Komunitas masyarakat 3 -1 -2

Tenaga Pendamping 3 -1 -3 program & kegiatan • Relawan • Tokoh masyarakat INTERNAL EKSTERNAL • fasilitator • Tenaga pendamping masyarakat Sebagai Moderator; masyarakat dan fasilitator sama-sama memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam obyek yang sama; Sebagai Motivator; pengetahuan dan pengalaman tertentu hanya dipunyai oleh sebagian masyarakat; Sebagai Narasumber; topik pembahasan merupakan hal baru bagi masyarakat; Sebagai Mediator; fasilitator maupun masyarakat tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai topik yang dibahas, maka peran fasiltiator adalah memediasi agar bisa mendatangkan narasumber yang dibutuhkan

Peran pendamping 3 -1 -4 Tenaga Pendamping Masyarakat bertugas menfasilitasi dan menjadi inisiator proses pemberdayaan/ pendampingan dan pengembangan masyarakat sering diterminologikan sebagai fasilitator. TUGAS POKOK TPM ① Menyebarkan informasi tentang program dan kampanye penyadaran kepada masyarakat desa/ kelurahan. ② Merekrut dan melatih relawan. ③ Memfasilitasi diskusi dengan masyarakat tentang kebutuhan, potensi dan kendala yang ada dalam masyarakat serta membantu masyarakat dalam menyeleksi masalah-masalah utama dalam membangun rumah layak huni serta mencari pemecahannya. ④ Memfasilitasi pembentukan atau pengembangan KSM Rumah Swadaya ⑤ Melakukan pelatihan kepada KSM rumah swadaya mengenai cara pengelolaan administrasi, pencatatan, pelaporan dll ⑥ Mendorong MBR dan KSM rumah swadaya dalam rangka memanfaatkan program ⑦ Membantu mengembangkan sistem informasi yang sederhana bagi KSM rumah swadaya untuk mendorong adanya keterbukaan serta dapat menampung saran dan keluhan anggota kelompok. ⑧ Memberikan bantuan teknis ⑨ Membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun data, dokumen, dan pelaporan program/kegiatan

Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya 3 Tahap Persiapan Tahap Pelaksanaan Tahap Paska pelaksanaan

2 -1 -1 Tahap Persiapan Mapping : identifikasi sumber daya/potensi sumber daya perumahan bangunan • Ketersediaan • Harga • teknologi masyarakat, • Kondisi sosial ekonomi • Struktur kemasyarakatan Lingkungan • Cuaca • Geografis • Aksesibilitas • Fasilitas kearifan lokal • Budaya, adat istiadat • Kebiasaan umum

2 -2 -1 Tahap pelaksanaan didampingi oleh fasilitator Pembagian : • kelompok • tugas • tanggung jawab seleksi sumber dan manajemen pengadaan bahan dan material Manajemen pelaksanaan Controlling : • Pengawasan • pengendalian

2 -3 -1 Tahap paska pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan pengembangan, pengembangan ke sector lain • Ekonomi • Kesehatan • lingkungan

Terima Kasih

Stakeholder mapping

Kriteria MBR versi Desil

Usulan Target Group Desil Penghasilan Bulanan Keluarga (Juta) (A) Pengeluaran Bulanan Keluarga (Juta) (B) Biaya untuk rumah Berdasarkan Pengeluaran (Juta) Kemampuan menabung per bulan (Juta) (A-B) Desil 1 1. 14 1. 20 0. 05 (0. 06) Desil 2 1. 75 1. 55 0. 09 0. 2 Desil 3 2. 07 1. 82 0. 13 0. 25 Desil 4 2. 67 2. 14 0. 18 0. 32 Desil 5 3. 29 2. 49 0. 22 0. 8 Desil 6 3. 77 2. 84 0. 29 0. 93 Desil 7 4. 42 3. 34 0. 37 1. 08 Sumber: Puspita, Addressing Housing Affordability To Find Potential Routes Out Of Poverty, 2017 USULAN TARGET GROUP PROGRAM RUMAH SWADAYA

Kriteria MBR versi BSPS KRITERIA MBR UNTUK BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA penghasilan pengeluaran tabungan Rp. Juta per bulan % desil 10 Permenpera 06/2013 penghasilan Rp. 1, 25 sd Rp. 2, 5 juta investasi untuk perumahan Rp. Juta 13. 9 8. 2 41 6. 6 desil 9 7 4. 3 39 3. 2 desil 8 5. 2 39 2. 4 desil 7 4. 2 2. 7 36 1. 8 desil 6 3. 6 2. 3 34 1. 5 desil 5 3. 1 2. 1 34 1. 2 desil 4 2. 6 1. 8 30 1 desil 3 2. 1 1. 6 24 0. 6 desil 2 1. 8 1. 4 21 0. 5 desil 1 1. 2 0 0. 2 non desil Permenpera 08/2006, pasal 1 ayat 2 penghasilan maksimal Rp. 2, 5 juta Permen PUPR 13/2016, pasal 13 huruf e UMP rata-rata (Rp. Juta) 2015 1. 52 2016 1. 793 2017 2. 079