Pengendalian dan Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui PENINGKATAN PROFESIONALISME

  • Slides: 78
Download presentation
Pengendalian dan Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui PENINGKATAN PROFESIONALISME PENDIDIK M. Toni Satria Dugananda Kepala

Pengendalian dan Penjaminan Mutu Pendidikan Melalui PENINGKATAN PROFESIONALISME PENDIDIK M. Toni Satria Dugananda Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Timur

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 5. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2010 tentang 6. Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 7. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru 8. Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 9. Permendiknas Nomor 7 Tahun 2007 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 10. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru 1.

Landasan Hukum (lanjutan) 11. Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala

Landasan Hukum (lanjutan) 11. Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah 12. Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan di bidang Pendidikan 13. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 14. Permenpan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas. 15. Permendikbud Nomor 37 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPMP

AGENDA LPMP JATIM 2013 SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PILOTING GURU MODEL PADA SEKOLAH

AGENDA LPMP JATIM 2013 SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PILOTING GURU MODEL PADA SEKOLAH MODEL PEMUTAKHIRAN DAN PENDATAAN NUPTK SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013 PENILAIAN KINERJA GURU TAHUN 2013 UJI KOMPETENSI GURU ON-LINE 2013 PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) PEMETAAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH 9. PENYIAPAN DAN PENGUATAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH SERTA LABORAN DAN PUSTAKAWAN 10. EVALUASI DIRI SEKOLAH (EDS) 11. PILOTING DAN PENYIAPAN MENTOR, MASTER OF TRAINERS, ASSESSOR, NCT, PCT DAN DCT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5 – CIRI GURU PROFESIONAL 1. 2. 3. 4. 5. Memiliki Identitas Jelas =>

5 – CIRI GURU PROFESIONAL 1. 2. 3. 4. 5. Memiliki Identitas Jelas => Terdaftar di NUPTK Memiliki Kompetensi => Paed, Prof, Pers, Sos Lulus dan Memiliki Sertifikasi Profesi Memiliki Tunjangan Profesi Sejahtera, Bermartabat dan Profesional

RASIONAL Sertifikasi Guru adalah satu alat (“Tools”) untuk dapat meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru

RASIONAL Sertifikasi Guru adalah satu alat (“Tools”) untuk dapat meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru melalui Pemberian Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Tunjangan Profesi Pendidik diberikan kepada guru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan martabat guru serta melaksanakan pengembangan Keprofesian berkelanjutan.

STRUKTUR KARIR GURU (I) Pendidikan Pra-jabatan: Sarjana/Diploma IV (S 1/D-IV) Tahap Karir 1– Sertifikasi

STRUKTUR KARIR GURU (I) Pendidikan Pra-jabatan: Sarjana/Diploma IV (S 1/D-IV) Tahap Karir 1– Sertifikasi Syarat untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Induksi dan CPNS Pertama, Golongan III/a dan III/b, – tingkat awal untuk semua aspek karir dalam pendidikan; rata-rata guru naik pangkat 4 tahun sekali Tingkat ini selesai sampai dengan 8 tahun Tahap Karir II. Muda, Golongan III/c, – semua peran pengelolaan berada pada tingkat ini. Peningkatan dari III/b ke III/c, perlu melakukan publikasi ilmiah atau karya inovatif sebagai bagian dari PKB

LPMP PP. 19 tahun 2005 Pasal 1 ayat (24) LPMP adalah UPT Departemen berkedudukan

LPMP PP. 19 tahun 2005 Pasal 1 ayat (24) LPMP adalah UPT Departemen berkedudukan di Provinsi dan bertugas membantu Pemda dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran & bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta Pendidikan Non Formal dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan PP. 19 Th. 2005 Pasal 91 ayat 1 Memenuhi/ Melampaui SNP PP. 19 Th. 2005 Pasal 91 ayat 2 Secara bertahap, sistematis dan terencana Dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. PP. 19 Th. 2005 Pasal 91 ayat 3

NEXT PEMPROV. Satuan Pendidikan Formal. Nonformal Mensupervisi Dan membantu PP. 19 tahun 2005 Pasal

NEXT PEMPROV. Satuan Pendidikan Formal. Nonformal Mensupervisi Dan membantu PP. 19 tahun 2005 Pasal 92 ayat (6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam upaya penjaminan mutu pendidikan PP. 19 tahun 2005 Pasal 92 ayat (7) Dalam melaksanakan (ayat 6) LPMP bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi PEMKAB. / PEMKOT LPMP PERGURUAN TINGGI

Permendikbud No. 37/2012 BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Lembaga Penjaminan

Permendikbud No. 37/2012 BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LPMP, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) LPMP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Permendikbud No. 37/2012 Pasal 2 LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan

Permendikbud No. 37/2012 Pasal 2 LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Permendikbud No. 37/2012 Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP

Permendikbud No. 37/2012 Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP menyelenggarakan fungsi: a). pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah; b). pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah; c). supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional; d). fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; e). pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan f). pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Permendikbud No. 37/2012 Pasal 5 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program,

Permendikbud No. 37/2012 Pasal 5 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan LPMP. (2) Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah. (3) Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional. (4) Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.

HAL BARU PADA PERMENNEGPAN & RB No. 16/2009 Empat jabatan fungsional guru (Pertama, Muda,

HAL BARU PADA PERMENNEGPAN & RB No. 16/2009 Empat jabatan fungsional guru (Pertama, Muda, Madya, Utama), Guru akan dinilai kinerjanya dan wajib mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) setiap tahun Beban mengajar guru 24 jam – 40 jam tatap muka per minggu atau membimbing 150 konseli per tahun, Jumlah angka kredit yang diperoleh guru, tergantung pada hasil penilaian kinerjanya dan PKB (sistem paket) PKB harus dilaksanakan sejak golongan III/a melalui pengembangan diri. Sejak golongan III/b dilakukan bersama dengan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif Penilaian kinerja guru dilakukan setiap tahun Nilai kinerja guru dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus dicapai (125%, 100%, 75%, 50%, 25%) Peningkatan karir guru ditetapkan melalui penilaian angka kredit oleh Tim Penilai

PROSES PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA GURU Refleksi dan penilaian diri PKB Penilaian Formatif Awal

PROSES PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA GURU Refleksi dan penilaian diri PKB Penilaian Formatif Awal Tahun Peningkatan kinerja Tahap Informal dan Tahap Formal (kebutuhan guru) Pengembangan Kinerja (Kebutuhan sekolah) Profil Kinerja – 14 Kompe-tensi Rencana PKB pertahun PKB Berhak untuk promosi Penilaian Sumatif Akhir Tahun Nilai Kinerja & Angka Kredit Berhak untuk naik pangkat Sanksi

PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) PKG merupakan penilaian prestasi kerja profesi guru, sehingga dikaitkan dengan

PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) PKG merupakan penilaian prestasi kerja profesi guru, sehingga dikaitkan dengan peningkatan dan pengembangan karir guru PKG terkait langsung dengan kompetensi guru seperti tercantum dalam Permendiknas No 16/2007 tentang Pembelajaran, dan Permendiknas No 27/2008 tentang Bimbingan dan Konseling PKG menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional PKG menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh guru adalah berkualitas

HASIL PKG Merupakan bahan evaluasi diri bagi guru untuk mengembangkan potensi dan karirnya Sebagai

HASIL PKG Merupakan bahan evaluasi diri bagi guru untuk mengembangkan potensi dan karirnya Sebagai acuan bagi sekolah untuk merencanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Merupakan dasar untuk memberikan nilai prestasi kerja guru dalam rangka pengembangan karir guru sesuai Permennegpan & RB No. 16/2009

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU (Permennegpan & RB No. 16/2009 pasal 12) Penata Muda, IIIa

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU (Permennegpan & RB No. 16/2009 pasal 12) Penata Muda, IIIa Guru Pertama Penata Muda Tingkat I, IIIb Guru Muda Guru Madya Guru Utama 100 150 Penata, IIIc 200 Penata Tingkat I, IIId 300 Pembina, Iva 400 Pembina Tingkat I, Ivb 550 Pembina Utama Muda, Ivc 700 Pembina Utama Madya, Ivd 850 Pembina Utama, Ive 1050 50 50 100 150 150 200 Kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan

Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan a. Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal b.

Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan a. Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal b. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah c. Ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal d. Terpetakannya secara nasional acuan mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten/kota, dan satuan atau program pendidikan e. Terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah

TUGAS LPMP Berdasarkan Permendiknas No. 7 Th 2007 Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan

TUGAS LPMP Berdasarkan Permendiknas No. 7 Th 2007 Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional q q FUNGSI LPMP Berdasarkan Permendiknas No. 7 Th 2007 q q q Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional Fasilitasi sumberdaya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan; dan Pelaksanaan urusan administrasi

Latar Belakang Masih kurang optimalnya hasil diklat bagi peningkatkan mutu pembelajaran di daerah, 2.

Latar Belakang Masih kurang optimalnya hasil diklat bagi peningkatkan mutu pembelajaran di daerah, 2. Mengubah mindset dari sekedar mengikuti diklat menjadi kesadaran diri berperan aktif, baik selama diklat maupun setelah diklat, 3. Melaksanakan Tupoksi “Penjaminan Mutu LPMP” -> assurance -> improvement -> control 1. 22

sasaran GURU • PENDIDIK • TENAGA KEPENDIDIKAN SELURUH KAB/KOTA SE PROV. JAWA TIMUR PENGAWAS

sasaran GURU • PENDIDIK • TENAGA KEPENDIDIKAN SELURUH KAB/KOTA SE PROV. JAWA TIMUR PENGAWAS KEPALA SEKOLAH KELOMPOK KERJA (KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, MKPS)

TUJUAN Meningkatkan Kualitas Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah di Jawa Timur v

TUJUAN Meningkatkan Kualitas Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah di Jawa Timur v Kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak-pihak yang terkait terjalin lebih baik v Kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas lebih meningkat v Kualitas kinerja dan profesionalisme guru, kepala sekolah, dan pengawas lebih meningkat

Kata Kunci untuk Proses Penjaminan Mutu Pendataan dan Pemetaan 1. 2. 3. 4. 5.

Kata Kunci untuk Proses Penjaminan Mutu Pendataan dan Pemetaan 1. 2. 3. 4. 5. Bimbingan Supervisi Arahan Saran Bantuan Teknis MUTU

KOMPETENSI, PERAN DAN KINERJA GURU 26

KOMPETENSI, PERAN DAN KINERJA GURU 26

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 20 PROFESIONALISME • Merencanakan

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 20 PROFESIONALISME • Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran • Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahunan, teknologi dan seni • Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran ; • Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika; dan • Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 2 Kompetensi dan Sertifikasi ( PP. 74/2008) Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi,

Pasal 2 Kompetensi dan Sertifikasi ( PP. 74/2008) Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 47 ayat 4 (PP. 74/2008) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru yang sudah

Pasal 47 ayat 4 (PP. 74/2008) Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan lmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan/atau olah raga.

Pasal 48 (PP. 74/2008) (1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasal 48 (PP. 74/2008) (1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.

Lanjutan Pasal 16 ayat 2 (Permenegpan-Rb 16/2009) (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi

Lanjutan Pasal 16 ayat 2 (Permenegpan-Rb 16/2009) (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari guru pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan guru utama, pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e WAJIB melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi sub unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif

HASIL TIMSS AND PIRLS 2011 - 2012

HASIL TIMSS AND PIRLS 2011 - 2012

SCIENCE AHIEVEMENT FOR EIGHTH GRADE (TIMSS 2011)

SCIENCE AHIEVEMENT FOR EIGHTH GRADE (TIMSS 2011)

Korea, Rep. of 613 Singapore 611 Chinese Taipei 609 Hong Kong SAR 586 Japan

Korea, Rep. of 613 Singapore 611 Chinese Taipei 609 Hong Kong SAR 586 Japan 570 Russian Federation 539 United States 509 England 507 Australia 505 TIMSS Scale Centerpoint 500 Kazakhstan 487 Malaysia 440 Georgia 431 Thailand 427 Palestinian Nat’l Auth. 404 Indonesia 386 Syrian Arab Republic 380 Morocco 371 Oman 366 Ghana 331 0 100 200 300 400 500 600 700 MATHEMATICS ACHIEVEMENT FOR EIGHTH GRADE (TIMSS 2011)

Hong Kong SAR 571 Russian Federation 568 Singapore 567 United States 556 Chinese Taipei

Hong Kong SAR 571 Russian Federation 568 Singapore 567 United States 556 Chinese Taipei 553 England 552 Australia 527 PIRLS Scale Centerpoint 500 Trinidad and Tobago 471 Indonesia 428 Qatar 425 Oman 391 Morocco 310 0 100 200 300 400 500 600 READING ACHIEVEMENT FOR FOURTH GRADE (PIRLS 2011)

HASIL UJI KOMPETENSI AWAL 2012 Distribusi Nilai Nasional 50, 000 < 30, 0 40,

HASIL UJI KOMPETENSI AWAL 2012 Distribusi Nilai Nasional 50, 000 < 30, 0 40, 000 Mengikuti pembinaan Distribusi Nilai Per Provinsi ≥ 30, 0 DI YOGYAKARTA Melanjutkan ke Pendidikan dan Latihan DKI JAKARTA BALI 248. 733 peserta (88, 5%) 32. 286 peserta (11, 5%) JAWA TIMUR Nilai Tertinggi 30, 000 Nilai Terendah Passing grade = 30, 0 20, 000 97, 0 1, 0 Rata-rata 42, 25 Standar Deviasi 10, 000 12, 72 JAWA TENGAH JAWA BARAT KEPULAUAN RIAU SUMATERA BARAT PAPUA BANTEN KALIMANTAN TIMUR NUSA TENGGARA BARAT SULAWESI SELATAN Rata-rata Nasional = 42, 25 KALIMANTAN SELATAN 0 0 25 50 75 100 RIAU PAPUA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR Hasil Uji Kompetensi Berdasarkan Tempat Bertugas BENGKULU 100 GORONTALO Rata-rata Nasional = 42, 25 90. 0 80 87. 5 80. 0 60 97. 0 90. 0 72. 0 58. 9 51. 3 46. 1 50. 0 BANGKA BELITUNG 4. 0 1. 0 SMP SMA SMK 2. 0 SLB SULAWESI BARAT ACEH JAMBI 13. 0 11. 0 3. 0 SD LAMPUNG 32. 6 20 1. 0 SUMATERA UTARA 49. 1 36. 9 TK SULAWESI UTARA SUMATERA SELATAN SULAWESI TENGAH 40 0 SULAWESI TENGGARA 95. 0 PENGAWAS KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN BARAT MALUKU UTARA MALUKU 11, 82 9, 27 11, 36 12, 86 12, 07 16, 71 8, 83 0 10 20 30 50. 1 49. 2 48. 9 47. 1 45. 2 44. 0 43. 8 42. 7 41. 1 40. 5 39. 9 39. 4 39. 2 39. 1 39. 0 38. 8 38. 6 38. 5 38. 3 38. 2 37. 6 37. 4 37. 2 36. 9 36. 1 35. 7 35. 5 35. 4 34. 8 34. 5 40 36 50 6

HASIL UKA BERDASARKAN KAB/KOTA 60 Rerata Nasional 42, 25 Kab. Gresik Kota Blitar Kab.

HASIL UKA BERDASARKAN KAB/KOTA 60 Rerata Nasional 42, 25 Kab. Gresik Kota Blitar Kab. Sukabumi 55 50 154 Kab/Kota 45 337 Kab/Kota 40 35 30 Kab. Barito Utara Kab. Dogiyai 25 Kab. Mentawai Standar Deviasi : 12, 72 20 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 37

Kesempatan Untuk Bicara Rata-rata kata Guru dan Siswa Rasio Guru pada Kata-kata Siswa (selama

Kesempatan Untuk Bicara Rata-rata kata Guru dan Siswa Rasio Guru pada Kata-kata Siswa (selama 50 menit pembelajaran) 7, 000 5, 902 Number of words Jumlah kata-kata 6, 000 Indonesia 5, 000 5, 148 Hong Kong 4, 000 3, 000 25 16 Netherlands 13 Switzerland 2, 633 10 Czech Republic 2, 000 1, 018 1, 000 0 Ind OCs Rata-rata jumlah kata guru 197 640 Ind OCs 9 Australia 9 United States 8 0 5 10 15 20 25 Jumlah kata-kata guru pada kata-kata seorang siswa Rata-rata jumlah Kata siswa 38 Guru melibatkan siswa Sumber: Fasli Jalal (Senior Policy Advisor, World Bank) Presentasi siswa 38 30

The Importance of Teachers for Student Achievement Teachers 30% Student characteristics 49% Schools 7%

The Importance of Teachers for Student Achievement Teachers 30% Student characteristics 49% Schools 7% Home 7% Peers 7% Based on research by Professor John Hattie from the University of Auckland who used meta analysis to estimate the overall effect on student achievement to the above factors Fasli Jalal (Senior Policy Advisor, World Bank) Why? How? Then what?

Teachers are very important. Good teachers have a large impact on student outcomes We

Teachers are very important. Good teachers have a large impact on student outcomes We need to teach our kids for their futures. . . not our pasts. Daniel Pink

STANDAR KOMPETENSI INTI GURU A. KOMPETENSI PEDAGOGIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menguasai

STANDAR KOMPETENSI INTI GURU A. KOMPETENSI PEDAGOGIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang mendidik Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki 41

Lanjutan… Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik 8. Menyelenggarakan penilaian dan

Lanjutan… Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran 10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran 7. B. KOMPETENSI KEPRIBADIAN 11. Bertindak sesuai dengan normal agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia 12. Menampilkan diri sbg pribadi yg jujur, berakhlak mulis, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 42

Lanjutan… 13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa 14.

Lanjutan… 13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa 14. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri 15. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru C. KOMPETENSI SOSIAL 16. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi 17. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat 18. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki keragaramn sosial budaya 43

Lanjutan… 19. Berkomunikasi dengan komuniktas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan

Lanjutan… 19. Berkomunikasi dengan komuniktas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain D. KOMPETENSI PROFESIONAL 20. 21. 22. 23. 24. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yg mendukung mata pelajaran yg diampu Menguasai SK dan KD mata pelajaran yg diampu. Mengembangkan materi pembelajaran yg diampu secara kreatif. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dgn melakukan tindakan reflektif. Memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi untuk berkomunikasi & mengembangkan diri. 44

TUGAS DAN PERAN GURU (UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen) Guru

TUGAS DAN PERAN GURU (UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru dapat berperan sebagai agen pembelajaran, fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. 45

AKTIVITAS GURU DLM MENGEMBANGKAN KURIKULUM MERENCANAKAN MELAKSANAKAN MENINDAKLANJUTI KURIKULUM MENGANALISIS MENGEVALUASI 46

AKTIVITAS GURU DLM MENGEMBANGKAN KURIKULUM MERENCANAKAN MELAKSANAKAN MENINDAKLANJUTI KURIKULUM MENGANALISIS MENGEVALUASI 46

UKURAN KINERJA DAPAT DILIHAT DARI : Kualitas Hasil Kerja Durasi waktu utk menyelesaikan pekerjaan

UKURAN KINERJA DAPAT DILIHAT DARI : Kualitas Hasil Kerja Durasi waktu utk menyelesaikan pekerjaan Prakarsa dlm meneyelesaikan pekerjaan Kemampuan membina kerja sama 47

INDIKATOR KINERJA GURU DAN PENILAIANNYA 48

INDIKATOR KINERJA GURU DAN PENILAIANNYA 48

KEGIATAN GURU UNTUK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 1 2 3 4 5 • Perencanaan Program

KEGIATAN GURU UNTUK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 1 2 3 4 5 • Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran • Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran • Evaluasi/Penilaian Pembelajaran • Analisis Hasil Evaluasi Belajar • Pogram tindak lanjut (Perbaikan & Pengayaan) 49

INDIKATOR KEMAMPUAN MENGAJAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Keterampilan Bertanya (Questioning

INDIKATOR KEMAMPUAN MENGAJAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Keterampilan Bertanya (Questioning skills) Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) Keterampilan Mengadakan Variasi (variation skills ) Keterampilan Menjelaskan (Explaning skills) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran (Set Induction and Closure Skills) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil Keterampilan Mengelola Kelas Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 50

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Kompetensi Kepala Sekolah (Permendiknas No. 13 Tahun 2007) Kepribadian Manajerial Kewirausahaan 6 16 5

Kompetensi Kepala Sekolah (Permendiknas No. 13 Tahun 2007) Kepribadian Manajerial Kewirausahaan 6 16 5 Supervisi Sosial 3 3 36 Elemen 52

BIDANG TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH MANA JERIAL SUPER VISI KEWIRAU SAHAAN 53

BIDANG TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH MANA JERIAL SUPER VISI KEWIRAU SAHAAN 53

Tugas Manajerial 1. Menyusun perencanaan sekolah 2. Mengelola program pembelajaran 3. Mengelola kesiswaan 4.

Tugas Manajerial 1. Menyusun perencanaan sekolah 2. Mengelola program pembelajaran 3. Mengelola kesiswaan 4. Mengelola sarana dan prasarana 5. Mengelola personal sekolah 6. Mengelola keuangan sekolah 7. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat 8. Mengelola administrasi sekolah 9. Mengelola sistem informasi sekolah 10. Mengevaluasi program sekolah 11. Memimpin sekolah 54

Tugas Supervisi 55 1. Merencanakan program supervisi 2. Melaksanakan program supervisi 3. Menindaklanjuti program

Tugas Supervisi 55 1. Merencanakan program supervisi 2. Melaksanakan program supervisi 3. Menindaklanjuti program supervisi

Tugas Kewirausahaan Tugas kewirausahaan ini tujuannya adalah agar sekolah memiliki sumber-sumber daya yang mampu

Tugas Kewirausahaan Tugas kewirausahaan ini tujuannya adalah agar sekolah memiliki sumber-sumber daya yang mampu mendukung jalannya sekolah, khususnya dari segi finansial. Selain itu juga agar sekolah membudayakan perilaku wirausaha di kalangan warga sekolah, khususnya para siswa. 56

DIMENSI KOMPETENSI KEPRIBADIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 57 Berakhlak mulia, mengembangkan budaya

DIMENSI KOMPETENSI KEPRIBADIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 57 Berakhlak mulia, mengembangkan budaya & tradisi serta menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas sekolah Memiliki integritas kepribadian sbg pemimpin Memiliki keinginan mengembangkan diri Bersikap terbuka dlm tugas & fungsi Mengendalikan diri dlm menghadapi masalah sbg kasek Memiliki bakat & minat jabatan sbg pemimpin pendidikan

DIMENSI KOMPETENSI MANAJERIAL Menyusun rencana sekolah untuk berbagai tingkatan 2. Mengembangkan organisasi sekolah sesuai

DIMENSI KOMPETENSI MANAJERIAL Menyusun rencana sekolah untuk berbagai tingkatan 2. Mengembangkan organisasi sekolah sesuai kebutuhan 3. Memimpin sekolah d. r. pendayagunaan sumberdaya sekolah secara optimal 4. Mengelola perubahan & pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yg efektif 1. 58

Lanjutan… 5. 6. 7. 8. 9. 59 Menciptakan budaya & iklim sekolah yg kondusif

Lanjutan… 5. 6. 7. 8. 9. 59 Menciptakan budaya & iklim sekolah yg kondusif & inovatif bagi pembelajaran Mengelola guru & staf d. r. pendayagunaan SDM secara optimal Mengelola sarana & prasarana sekolah Mengelola hubungan sekolah & masyarakat d. r. pencarian dukungan ide, sumber belajar & dana Mengelola peserta didik d. r. penerimaan peserta didik baru, penempatan & pengembangan kapasitas peserta didik

Lanjutan… 10. 11. 12. 13. 14. 60 Mengelola pengembangan kurikulum & kegiatan pembelajaran Mengelola

Lanjutan… 10. 11. 12. 13. 14. 60 Mengelola pengembangan kurikulum & kegiatan pembelajaran Mengelola keuangan sekolah sesuai prinsip akuntabel, transparan & efisien Mengelola ketatausahaan sekolah dlm mendukung pencapaian tujuan sekolah Mengelola unit layanan khusus sekolah dlm mendukung kegiatan pembelajaran Mengelola sistem informasi sekolah dlm mendukung penyusunan program & pengambilan keputusan

Lanjutan… Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran & manajemen sekolah 16. Melakukan monitoring,

Lanjutan… Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran & manajemen sekolah 16. Melakukan monitoring, evaluasi & pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dgn prosedur yg tepat serta merencanakan tindak lanjutnya 15. 61

DIMENSI KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN Menciptakan inovasi yg berguna bagi pengembangan sekolah 2. Bekerja keras untuk

DIMENSI KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN Menciptakan inovasi yg berguna bagi pengembangan sekolah 2. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah 3. Memiliki motivasi yg kuat untuk sukses dlm tugas pokok & fungsinya sbg pemimpin sekolah 4. Pantang menyerah & selalu mencari solusi dlm menghadapi kendala di sekolah 5. Memiliki naluri kewirausahaan dlm mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sbg sumber belajar peserta didik 1. 62

DIMENSI KOMPETENSI SUPERVISI Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru 2. Melaksanakan

DIMENSI KOMPETENSI SUPERVISI Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru 2. Melaksanakan supervisi akademik thd guru dgn pendekatan & teknik supervisi yg tepat 3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik thd guru dari peningkatan profesionalisme guru 1. 63

DIMENSI KOMPETENSI SOSIAL Bekerjasama dgn pihak lain untuk kepentingan sekolah 2. Berpartisipasi dlm kegiatan

DIMENSI KOMPETENSI SOSIAL Bekerjasama dgn pihak lain untuk kepentingan sekolah 2. Berpartisipasi dlm kegiatan sosial kemasyarakatan 3. Memiliki kepekaan sosial thd orang atau kelompok lain 1. 64

Aspek EVALUASI KOMPONEN 1. PELAKSANAAN TUPOKSI 65 ASPEK SUB ASPEK/INDIKATOR 1. SUPERVISI 1. Merencanakan

Aspek EVALUASI KOMPONEN 1. PELAKSANAAN TUPOKSI 65 ASPEK SUB ASPEK/INDIKATOR 1. SUPERVISI 1. Merencanakan program supervisi 2. Melaksanakan program supervisi 3. Menindaklanjuti program supervisi 2. MANAJERIAL 1. Menyusun perencanaan sekolah 2. Mengelola program pembelajaran 3. Mengelola kesiswaan 4. Mengelola sarana dan prasarana 5. Mengelola personal sekolah 6. Mengelola keuangan sekolah 7. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat 8. Mengelola administrasi sekolah 9. Mengelola sistem informasi sekolah 10. Mengevaluasi program sekolah 11. Meminpin sekolah

Lanjutan KOMPONEN 2. KOMITMEN TERHADAP TUGAS ASPEK SUB ASPEK/INDIKATOR 3. KEWIRAUSAHA AN 1. Mengembangkan

Lanjutan KOMPONEN 2. KOMITMEN TERHADAP TUGAS ASPEK SUB ASPEK/INDIKATOR 3. KEWIRAUSAHA AN 1. Mengembangkan usaha sekolah 2. Membudayakan perilaku wirausaha 1. Jujur dlam melaksanakan tugas 2. Terbuka dlm melaksnakan tugas 3. Bertanggung jawab dalam bertugas 4. Memiliki integritas sbg peminpin 1. Menjalin hubungan dgn pihak lain 2. Memberikan bantuan kepada pihak lain 1. KEPRIBADIAN 2. SOSIAL 66

Lanjutan… KOMPONEN 3. HASIL KERJA ASPEK 1. PRESTASI SISWA 2. PRESTASI GURU 3. PRESTASI

Lanjutan… KOMPONEN 3. HASIL KERJA ASPEK 1. PRESTASI SISWA 2. PRESTASI GURU 3. PRESTASI SEKOLAH 67 SUB ASPEK/INDIKATOR 1. Prestasi akademik siswa 2. Prestasi non-akademik siswa 1. Prestasi akademik Guru 2. Prestasi non-akademik Guru 1. Kelebihan dari sekolah lain 2. Penghargaan yang diterima Sekolah

Aspek yang Dinilai dan Responden Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah No. 1. 2. 3. KOMPONEN

Aspek yang Dinilai dan Responden Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah No. 1. 2. 3. KOMPONEN PENILAIAN ASPEK/DIMENSI PENILAIAN GR PS K 3 S KS Pelaksanaan 1. Manajenal V V - - Tupoksi 2. Kewirausahaan V V - - 3. Supervisi V V - - Komitmen 1. Kepribadian V V Terhadap tugas 2. Sosial V V Hasil kerja 1. Prestasi siswa V V 2. Prestasi guru V V 3. Prestasi sekolah V V

Model Penjabaran Komponen Evaluasi Kinerja 69

Model Penjabaran Komponen Evaluasi Kinerja 69

Instrumen Evaluasi ØPEDOMAN WAWANCARA ØPEDOMAN OBSERVASI ØREVIEW DOKUMEN/ PORTOFOLIO ØQUESIONER (ANGKET) JUKNIS PENGISIAN &

Instrumen Evaluasi ØPEDOMAN WAWANCARA ØPEDOMAN OBSERVASI ØREVIEW DOKUMEN/ PORTOFOLIO ØQUESIONER (ANGKET) JUKNIS PENGISIAN & PENSKORAN 70

PELAKSANAAN EVALUASI SESUAI KEBUTUHAN WAKTU DAN FREKWENSI (JADWAL KUNJUNGAN) PERSIAPAN YANG MATANG TARGET KASEK

PELAKSANAAN EVALUASI SESUAI KEBUTUHAN WAKTU DAN FREKWENSI (JADWAL KUNJUNGAN) PERSIAPAN YANG MATANG TARGET KASEK SASARAN DIOLAH, DIANALISIS, DAN DITINDAKLANJUTI. 71

PENGAWAS SEKOLAH Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara

PENGAWAS SEKOLAH Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. 72

Bidang Pengawasan 1. Pengawasan TK/RA/SD/MI 2. Pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran 3. Pengawasan pendidikan

Bidang Pengawasan 1. Pengawasan TK/RA/SD/MI 2. Pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran 3. Pengawasan pendidikan luar biasa 4. Pengawasan bimbingan konseling 73

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK PENGAWAS SEKOLAH • Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis fungsional

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK PENGAWAS SEKOLAH • Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan • Pengawas sekolah adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh guru yang berstatus sebagai PNS • Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 SNP, penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, pembimbingan dan pelatihan profesional guru 74

BEBAN KERJA PENGAWAS SEKOLAH n n n Beban kerja Pengawas sekolah adalah 37, 5

BEBAN KERJA PENGAWAS SEKOLAH n n n Beban kerja Pengawas sekolah adalah 37, 5 jam per-minggu Sasaran pengawasan bagi setiap pengawas sekolah adalah: a. untuk TK/RA dan SD/MI paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 guru b. untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK palinmg sedikit 7 satuan pendidikan dan /atau 40 guru MP/KMP c. untuk SLB paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 guru d. untuk pengawas BK paling sedikit 40 guru BK Untuk daerah khusus paling sedikit 5 satuan pendidikan 75

KEWAJIBAN PENGAWAS SEKOLAH Menyusun program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan membimbing

KEWAJIBAN PENGAWAS SEKOLAH Menyusun program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan membimbing dan melatih profesional guru Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Cara Sederhana Membuat Standard Kompetensi Dasar : Siswa Mampu Membuat Secangkir Kopi Manis KKM

Cara Sederhana Membuat Standard Kompetensi Dasar : Siswa Mampu Membuat Secangkir Kopi Manis KKM : 75, 00 KOMPONEN INDIKATOR KOMPETENSI TIDAK 0 AIR 1. MENDIDIH 2. 3. 4. KOPI GULA CONTOH SALAH YG HARUS DIPERBAIKI * 1 KET YA 2 3 4