ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMN

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN (DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMN, RENSTRA KEMENKES TAHUN 2020 -2024, DAN RENJA 2020) Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan Banten, Februari 2019

OUTLINE PAPARAN 1 2 3 4 • LATAR BELAKANG & LANDASAN HUKUM • KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN 2020 -2024 • KEDUDUKAN & KERANGKA PENYUSUNAN RENSTRA KEMENKES 2020 -2024 • PENYUSUNAN RENJA K/L 2020

1 • LATAR BELAKANG & LANDASAN HUKUM

LATAR BELAKANG Dalam penyusunan Renstra K/L: 1. Berdasarkan evidence base; 2. Berpedoman pada RPJMN; 3. Memperhatikan SDGs 4. Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kesehatan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangan; 5. Memperhatikan aspirasi stakeholders; dan 6. Perlu didukung dengan hasil background study terkait dengan tren/kecenderungan, potensi, permasalahan dan alternatif kebijakan pembangunan di setiap sektornya. Proses pertama dalam penyusunan Renstra K/L adalah proses teknokratik, yang merupakan proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

LANDASAN HUKUM UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019 Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs); Permenkes No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; Kepmenkes No. 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 -2025; dan Kepmenkes No. HK. 01. 07/Menkes/422/2017 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 -2019.

2 • KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN 2020 -2024

ARAHAN RPJPN 2005 -2025 UNTUK RPJMN 2020 -2024 (TAHAP IV) Visi Pembangunan 2005 -2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan sebagai berikut: IV RPJMN 2020 - 2024 III II I RPJMN 2005 - 2009 Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing RPJMN 2015 - 2019 RPJMN 2010 - 2014 TIGA KATA KUNCI: a. Struktur Perekonomian yang Kokoh b. Keunggulan Kompetitif Wilayah c. SDM Berkualitas Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJPN 2005 -2025 BIDANG KESEHATAN Penyelenggaraan bangkes: upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang didukung litbang dengan disertai peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan Penekanan : peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan berwawasan kesehatan Tujuan: Fokus: Arah: Penduduk rentan, al: ibu, bayi, anak, manula, dan keluarga miskin Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang derajat kesehatan masyarakat yang setingginya dapat terwujud. 8

8 Arah Pembangunan Manusia 2020 -2024 dalam RPJPN 2005 -2025 Kesejahteraan masyarakat meningkat Pendapatan masyarakat tinggi dan merata dgn jangkauan lembaga jamsos lbh menyeluruh Pendidikan Iptek Mantapnya SDM berkualitas dan berdaya saing Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat Tumbuh kembang dan perlindungan anak Kesetaraan gender Penduduk tumbuh seimbang • SDM Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan YME, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. • Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup

KERANGKA PEMBANGUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIS RPJMN 20202024 VISI 2045 2020 -2024 N RPJP Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan PEMBANGUNAN MANUSIA 2 3 Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing TEMA 1 10 1 Pangan 2 Energi SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 3 Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital 4 Industri Manufaktur Pembangunan Karakter 5 Kelautan dan Kemaritiman Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 1 Sentra-Sentra Pertumbuhan 2 Komoditas Unggulan Daerah 3 Pertumbuhan Perkotaan Development Constraints : 1 Transportasi 2 Telekomunikasi 3 Sumber Daya Air 4 Perumahan dan Pemukiman Kondisi Investasi PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN 1 Hukum dan Regulasi 2 Pertahanan dan Keamanan 3 Politik Kondisi SDA PENGARUSUTAMAAN Kesetaraan Gender Kaidah Pembangunan : Tata Kelola (Governance) Membangun Kemandirian 10 Perubahan Iklim Kerentanan Bencana Menjamin Keadilan Modal Sosial Budaya Menjaga Keberlanjutan

11 Pembangunan Kesehatan merupakan Bagian dari Pembangunan Manusia sebagai Insan dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Sehat Cerdas Layanan Dasar & Perlindungan Sosial Pendidikan Kesehatan Perlindungan Sosial Adaptif Kreatif Inovatif Produktivitas Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Terampil Bermartabat Pembangunan Karakter Pendidikan Tinggi Pendidikan Agama IPTEK-Inovasi Pendidikan Kewargaan Kewirausahaan Pertumbuhan penduduk seimbang

7 Penguatan Pembangunan Kesehatan 2020 -2024 Peningkatan kapasitas daerah • Penguatan pendampingan pembangunan daerah Kemandirian RS • Penurunan • Kapasitas finansial ketergantungan BLU dukungan RM Pelibatan Swasta • Pembinaan faskes Penguatan Germas • Penguatan peran Kemkes advokasi dan pendampingan sektor non kesehatan Pemanfaatan Transformasi Digital • Digitalisasi rekam medis • Sistem rujukan online efisiensi • Efisiensi proses pengadaan obat → vaksin dan obat murah Riset Life Sciences • Bahan obat dalam negeri

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 20202024 12 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi STRATEGI RPJMN 2020 -2024 Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi Percepatan perbaikan gizi masyarakat Peningkatan pengendalian penyakit Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan

KETERKAITAN ANTARA RPJMN - RENSTRA RPJMN 2020 -2024 RENSTRA 20202024 - Sasaran Pokok - Indikator (pokok) - Arah kebijakan dan Strategi - Sasaran (Renstra) - Indikator (Renstra) - Arah kebijakan dan Strategi

3 • KEDUDUKAN & KERANGKA PENYUSUNAN RENSTRA KEMENKES 2020 -2024

Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Ø Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga (K/L) adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode waktu 5 (lima tahun) terhitung sejak 2020 sampai dengan 2024 Ø K/L dalam hal ini wajib menyusun Renstra K/L 2020 – 2024 dengan berpedoman pada RPJMN 2020 – 2024 dan bersifat indikatif Ø Renstra K/L 2020 – 2024 merupakan penjabaran visi K/L dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas presiden

• Sistematika Renstra Kementerian/Lembaga Bab Nama Bab Isi BAB I PENDAHULUAN Kondisi umum K/L (terutama capaian Renstra sebelumnya, potensi dan permasalahan K/L dalam rangka menjalankan amanat RPJMN BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS K/L Visi K/L dan penjabarannya menjadi misi (rumusan umum pencapaian visi) dan tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN Arah kebijakan dan strategi nasional sebagai penugasan terhadap K/L, arah kebijakan dan strategi K/L yang kemudian juga dijabarkan dalam program yang dilengkapi dengan sasaran program (outcome), kerangka regulasi yang dibutuhkan K/L, kerangka kelembagaan BAB IV TARGET KINERJA Target kinerja (indikator kinerja sasara strategis, target kinerja program dan target kinerja kegiatan) dan kerangka pendanaan BAB V PENUTUP Kesimpulan dan mekanisme evaluasi

Kedudukan Renstra K/L RPJPN Pedoman Visi dan Misi Presiden Pedoman RPJMN Dijabarkan RKP Pedoman RAPBN Diacu Pedoman Kontrak Kerja Renstra K/L Renja K/L Pedoman • • • RKA K/L Laporan Kinerja Pembangunan Laporan Kinerja Anggaran Laporan Kinerja Organisasi

Pedoman KL Pedoman RPJP Nasional Diacu RPJP Daerah RPJM Pedoman Nasional RPJM Daerah Dijabarkan RKP Pedoman RAPBN Diserasikan melalui Musrenbang Dijabarkan Pedoman Renstra PD Rincian APBN Diacu Diperhatikan Pedoman RKP Daerah Pedoman RAPBD RKA PD Rincian APBD Diacu Pedoman UU 25/2004 ttg SPPN Renja PD Pedoman UU 17/2003 ttg KN Pemerintah Daerah v Perencanaan pembangunan dari level nasional hingga ke daerah saling terkait v Perencanaan Pembangunan juga harus sinkron dengan sistem penganggaran v Tidak ada satu pun fase atau produk perencanaan yang “terlepas” dari sistem keterpaduan ini KL Pemerintah Pusat Keterpaduan Perencanaan – Penganggaran Pembangunan Nasional Renstra Renja RKA-KL

Tahapan Penyusunan Renstra K/L q Renstra Kementerian/Lembaga 2020 – 2024 dimulai dengan dikeluarkannya Permen PPN/Bappenas tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020 – 2024 dan Surat Edaran Men. PPN/Bappenas tentang Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 – 2024 q Berdasarkan Permen PPN tersebut maka Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Teknokratik Renstra berdasarkan Background Study yang sudah disusun sebelumnya q Kementerian PPB/Bappenas menyusun rencana teknokratik RPJMN q Setelah presiden terpilih dilantik, maka rencana teknokratik RPJMN disempurnakan menjadi Rancangan Awal RPJMN dengan menambahkan visi dan misi Presiden. Setelah Rancangan Awal RPJMN selesai maka Menteri PPN/Bappenas mengeluarkan surat edaran tentang penyusunan Rancangan Awal Renstra K/L, dengan melampirkan Rancangan Awal RPJMN q Kementerian/Lembaga menyempurnakan rancangan teknokratik menjadi Rancangan Renstra berdasarkan SE Men. PPN/Bappenas. Rancangan Renstra K/L tersebut menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMN menjadi Rancangan RPJMN q Rancangan RPJMN kemudian disempurnakan ditetapkan sebagai RPJMN, dan menjadi dasar bagi kementerian/lembaga untuk menyempurnakan Rancangan Renstranya menjadi Renstra

• Tahapan penyusunan Renstra terdiri dari : (1) Proses Teknokratik, (2) Proses Politis dan (3) Proses Penetapan • Proses teknokratik mengacu pada Permen PPN/Bappenas, dengan lampiran Rancangan Teknokratik RPJM, serta Background Study yang sudah disusun sebelumnya. Proses teknokratik menghasilkan Rancangan Teknokratik Renstra yang memuat : visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan K/L. Proses Teknokratik Renstra K/L 2020 – 2024 dilaksanakan pada rentang waktu Januari – September 2019 • Proses politik adalah penyesuaian Rancangan Teknokratik dengan visi, misi dan program prioritas presiden. Proses politik menghasilkan Rancangan Renstra K/L. Penyusunan Rancangan Renstra ini mengacu pada SE Men. PPN/Bappenas dengan Rancangan RPJMN sebagai lampirannya. Proses Politis Renstra K/L 2020 – 2024 dilaksanakan pada rentang waktu Oktober – Desember 2019 • Penetapan Renstra merupakan tahapan penyempurnaan Rancangan Renstra dan penetapan menjadi Renstra K/L. Penetapan Renstra ini mengacu pada Perpres tentang RPJMN. Proses penetapan renstra ini dilaksanakan pada periode Januari – April 2020 • Memperhatikan tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra Kementerin/Lembaga, maka : (1) proses rancangan teknokratis Renstra Kementerian Kesehatan masih harus menunggu Permen PPN/Bappenas tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L yang dilampiri oleh Rancangan Teknokratis RPJMN, (2) yang dapat mulai disusun sekarang adalah Background Study untuk penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan 2020 - 2024

Background Study § Untuk menyusun dokumen Renstra periode selanjutnya (2020 – 2024) diperlukan kajian pendahuluan (background study) § Kajian pendahuluan (background study) meliputi : evaluasi atas capaian Renstra periode sebelumnya dan data dan informasi yang akurat dan terukur sebagai baseline untuk perencanaan ke depan § Penyusunan background study merupakan salah satu proses PENDEKATAN TEKNOKRATIS dimana perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka pemikiran ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya § Pendekatan umum dari penyusunan background study ini didasari pada beberapa acuan dasar dan telaahan kondisi yang dilihat dari multi-aspek

KERANGKA PENYUSUNAN FAKTOR EKSTERNAL (GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL) EVALUASI RENSTRA 2015 -2019 Back ground Study MASUKAN STAKEHOLDER PUSAT DAN DAERAH Isu Strategis VISI MISI Fokus Pemba ngunan Kes. KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KEGIATAN INDIKATOR DAN TARGET TANTANGAN DAN KENDALA PERAN LINTAS SEKTOR PUSAT DAN DAERAH Derajat Kesehatan Masyarakat yang Setingginya SDM YANG BERDAYA SAING

MATERI • Tren status kesehatan masyarakat (Hasil Riskesdas); • Tren kecenderungan sumber daya (SDMK, anggaran, sarana/prasarana, dll); • Regulasi terkait; • Overview dari stakeholder (daerah, lintas sektor, organisasi masyarakat, akademisi, pelaku bisnis/pasar, dll); • Solusi ke depan; • Health Sector Review (HSR); • Mid Term Review (MTR) Renstra Kemenkes 2015 -2019; • Riskedas • Dan informasi lainnya.

DATA SUMBER DATA Primer (interview) wawancara dengan pengelola program, lintas sektor, akademisi dan stakeholders lainnya baik di pusat maupun di daerah. Sekunder diperoleh dari laporan program, hasil Riskesdas, hasil penelitian kesehatan, maupun bahan paparan dari Menteri Kesehatan/Eselon I atau pakar yang datanya bersumber secara jelas. Akan dilakukan sinergi data background study RPJMN tahun 2020 -2024 yang dilakukan Bappenas. PENGOLAHAN DATA Data diolah dalam bentuk narasi dilengkapi tabel/grafik.

PENDEKATAN Menggunakan pendekatan 7 subsistem kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Tahun 2012 sebagai berikut : 1. Subsistem Upaya Kesehatan. 2. Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 3. Subsistem Pembiayaan Kesehatan. 4. Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan. 5. Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan. 6. Subsistem Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan. 7. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat.

Landasan Pikir: Sistem Kesehatan Nasional (Perpres No 72/2012) Manajemen Kesehatan Derajat Kesehatan SDM K Farmasi, Alkes dan makanan Litbang Pemberdayaan Masyarakat Upaya Kesehatan • Perbaikan status kesehatan • Peningkatan status gizi masyarakat • Perlindungan finansial • Responsiveness sistem kesehatan Pembiayaan Kesehatan Transisi Demografi, Asean Ec. Comm, Perubahan Iklim, Post-2015 Agenda, Middle Income 29 Trap

4 • PENYUSUNAN RENJA K/L 2020

REFERENSI PENYUSUNAN RENJA K/L 2020 (saat ini - dalam masa transisi) 01 RPJP 2005 -2025 Agenda dan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang 03 Background Study RPJMN Rancangan dan Background Study RPJMN 2020 -2024 05 Visi-Misi Capres & Cawapres Visi-misi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan ke KPU 02 04 06 Evaluasi Pencapaian RPJMN, Renstra, RKP, dan Renja K/L Rancangan Prioritas Pembangunan Penekanan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 Perkembangan Global Dinamika dan tantangan global 31

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RENJA K/L q Kesesuaian dengan Renstra K/L, Prioritas Nasional (RKP), dan Kebijakan Presiden dan sesuai dengan tugas dan fungsi. q Keterkaitan (hubungan logis) antara Program-kegiatan-output-sub outputkomponen. q Kesesuaian antaran Sasaran Strategis – Sasaran Program – Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan. q Kesesuaian dan ketepatan lokasi (teknis dan penerima manfaat). q Ketepatan penandaan (tagging) Nawacita, Janji Presiden, Prioritas Nasional, Prioritas Bidang, dan Tematik APBN. q Ketepatan penggunaan output (Teknis/Generik) 32

KRISNA 2020 Surat Direktur Sistem dan Prosedur PP No 14003 Dt. 8. 5/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 – K/L dapat mulai menyusun Rancangan Awal Renja K/L 2020 melalui KRISNA Senin, 10 Desember 2018. – Perlu dilakukan koordinasi dalam forum Bilateral Meeting antara K/L dengan Bappenas. 33

KRISNA 2020 34

Terima kasih

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI 1 13 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi a. Peningkatan pelayanan kebidanan berkesinambungan (continuum of obstetric care) di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan farmasi terutama jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; b. perluasan imunisasi dasar lengkap; c. peningkatan perilaku higiene; d. peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; e. peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi; f. Perluasan cakupan KB dan kespro: peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender; peningkatan kompetensi PKB/PLKB; penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta; dan penguatan advokasi, KIE dan konseling

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI 2 Percepatan perbaikan gizi masyarakat a. percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik berbasis bukti dan penajaman intervensi sensitif untuk percepatan perbaikan gizi secara terintegrasi; b. penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach); dan c. penguatan sistem surveilans gizi; dan d. peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat e. respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat 14

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI 3 Peningkatan pengendalian penyakit dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), penyakit jiwa, cedera dan gangguan penglihatan a. perluasan cakupan dan peningkatan kualitas deteksi dini dan penemuan kasus penyakit; b. pengembangan real time surveilans; c. penguatan health security termasuk penguatan alert system, pencegahan dan respon cepat kejadian luar biasa, serta peningkatan kapasitas untuk deteksi, pencegahan, respon dan karantina kesehatan di pintu-pintu masuk negara; d. penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera; dan e. penguatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 15

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI 4 Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) a. pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, lingkungan kerja sehat dan upaya kesehatan sekolah (UKS); b. penyediaan ruang terbuka publik, transportasi masal dan konektivitas untuk mendorong aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta penurunan polusi udara; c. regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai rokok, pembatasan iklan rokok, dan penerapan sin-tax produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan; d. promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan penggerakan masyarakat termasuk revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat lainnya serta pengembangan organisasi untuk hidup sehat; dan e. peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur. 16

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI 5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan A. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan difokuskan pada: a. penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang digunakan sebagai acuan pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan; b. pengembangan rencana induk nasional penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; c. pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan system rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan pegunungan), perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, dan digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; d. perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying health care) dan gugus pulau; e. pengembangan RS khusus; dan f. perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan. 17

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI 5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan B. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan difokuskan pada a. pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, farmasi dan alat kesehatan), afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis, dan afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati; b. re-distribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di puskesmas dan RS di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang didukung penyediaan insentif finansial dan non-finansial; c. pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui kontrak pelayanan; d. perluasan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; peningkatan mutu program studi bidang kesehatan sesuai kebutuhan; dan e. pemenuhan tenaga kesehatan puskesmas sesuai standar dan non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. 18

5 ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan C. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alat kesehatan difokuskan pada a. efisiensi pengadaan obat dan vaksin dengan mempertimbangkan unsur kualitas produk; b. penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik; c. peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional; d. pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life sciences; dan e. pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri.

5 ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan D. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan difokuskan pada a. perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; b. peningkatan kemampuan riset; c. percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; d. peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; e. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan f. pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat, alat kesehatan, dan makanan.

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI 5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan E. Penguatan tata kelola dan pembiayaan kesehatan a. pengembangan kebijakan untuk penguatan kapasitas daerah; b. pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM kesehatan; c. integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry; d. inovasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan termasuk big data; e. riset operasional untuk inovasi dan evaluasi efektivitas intervensi kesehatan; f. peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti; g. pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark cukai dan pajak, kerjasama pemerintah dan swasta; dan h. peningkatan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah. 21

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI Penguatan pelaksanaan jaminan sosial a. keberlanjutan pendanaan SJSN; b. penyesuaian sistem peningkatan iuran dan tarif, perluasan kepesertaan SJSN terutama sektor informal dan pekerja penerima upah dan peningkatan tata kelola; c. penerapan active purchasing terutama paket manfaat JKN yang diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan akuntabilitas pengelolaan JKN; d. penguatan kelembagaan SJSN dan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait; e. pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasukpengembangan. Jaminan Pekerjaan (Unemployment Benefit), Perawatan Jangka Panjang Berbasis Kontribusi (Long Term Care), dan Program Rehabilitasi Kerja (Return to Work); f. pembangunan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi; g. sinergi data dasar kependudukan, basis data terpadu (BDT) dan data BPJS kesehatan; h. integrasi data JKN dengan sistem informasi kesehatan dan pemanfaatan data pelayanan BPJS kesehatan; dan i. penguatan health technology assessment (HTA), dewan pertimbangan klinis, dan tim kendali mutu dan kendali biaya. 22