Pengelolaan Keuangan Daerah PP 58 TAHUN 2005 Pengelolaan

Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 58 TAHUN 2005)

Pengelolaan Keuangan Daerah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah Psl 1

ASAS UMUM pengelolaan keuangan daerah Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat Psl 4

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah KEPALA DAERAH KOORDINATOR SKPD PPTK PPK SKPD Kuasa SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah PPTK = Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPK SKPD = Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Kuasa SKPD = Pejabat yg diberi kuasa melaks. sebagian kewenangan pengguna anggaran dlm tugas dan fungsi SKPD PPKD / BUD BENDAHARA KUASA BUD PPKD = Pejabat Pengelola Keuangan Daerah BUD = Bendahara Umum Daerah

Kepala Daerah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuda dan mewakili Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan Wewenang: n Menetapkan kebijakan ttg pelaksanaan APBD; n Menetapkan kebijakan ttg pelaksanaan pengelolaan barang daerah; Psl 5

Wewenang Kepala Daerah………. n n menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; menetapkan bendahara penerimaan/ pengeluaran; menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; Psl 5

Wewenang Kepala Daerah………. n n n Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan hutang dan piutang daerah; Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Psl 5

Sekretaris Daerah n Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah - Pengelolaan APBD & Barang Daerah - Penyusunan RAPBD / RAPBD P - Penyusunan Raperda APBD/ APBD P - Penyusunan Lapkeuda sbg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Psl 6

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) PPKD / BUD BENDAHARA PENERIMAAN PENGELUARAN PPKD = Pejabat Pengelola Keuangan Daerah BUD = Bendahara Umum Daerah KUASA BUD

Kepala PPKD n n Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tugas: 1. Menyusun dan melaks kebijakan pengelolaan keuangan daerah 2. Menyusun rancangan APBD / APBD P 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yg telah ditetapkan dg Perda 4. Melaksanakan fungsi BUD 5. Menyusun Lap Keuangan Daerah 6. Melaks tugas lainnya dr Kepala Daerah Psl 7

Bendahara Umum Daerah (BUD) PPKD selaku BUD berwenang: 1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaks. APBD; 2. Mengesahkan DPA-SKPD (Dok. Pelaksn. Anggaran); 3. Melakukan pengendalian pelaks. APBD; 4. Memberikan petunjuk teknis pelaks sistem penerimaan dan pengeluaran daerah; 5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; 6 Menetapkan SPD ( Surat Penyediaan Dana); 7. Menyajikan informasi keuangan daerah; dll Psl 7

Kuasa BUD Tugas : 1. Menyiapkan anggaran kas; 2. Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana); 3. Menerbitkan SP 2 D (Surat Perintah Pencairan Dana); 4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah, dan lain-lain. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD Psl 8

BENDAHARA berada di SKPD (satuan kerja perangkat daerah), namun secara fungsional bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD n Tugas: Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah/uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Psl 15

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pejabat S K P D PPTK PPK SKPD Kuasa SKPD BENDAHARA SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah PPTK = Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPK SKPD = Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Kuasa SKPD = Pejabat yg diberi kuasa melaks. sebagian kewenangan pengguna anggaran dlm tugas dan fungsi SKPD

Kepala Satuan Kerja n n Kepala Satker adalah Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran/barang daerah Psl 10

KUASA SKPD n n Kepala Unit Kerja pada SKPD yg diberi sebagian wewenang sebagai Kuasa pengguna anggaran/barang oleh Pejabat SKPD Ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Pengguna Anggaran (kepala SKPD) Psl 11

PPTK Tugas: 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaks. keg; 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaks. keg. Pada masa lalu PPTK adalah Pimpro atau Pemimpin Kegiatan (PK) Psl 12 -13

PPK SKPD n n Melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD Tugas: 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS yg diajukan PPTK; 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP/GU/TU yg diajukan bendahara; 3. Menyiapkan SPM; 4. Menyiapkan laporan keuangan SKPD Psl 14

ASAS UMUM APBD n n APBD / APBD P dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan PERDA Seluruh Pendapatan, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dianggarkan secara BRUTO dalam APBD Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya Tahun Anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai 1 Januari s. d. 31 Desember Psl 16 -19

Struktur APBD Pendapatan 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan - Lain-lain PAD yg sah - Hasil penjualan kekayaan daerah yg tidak dipisahkan - Hasil pemanfaatan kekayaan daerah yg tidak dipisahkan - Jasa Giro - Pendapatan Bunga - Tuntutan ganti rugi - Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing - Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

struktur apbd……… 2. Dana Perimbangan - Dana Bagi Hasil - Dana Alokasi Umum - Dana Alokasi Khusus 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah - Hibah - Dana Darurat - Lain-lain Pendapatan

struktur apbd……… Belanja Daerah 1. Belanja pegawai 2. Belanja barang dan jasa 3. Belanja modal 4. Bunga 5. Subsidi 6. Hibah 7. Bantuan sosial 8. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 9. Belanja tidak terduga

struktur apbd……… Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan - Si. LPa tahun anggaran sebelumnya Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan - Penerimaan pinjaman - Penerimaan kembali pemberian pinjaman

struktur apbd……… Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan dana cadangan - Penyertaan modal Pemda - Pembayaran pokok utang - Pemberian pinjaman

Penyusunan APBD RPJP D RPJM D RKPD Untuk 5 th Untuk 1 th Ditetapkan plg lambat 3 bln stlh Ka. Dh dilantik Disusun selambatnya akhir bulan tahun anggaran sebelumnya Cat: Lihat slide perencanaan dan penganggaran R APBD Disusun selambatnya minggu pertama bln Oktober Pengambilan kepts Bersama DPRD dan Pemda dilakukan selambat -lambatnya satu bulan sblm TA berakhir APBD Penetapan Perda APBD dan Peraturan Ka. Dh ttg Penjabaran APBD ditetapkan selambatnya tgl 31 Des TA sebelumnya

Pelaksanaan APBD Rancangan DPA SKPD Diserahkan ke PPKD plg lambat enam hari stlh menerima pemberitahuan dr PPKD DPA = Dok Pelaks Angg Cat: Lihat slide perencanaan dan penganggaran DPA SKPD PPKD mengesahkan DPA SKPD dgn persetujuan Sekda Diserahkan kpd SKPD ybs, satker wasda, dan BPK selambatnya 7 hr sejak tgl disahkan Pelaksanaan APBD DPA SKPD digunakan sbg dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sbg pengguna anggaran/barang

Pendapatan 1. Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rek kas umum daerah 2. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rek kas umum daerah selambat-lambatnya satu hari kerja 3. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud Psl 57

Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian TGR, dan sejenisnya dilakukan dengan cara: 1. Dalam tahun yg sama Membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. 2. Dalam tahun yg berbeda Membebankan pada rekening belanja tak terduga Psl 60

Belanja 1. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih 2. Pengeluaran kas yg mengakibatkan beban APBD tidak dpt dilakukan sebelum Raperda APBD ditetapkan ditempatkan dlm lembaran daerah 3. Pengeluaran kas sbgmana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yg bersifat mengikat dan belanja yang Psl 61 bersifat wajib

Dasar Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan: 1. SPD – Surat Penyediaan Dana 2. DPA SKPD – Dok Pelaksanaan Anggaran Yg dimaksud dg DPA SKPD dlm hal ini adl keg yg sdh jelas alokasinya, mis: pinjaman daerah, dan DAK 3. atau dok lain yg dipersamakan dengan SKPD Yg dimaksud dg dok lainnya, mis: kepts ttg pengangkatan pegawai Psl 62

Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Pembayaran sbgmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP 2 D oleh Kuasa BUD Psl 65

Kuasa BUD berkewajiban untuk meneliti kelengkapan SPM, menguji kebenaran tagihan, menguji ketersediaan dana, memerintahkan pencairan dana, menolak menerbitkan SP 2 D apabila SPM yg diterbitkan satker tdk memenuhi persyaratan Psl 65

1. Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan 2. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yg dikelola oleh bendahara pengeluaran Psl 66

3. Bendahara wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan tidak terpenuhi 4. Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya Psl 66

Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran DILARANG menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan. Psl 68

Pembiayaan n n Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Psl 69

Pembiayaan Penerimaan n Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman Psl 70 -72

n n Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yg menjadi tanggungan pihak peminjam. Psl 72 -73

Pembiayaan Pengeluaran n n Pembentukan Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yg ditetapkan dalam Perda Dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD Penyertaan Modal Pemda dpt dilaksanakan jika telah ditetapkan dlm Perda ttg Penyertaan Modal Daerah berkenaan Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atas Persetujuan DPRD Psl 74 -78

Laporan Realisasi Semester Pertama Pemda dpt menyusun LR Semester Pertama dan prognosis utk 6 bln berikutnya n Disampaikan kpd DPRD plg lambat akhir bln Juli pd TA ybs, utk dibahas bersama n Psl 80 -81

n Dapat dilakukan Perubahan APBD, jika: - - - perkembangan yg tdk sesuai dg asumsi kebijakan umum APBD keadaan yg menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja keadaan yg menyebabkan SILPA th lalu digunakan utk th berjalan keadaan darurat keadaan luar biasa

Perubahan APBD Dapat dilakukan Perubahan APBD, jika: - perkembangan yg tdk sesuai dg asumsi kebijakan umum APBD - keadaan yg menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja - keadaan yg menyebabkan SILPA th lalu digunakan utk th berjalan - keadaan darurat - keadaan luar biasa

n n Perubahan APBD dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam KEADAAN LUAR BIASA Keadaan Luar Biasa adalah keadaan yg menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%. Psl 82

n Persetujuan DPRD thdp Raperda Perubahan APBD selambat-lambatnya tiga bulan sebelum TA ybs berakhir Psl 83 n Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan DARURAT dan/atau KEADAAN LUAR BIASA ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Psl 85

n Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan DARURAT dan/atau keadaan LUAR BIASA dicantumkan dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Psl 85

Asas Umum PKD n Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib meyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Psl 86

n Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yg menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yg timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud Psl 86

Pelaksanaan PKD n n Kepala Daerah menetapkan Pejabat yg diberi wewenang menandatangani SPD; SPM; SP 2 D; diberi wewenang mengesahkan SPJ; bendahara penerimaan/pengeluaran; dan pejabat lainnya. Bendahara penerimaan/pengeluaran dapat dibantu Pembantu Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran yg ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Psl 87 -88

Penatausahaan Bendahara Penerimaan n n Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yg dlm penguasaannya lebih dr satu hari kerja dan/ atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos Bend Penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kpd PPKD plg lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran n Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU. PPTK mengajukan SPP-LS melalui PPK SKPD kpd Kuasa SKPD (sbg kuasa pengguna anggaran), plg lambat 3 hr stlh diterima tagihan oleh pihak ketiga. Bend mengajukan SPP-UP melalui PPK SKPD kpd Kuasa SKPD, setinggi-tingginya utk keperluan satu bulan.

n n n Pengajuan SPP-GU dgn melampirkan bukti asli pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya. Pengajuan SPP-TU bila uang persediaan tdk mencukupi kebutuhan. Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Skema Penerbitan SP 2 D PPTK SPP LS SPP UP SPM SPD SP 2 D Bank Bendh. SPP GU SPP TU Permintaan Pembayaran oleh PPTK dan Bendahara kpd Pengguna Anggaran Pengguna Angg/Kuasa Pengg Angg mengajukan SPM ke Kuasa BUD PPKD menerbitkan SPD dg mprtmbgkan jadwal prog/keg dlm DPA SKPD Kuasa BUD menerbitkan plg lama 2 hr sejak SPM diterima Bank mencairkan dana bdsrkan SP 2 D

Akuntansi Keuangan Daerah n n Pemda menyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Ditetapkan dlm Peraturan Kepala Daerah dgn mengacu kepada Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah (Perda PKD)

n n SAPD plg sedikit meliputi: a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas c. Prosedur Akuntansi Aset d. Prosedur Akuntansi Selain Kas SAPD disusun berdasarkan Prinsip Pengendalian Intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan

n Kepala Daerah berdasarkan SAP menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi antara lain mengenai: 1. pengakuan pendapatan 2. pengakuan belanja 3. prinsip-prinsip penyusunan laporan 4. investasi 5. pengakuan dan penghentian/penghapusan aset 6. kontrak-kontrak konstruksi 7. kapitalisasi belanja 8. kemitraan dengan pihak ketiga 9. biaya litbang 10. persediaan 11. dana cadangan 12. penjabaran mata uang asing

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD n SKPD membuat Laporan Keuangan di lingkungan SKPD sehubungan dgn pelaksanaan anggaran dan barang yg dikelolanya yg terdiri dari: 1. Lap Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan (Ca. LK)

Lapkeu SKPD n n Lap Keu SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD plg lambat dua bulan sejak TA berakhir Kepala SKPD memberikan Pernyataan bahwa pengelolaan APBD yg menjadi tgjwbnya telah diselenggarakan bdsrkn Sistem Pengendalian Intern yang memadai sesuai dg peraturan perundang-undangan.

Lapkeu Pemda n n PPKD menyusun Lapkeu: a. Lap. Realisasi Anggaran b. Neraca c. Lap. Arus Kas d. Catatan atas Laporan Keuangan Lapkeu tsb dilampiri dengan: 1. Lap. Ikhtisar Realisasi Kinerja 2. Lap. Keuangan BUMD Psl 100

n Laporan Keuangan tsb disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Psl 100 n Ketentuan Pasal 100 ayat (3) (ketentuan di atas) dilaksanakan mulai TA 2006 Psl 153

Pemeriksaan Lapkeu Kepala Daerah menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Lapkeu yg telah diperiksa BPK plg lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir Psl 101

n n n Lapkeu Pemda disampaikan ke BPK selambatnya tiga bulan setelah TA berakhir Pemeriksaan oleh BPK selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima Lapkeu dari Pemda Apabila s. d waktu yg ditentukan BPK belum menyampaikan LHP, maka Pemda dpt mengajukan Raperda Ptgjwb kpd DPRD Psl 102

Tindak Lanjut HP n Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas Lapkeu Pemda Psl 103

Defisit n n n Pemda menetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit Defisit APBD ditutup dengan Pembiayaan Neto Batas maksimal defisit ditentukan oleh Menkeu setiap tahun Pemda wajib melaporkan posisi surplus/defisit ke Mendagri dan Menkeu Pelanggaran oleh Pemda mengakibatkan penundaan atas penyaluran Dana Perimbangan Psl 106

Surplus n n Penggunaan Surplus ditetapkan dalam Perda APBD Penggunaan Surplus diutamakan untuk: 1. Pengurangan(pembayaran) Utang 2. Pembentukan Dana Cadangan 3. Pendanaan Belanja Peningkatan Jaminan Sosial Psl 108 -109

Pengelolaan Kas Umum Daerah n n Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui rekening Kas Umum Daerah (KUD) PPKD membuka rekening KUD pada Bank yg ditentukan oleh Kepala Daerah Pendapatan atas bunga/jasa giro merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Biaya sehubungan dgn rek KUD di Bank, dibebankan pd Belanja Daerah Psl 111 -113

Pengelolaan Piutang Daerah n Piutang daerah dapat dihapuskan, sepanjang menyangkut Piutang Pemerintah Daerah, ditetapkan oleh: 1. Kepala Daerah untuk jumlah s. d Rp 5 milyar 2. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah > Rp 5 milyar Psl 115

Pengelolaan Investasi Daerah n n n Investasi : 1. Jangka Pendek : 12 bulan atau kurang 2. Jangka Panjang : lebih dr 12 bulan Investasi Jk Panjang: 1. Permanen: 2. Non Permanen: Pedoman Investasi Permanen dan Non Permanen diatur dalam Permendagri Psl 117 -119

Dana Cadangan (DC) n n Utk kegiatan yg penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan DC ditetapkan dlm Perda, yg berisi: 1. Tujuan 2. Besaran 3. Sumber DC 4. Jenis prog/keg yg dibiayai dr DC Psl 122 -123

dc………. n n n Jika DC belum digunakan, maka DC tsb dpt ditempatkan dlm portofolio yg memberikan hasil tetap dengan risiko rendah Hasil penempatan tsb menambah DC Posisi DC dilaporkan sebagai bagian tak terpisah dr Lap Ptgjwban APBD

dc………. . n n Sumber DC dr Penerimaan Daerah, tidak diperkenankan dr: 1. Dana Alokasi Khusus (DAK) 2. Pinjaman Daerah 3. Penerimaan lain yg penggunaannya telah ditentukan brdskn perarturan per-UU DC ditempatkan pada rekening tersendiri yg dikelola PPKD.

Pengelolaan Utang Daerah n n n Kepala Daerah dpt mengadakan utang sesuai dg Perda APBD, PPKD menyiapkan Peraturan Kepala Daerah ttg pelaksanaan pinjaman daerah Biaya berkenaan pinjaman dianggarkan dlm Belanja Daerah Hak tagih utang (bagi yg memberi utang) kadaluarsa setelah 5 th sejak jatuh tempo Psl 124 -128

Utang……… n Pinjaman Daerah bersumber: - Pemerintah - Pemda lain - Lembaga keuangan bank - Lembaga keuangan bukan bank - Masyarakat

Utang……. . n n n Penerbitan OBLIGASI daerah ditetapkan dgn Perda setelah mendapat persetujuan Menkeu (Menkeu mdpt pertimbangan dr Mendagri) Perda minimal mencakup: Jumlah dan Nilai Nominal Penerimaan hasil penjualan obligasi dianggarkan pada penerimaan pembiayaan Pembayaran bunga atas obligasi dianggarkan dlm Belanja Daerah. Pinjaman daerah berpedoman pada per-UU.

Pembinaan dan Pengawasan Keu. Da n n n Pembinaan Keuda di Pemda dan DPRD dikoordinasikan oleh Mendagri dan utk Kab/Kota oleh Gubernur Pengawasan pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan SPI di lingkungan Pemda Psl 129 -133

Pemeriksaan Ekstern n Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dg peraturan dan perundang-undangan Psl 135

Penyelesaian Kerugian Daerah n n n Bendh/PNS bkn bend atau pejabat lain yg karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yg diembankan kepadanya secara langsung merugikan keuda, wajib mengganti kerugian tersebut. Diberitahukan kpd BPK selambat-lambatnya tujuh hari stlh kerugian daerah diketahui. Bend/PNS/Pejabat lain yg dikenakan TP/TGR dapat diberikan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana

TP/TGR n n Pengenaan ganti kerugian daerah thdp Bendahara ditetapkan oleh BPK Apabila ada unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dgn per-UU Pengenaan ganti kerugian daerah thdp PNS bkn Bendahara ditetapkan oleh Kepala Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) n n Pemda dapat membentuk BLUD untuk: 1. Menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum 2. Mengelola dana khusus dlm rangka meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat Tujuan : Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Psl 145 -150

Blud………… n n n BLUD merupakan kekayaan pemda yg tidak dipisahkan BLUD mdptkan pembinaan keuangan dr PPKD dan pembinaan teknis dr SKPD yg btgjwb atas bidang pemerthn ybs. BLUD dpt memperoleh hibah Pendapatan BLUD dpt digunakan lgs utk membiayai belanja BLUD Pedoman teknis pengelolaan keuangan diatur oleh Mendagri stlh memperoleh pertimbangan Menkeu

Pengaturan PKD n n Ketentuan mengenai POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUDA diatur dg PERDA sesuai dg ketentuan perundang-undangan Berdasarkan Perda Pokok-pokok PKD, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Sisdur PKD. Psl 151

Ketentuan Peralihan n Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD mulai TA 2006 LKD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mulai TA 2006 Pemda menyusun SAPD secara bertahap mulai TA 2007 Psl 153

Penutup n n Ketentuan Lebih lanjut tentang PKD diatur dengan Permendagri Ketentuan pelaksanaan PP ini plg lambat satu tahun sejak PP ini ditetapkan ( plg lambat 9 Des 2006) Psl 155 -156

What’s happen next? BAGAIMANA DENGAN OPINI LKD BPK TA 2007?