Kebijakan Nasional Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kebijakan di

Kebijakan Nasional Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kebijakan di Indonesia Aris Junaidi Direktur Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Forum Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Indonesia ( FPMPTI) Riau, 24 Mei 2017

Topik Pembahasan 1 PROGRAM KEGIATAN DIREKTORAT PENJAMU 2 KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG SPM DIKTI 3 KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG SPMI DAN SPME 4 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (PERMENRISTEKDIKTI 44/2015) 2

1. Diseminasi SPMI 2. Lokakarya SPMI 3. Lokakarya Penyusunan Dokumen SPMI 14. Program Asuh 15. Penguatan Kopertis 2017 12. Semiloka Budaya Mutu 13. Uji Kompetensi Nasional 10. Sistem Informasi dan Klinik SPMI 11. Percepatan Penjaminan Mutu Kegiatan Untuk Membangun Budaya Mutu 8. Bimbingan Teknis 9. Semiloka Budaya Mutu 4. Pelatihan 5. Pendampingan Audit Mutu Internal 6. Lokakarya Calon Pelatih SPMI – Nasional 7. Penguatan SPMI - Internasional

Tata Urut Kegiatan SPMI 2017

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi • 1. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi di dalam Bab III Mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). • 2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (terdiri atas SPMI, SPME, PD Dikti); • 3. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Mengatur mengenai akreditasi (SPME), BANPT, dan LAM. • 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Dasar Hukum Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) q BAB III: PENJAMINAN MUTU Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi Bagian Ketiga : Akreditasi Bagian Keempat : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi q Pasal 52 ayat (3) UU Dikti Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi (SPM Dikti)

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tujuan dan Fungsi SPM Dikti q Tujuan SPM Dikti menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. We define a “true culture of quality” as Budaya Mutu § Pola pikir § Pola sikap § Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti q Fungsi SPM Dikti an environment in which employees: o not only follow quality guidelines; but o also consistently see others taking quality-focused actions; Pola Perilaku o hear others talking about quality; Pola Pikir and o feel quality all around them*. Pola Sikap mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. *Sumber: Creating a culture of quality, Ashwin Srinivasan and Bryan Kurey, April 2014

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mekanisme SPM Dikti (1) q Pasal 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti terdiri atas: a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). q Pasal 3 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (2) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. (3) SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mekanisme SPM Dikti (2) q Pasal 4 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. (2) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas: a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Inti SPMI (1) q Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi; b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal. (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang: a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. (6) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Inti SPMI (2) Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: P P E Penetapan Standar Dikti Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Peningkatan Standar Dikti Dalam SPMI PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu. ty i l a PPEPP u Q s PPEPP /C en z i Ka in t on u uo PPEPP ov r p Im PPEPP nt e em PPEPP Budaya Mutu § Pola pikir § Pola sikap § Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Inti SPME (1) q Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas: a. tahap Evaluasi Data dan Informasi; b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi. (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan diatur dalam peraturan Menteri. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Inti SPME (2) Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti Tahapan Akreditasi sebagai berikut: a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi; b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi. E Evaluasi Data dan Informasi Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi P P Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan SPM Dikti Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) SPMI SPME/Akreditasi P E P P P E Budaya Mutu § Pola pikir § Pola sikap § Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti. Evaluasi Data dan Informasi Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Standar Pendidikan Tinggi (2) Standar Nasional Pendidikan SN Dikti Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 Standar Dikti Standar Hasil Penelitian Standar Isi Pbelajaran Standar Isi Penelitian Standar Proses Pembelajaran Standar Proses Penelitian Standar Penilaian Pembelajaran Standar Penilaian Penelitian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Peneliti Standar Pengelolaan Pembelajaran Ditetapkan Perguruan Tinggi Standar Nasional Penelitian Standar Kompetensi Lulusan Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran Standar Dikti + Standar Sarpras Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian Standar Pembiayaan Pembelajaran Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian Standar Bidang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Akademik Standar Pengabdian dan. Standar Bidang Non Kepada Masyarakat -Akademik Standar…. Standar …. Dst + Standar Nasional PKM Standar Hasil PKM Standar Isi PKM Standar Proses PKM Standar Penilaian PKM Standar Pelaksana PKM Standar Sarpras PKM Standar Pengelolaan PKM Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM Ditetapkan Perguruan Standar Dikti (Melampaui SN Dikti) Tinggi SN Dikti (Standar Minimal) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Aktreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antarstandar Pendidikan Tinggi Standar Proses Standar Dosen Standar Isi Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi, untuk mewujudkan Budaya Mutu

2 KEBIJAKAN NASIONAL TENTANG SPMI DAN SPME

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Aras Implementasi SPMI Universitas/Institut Sekolah Tinggi Politeknik/Akademi/ Akademi Komunitas Fakultas Fakultas Unit Pengelola Fakultas Program Studi Fakultas Unit Pengelola Fakultas Program Studi o Pasal 1 angka 17 UU Dikti Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi o Pasal 33 ayat (4) UU Dikti Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi Standar Dikti Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI Ditetapkan Perguruan (Melampaui SN Dikti) Tinggi Standar Dikti SN Dikti (Standar Minimal) Ditetapkan Menristekdikti SN Dikti dapat ‘dilampaui’ sesuai dengan Visi Perguruan Tinggi Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang harus ‘melampaui’ SN Dikti ditentukan oleh Visi Perguruan Tinggi. Pengertian ‘melampaui’ atau ‘dilampaui’: a. melebihi atau dilebihi secara ‘kuantitatif’, dan/atau b. melebihi atau dilebihi secara ‘kualitatif Standar Dikti SN Dikti SN Dikti Std Dikti SN Dikti Standar SN Dikti Turunan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen) • Standar Rekrutasi • Standar Masa Percobaan Visi Perguruan Tinggi • Standar Perjanjian Kerja • Standar Penilaian Prestasi Kerja • Standar Mutasi, Promosi, Demosi • Standar Waktu Kerja Standar Dikti SN Dikti SN Dikti Std Dikti • Standar Kerja Lembur & Cuti • Standar Penghasilan & Penghargaan • Standar Jamsos & Kesejahteraan • Standar Pengembangan & Pembinaan • Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja SN Dikti Standar Turunan Dosen SN Dikti Std Dikti SN Dikti Standar Lain Turunan • Standar Disiplin • Standar Perjalanan Dinas • Standar Pengakhiran Hubungan Kerja

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi Teknik Perumusan Standar Dikti (salah satu alternatif) q q Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan. Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur: 1. 2. 3. 4. Audience Behavior Competence Degree Contoh Rumusan Standar Dikti Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing (A) harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap (B) agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1: 30 dan 1: 45 (C) paling lambat pada tahun 2017 (D).

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi Dokumen/ Buku Kebijakan SPMI Peningkatan SPMI Dokumen/ Buku Manual SPMI Dokumen/ Buku Standar SPMI Evaluasi dan Pengendalian SPMI Kaizen SPMI Tahap Membangun SPMI Dokumen/ Buku Formulir SPMI Penerapan SPMI (al: Pelembagaan)

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi Garis Besar Isi Dokumen/Buku Kebijakan SPMI ISI Dokumen/ Buku Kebijakan SPMI 1. 2. 3. 4. 5. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI. Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik & nonakademik). Daftar dan definisi Istilah dalam dokumen SPMI. Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain: a. Tujuan dan Strategi SPMI b. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI c. Manajemen SPMI (PPEPP). d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada) e. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI. 6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI , Standar SPMI (berisi Standar Dikti), Formulir SPMI. 7. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi Garis Besar Isi Dokumen/Buku Formulir SPMI ISI Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap Standar Dikti. Dokumen/ Buku Formulir SPMI Dapat dipastikan bahwa setiap Standar Dikti membutuhkan Berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan Pelaksanaan Standar Dikti, dan merekam mutu hasil pelaksanaan Standar Dikti.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti § Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI), yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan). § Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas: a. Pelaksanaan Standar Dikti mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan; b. Pelaksanaan Standar Dikti melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan; c. Pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan; d. Pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan § Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti Pengendalian Standar Dikti Mencapai Standar Dikti Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti Melampaui Standar Dikti Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti Belum Mencapai Standar Dikti Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanan Standar Dikti agar Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti. Menyimpang dari Standar Dikti

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi P Peningkatan Standar Dikti PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu. PPEPP iz Ka tin n o C / en s PPEPP u uo a u Q I il ty PPEPP ov PPEPP r mp PPEPP nt e em Budaya Mutu § Pola pikir § Pola sikap § Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi P Peningkatan Standar Dikti Contoh PPEPP Standar Pencapaian Nilai Akhir Mata Kuliah m ve o pr K n NA MK X=55 % A NA MK X=50 % A PPEPP e aiz PPEPP im NA MK X=65 % A y t ali PPEPP u q us NA MK X=60 % A o u tin PPEPP n o /c NA MK X=70 % A PPEPP t en PPEPP Semester Ganjil 2018 Semester Genap 2017 Semester Ganjil 2017 Semester Genap 2016 Semester Ganjil 2016

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kebijakan Nasional Akreditasi (1) Pasal 55 UU Dikti (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi. (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kebijakan Nasional Akreditasi (2) Pasal 55 UU Dikti (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tujuan dan Prinsip SPME atau Akreditasi q Tujuan SPME atau Akreditasi a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. q Prinsip SPME atau Akreditasi a. independen; b. akurat; c. obyektif; d. transparan; e. akuntabel.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Interaksi Antarstandar dan Status Serta Peringkat Akreditasi q Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. q Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. q Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas: a. terakreditasi; dan b. tidak terakreditasi. q Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas: a. terakreditasi baik; b. terakreditasi baik sekali; c. terakreditasi unggul.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Makna Peringkat Terakreditasi q Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut: a. terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. q Tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Program Studi dan Perguruan Tinggi, ditetapkan oleh LAM dan/atau BAN-PT sesuai kewenangan masing-masing. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN)

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Akreditasi Minimum Bagi PT dan Prodi Baru q Program Studi dan Perguruan Tinggi baru mendapatkan akreditasi minimum pada saat memperoleh izin dari Menteri; q Persyaratan akreditasi minimum ditetapkan oleh LAM untuk Program Studi dan BAN-PT untuk Perguruan Tinggi; q Akreditasi minimum berlaku paling lama 2 (dua) tahun; q Akreditasi Perguruan Tinggi dapat dilakukan setelah semua Program Studi di Perguruan Tinggi yang bersangkutan terakreditasi.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Masa Berlaku Akreditasi dan Akreditasi Ulang q Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi adalah 5 (lima) tahun; q Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi baik atau baik sekali dapat mengajukan akreditasi ulang sebelum masa berlaku akreditasi berakhir; q Pengajuan akreditasi ulang dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi; q Dalam masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi, BAN-PT atau LAM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan; q Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi diumumkan kepada masyarakat.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Instrumen Akreditasi (1) q Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi, yang disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam SN Dikti. q Instrumen akreditasi terdiri atas: a. Instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan b. Instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi. q Instrumen akreditasi untuk Program Studi disusun berdasarkan: § jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi; § program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana terapan, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan; § modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; serta § hal-hal khusus.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Instrumen Akreditasi (2) q Instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu: a. Perguruan Tinggi Swasta (PTS); b. Perguruan Tinggi Negeri (PTN); c. PTN dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; d. PTN Badan Hukum. Peran PD Dikti SPME atau Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kelembagaan Akreditasi (2) Akreditasi Perguruan Tinggi SPME atau Akreditasi Program Studi BAN-PT LAM Pemerintah atau LAM LAM Masyarakat

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Organisasi BAN-PT Organisasi LAM Pem Organisasi LAM Masy Pemerintah Badan Hukum Nirlaba Ketua Majelis Akreditasi Sekretaris Anggota Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Ketua Sekretaris Lembaga Akreditasi Mandiri Diatur dalam Anggaran Dasar Anggota Direktur Sekretaris Asesor Asesor Asesor Staf Staf Teknis Administratif Teknis Administratif Staf Teknis Administratif Keterangan: Direktur Dewan Eksekutif menjadi anggota Majelis secara ex officio tanpa hak suara

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mekanisme SPME atau Akreditasi Pasal 45 ayat (2) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tahapan Akreditasi sebagai berikut: a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi; b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi. E Evaluasi Data dan Informasi Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi P P Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahap Evaluasi Data dan Informasi q Tahap Evaluasi Data dan Informasi meliputi langkah: a. Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi Program Studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi Perguruan Tinggi; b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan menggunakan data dan informasi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; q Evaluasi kecukupan atas data dan informasi dilakukan oleh asesor yang diutamakan berdomisili di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk melakukan verifikasi data dan informasi yang diserahkan oleh Perguruan Tinggi ke PD Dikti. q Dalam kondisi tertentu LAM dan/atau BAN-PT dapat melakukan asesmen lapangan sesuai kebutuhan.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahap Penetapan Status dan Peringkat Akreditasi q Tahap Penetapan Status dan Peringkat Terakreditasi meliputi langkah: a. LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari Perguruan Tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi; b. LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan status dan peringkat akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sesuai kewenangan masing-masing. q Pemimpin Perguruan Tinggi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku status dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tingginya berakhir. q Dalam hal LAM dan/atau BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang, status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahap Pemantauan Status dan Peringkat Akreditasi q Tahap Pemantauan Status dan Peringkat Terakreditasi meliputi langkah: a. LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari: 1 PDDikti; 2 fakta hasil asesmen lapang; 3 Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan/atau 4 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan; b. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 (Berlaku Penuh Desember 2017) Hal utama yang di revisi 1) 2) 3) 4) Beban Belajar pada Program Magister dan doktor. Lama masa studi. Kewajiban publikasi bagi calon lulusan program magister dan doktor. Persyaratan pembimbing program doktor. No Program Beban Belajar Minimum (sks) Masa Studi Paling Lama (tahun) 1 D 1 36 2 2 D 2 72 3 3 D 3 108 5 4 D 4/Sarjana 144 7 5 Profesi 24 3 (setelah menyelesaikan program D 4/Sarjana) 6 Magister, Magister Terapan, dan Sp 36 4 (setelah menyelesaikan program D 4/Sarjana) 7 S-3, S-3 Terapan, & Sub-Sp 42 7 (setelah menyelesaikan program Magister, Magister Terapan, Sp) Pasal 27 (15) Syarat Pembimbing utama Doktor: Dalam lima tahun terakhir menghasilkan satu karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. Pasal 28 (3) Pembimbing utama paling banyak sepuluh mahasiswa (Sarjana, Magister, Doktor). SYARAT PUBLIKASI Magister: diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional. (Hasil quick survey: 14/94 PT sudah mewajibkan) Doktor: diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. (Hasil quick survey: 37/94 PT sudah mewajibkan) 46

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017) Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kriteria Penilaian (SAN 2017) Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017

Take Home Messages (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. PT harus menetapkan Standar Dikti yang melampaui SN Dikti PT harus membentuk Kantor/Unit/ Penjaminan Mutu Pimpinan PT memberikan Tugas/Mandat kepada Auditor Internal untuk melaksanakan AMI Implementasi SPMI dengan baik. Apakah kompetensi atau capaian pembelajaran sudah sesuai dengan KKNI, dan melibatkan pemangku kepentingan. Konten pembelajaran sudah sesuai dengan taksiran ilmu dan teknologi yang masih berlaku 5 – 10 tahun mendatang. Proses pembelajaran seyogyanya sudah berpusat pada mahasiswa, dan peran dosen sebagai fasilitator dan motivator.

Take Home Messages (2) 7. Kualifikasi dosen hendaknya minimal setara dengan minimal level 8 KKNI atau lulusan program magister. 8. Mengidentifikasi kembali sarana dan prasarana pendidikan yang masih relevan atau sudah kadaluarsa, serta pemutakhiran mutu dan pendayagunaannya. 9. Meninjau ulang metoda asesmen yang sekarang berlaku, dan menyesuaikannya dengan capaian pembelajaran yang diharapkan di tiap program studi. 10. Menelaah kembali tentang manajemen perguruan tinggi yang lebih efisien, efektif, produktif, dan akuntabel, serta meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan. 11. Mengelola dana pendidikan secara transparan dan akuntabel 12. Menggali potensi akademik dosen melalui potensi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan peta jalan pengembangan keilmuan dan teknologi di PT masing-masing.

TERIMA KASIH 51