Kebijakan Satu Data Kesehatan Pusat Data dan Informasi
Kebijakan Satu Data Kesehatan Pusat Data dan Informasi Disajikan pada Evaluasi Tahunan Program SIK Pontianak, 27 Februari 2019 #2020 SATUDATAKESEHATAN
Outline • • Kebijakan program SIK Strategi pelaksanaan integrasi satu data kesehatan Pengembangan aplikasi SIKDA Generik dan DHIS 2 Pengembangan komdat terkait SPM dan Data Dasar Puskesmas
KEBIJAKAN SIK
STRATEGI PENGUATAN SIK KEMENTERIAN KESEHATAN LINTAS SEKTOR Optimalisasi Aliran dan Integrasi Data BPJS KESEHATAN DINKES PROV RUMAH SAKIT (FKTR) DINKES KAB PUSKES MAS (FKTP) Penataan Data Transaksi JARINGAN PUSKES MAS JEJARING FASYANKES (FKTP) Masyarakat/Keluarga Peningkatan Pemanfaatan Data/Informasi
Fokus Penguatan SIK Peningkatan Pemanfaatan Data dan Informasi Meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja pelayanan kesehatan Penataan Data Transaksi di Fasyankes 1 3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi 2 Optimalisasi Aliran dan Integrasi Data Aspek Dasar: Leadership, Governance, Regulasi, Kebijakan, Standarisasi, Sumber Daya, dll
Kinerja SIK 2014 -2019 Sambas, Landak, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi Sekadau Sanggau Melawi Kayong Utara
Rencana Kinerja SIK 2020 -2024 Program Nasional : Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi Indikator: 1. Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dalam ASDK 2. Jumlah pencapaian layanan terhadap ketentuan yang disepakati dalam katalog layanan
STRATEGI PELAKSANAAN INTEGRASI SATU DATA KESEHATAN
Integrasi Menuju Satu Data Satu Standart Data Satu Metadata Baku SATU DATA KESEHATAN Satu Portal Data DITJEN SET JEN ITJEN BADAN PUSDATIN DINKES PROV RS RS DINKES KAB PUSKESMAS fragmentasi MENUJU integrasi
Kebijakan Satu Data Kesehatan 1 STANDARISASI pada semua simpul proses pengelolaan data 2 Berbagi pakai data (data sharing) melalui INTER- OPERABILITAS KEBIJAKAN SATU DATA KESEHATAN 3 Pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan berdasar bukti AKUNTABILITAS 1. Standarisasi pada semua simpul proses pengelolaan data mencakup standarisasi dataset, metadata, dan sistem pada simpul pengumpulan, pengolahan, dan analisis, serta penyajian dan penyebarluasan data dan informasi. 2. Berbagi pakai data (data sharing) melalui interoperabilitas mencakup berbagi pakai data pada sistem informasi layanan kesehatan dan berbagi pakai data pada sistem informasi pelaporan dan monev. 3. Pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan berdasar bukti mencakup proses kliring data untuk memperoleh satu data dan penyediaan akses data melalui portal untuk berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya.
Aplikasi Satu Data Kesehatan Satu standar data Satu metadata yang baku Satu portal data 1 STANDARi. SASI 2 KEBIJAKAN SATU DATA KESEHATAN | KOMDAT | SIHA | SITT | SISMAL | KIA | SISDMK | ASPAK ] 3 SG | Ap SIP lain | SIRS-Online | PTM | Kesling | Kusta 2022 2021 INTEROPERABILITAS 2020 AKUNTABILITAS 2019 • Standarisasi • Interoperabilitas • Akuntabilitas 2018 piloting, disain implementasi, kebijakan 5% dari 514 kab/kota: 26 kab/kota 30% : 155 kab/kota 60% : 309 kab/kota 90% : 463 kab kota • GF HSS: 10 kab/kota • GF ATM: 50 kab/kota • DLI I-SPHERE WB
Diagram Sistem Integrasi Satu Data 1 HIS Integration DWH DD Layanan Interoperabilitas Data Kesehatan ( LIDK ) Health Information Exchange (HIE) web service data pelayanan, pencatatan, dan pelaporan SIKDA Generik Puskesmas Aplikasi SI Puskesmas Lainnya SIHA /SITT Puskesmas Aplikasi KS SISDMK SIMRS Puskesmas e. Logistik Sistem Lainnya Puskesmas Apps SIHA Klinik VCT, dll SITT Klinik swasta, Lapas, dll Sistem lainnya Klinik swasta, dll Develop by : Taufiq Sitompul
1 Model Existing (Komdat) DASHBOARD ASDK (DHIS 2) SIHA, SITT, SISDMK, ASPAK, GIZI, KESGA, DLL Manual Nasional KS Komdat (SPM, Data Prioritas) Manual Kab/Kota Manual SI Lain di Puskesmas Sikda Puskesmas
PENGEMBANGAN APLIKASI SIKDA GENERIK DAN DHIS 2
DHIS 2 sebagai Platform Satu Data Kesehatan LIDK Pengumpulan Data • • Integrasi dan Interoperabilitas Data Warehouse Dashbord Penyajian Analisis Data ASDK District Health Information Software version 2 atau disingkat juga DHIS 2 adalah sebuah aplikasi datawarehouse untuk mengumpulkan, memvalidasi, menganalisis, dan menampilkan dalam bentuk tabel, diagram, maupun peta (GIS) data agregat dan data transaksi. DHIS 2 adalah nama sebuah platform aplikasi yang dikembangkan oleh Universitas Oslo DHIS 2 mempunyai nama berbeda di berbagai negara Pemanfaatan di Indonesia sebagai bank data dan dashboard untuk mewujudkan satu data kesehatan – LIDK “Layanan Interoperabilitas Data Kesehatan” – ASDK “Aplikasi Satu Data Kesehatan”
Layanan Interoperabilitas Data Kesehatan LIDK adalah service bus dengan teknologi SOA yang digunakan sebagai fasilitas berbagi pakai data kesehatan ASDK DW LIDK PUSKESMAS | STANDAR DATASET | | STANDAR METADATA | RS MD PROGRAM HDD Berbagi pakai data kesehatan pada sistem informasi pelayanan kesehatan (transaksi data individu) dan sistem informasi pelaporan (transaksi data agregat)
Aplikasi Satu Data Kesehatan – DHIS 2 • Penerapan dashboard kesehatan (DHIS 2 Indonesia) khususnya untuk kabupaten/kota dan provinsi serta pengelola program kesehatan di pusat Aplikasi Satu Data Kesehatan • Target – – – 2018: piloting, disain implementasi, kebijakan 2019: 5% dari 514 kab/kota : 26 kab/kota 2020: 30% : 155 kab/kota 2021: 60% : 309 kab/kota 2022: 90% : 463 kab kota • Target tersebut sebagian dilaksanakan melalui ekspansi dengan pendanaan GF ATM Komponen AIDS (50 kab/kota tahun 20182020)
Aplikasi Satu Data Kesehatan https: //data. kemkes. go. id/dashboard/
50 new districts DHIS 2 roll out 2018 -2020 There are 22 C 1 districts, 22 C 2 districts and 6 C 3 districts No PROVINSI PROV CODE DISCTRICTS DISTRICT CODE PRIORITY SUB-PRIORITY 1271 1371 1471 1671 1871 2171 3174 3175 3171 3173 3172 3273 3275 3276 3201 3271 3204 3209 3203 3202 3205 C C C C C C 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 North Sumatera West Sumatera Riau South Sumatera Lampung Kepulauan Riau DKI Jakarta DKI Jakarta West Java West Java West Java 12 13 14 16 18 21 31 31 32 32 32 KOTA MEDAN KOTA PADANG KOTA PEKANBARU KOTA PALEMBANG KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA BATAM Kota JAKARTA SELATAN Kota JAKARTA TIMUR Kota JAKARTA PUSAT Kota JAKARTA BARAT Kota JAKARTA UTARA KOTA BANDUNG KOTA BEKASI KOTA DEPOK BOGOR KOTA BOGOR BANDUNG CIREBON CIANJUR SUKABUMI GARUT 22 West Java 32 BEKASI 3216 C 2 23 West Java 32 KARAWANG 3215 C 2 24 West Java 32 INDRAMAYU 3212 C 2 25 Central Java 33 KOTA SURAKARTA 3372 C 1
50 new districts DHIS 2 roll out 2018 -2020 No PROVINSI PROV CODE DISCTRICTS DISTRICT CODE PRIORITY SUB-PRIORITY 26 Central Java 33 KOTA SEMARANG 3374 C 1 27 DI Yogyakarta 34 KOTA YOGYAKARTA 3471 C 3 28 35 KOTA MALANG 3573 C 1 29 East Java 35 KOTA SURABAYA 3578 C 1 30 East Java 35 KEDIRI 3506 C 2 31 East Java 35 JEMBER 3509 C 2 32 East Java 35 SIDOARJO 3515 C 2 33 East Java 35 BANGUWANGI 3510 C 2 34 Banten 36 TANGERANG 3603 C 1 35 Banten 36 KOTA TANGERANG SELATAN 3674 C 1 36 Banten 36 KOTA TANGERANG 3671 C 2 37 Banten 36 KOTA CILEGON 3672 C 3 38 Bali 51 KOTA DENPASAR 5171 C 1 39 Bali 51 BADUNG 5103 C 2 40 West Kalimantan 61 KOTA PONTIANAK 6171 C 2 41 South Kalimantan 63 KOTA BANJARMASIN 6371 C 2 42 East Kalimantan 64 KOTA SAMARINDA 6472 C 2 43 North Sulawesi 71 KOTA MANADO 7171 C 2 44 South East Sulawesi 74 KOTA KENDARI 7471 C 2 45 Papua 91 KOTA JAYAPURA 9171 C 1 46 Papua 91 JAYAPURA 9103 C 2 47 Papua 91 NABIRE 9104 C 3 48 Papua 91 MIMIKA 9109 C 3 49 West Papua 92 KOTA SORONG 9271 C 1 50 West Papua 92 MANOKWARI 9202 C 3
PENGEMBANGAN KOMDAT TERKAIT SPM DAN DATA DASAR PUSKESMAS
JENIS PELAYANAN DAN INDIKATOR SPM NO JENIS LAYANAN INDIKATOR 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4 Pelayanan Kesehatan Balita Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi lahir hidup Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar 5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 6 7 8 9 10 11 12 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Persentase orang usia 15– 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa (ODGJ)Berat sesuai standar Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Rencana Pengembangan INPUT VALIDASI PENYAJIAN/DASHBOARD
Data Dasar Puskesmas
Terima Kasih
- Slides: 26