PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA JFP DIKLAT PERENCANAAN Pusat

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA (JFP) & DIKLAT PERENCANAAN Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) BAPPENAS 2006 1

FUNGSI BAPPENAS YANG DILAKSANAKAN PUSBINDIKLATREN l Sebagai Instansi Pembina Perencana l Sebagai Instansi Penyelenggara Diklat Perencanaan Pembangunan 2

TUGAS UTAMA PUSBINDIKLATREN Meningkatkan kompetensi dam produktivitas serta profesionalitas perencana pemerintah di seluruh Indonesia, dalam rangka peningkatan kapasitas instansi perencana pemerintah di pusat dan daerah, sehingga kualitas output dari instansi perencanaan akan meningkat sesuai dengan harapan masyarakat 3

SEBAGAI INSTANSI PEMBINA PERENCANA l l l Menyusun Pedoman Pelaksanaan JFP Melakukan Penilaian Angka Kredit bagi Perencana Utama Melakukan Penilaian Angka Kredit bagi Perencana Pertama, Muda dan Madya, apabila di tempatnya bekerja masih belum tersedia Tim Penilai Menyusun Kurikulum Diklat Penjenjangan Fungsional Perencana Melaksanakan TOT bagi calon Pengajar Diklat Penjenjangan Fungsional Perencana Menyusun Standar Soal untuk Uji Kompetensi perencana Melakukan kajian untuk JFP Melakukan Akreditasi Kurikulum Diklat Subtantif Menjadi Pusat Data dan Informasi JFP Melakukan Fasilitasi dan Sosialisasi JFP Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan JFP 4

PERATURAN-PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 1. KEPMENPAN No. 16/Kep/M. PAN/3/2001: Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya 2. SKB Ka Bappenas dan Ka BKN No. KEP. 1106/Ka/08/2001 dan 34 A Tahun 2001: Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya 3. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP. 019/M. PPN/12/2001: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana 4. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP. 020/M. PPN/12/2001: Pedoman Penentuan Formasi Perencana 5. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP. 234/M. PPN/04/2002: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Perencana 6. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. KEP. 235/M. PPN/04/2002: Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perencana 7. KEPMENPPN/Ka. Bappenas No. : KEP. 266/M. PPN/04/2002 tentang Tata Kerja dan Organisasi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana 8. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. : KEP. 011/M. PPN/02/2003 tentang Akreditasi dan Alih Kredit Program Diklat Substantif Perencana 9. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. : KEP. 012/M. PPN/02/2003 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan untuk Jabatan Fungsional Perencana 10. KEPMENPPN/Ka Bappenas No. : KEP. 013/M. PPN/02/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan DIKLAT Fungsional Perencana 5 11. KEPPRES No. 41 Tahun 2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Tunjangan Jabatan

KETENTUAN UMUM q PERENCANA: PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan di unit perencanaan, yaitu PNS yang bekerja di instansi/unit perencanan pemerintah di pusat dan daerah q UNIT PERENCANAAN: Unit pada Instansi pemerintah baik di pusat dan daerah yang berdasarkan Tupoksi, untuk: a. Melakukan kegiatan perencanaan secara menyeluruh (dari identifikasi permasalahan, sampai penilaian hasil kegiatan) b. Menghasilkan rencana kebijakan lingkup makro, sektor dan daerah serta berdampak nasional dan daerah c. Melakukan pemantauan dan evaluasi d. Instansi/Unit perencanaan di maksud: Pusat: Bappenas atau Biro atau Unit Perencanaan di Departemen/LPND Daerah: Bappeda atau nama lain dan Unit Perencanaan pada Dinas-dinas Teknis q ANGKA KREDIT: Suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh Perencana dalam mengerjakan butir kegiatan sebagai salah satu syarat untuk Pengangkatan dan Kenaikan pangkat/jabatan dalam JFP 6

PERBEDAAN PENTING JABATAN FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL Jabatan Struktural Jabatan Fungsional l Kenaikan Pangkat didasarkan pada produktivitas yang digambarkan oleh perolehan Angka Kredit (AK). Jika dlm 5 th AK tidak tercapai (25 AK/th tidak tercapai bagi Prc Utama), akan diberhentikan sementara. Dlm 1 th, tetap tdk tercapai diberhentikan permanen. Kenaikan pangkat bisa dalam 2 tahun. Kenaikan pangkat diurus sepenuhnya oleh Biro Kepegawaian l Kenaikan pangkat diawali dengan pengusulan penilaian AK oleh yang bersangkutan Penugasan dalam bentuk memo/lisan dan tdk perlu didokumentasikan. l Penugasan dalam bentuk work order & harus didokumentasikan krn akan menjadi bukti melakukan kegiatan perencanaan l Kenaikan Pangkat Otomatis (4 tahun) dan Istimewa (1 tahun) yang tidak berdasarkan produktivitas l l 7

Jabatan Struktural Jabatan Fungsional l Hasil dari penugasan/bukti telah melakukan kegiatan perencanaan dilaporkan kepada atasan bisa dlm bentuk verbal/lisan l Hasil dari penugasan/ bukti telah melakukan kegiatan perencanaan dilaporkan kepada atasan harus dlm bentuk laporan tertulis, krn akan mjd bukti melakukan kegiatan perencanaan dlm penilaian AK l Diklatpim: Diklat dalam jabatan l Diklat JFP: Diklat sebelum memangku jabatan & ujian diklat merupakan ujian kompetensi 8

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG KREDIT KUM. PERENCANA PERTAMA 1. PENATA MUDA, Golongan Ruang III/A; dan 2. PENATA MUDA TK. I, Golongan Ruang III/B 100 150 PERENCANA MUDA 1. PENATA, Golongan Ruang III/C; dan 2. PENATA TK. I, Golongan Ruang III/D 200 300 PERENCANA MADYA 1. PEMBINA, Golongan Ruang IV/A; 2. PEMBINA TK. I, Golongan Ruang IV/B; dan 3. PEMBINA UTAMA MUDA, Golongan Ruang IV/C 400 550 700 PERENCANA UTAMA 1. PEMBINA UTAMA MADYA, Gol. Ruang IV/D; dan 2. PEMBINA UTAMA, Golongan Ruang IV/E 850 1050 9

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN JFP PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT Seorang PNS yang telah melaksa-nakan tugas di bidang perencanaan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan pada saat ditetapkan Keputusan MENPAN No. 16/KEP/M. PAN/3/2001 tanggal 19 Maret 2001 masih melaksanakan tugas perencanaan Berijasah serendahtersebut. rendahnya Sarjana (S 1) Pangkat serendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN PERENCANA Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Berijasah serendahnya Sarjana (S 1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana Pangkat serendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE JABATAN PERENCANA Status sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Berijasah serendahnya Sarjana (S 1) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk jabatan Perencana Pangkat serendahnya Penata Muda, Telah mengikuti dan lulus golongan ruang III/a pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perencanaan Memiliki pengalaman dalam kegiatan perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang- 10 kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir

PENENTUAN FORMASI JFP l l Harus tersedia Unit Kerja Perencanaan yang mewadahi JFP Tidak Menambah Jumlah Pegawai Negeri Sipil Penambahan formasi dimungkinkan bila ada penambahan beban kerja yang sifatnya permanen Formasi JFP ditetapkan oleh Menteri PAN untuk formasi pusat, dan Pembina Kepegawaian Propinsi/Kabupaten/Kota untuk formasi Propinsi/Kabupaten/Kota 11

MEKANISME PENGANGKATAN PERTAMA KALI ATAU PINDAH JABATAN DALAM JFP (PUSAT DAN DAERAH) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat (Menteri, Kepala LPND) Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) Pejabat yang menangani bidang kepegawaian ATASAN LANGSUNG/ KA BAPPEDA/KA. DINAS SEKJEN DEP/ SESTAMA LPND/SEKDA PROP/KAB/KOTA MENTERII/ KEPALA LPND/GUB/ BUP/WALIKOTA BIRO KEPEGAWAIAN/ BKD PROP/KAB/KOTA PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT SK PAK STTPL CALON PERENCANA DIKLAT SK JFP Asli Perencana SK JFP Tembusan Pimpinan Unit Kerja SK JFP Tembusan Karo Kepegawaian /BKD SK JFP Tembusan Ka BKN/ BKN Regional SK JFP Tembusan Ka. Bappenas c. q Ka Pusbindiklatren SK JFP Tembusan Dirjen Anggaran/Bi ro Keuangan SK JFP Tembusan KPKN 12

UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI UNSUR UTAMA UNSUR PENUNJANG SUB UNSUR Pendidikan Kegiatan Perencanaan Pengembangan Profesi 80% Mengajar/melatih/melakukan bimbingan Mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan Menjadi pengurus organisasi profesi Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan internasional Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana; Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh penghargaan/tanda jasa di bidang perencanaan. 20% 13

>80 % unsur utama, terdiri dari: • Untuk naik jabatan menjadi Perencana Madya, Pembina, IV/a sampai dengan Perencana Utama, Pembina Utama, IV/e, angka kredit yang harus dikumpulkan : 1. Kegiatan Perencanaan, sekurang-kurangnya 25 % 2. Pengembangan Profesi, sebanyak-banyaknya 75%, dan sekurang-kurangnya 12 AK • Untuk naik jabatan menjadi Perencana Muda, Penata Muda Tingkat I, III/b sampai dengan Penata Tingkat I, III/d, angka kredit yang harus dikumpulkan : 1. Kegiatan Perencanaan, sekurang-kurangnya 30% 2. Pengembangan Profesi, sebanyak-banyaknya 70%, dan sekurang-kurangnya 10 AK 14

PRINSIP DASAR PENILAIAN Unsur Pendidikan Bergelar S 1 = 100, S 2=150, dan S 3 = 200 (Peraturan Menpan 60/2005) Perencana yg memperoleh gelar lebih tinggi setelah ia diangkat dalam JFP, AK yg diberikan adalah selisih antara AK gelar/ijazah yg lebih tinggi tsb dg AK yg pernah diberikan (ijazah sebelumnya) Perencana yg memperoleh gelar/ijazah lebih tinggi tetapi tdk sesuai tupoksinya, AK yg diberikan adalah AK dr unsur penunjang, yaitu: S 1=5, S 2=10, dan S 3=15 Perencana yg memperoleh tambahan gelar setingkat dg gelar kesarjanaannya dpt diberikan AK: S 1=5, S 2=10, dan S 3=15 dg syarat ybs memiliki (a) ijin tgs belajar, (b) Ijazah yg dilegalisir/disyahkan oleh instansi yg berwenang. v Pendidikan Non Gelar (1 jampel =45 menit) v v v > 960 jampel 641 -960 jampel 461 -640 jampel 161 -460 jampel 81 -80 jample 30 -80 jampel = 15 AK = 9 AK = 6 AK = 3 AK = 2 AK = 1 AK 15

PRINSIP DASAR PENILAIAN Unsur Kegiatan Perencanaan Apabila suatu unit perencanaan tdk terdapat Perencana yg sesuai dg jenjang jabatannya, maka perencana yg satu tingkat dibawah/diatas jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tsb berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja ybs Perencana yg mengerjakan kegiatan perencana diatas jenjang jabatannya diberikan AK 80% Perencana yg mengerjakan kegiatan perencana dibawah jenjang jabatannya diberikan AK 100% Penugasan secara kelompok, maksimal 4 org, masing-masing diberikan AK sesuai Kepmenpan 06/2001 Unsur-unsur Kegiatan Perencanaan: v Sub Unsur Indentifikasi Permasalahan (18 butir) v Sub Unsur Perumusan Alternatif Kebijakan (22 butir) v Sub Unsur Pengkajian Alternatif (17 butir) v Sub Unsur Penentuan Alternatif dan Rencana (17 butir) v Sub Unsur Pengendalian Pelaksanaan (5 butir) v Sub Unsur Penilaian hasil Pelaksanaan (27 butir) 16

PRINSIP DASAR PENILAIAN Unsur Pengembangan Profesi Perencanaan Karya tulis berkelompok (maksimal 4 orang): 60% bagi penulis utama 40% bagi semua penulis pembantu Karya tulis ilmiah/makalah yg tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila karya tulis ilmiah/makalah tsb digunakan sbg salah satu referensi dlm kegiatan diklat perencanaan/mata kuliah lain di luar diklat perencanaan. Prasaran berupa gagasan/usulan ilmiah dapat diberikan AK apabila disampaikan dlm pertemuan ilmiah/seminar dan harus dibuktikan dg konsep makalah dan daftar hadir peserta Unsur Kegiatan Penunjang Perencanaan Mengajar Mengikuti seminar (maks. 2 kali/th. ) Sbg. pengurus organisasi profesi Sbg. anggota delegasi Sbg. Anggota Tim Penilai JFP; Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh penghargaan di bidang perencanaan. 17

TIM PENILAI ANGKA KREDIT 1. 2. 3. 4. 5. Tim Penilai Pusat Tim Penilai Bappenas Tim Penilai Instansi Tim Penilai Propinsi Tim Penilai Kabupaten/Kota 18

MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) PERENCANA UTAMA (IV/D s. d IV/E) Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit §Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat §Sekretaris Utama Bappenas §Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota §Pejabat Lain yang ditunjuk MENEG PPN/ KEPALA BAPPENAS SK PAK PEJABAT PENGUSUL SEKRETARIAT TIM PENILAI MINIMAL ESELON III ATASAN LANGSUNG TIM PENILAI PERENCANA UTAMA 19

MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) PERENCANA PERTAMA s. d. MADYA (III/a s. d IV/c) § Sekretaris Utama Bappenas § Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat § Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah § Eselon II yang menangani kepegawaian Bappenas § Eselon II yang membawahi unit perencanaan § Ketua Bappeda Propinsi atau Ketua Bappeda Kabupaten/Kota § Pejabat Lain yang ditunjuk Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit PEJABAT PENGUSUL SEKRETARIAT TIM PENILAI MINIMAL ESELON III ATASAN LANGSUNG SK PAK PERENCANA PERTAMA s. d. MADYA TIM PENILAI 20

KENAIKAN PANGKAT/JABATAN Perencana dapat naik pangkat, bila : 1. > 2 tahun dalam pangkat terakhir (dimungkinkan naik pangkat dalam waktu 2 tahun) 2. Memenuhi angka kredit minimal untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi 3. DP 3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir Perencana dapat naik jabatan, bila : 1. > 1 tahun dalam jabatan terakhir (dimungkinkan naik jabatan dalam waktu 1 tahun) 2. Memenuhi angka kredit minimal untuk naik jabatan setingkat lebih tinggi 3. Lulus Diklat Fungsional Perencana 4. DP 3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir 21

MEKANISME KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PERENCANA GOLONGAN RUANG IV/c, IV/d DAN IV/e PUSAT Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Tembusan SK PAK Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Asli SK PAK DAERAH Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Usul Kenaikan Pangkat Asli SK PAK PRESIDEN KEPPRES KENAIKAN PANGKAT Pertimbangan teknis BKN Tembusan SK PAK Usul Kenaikan Pangkat SK KENAIKAN PANGKAT Persetujua n BKN REGIONAL 22

MEKANISME KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PERENCANA GOLONGAN RUANG III/a s. d. IV/b PUSAT Tembusan SK PAK Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Usul Kenaikan Pangkat Asli SK PAK DAERAH Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Persetujuan BKN Tembusan SK PAK Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Usul Kenaikan Pangkat Asli SK PAK SK KENAIKAN PANGKAT Persetujuan BKN REGIONAL 23

PERENCANA DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA l l l l Dalam 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan Dalam 1 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK sekurangnya 25 dari Kegiatan Unsur Utama bagi Perencana Utama/IV/e Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat Diberhentikan sementara sebagai PNS Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Perencana Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti melahirkan anak ke-4 dst Menjalani tugas belajar lebih 6 bulan 24

PERENCANA DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA l l l Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan mempunyai kekuatan Hukum (bukan penurunan pangkat) Dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka 5 tahun tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan Dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan AK sekurangnya 25 dari Kegiatan Unsur Utama bagi Perencana Utama/IV/e Perencana yang pada saat menjalani pembebasan sementara karena hukuman sedang/berat, ditugaskan secara penuh di luar perencanaan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara telah mencapai batas usia pensiun Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS 25

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN l l l Selesai menjalani hukuman disiplin tingkat berupa penurunan pangkat Dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan Selesai menjalani tugas di luar jabatan Perencana Dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula Selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan 26

DIKLAT FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA l Sebagai Syarat Untuk Memangku Jabatan Perencana l Sesuai Dengan Jenjang Jabatan Perencana, Yaitu Pertama (2, 5 Bulan), Muda (1, 5 Bulan), Madya (3 Minggu) dan Utama (1 Minggu) l Setiap Akhir Diklat Dilakukan Uji Kompetensi sebagai Syarat Kelulusan Peserta l Apabila Tidak Lulus Uji Kompetensi, diberikan Kesempatan Selama 2 Tahun Untuk Ikut Uji Komptensinya Saja 27

AKREDITASI KURIKULUM DIKLAT PERENCANA q Pengakuan Program Diklat Fungsional Substantif Perencana yang dilakukan oleh Bappenas untuk dapat diakui sebagai angka kredit. q Alih Kredit Program Diklat Fungsional Substantif Perencana ke dalam Angka Kredit Perencana dimungkinkan bagi pejabat perencana yang telah mengikuti diklat perencanaan di bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 28

PEDOMAN PENETAPAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TUJUAN: Memberi pedoman, ketentuan dan prosedur untuk menentukan calon pejabat fungsional perencana yang dapat memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan. PENGERTIAN: Kualifikasi pendidikan adalah syarat pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dipenuhi oleh PNS yang bekerja sebagai pejabat fungsional perencana 29

BESARNYA TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA JENJANG JABATAN Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2006 Tgl 26 Mei 2006 Perencana Utama Rp. 1. 230. 000 Perencana Madya Rp. 1. 094. 000 Perencana Muda Perencana Pertama Rp. 660. 000 278. 000 30

REKAPITULASI PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA BERDASARKAN JENJANG JABATAN PERENCANA s/d : Pebruari 2004 Pejabat Perencana Pejabat Fungsional (Campuran) (Ada SK) (Blm Ada SK) N o Instansi Pert Mud Mdy 1 Pusat 234 356 2 Propinsi 57 3 Kota 4 Kabupat en Jumlah Mdy Ut m Jml Per t Mud Md y Ut m Jm l 342 245 16 832 5 14 1 0 20 56 61 21 1 139 1 3 3 0 7 17 8 7 0 0 15 0 2 0 59 8 19 11 0 38 8 12 1 0 21 17 1074 301 429 277 17 1024 14 31 5 0 50 Utm Jml Pert Mud 246 16 852 229 64 24 1 146 10 7 0 0 16 31 12 317 458 282 31

SEBAGAI INSTANSI PENYELENGGARA DIKLAT PERENCANAAN l Melakukan Kajian di Bidang Diklat Perencanaan l Menyelenggarakan Diklat Gelar dan Non Gelar bagi Perencana l Menyusun Kurikulum dan Menyelenggarakan Diklat Fungsional Substantif l Melakukan Monitoring dan Evaluasi Diklat Perencanaan l Melaksanakan Sosialisasi dan Fasilitasi Diklat Perencanaan 32

PROGRAM BEASISWA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2007 33

PROGRAM DIKLAT GELAR TAHUN 2007 1. 2. 3. 4. S 3 Dalam Negeri S 2 Double Degree Program S 2 Luar Negeri (kerjasama dengan lembaga donor/negara Asing) S 2 13 Bulan di 17 program pada 11 Universitas DN 34

GELAR S 2 DALAM NEGERI 13 BULAN - Ekonomi & Studi Pembangunan UNSYIAH - Manajemen Perencanaan Pembangunan UNHAS - Perencanaan Pembangunan UNAND - Perencanaan dan Kebijakan Publik UI - Ilmu Ekonomi UI - Perencanaan Wilayah dan Kota ITB - Studi Pembangunan ITB - Perencanaan Kota dan Daerah UGM - Ekonomi Pembangunan UGM - Administrasi Publik UGM - Ilmu Administrasi UNIBRAW - Pembangunan Wilayah dan Kota UNDIP - Ilmu Lingkungan UNDIP - Perencanaan Wilayah IPB - Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan UNPAD - Ilmu Lingkungan UNPAD - Administrasi Publik UNSRI 35

GELAR S 2 DOUBLE DEGREE BELANDA 1. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota ITB – RUG (Rijks Universiteit Groningen) Belanda 2. Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM – IHS (Institute of Housing and Development Studies)/Erasmus di Rotterdam Belanda 3. Magister Ilmu Ekonomi UI – VU (Vrije University) di Amsterdam, ISS (Institute of Social Studies) di De Hague, WU (Wageningen University) di Wageningen 4. Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM-ITC (Geoinformation and Risk Management), Entscnede, Belanda 36

GELAR S 2 DOUBLE DEGREE JEPANG No Universitas Indonesia Bidang Studi 1 MIE- UI Ilmu Ekonomi 2 MEP-UGM Ekonomi Pembangun an Universias Jepang Bidang Studi (Konsentrasi)) a International University of Japan (IUJ) International Development Program, Economics, Development Economics, Public Policy, Urban & Regional Planning, Development Planning b Hiroshima Univesity Economic, Development Economic c Kobe Univesity Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration d Yokohama University Economic, Development Economics a Graduate Institute for Public Studies (GRIPS) Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning b International University of Japan (IUJ) International Development Program, Economics, Development Economics, Public Policy, Urban & Regional Planning, Development Planning c Hiroshima Univesity Economic, Development Economic d Tokushoku University International Development Studies, Economic & Development Economics, Urban & Regional Planning, Development Planning & Public Administration 37

GELAR S 2 DOUBLE DEGREE JEPANG No 3 4 Universitas Indonesia PWK-ITB MPKD-UGM Bidang Studi Perencanaan Wilayah Kota Perencanaan Kota & Daerah Universias Jepang Bidang Studi (Konsentrasi)) e Kobe Univesity Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration f Yokohama University Economic, Development Economics a Graduate Institute Public Studies (GRIPS) b Ritsumeikan University Economics, International Relations, Policy Science, Enironmental & Urban Engineering, Accounting and Management c Kobe Univesity Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration d Keio University Media & Governance, Public Administration a Graduate Institute Public Studies (GRIPS) for Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning International Development Program, Economics, Development Economics, Public Policy, Urban & Regional Planning, Development Planning b c Ritsumeikan University Economics, International Relations, Policy Science, Enironmental & Urban Engineering, Accounting and Management 38

GELAR S 2 DOUBLE DEGREE JEPANG No 5 Universitas Indonesia MAP-UNIBRAW Bidang Studi Administrasi Publik Universias Jepang Bidang Studi (Konsentrasi)) d Tokushoku University International Development Studies, Economic & Development Economics, Urban & Regional Planning, Development Planning & Public Administration e Kobe Univesity Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations & Public Administration f Keio University Media & Governance, Public Administration a Graduate Institute Public Studies (GRIPS) b Ritsumeikan University Economics, International Relations, Policy Science, Enironmental & Urban Engineering, Accounting and Management c Tokushoku University International Development Studies, Economic & Development Economics, Urban & Regional Planning, Development Planning & Public Administration for Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City & Regional Planning 39

GELAR S 2 DOUBLE DEGREE PRANCIS Universitas Indone sia UNDIP Bidang Studi Perancanaan Wilayah Kota Universias Perancis a Universite de Paris VIII b Univresite de Paris X Bidang Studi Urban Planning c Universite de la Rousle Coastal Development d Universite de Boitagne Oxidentale Coastal Development e ENTPE Urban Infrastructure Mgmt 40

GELAR S 2 DI LUAR NEGERI Pusbindiklatren menjadi anggota joint selection l Kedubes Australia: APS dan ADS l Kedubes Belanda: STUNED l Kedubes Perancis l 41

PROGRAM S 3 DALAM NEGERI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. UNDIP : Ilmu Ekonomi UNPAD : Manajemen Bisnis IPB : (1) Ekonomi Pertanian, (2) Penyuluhan Pembangunan, (3) Sosialisasi Pedesaan, (4) Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan UGM : (1) Ekonomi, (2) Manajemen, (3) Kebijakan Publik ITB : (1) Planologi, Teknik dan Manajemen Industri, (2) Perenc. Wilayah dan Kota UNIBRAW : Ilmu Administrasi, Ilmu Ekonomi UI : Ilmu Ekonomi 42

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL PENJENJANGAN PERENCANA NAMA DIKLAT DURASI PESERTA PENYELENGGARA Fungsional Perencana Pertama 10 Minggu 20 org / kelas MAP-UGM, LPEM-UI, FEUNSYIAH, PSKMP-UNHAS Fungsional Perencana Muda 6 Minggu 20 org / kelas MAP-UGM, LPEM-UI, FEUNSYIAH, PSKMP-UNHAS, ITB Fungsional Perencana Madya 3 Minggu 20 org / kelas MPKD-UGM, LPEM-UI Fungsional Perencana Utama 5 Hari 20 org / kelas Ditentukan Kemudian 43

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NON GELAR SUBSTANTIF (12 HARI DAN 22 HARI) TAHUN 2006 Nama Diklat Durasi Peserta Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggara RCCP-Unibraw, PEM-UI, LEMTEK-UI Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Hibah dan Pinjaman Luar Negeri Investasi Daerah FE-UNAND, MAP-UGM 12 Hari (2 Minggu) PSKMP-UNHAS Perencanaan Transportasi Perencanaan Sosial Perencanaan Pembangunan Daerah MPKD-UGM, PWK-ITB 22 hari perencanaan Tata Ruang FE-UNAND Tergantung pada Peminat Perencanaan Kelautan dan Pesisir PWK-ITB, MPKD-UGM TOT JFP 1 Minggu 20 orang/kelas LPEM-UI 1 angkatan Penilaian Angka Kredit Perencana 1 Minggu 20 orang/kelas BAPPENAS 2 angkatan Adm. Penilaian Angka Kredit Perencana 3 Hari 20 orang/kelas BAPPENAS 2 angkatan Magang/Joint Research 3 Bulan 20 orang/kelas BAPPENAS 1 angkatan 44

PROGRAM DIKLAT YANG LAINNYA TAHUN 2007 NAMA DIKLAT DURASI PESERTA (tentative) PENYELENGGARA 2 minggu di Local Economic & Resources Dev. (LERD) Indo – 3 mingg di LN Terrgantung pd peminat atau MPKD-UGM-IHS BELANDA DAN ITB-RUG BELANDA Infrastuktur Pemerintah-Swasta (PPP) 3 hari di DN dan 5 hari di LN Terrgantung pd peminat atau IP 3 dan Lembaga di Luar Negeri BEAP 2 bulan 20 org / kelas Bappenas EAP 5 -6 bulan 20 org / kelas 9 Prodi, dengan lembaga bahasa (UGM, ITB, dan ELS Jakarta) Diklat Partially Funded Sesuai jenis diklat +/- 400 orang Daerah-daerah yang mengajukan usulan 45

DIKLAT BAHASA INGGRIS PUSBINDIKLATREN l Pusbindiklatren menyediakan beasiswa untuk kursus bahasa Inggris selama 5, 5, bulan di Pusbindiklatren Bappenas Jakarta (EAP=English for Academic Purpose). Untuk peserta yang mencapai nilai TOEFL 550 akan dilamarkan untuk memperoleh beasiswa dari Luar Negeri/Double Degree l Pusbindiklatren menyediakan beasiswa untuk kursus bahasa Inggris selama 3 bulan di Pusbindiklatren Bappenas Jakarta (BEAP= Basic English for Academic Purpose). Untuk peserta yang mencapai nilai TOEFL minimal 400 akan ditawarkan untuk memperoleh beasiswa S 2 Dalam Negeri l Pusbindiklatren Bappenas menyediakan beasiswa untuk kursus bahasa Perancis selama 7 bulan di CCF Jakarta, bagi mereka yang telah lulus seleksi beasiswa Kedubes Perancis. Apabila persyaratan bahasa Perancis terpenuhi, ybs akan diberangkatkan ke Perancis dengan biaya tiket PP dari 46 Pusbindiklatren Bappenas

SKEMA PEMBIAYAAN DIKLAT COST SHARING PARTIALLY FUNDED PUSBINDIKLATREN Tuition Fee, Biaya Hidup, dan Tuition Fee Bahan/materi diklat INST. /LEMBAGA PENGIRIM PESERTA Uang saku, Tiket PP, Biaya Hidup Minimal 2 propinsi Boleh berasal dari 1 prop. , 1 kab/kota dan min. 20 org/kelas JADWAL & TEMPAT Ditentukan Pusbindiklatren Kesepakatan Pusbindiklatren & inst. /lemb. pengusul JENIS DIKLAT - Semua Jenjang - Diklat Pengelola JFP - Diklat bagi Pengelola JFP - Subtantif - ID-PPP Level - LERD 47

SYARAT MENGIKUTI BEASISWA DIKLAT PUSBINDIKLATREN 2007 DIKLAT GELAR S 3 DN S 2 DD S 3 LN DIKLAT NON-GELAR S 2 LN JFP SUBTANTIVE DN LN MAGANG I. SYARAT ADMINISTRATIF a. Pengusulan dari Instansi Minimal UKE II Minimal UKE II Minimal UKE II b. Unit Kerja Perencanaan Perenca -naan Perenca -naan c. Masa Kerja 2 thn pada S 2 2 thn pada S 1 2 thn pada S 2 2 thn pada s 1 2 thn pada S 1/S 2/S 3 d. Pendidikan Minimal S 2 S 1 S 1 e. Minimal th. Lulus S 1/S 2 2 thn 2 thn 2 thn f. Umur maksimal 40 th 38 th 49 th 50 th 45 th 50 th g. IPK Minimal 3, 25 thn lulus > 2 thn 3, 5 thn lulus < 2 thn 2, 5 2, 75 3, 25 thn lulus > 2 thn 3, 5 thn lulus < 2 thn 2, 75 565 565 525 500 565 565 565 525 500 II. SELEKSI NASIONAL a. Tes Potensi Akademik - Pusat - Pemda Jawa 48

PROSES UNTUK MEMPEROLEH BEASISWA DIKLAT PUSBINDIKLATREN I. DIKLAT GELAR Kepegawaian Pusbindiklatren Bappenas Seleksi Nasional: 1. TPA 2. TOEFL Surat Panggilan Pusbindiklatren kepada Kepegawaian Atasan langsung/ Eselon II Calon Peserta 49

II. DIKLAT NON GELAR A. FULL FUNDING DAN COST SHARING Kepegawaian Pusbindiklatren Bappenas Seleksi Administrasi Pusbindiklatren Surat Panggilan Oleh Universitas Pelaksana DIklat ATAU Atasan langsung/ Eselon II Univ. pelaksana Diklat cc. Pusbindiklatren DIKLAT Calon peserta B. PARTIALLY FUNDED Kepegawaian - Surat Kesanggupan Menanggung Biaya Variable - Surat Penunjukan Univ. Pelaksana Diklat - Surat kesediaan Univ. Sebagai Pelaksana Diklat Pusbindiklatren ESELON II KONTRAK Univ. pelaksana Diklat DIKLAT 50

ALUMNI DIKLAT PUSBINDIKLATREN S/D 2005 DIKLAT GELAR: S 3 LUAR NEGERI S 3 DALAM NEGERI S 2 DOUBLE DEGREE S 2 LUAR NEGERI S 2 DALAM NEGERI : 259 ORANG : 10 ORANG : 81 ORANG : 1. 511 ORANG : 728 ORANG DIKLAT NON GELAR: DIKLAT JFP DIKLAT SUBTANTIF LUAR NEGERI DIKLAT SUBTANTIF DALAM NEGERI MAGANG : 640 ORANG : 3. 082 ORANG : 12. 630 ORANG : 37 ORANG JUMLAH : 18. 978 ORANG 51

BENEFICIARIES DIKLAT l l Para perencana pemerintah, yaitu PNS yang bekerja di instansi/unit perencanan pemerintah di pusat dan daerah Instansi/Unit perencanaan di maksud: – Pusat l Bappenas l Biro atau Unit Perencanaan di Departemen/LPND – Daerah l Bappeda atau nama lain l Unit Perencanaan pada Dinas-dinas Teknis 52

PERKIRAAN JUMLAH PERENCANA DI INDONESIA No Instansi Perencana Jumlah INSTANSI Rata-rata Jumlah Perencana 1 Bappenas 1 433 2 Departemen/LPND 58 75 4. 350 3 Bappeda Propinsi 31 55 1. 705 4 Bappeda Kabupaten 328 22 7. 216 5 Bappeda Kota 88 22 1. 936 6 Dinas di Propinsi 31 90 2. 790 7 Dinas di Kabupaten 328 54 17. 712 8 Dinas di Kota 88 54 4. 752 Total 40. 461 * Asumsi per Dep. /LPND ada 1 Biro Perencana ( @ 25 Perencana ), 5 Dirjen ( @ 10 Perencana ) ** Asumsi per Bappeda Propinsi = 55, Kab/Kota masing-masing 22 Perencana *** Asumsi per Dinas Propinsi/Kab/Kota ada 18 Dinas masing-masing 5 Perencana untuk Propinsi dan 3 perencana untuk Kab/Kota. 53

BENTUK-BENTUK PELAYANAN PUSBINDIKLATREN l l l l Sarana dan Prasarana Pusbindiklatren - Pusat Data dan Informasi Diklat Perencanaan dan JFP - Website - Perpustakaan - Majalah Simpul Perencana Sosialisasi, Fasilitasi, dan Konsultasi JFP & Diklat Perencana Pelaksanaan seleksi khusus u/ memperoleh beasiswa diklat Penyelenggaraan Khusus Diklat Non Gelar Dalam Negeri Pengakuan Diklat Non Gelar Pusbindiklatren ke dalam SKS Program S 2 Penyelenggaraan TPA, TPIU dan TOEFL Menerbitkan Buku Pedoman, Panduan, dan Leaflet JFP & Diklat bagi Perencana Pemerintah Memberikan perlakuan khusus bagi perencana daerah 54

KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA l Penyelenggaraan TPA dan TPIU l Penyelenggaraan TOEFL 55

Buku-Buku Terbitan Pusbindiklatren l l Dibagikan ke seluruh Dep/LPND, Pemda Propinsi, Kabupaten/Kota secara gratis. Apabila membutuhkan tambahan eksemplar, dikenakan biaya penggantian cetak sebesar: q Kumpulan Peraturan JFP - Rp. 40. 000, q Buku Panduan Diklat - Rp. 20. 000, q Buku Pedoman Diklat JFP - Rp. 35. 000, q Buku Pdmn. Penyelenggaraan TPA - Rp. 15. 000, q Majalah SIMPUL PERENCANA - Rp. 15. 000, q Booklet - Rp. 15. 000, q Hasil-hasil Kajian q Informasi Beasiswa Seluruh Dunia untuk Indo - Rp. 40. 000, Ditambah ongkos kirim 56

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANA (PUSBINDIKLATREN) BAPPENAS Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Website: www. pusbindiklatren. bappenas. go. id e-mail: pusbindiklatren@bappenas. go. id Telepon: (021) 31931234, 3103705, 31934147 Fax: (021) 31931392, 3149187 57

TERIMA KASIH 58