TUGAS ADMINISTRASI PUSKESMAS SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI KEPALA

TUGAS ADMINISTRASI PUSKESMAS SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI KEPALA PUSKESMAS

Fungsi Pukesmas PUSAT PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN PUSAT PEMBERDAYAAN KELG DAN MASYARAKAT PUSAT YANKES STR I

Kep. Men. Kes No. 128 tahun 2004 Kriteria Personalia yang mengisi struktur organisasi Puskesmas disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing unit Puskesmas. Khusus untuk Kepala Puskesmas kriteria tersebut dipersyaratkan harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat.

Kualifikasi lain : • Mampu merencanakan • Mampu mengorganisasikan • Mampu melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan manajemen puskesmas. • Mempunyai pengalaman dibidang kesehatan dan manajemen kesehatan

Kalau Pemimpin Dokter? • over qualified competence • Kenapa? Karena untuk menjadi seorang administrator tidak perlu belajar anatomi, biokimia dan ilmu bedah. Keterampilan dokter jauh lebih bermanfaat untuk clinical care. • Walaupun pendidikan dokter memasukkan mata kuliah manajemen program kesehatan masyarakat (lebih kurang untuk kegiatan pelayanan di Puskesmas).

Pengalaman Lapangan • Kementerian Kesehatan mewajibkan dokter yang baru lulus melaksanakan praktik selama satu tahun di Puskesmas dan rumah sakit. • Dengan pengaturan penempatan, nantinya dokter itu akan ditempatkan di Puskesmas selama empat bulan di rumah sakit selama delapan bulan.

Bagaimana dengan SKM? • S 1 dan S 2 SKM : Ditinjau dari kurikulum pendidikan Fakultas Kesehatan Masyarakat, maka kompetensi sarjana kesehatan masyarakat khususnya jurusan administrasi kebijakan kesehatan, dalam kaitannya dengan manajemen puskesmas sudah memadai.

• harus mampu menyelesaikan mata kuliah organisasi, manajemen, perencanaan dan evaluasi, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, manajemen strategik kesehatan masyarakat, manajemen data, ekonomi kesehatan, kepemimpinan, promosi dan pendidikan kesehatan, sosio antropologi kesehatan, komunikasi kesehatan, etika dan hukum kesehatan serta sistem informasi kesehatan.

Pengalaman Lapangan • memberikan bekal pengalaman melalui program magang dan belajar lapangan di instansi kesehatan di Puskesmas. • Durasi waktu lebih pendek (sekitar 2 bulan) dan job description belum jelas

Disimpulkan • Pengalaman lapangan dapat menambah pengalaman, meningkatkan ketrampilan , serta meningkatkan bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Kompetensi Pejabat Struktural Puskesmas Pasal 22 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/ SK/II/2004 1. Kepala Puskesmas berlatar belakang pendidikan paling sedikit tenaga medis atau sarjana kesehatan lainnya. 2. Kepala Puskesmas telah mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas, dan Pelatihan Fasilitator Pusat Kesehatan Desa. 3. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

Kompetensi Pejabat Struktural UPT/UPTD Pasal 23 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/Menkes/ SK/II/2004

1. 2. 3. Kepala UPT/UPTD berlatar belakang pendidikan tenaga medis atau Sarjana Kesehatan dengan pendidikan Sarjana Strata 2 di bidang kesehatan. Kepala UPT/UPTD telah mengikuti pelatihan Rencana Strategis, Pelatihan teknis dibidangnya, Kepemimpinan, dan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

• Kendari, Kepres Dalam orasinya koordinator aksi La Ode Muhammad Miswar Adhi Putra mengungkapkan Kepmenkes ini penting dilaksanakan, karena aturannya sangat jelas, seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat, harus memimpin Puskesmas. • Di Sultra, Kepmen ini tidak dilaksanakan. Contoh, di Kota Kendari, dari 13 Puskesmas yang ada, cuma 1 yang kepala Puskesmasnya SKM. Di Konawe juga demikian. Dari 25 Puskesmas yang ada, hanya 10 Sarjana Kesmas. Mestinya ini menjadi perhatian Pemprov Sultra dan Pemkab Kabupaten/Kota se-Sultra, " ujarnya.

solusi • meminta DPRD segera membuat regulasi dalam bentuk Perda, untuk mempercepat realisasi Kepmenkes Nomor 128 tahun 2004.