PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL BPSDMPKPMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN NASIONAL BPSDMPK-PMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2012
LIMA PILAR MUTU PENDIDIKAN ORGANISASI MUTU STANDAR MUTU PENJAMINAN MUTU PERBAIKAN MUTU BERKELANJUTAN AKUNTABILITAS PUBLIK
MAKNA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Sistem, proses, dan kebijakan yang diarahkan untuk menjamin terpelihara dan meningkatnya mutu pendidikan sesuai standar. � Keseluruhan mekanisme dan prosedur yang diadopsi untuk menjamin terwujudnya mutu dan perbaikan mutu pendidikan berkelanjutan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (audit & akreditasi). �
BELUM JELASNYA INTEGRASI BERBAGAI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BAN MASYARAKA T* AKREDITA SI LAINNYA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN EVALUASI DIRI PEMBINAA N/PERIZIN AN SATUAN PENDIDIK AN PEMD A *) seperti dewan pendidikan, organisasi profesi, dll PEMBINAA N/PERIZIN AN DITJE N KEBIJAKA N/FASILIT ASI/MONE V PUSAT PMP & LPMP
INTERRELASI SUBSTANSI PENGATURAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (UU 20/2003) SISTEM MUTU TERPADU PENGELOLAAN, PENYELENGGARAAN PENDANAAN PENDIDIKAN HAK SETIAP WN MEMPEROLEH PENDIDIKAN BERMUTU PP 48/2009 PP 17/2010 PP 66/2010 TUJUAN SISDIKNAS SATUAN/ PROGRAM PENDIDIKAN SNP (PP 19/2005) PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
EVALUASI DIRI SEKOLAH SEBAGAI BAGIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PEMENUHAN EDS PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI SATUAN PENDIDIKAN RKAS (1 THN) RKS (5 THN) EDS adalah proses evaluasi diri yang didorong secara internal oleh sekolah itu sendiri dengan melibatkan pemangku kepentingan guna melihat kinerja sekolah terhadap pencapaian SPM dan SNP yang hasilnya dipakai sebagai dasar dalam peningkatkan mutu proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa dan terumuskan dalam Penyusunan RKS
KEKOSONGAN REGULASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN HAK WARGA NEGARA SETIAP WN MEMPUNYAI HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN BERMUTU UU 20/2003 PASAL 5 (1) PENDIDIKAN BERMUTU PERBAIKAN MUTU BERKELANJUTAN EVALUASI SATUAN/ PROGRAM PENDIDIKAN AUDIT MUTU SATUAN/ PROGRAM PENDIDIKAN UU 20/2003 PASAL 57, 58(2), 59(1, 2) PP 17/2010 & PP 66/2010 PENGELOLAAN & PENYELENGGARAA N PENDIDIKAN AKREDITASI UU 20/2003 SATUAN/ PASAL PROGRAM 60(1 -3) PENDIDIKAN UU 20/2003 PASAL 60 (1 -3) SATUAN/ PROGRAM PENDIDIKAN BERMUTU UU 20/2003 PASAL 57 (1) PP 19/2005 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PP 48/2009 PENDANAAN PENDIDIKAN PP. . PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN ? ? ? Tanggung Jawab/Kewajiban Pemerintah Mengupayakan dan Menyelenggarakan Satu Sistem Pendidikan Nasional (UUD 45 Pasal 31 (3) dan UU 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 11 (1)
MENGAPA PERLU SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN? • Amanat konstitusional UUD 1945 dan UU Sisdiknas • Kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional. • Kebutuhan publik untuk menjamin akuntabilitas pendidikan secara nasional serta mempertanggungjawabkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. • Kompleksitas masalah yang dihadapi dalam penjaminan mutu pendidikan. • Perlunya acuan untuk evaluasi, audit, dan akreditasi program/satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. • Menggalang sumber daya intelektual bagi penjaminan mutu.
ISU-ISU DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN • Terseraknya pengaturan dan kebijakan penjaminan mutu pendidikan dalam berbagai peraturan perundangan sehingga tidak utuh sifatnya. • Belum adanya standarisasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. • Sebagian besar satuan pendidikan maupun pemerintah daerah belum memiliki lembaga penjaminan mutu pendidikan. • Lembaga penjaminan mutu pendidikan yang sudah ada belum berfungsi optimal dan belum bersinergi. • Belum tumbuh dan berkembangnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan.
POTENSI-POTENSI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN � � � � Standar Nasional Pendidikan Evaluasi (peserta didik, satuan/program pendidikan) Ujian Nasional Sertifikasi (sertifikasi kompetesi lulusan) Akreditasi Perizinan Penjaminan Mutu Internal di dalam Satuan Pendidikan Kelembagaan Terkait Penjaminan Mutu: § § § § Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Standar Nasional Pendidikan Badan Akreditasi Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Penyelenggara Satuan Pendidikan
ANATOMI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BM PMB SPMI SPME SMSP AP SNP BM SPMI SPME PMB AP SMSP SNP : Budaya Mutu : Sistem Penjaminan Mutu Internal : Sistem Penjaminan Mutu Eksternal : Pengembangan Mutu Berkelanjutan : Akuntabilitas Publik : Standar Mutu Satuan Pendidikan : Standar Nasional Pendidikan
TOTALITAS SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SPMI STANDAR MUTU PERENCANAAN PEMENUHAN MUTU EVALUASI/AUDIT PEMENUHAN MUTU STANDAR MUTU PENDIDIKAN PERIZINAN EVALUASI AKREDITASI PENILAIAN PENGENDALIAN PENILAIAN PENETAPAN PENJAMINAN BADAN AKREDITASI, PEMERINTAH/PEMDA, DLL SPME PILAR MUTU PENDIDIKAN STANDAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
RANCANGAN PENGATURAN BAB I: KETENTUAN UMUM (Pengertian, Prinsip, tujuan, dan fungsi, Ruang lingkup sistem penjaminan mutu pendidikan) BAB II: PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Bagian kesatu Bagian kedua Bagian ketiga Bagian keeempat Bagian kelima Bagian keenam Paragraf 1 Paragraf 2 Paragraf 3 Bagian keenam : Umum : Standar Mutu Pendidikan : Mekanisme Penjaminan Mutu Pendidikan : Evaluasi Pendidikan : Akreditasi Program Studi, Program dan Satuan Pendidikan : Kelembagaan : Satuan/ Program Pendidikan : Lembaga Penjaminan Mutu Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota : Lembaga Mandiri Penjaminan Mutu : Pemenuhan Mutu & tindak lanjut hasil PMP
RANCANGAN PENGATURAN BAB III: PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat Bagian Kelima Bagian Keenam Bagian Ketujuh Bagian Kedelapan Bagian Sembilan : Penjaminan Mutu PAUD Formal : Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar : Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah : Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi : Penjaminan Mutu Pendidikan Kedinasan : Penjaminan Mutu Pendidikan Keagamaan : Penjaminan Mutu Pendidikan Jarak Jauh : Penjaminan Mutu Pendidikan Nonformal : Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional
RANCANGAN PENGATURAN BAB IV: TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN MUTU PENDIDIKAN Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga Bagian Keempat Bagian Kelima : Tingkat Nasional : Tingkat Provinsi : Tingkat Kabupaten/Kota : Tingkat Satuan/Program Pendidikan : Masyarakat BAB V: SANKSI BAB VI: KETENTUAN PERALIHAN BAB VII: KETENTUAN PENUTUP
TERIMA KASIH BPSDMPK dan PMP KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2012
- Slides: 16