NEGARA GOOD GOVERNANCE DAN KEBIJAKAN PUBLIK Konsep dan

NEGARA, GOOD GOVERNANCE, DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Konsep dan pengertian negara • Negara/state ~ status, stratum (B. Latin): sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. • Terminologi: Organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Pendapat tokoh tentang negara • R. H Soltau: Alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. • H. J. Laski: suatu masyarakat yang disintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu/kelompok yang merupakan bagian dari suatu masyarakat.

Tujuan Negara • Memperluas kekuasaan • Menyelenggarakan ketertiban hukum • Mencapai kesejahteraan umum

Pendapat tokoh tentang tujuan negara • Plato : Memajukan kesusilaan manusia sebagai perseorangan, dan sebagai makhluk sosial. • Roger H. Soltau: memungkinkan rakyatnya berkembang, serta menyelenggarakan dayaciptanya sebebas mungkin • Thomas A. A : mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengantaat kepada dan dibawah pimpinan Tuhan.

Unsur Negara • Rakyat/masyarakat/warga negara–secara nyata rakyatlah yang berkepentingan agar negara dapat berjalan dengan baik • Wilayah–batas teritorial yang jelas: wilayah darat, laut(perairan) dan udara • Pemerintahan: kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara.

Teori terbentuknya negara--1 • TEORI KONTRAK SOSIAL : negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat Teori ini terpenting, tertua, dan bersifat universal. • Penganut : Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau,

Teori terbentuknya negara---2 • TEORI KETUHANAN : negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan. Raja dan pemimpin hanya bertanggungjawab pada Tuhan dan tidak pada siapapun. • TEORI KEKUATAN : negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yg kuat terhadap kelompok yg lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yg lebih kuat atas kelompok etnis yg lebih lemah, dimulailah proses pembentukan negara.

Teori terbentuknya negara---3 • TEORI ORGANIS: negara disamakan dengan makhluk hidup atau binatang. Individu yang merupakan komponen-komponen negara dianggap sebagaisel-sel, Kehidupan korporat negara dapat disamakan sebagai tulang belulang, UU sebagai urat syaraf, raja sebagai kepala dan para individu sebagai dagingnya. • TEORI HISTORIS : Lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. .

Pertumbuhan Kegiatan Negara Sejak 1880 • Istilah “negara” dan “pemerintah” kerap dipertukarkan, yakni lembaga yang memiliki kedaulatan tertinggi yang bisa membuat kebijakan yang mengikat seluruh warganegara. • Lihat grafik halaman 71 yang menggambarkan pertumbuhan kegiatan yang dilakukan oleh negara di tiga negara berbeda: Swedia, Inggris dan Amerika Serikat.

Trend Aktivitas Negara di Swedia, Inggris, dan USA • Secara umum, dalam kurun waktu 100 tahun, aktivitas negara berkembang pesat di ketiga kasus yang tergambar dalam grafik. Hal ini tak berkait sepenuhnya dengan tipe pemerintahannya (dikuasai oleh partai sosialis atau bukan). • Ketiga negara ini memiliki sejarah yang berbeda, karakter partai politik yang berbeda, dan keterlibatan dalam perang dunia yang berlainan. • Pada periode tertentu, perkembangan aktivitas negara melonjak drastis, sementara periode yang lain menurun tajam.

Mengapa Ukuran Negara dan Jumlah Aktivitasnya Terus Membesar? • Tingkat kesejahteraan warganegara yang meningkat: Semakin banyak orang kaya yang ingin dan mampu membayar jasa yang diproduksi dan dikelola negara. • Pendapatan negara melalui pajak terus meningkat: dengan penerimaan yang semakin besar negara mampu membiayai aktivitasnya lebih banyak dan lebih luas. • Demokrasi: muncul dan berkembangnya demokrasi menghasilkan tuntutan publik yang semakin tinggi; dan politisi semakin cenderung mengumbar janji dan kebijakan yang ditujukan untuk melayani publik. • Berkembangnya birokrasi: sekali birokrasi diciptakan, ia memiliki logikanya sendiri untuk terus berkembang. Dan birokrasi ini menjadi tangan negara yang terus bertumbuh. • Perdagangan di tingkat global: dengan semakin pentingnya peran perdagangan global dalam ekonomi domestik, negara makin berkurang kemampuannya untuk mengontrol kehidupan ekonomi, dan ini menuntut kompensasi negara untuk berkembang mengatasi dan menghidupkan perannya.

TATARAN NORMATIF UUD NEGARA RI 1945) Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945 “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…. dst Kesimpulan : Pemerintah RI dibentuk untuk melindungi (Law and Order) dan mensejahterakan rakyat (Welfare)

SISTEM PEMERINTAHAN RI STRATEGI PEMERINTAH MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DEKONSENTRASI (PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION) FUNCTIONAL FIELD ADMINISTRATION; KANDEP/KANWIL PEMERINTAH PUSAT INTEGRATED/UNIFIED FIELD ADMINISTRATION; KEPALA WILAYAH POWER SHARING DESENTRALISASI (PEMERINTAH DAERAH) 1. OTONOMI MATERIIL (ULTRA VIRES) 2. OTONOMI FORMIL (GENERAL COMPETENCE)

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA MPR DPR PRESIDEN BPK MA MK DPD MENTERI/K. LPNK DEKONSENTRASI GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL DESENTRALISASI TUGAS PEMBANTUAN DAERAH OTONOM PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA PROVINSI PEMDA DPRD KAB/KOTA PEMDA DPRD DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA, DLL

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 DPR MA PRESIDEN/ WAPRES DPD KPU PUSAT MK KY Kementerian Negara dewan pertimbangan BANK SENTRAL BPK TNI/POLRI DAERAH PROVINSI Lingkungan Peradilan Umum PEMDA DPRD Agama Militer KAB/KOTA PEMDA DPRD TUN PERWAKILAN BPK PROV

Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi. Garis komando GUBERNUR Garis koordinasi Garis pertanggungjawaban DPRD WAKIL STAF AHLI SETDA (unsur staf) Ps. 121 INSPEKTORAT BAPPEDA (unsur pengawas) (unsur perencana) ( PP 79/2005) Ps 150 (2) LEMBAGA LAIN DINAS DRH (pelaks per UU) (unsur pelaksana) Ps. 124 LTD (BADAN, KTR & RSD) (unsur penunjang) Ps. 125 SET DPRD 17 (unsur pelayanan) Ps. 123

Kab/Kota BUPATI/ WALIKOTA Garis komando DPRD Garis koordinasi WAKIL Garis pertanggungjawaban STAF AHLI SETDA (unsur staf) Ps. 121 BAPPEDA INSPEKTORAT (unsur perencana) (unsur pengawas) Ps 150 (2) ( PP 79/2005) LEMBAGA LAIN (pelaks per UU) LTD DINAS DRH (BADAN, KTR & RSD) (unsur pelaksana) (unsur penunjang) Ps. 124 Ps. 125 KECAMATAN Ps. 126 KELURAHAN Ps. 127 SET DPRD (unsur pelayanan) Ps. 123

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI DAERAH OTONOM PEMERINTAH PUSAT TERGANTUNG & SUBORDINASI DAERAH OTONOM PROVINSI DAERAH OTONOM KAB/KOTA

GUBERNUR(WAKIL PEMERINTAH) PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PP 19/2010 Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monev Fasilitasi Kab/Kota melaksanakan Otda PELAYANAN OPTIMAL

Tugas Gubernur 1. Gub sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi: a. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemda prov dgn instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wil provi ybs; b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemda prov dgn pemda kab/kota di wil prov ybs; c. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemda kab/kota di wil prov ybs; d. Binwas penyelenggaraan pemda kab/kota; e. menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan NKRI; f. menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; g. memelihara stabilitas politik; h. menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan i. koordinasi binwas penyelenggaraan TP di daerah prov dan kab/kota. 2. Selain melaksanakan urusan pemerintahan, gub sebagai wakil Pemerintah juga melaksanakan urusan pemerintahan di wil prov yg menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan per-uu-an.

Wewenang Dalam melaksanakan tugas, gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki wewenang meliputi: a. mengundang rapat bup/walkot beserta perangkat daerah (PD) dan pimpinan instansi vertikal; b. meminta kpd bup/walikota beserta PD dan pimpinan instansi vertikal utk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat; c. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji; d. menetapkan sekda kab/kota sesuai dengan ketentuan per-uu-an; e. mengevaluasi rancangan perda tentang APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wil kab/kota; f. memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota DPRD kab/kota; g. menyelesaikan perselisihan dlm penyelenggaraaan fungsi pemerintahan antar kab/kota dalam satu prov; dan h. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan Lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yg ditugaskan di wilayah provinsi ybs.

BINWAS 1) Gub dlm melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemda kab/kota melalui: a. pemberian fasilitasi dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kab/kota di wilayah prov ybs; b. pemberian fasilitasi dan konsultasi pengelolaan kepegawaian kab/kota di wilayah prov ybs; c. penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan fungsi pem antar kab/kota di wilayah prov ybs; dan d. upaya penyetaraan kualitas pelayanan public antar kab/kota di wilayah prov ybs. 2) Gub dlm melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemda kab/kota melalui: a. pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemda kab/kota; b. pengawasan perda dan peraturan kepala daerah kab/kota; c. usul pembatalan perda kab/kota kepada Presiden melalui Mendagri; dan d. pengawasan kinerja pemda kab/kota.

A. Paradigma Baru Berpemerintahan 1. Hubungan antara pemerintah dgn masyarakat bersifat sangat dinamis, bergerak seperti pendulum antara kutub sangat berkuasa ke kutub yang sangat lemah. 2. Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat. 3. Dalam perjalanan waktu, pemerintah menjadi sangat berkuasa dan ‘menelan’ masyarakat (studi kasus sebelum abad 19 : pemerintahan kolonialisme /monarkhi absolut). 4. Munculnya paham demokrasi (pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat) pada awal abad 20, masyarakat menuntut hak untuk lebih banyak memegang peran dalam pembuatan kebijakan publik, walaupun banyak menemui hambatan. 5. Hambatan – hambatan pelaksanaan proses demokrasi : Pimpinan politik & pemerintah yang dipilih rakyat seringkali menyalahgunakan kepercayaan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan (distrust). Menurut Fukuyama, untuk membangun bangsa diperlukan kondisi “high trust”.

B. Konsep Good Governance *Menurut World Bank, Governance diartikan sebagai ‘the way state power is used in managing economic and social resources for development society’. Dengan demikian, governance adalah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya 2 ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. *UNDP, mengartikan governance sebagai ‘the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels’. Kata governance, diartikan sbg penggunaan/ pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah 2 nasional pada semua tingkatan.

Governance memiliki tiga domain : 1. Negara/pemerintahan : Sebagai pembuat kebijakan, pengendali & pengawas 2. Swasta/Dunia usaha : Sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi 3. Masyarakat : Sebagai subyek dan obyek dari sektor pemerintah dan swasta.

Posisi Tiga Domain (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam konsep good governance yang bersifat heterarkhis Sektor Pem. a. Pegawai Negeri Sipil b. Anggota Tentara Nasional Indonesia c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Swasta Sektor Masy. Mencakup masyarakat Sipil a. b. Media Instansi non Pemerintah

Governance didukung oleh TIGA elemen : 1. Politik Proses pembuatan keputusan utk formulasi kebijakan publik, yang dilakukan oleh birokrasi & bersama dengan politisi. 2. Ekonomi Proses pembuatan keputusan utk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri & interaksi diantara penyelenggara ekonomi. 3. Administrasi Implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.

ADMINISTRASI EKONOMI POLITIK Gambar : Tiga Elemen dalam Good Governance

Perbandingan Istilah Government dengan Governance NO UNSUR PERBANDINGAN GOVERNMENT GOVERNANCE 1. Pengertian Dapat berarti badan/lembaga/ fungsi yg dijalankan oleh suatu organ tertinggi dlm suatu negara Dapat berarti cara penggunaan atau pelaksanaan 2. Sifat Hubungan Hirarkhis, dlm arti yg memerintah berada di atas, sedangkan warga negara yg diperintah ada di bawah Heterarkhis, dlm arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dlm fungsi 3. Komponen Yang Terlibat Sebagai subjek hanya ada satu yaitu institut pemerintah Ada tiga komponen yg terlibat : 1. Sektor publik 2. Sektor swasta 3. Sektor masyarakat 4. Pemegang Peran Dominan Sektor pemerintah Semua memegang peran sesuai dgn fungsinya masing 5 Efek Yang Diharapkan Kepatuhan warga negara Partisipasi warga negara 6. Hasil Akhir Yang Diharapkan Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat mll partisipasi sbg warga negara maupun sebagai warga masyarakat

Ciri – ciri Tata Pemerintahan yang Baik : 1. Mengikutsertakan semua; 2. Transparan dan bertanggung jawab; 3. Efektif dan adil; 4. Menjamin adanya supremasi hukum; 5. Menjamin bahwa prioritas 2 politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; 6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin & lemah dlm proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Karakteristik Good Governance menurut UNDP : 1. Partisipasi (Participation) Syarat utama warga negara dalam berpartisipasi : a. ada rasa kesukarelaan dan tanpa paksaaan; b. ada keterlibatan secara emosional; c. memperoleh manfaat, secara langsung dan tidak langsung dari keterlibatannya. 2. Penegakan Hukum (Rule of Law); Membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya (software), perangkat keras (hardware) maupun sumber daya manusianya (humanware) 3. Transparansi (Transparancy); Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana publik sampai pada tahapan evaluasi.

4. Daya Tanggap (Responsiveness); Sektor publik selama ini dianggap tertutup, arogan dan berorientasi pada kekuasaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat sebagai konsumen, perlu dilakukan survey secara periodik. Lihat Kep. Menpan No. 25. M. Pan /2004 tentang Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) 5. Berorientasi pada konsensus (Consensus Orientation); Aktivitas politik berisi dua hal pokok yaitu konflik dan konsensus. Dalam pengambilan keputusan lebih menitikberatkan konsensus. Musyawarah merupakan proses, sedangkan mufakat merupakan hasil. 6. Keadilan/kesetaraan (Equity) Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, walaupun kemampuan individu berlainan namun sektor publik harus berperan agar kesejahteraan dan keadilan seiring sejalan.

7. Keefektifan dan Efisiensi (Effectiveness & Efficiency); Perlunya kompetisi untuk menciptakan keefektifan dan efisiensi pada sektor publik. 8. Akuntabilitas (Accountability) Pertanggungjawaban setiap aktivitas menyeluruh kepada publik/masyarakat luas, disamping kepada atasan. Akuntabilitas meliputi : a. Akuntabilitas organisasional/administratif b. Akuntabilitas legal c. Akuntabilitas politik d. Akuntabilitas profesional e. Akuntabilitas moral 9. Visi Strategis (Strategic Vision) Perlunya visi jangka pendek (short-term vision) dan visi jangka panjang (long-term vision).