KEBIJAKAN PUBLIK KULIAH 3 Kerangka Analisis Kebijakan Publik

KEBIJAKAN PUBLIK KULIAH 3 Kerangka Analisis Kebijakan Publik (lanjutan) a. Luas Lingkup Kebijakan Publik b. Proses Kebijakan Publik c. Lingkungan Kebijakan Publik d. Sistem Kebijakan Publik Bahan Bacaan Yeremias: 66, Pasolong: 41, Agustino: 55, Samodra: 13, 20, Dunn: 22, Subarsono: 8, 14, 18, Widodo: 19, Nugroho (2008): 345, Wahab: 2008, 53

Luas Lingkup Kebijakan Publik

Luasnya Dimensi Kebijakan Publik • Dari berbagai definisi, kebijakan publik memiliki lingkup yang sangat luas. • Mengikuti definisi Thomas Dye, misalnya, hampir semua yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah termasuk dalam definisi sebagai kebijakan.

Mengapa Perlu Ada Pembatasan Luas Lingkup? • Jika kebijakan publik mencakup semua aspek maka menjadi sangat sulit bagi analis kebijakan untuk membuat fokus pada level mana, atau kebijakan yang mana yang menjadi fokus bahasannya. • Oleh karena itu untuk keperluan analisis kebijakan maka analis perlu membuat suatu pendekatan untuk dapat memetakan luas lingkup suatu kebijakan

Bagaimana Cara Membatasi Ruang Lingkup kebijakan • Tidak ada cara tunggal untuk membuat batasan atau klasifikasi suatu kebijakan. • Salah satu cara yang dapat dipakai adalah melihat kebijakan dari hierarkinya (secara vertikal) dan berdasarkan substansi yang dibicarakannya (horisontal).

Model Umum Perumusan Kebijakan Lingkungan Aktor Kebijakan di Lingkungan Aktivitas Kebijakan Pemerintah Societal Policy Activity

Aktor-aktor dalam perumusan dan implementasi kebijakan Level Executive officials and organizations Legislative Official and Organizations Bureaucratic Officials and Organizations Nongovernment Judicials and al Individuals and Organizations Federal l. President l. Executive Office of the president l. Staff l. Congressional staff and support agencies l. Department and agency heads l. Staff-civil servants l. Corporations l. Labour Union l. Interest group l. Advisory body l. Media (with national focus and impact) State l l Governor’s staff l. State legislature l. Staff and Support agencies l. Department and agency heads l. Staff-civil servants l. Same above l. State judges (with state focus) l. Law clerks l. Miscellaneous state judicial official Local l. Mayor l. Country commisioners l. Other local elected executives l. Staff l. City councils, board of commisioners, other local elected officials lstaff l. Department and agency heads l. Staff-civil servants l. Same above (with local focus) l. Federal judges l. Law Clerks l. Marshal l. Master, expert l. Federal attorneys l. Local Judges l. Law Clerk l. Missleneous local judicial official

Luas Lingkup Kebijakan Publik di Indonesia Secara Vertikal • Hierarki sistem perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 • UUD ini telah diamandemen sebanyak 4 kali sejak reformasi tahun 1998 (terakhir pada bulan November 2001 dan Agustus 2002). • Beberapa aspek penting yang diamandemen – – Membentuk KPU Meneguhkan prinsip 2 otoda Membentuk sebuah bank sentral yang independent Memasukkan ketentuan HAM sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Luas Lingkup Vertikal…(2) • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat • Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK). • Dengan demikian MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.

Luas…(3) • Undang-Undang – UU dibuat berdasarkan kesepakatan presiden dan DPR di mana salah satu pihak bisa menjadi pengusul – UU dibagi menjadi tiga jenis: Pidana, Perdata, Tata Negara – Untuk dapat dilaksanakan suatu UU memerlukan perangkat aturan yang lebih operasional

Luas…(4) • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang. – Dalam situasi gawat presiden dapat mengeluarkan PP yang punya fungsi atau lingkup yang sama dengan UU – PP harus dijadikan UU atau ditolak dalam sidang DPR berikutnya

Luas…(5) • Peraturan Pemerintah: Merupakan perangkat hukum sekunder yang merupakan peraturan pelaksanaan sebuah UU • Keputusan Presiden: Kedudukannya lebih rendah daripada peraturan pemerintah yang merupakan perangkat pelaksanaan UU dan program-program pemerintah • Peraturan Daerah: Memiliki kedudukan paling rendah dalam hirarki sistem perundang 2 an di Indonesia. – Berdasarkan Pasal 7 UU No. 10/2004 Perda meliputi: Perda provinsi, Perda kabupaten/kota, Peraturan Desa. – termasuk pula Qanun yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Luas Lingkup Secara Horisontal • Secara horisontal luas lingkup kebijakan publik dibedakan berdasarkan substansi kebijakan • Dalam sistem pemerintahan, substansi ini ditangani oleh Departemen atau Dinas pada level Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Horisontal…(2) • Berdasarkan departemenisasinya, maka luas lingkup kebijakan publik di Indonesia adalah: • Untuk kewenangan dinas yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam PP No. 41/2007. – Provinsi sebanyak-banyaknya 18 dinas dan khusus DKI sebanyak-banyaknya 14 dinas. – Kabupaten/kota sebanyak-banyaknya 18 dinas • *Baca detail PP 41/2007 Pasal 19 s/d pasal 21

Social justice Human weel-being Need for Compl. Sectoral policy poverty Social protection policy Social policy Living standart Labour market Economic growth Policy to adress inequality protection Policy for basic health Basic education Economic policy employment Housing policy Political choice Physical security policy

Tugas anda. . . • Bertiga. . . • Baca, pelajari dan diskusikan “masalah publik” yang dibuat oleh teman saudara. • Batasi masalah publik tersebut, buat logika perumusan kebijakan yang mungkin dibuat untuk menyelesaikan masalah publik tersebut. • Pembatasan berdasarkan lingkup vertikal dan lingkup horizontal. • Siapa aktor kebijakan ? (State, private, society)

Break 5 menit

PROSES KEBIJAKAN PUBLIK • Proses KP adalah serangkaian aktivitas intelektual dan aktivitas politis. • Aktivitas intelektual terdapat dalam kegiatan: perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan • Aktivitas Politik mencakup: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Prosedur analisis pada setiap tahap proses kebijakan Prosedur Analisis Informasi Kebij Proses Kebijakan Perumusan Masalah Kebijakan Peramalan Prospek Kebijakan Rekomendasi Pilihan Kebijakan ADOPSI KEBIJAKAN Pemantauan Hasil Kebijakan IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Evaluasi Kinerja Kebijakan PENILAIAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN AGENDA FORMULASI k. EBIJAKAN

Tahap Analisis Kebijakan William N Dunn (1994) • Tahap 1. Perumusan Masalah 2. Forecasting 3. Rekomendasi Kebijakan • Karakteristik : Informasi kondisi yang menimbulkan masalah : Informasi konsekuensi di masa datang dari diterapkan kebijakan : Informasi manfaat bersih dari setiap alternatif

Tahap Analisis Kebijakan…. (2) 4. Monitoring Kebijakan : Informasi konsekuensi sekarang dan masa lalu alternatif kebijakan 5. Evaluasi Kebijakan : Informasi mengenai kinerja atau hasil dari kebijakan

Tahapan Kebijakan Publik Ripley (1985) Penyusunan Agenda Pemerintah Formulasi & Legitimasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Tindakan Kebijakan Evaluasi Kebijakan Baru Kinerja & Dampak Kebijakan

Elemen Sistem Kebijakan Stakeholder Kebijakan Publik Lingkungan Kebij. Teror Flu Burung Aliran sesat Aborsi tidak aman Prostitusi Presiden & Kabinet Parlemen (DPR) Organisasi Agama Front/Laskar …. LSM Komunitas Undang-undang Penegakan hukum Kebijakan Ekonomi Kebijakan Kota

Lingkungan Kebijakan • Pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan itu sendiri. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan ditransformasikan kedalam suatu sistem politik. • proses perumusan kebijakan publik yang dihasilkan tentu memperhatikan pula faktor lingkungan.

Lingkungan Kebijakan Publik…(2) • Variabel Lingkungan : geografi, demografi, struktur sosial, sistem ekonomi • Variabel Lingkungan: political culture variable dan Socio economic variable • Variabel Lingkungan : domestik dan internasional

• Dalam kasus kebijakan tertentu perlu diperhatikan pula lingkungan internasional dan kebijakan internasional ( Anderson, 1979). • Lingkungan sangat berpengaruh terhadap isi kebijakan, sebab dari lingkunganlah pelaku kebijakan dapat menyusun sebuah strategi pembuatan suatu isi kebijakan bagi ruang publik.

• Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat sehingga pelaku kebijakan dalam membuat kebijakan publik harus benar-benar memperhatikan lingkungan dimana tuntutan sebuah kebijakan berasal.

Sistem Kebijakan Publik • Sistem KP : proses kajian yang mencakup lima komponen ( perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan evaluasi) dan setiap komponen bisa berubah menjadi komponen lain melalui prosedur metodologi tertentu.

Proses Analisis Kebijakan Kinerja Kebijakan Evaluasi Peramalan Masalah Kebijakan Perumusan Masalah Hasil Kebij Terobservasi Perumusan Masalah Hasil Kebij Diharapkan Perumusan Masalah Monitoring Rekomendasi Kebijakan Terpilih

Serangan Idul Fitri, Pemko Kuasai Pasar Inpres II, III dan IV Aksi pedagang mempertahankan diri dari pengosongan Pemko Padang, Rabu (31/08)Padang, Upaya pertahanan pedagang Pasar Inpres II, III dan IV akhirnya bobol. Lewat serangan saat Idul Fitri tanggal 31 Agustus 2011, Pemko Padang yang didukung aparat keamanan berhasil menguasai Pasar Inpres II, III dan IV. "Pasa Inpres alah tapaga (pasar inpres sudah dipagar seluruhnya), " ujar pedagang sesunggukan sedih karena upaya perlawanan yang dilakukan pedagang selama ini, buyar sudah. Pasar yang rusak karena gempa bumi 2009 itu sudah dipagar dan segera dirobohkan untuk dibangun kembali pasar yang baru. Selama ini, hampir setengah tahun lamanya, pedagang Pasar Raya terus menerus berdemo untuk menolak upaya membongkar Pasar Inpres II, III dan IV. Pedagang ingin pasar itu direhab saja karena masih bisa digunakan. Pro kontra ini berlarut hingga berakhir dengan penguasaan pasar oleh Pemko Padangh, Rabu (31/08). Penguasaan Pasar Inpres II, III dan IV dengan dipagar pada saat Hari Raya Idul Fitri 1432 H disesali oleh banyak pihak, apalagi lewat pengerahan aparat baik Satpol PP, Polri maupun TNI. Pedagang yang sebagian tidak mudik karena berusaha mempertahankan pasar tersebut, tapi kalah banyak. Bahkan banyak dari pedagang yang cidera maupun kena gas air mata. "Pedagang ada yang luka-luka, " ujar Aris, seorang pedagang

Kuis. . . • Jelaskan alur sistem politik menurut david easton • Jelaskan apa yang dimaksud dengan trias politica, beri contoh pelaksanaannya di Indonesia • Jelaskan kenapa harus dilaksanakan pemilu ? Dan sistem pemilu apa yang dilaksanakan di Indonesia untuk pemilihan kepala daerah.