KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PENGERTIAN KEBIJAKAN EKONOMI sebuah kebijakan

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI

PENGERTIAN KEBIJAKAN EKONOMI sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Distribusi pendapatan yang merata. TUJUAN DARI KEBIJAKAN EKONOMI Kesempatan kerja sepenuhnya. Stabilitas harga dan nilai tukar Keseimbangan neraca pembayaran.

MACAM-MACAM KEBIJAKAN EKONOMI Di INDONESIA KEBIJAKAN EKONOMI Kebijakan mikro adalah MIKROkebijakan pemerintah yang ditunjukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau sektor mana dan diwilayah mana perusahaan

KEBIJAKAN EKONOMI MESO Kebijakan Ekonomi Sektoralekonomi yang khusus Kebijakan ditunjukan pada sektor-sektor tertentu. Kebijakan ekonomi. Kebijakan Regionalekonomi meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditunjukan pada wilayah tertentu.

KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN MONETER KEBIJAKAN FISKAL tujuan utama kebijakan moneter di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas harga didalam luar negeri dan nilai tukar rupiah terhadap uang asing, khususnya dolar AS. Dalam usaha mengurangi tingkat inflasi yang cenderung meningkat terus, selain mengeluarkan kebijakan moneter yang sifatnya kontraksi, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan fiskal yang KEBIJAKAN PERDAGANG AN INTERNASIO NAL Efektivitas kebijakan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia

KEBIJAKAN EKONOMI PEMBANGUNAN ERA SBY

Empat Pilar Dalam pembangunan ekonomi, Yudhoyono berupaya menegakkan empat pilar pembangunan mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth), menyediakan lapangan kerja (pro-job), mengentaskan kemiskinan (pro-poor), dan melestarikan lingkungan (pro-environment).

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ERA JOKOWI

Nawa Cita Adalah 9 (sembilan) program utama dan menjadi landasan paradigma pembangunan indonesia di era presiden joko widodo Nawa cita mencoba keluar dari paradigma pembangunan mainstream sejak era orde baru sampai pasca reformasi

1. Paradigma pertumbuhan. 2. Memperluas pemerataan pembangunan, 3. Mengurangi pengabaian pelayanan publik, 4. Membangun kemandirian ekonomi 5. Menjaga nilai-nilai budaya melalui revolusi mental serta meneruskan restorasi bangsa.

Dalam perjalanan pembangunan, Indonesia telah mengalami beberapa periode pembangunan dengan paradigma pembangunan yang berbeda. Dimulai dengan paradigma pembangunan sosial di awal kemerdekaan, terus berubah menjadi paradigma pembangunan pertumbuhan sejak kepemimpinan orde baru.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. • 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. • 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. • 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Visi Misi Jokowi – JK, 2014, h. 6 -7).

Nawa Cita Jokowi berpedoman kepada ajaran Trisakti Bung Karno. Konsep Trisakti dilahirkan Soekarno di saat Indonesia berada dalam iklim revolusi, namun di tengah gencetan dua kekuatan ideologi besar yang menjadi dasar dua paradigma ekonomi, yaitu; capitalism dan sosialis-komunis.

STUDI KASUS Pembangunan Kota Yogyakarta yang semakin meningkat dan intensif terutama infrastruktur pariwisata menyebabkan berkurangnya lahan untuk tempat tinggal (permukiman). Perkembangan tersebut memaksa Kota Yogyakarta melakukan perluasan ke daerah pinggiran. Salah satu wilayah pinggiran yang mengalami dampak yang paling besar adalah Kecamatan Umbulharjo (Rahayu, 2009). Kecamatan Umbulharjo yang semula merupakan wilayah pertanian mulai berubah fungsi menjadi wilayah non pertanian khususnya permukiman,

MASALAH YANG DITIMBULKAN meningkatnya kepadatan penduduk, kemacetan dan kurangnya infrastruktur. MASALAH YANG DITIMBULKAN • Menggunakan kebijakan meso yang kebijakan ekonomi sektoral. • Membatasi kedatangan penduduk dari berbagai daerah • Melaksanakan pemerataan pembangunan di setiap daerah