MATERI ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

MATERI ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Pelaporan Korporat - Pertemuan 13 Slide OCW Universitas Indonesia Oleh : Dwi Martani Departemen Akuntansi FEUI Pelaporan Korporat - Departemen Akuntansi FEUI

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008 -2012 PEMERINTAH DAERAH LKPD WTP % WDP % 2006 3 1% 327 2007 4 1% 2008 2009 2010 2011 2012 13 15 34 67 113 3% 3% 7% 13% 27% OPINI JML TW % TMP % 28 6% 105 23% 463 283 59% 59 13% 123 26% 469 323 330 341 349 267 67% 65% 67% 64% 31 48 26 8 4 6% 10% 5% 1% 1% 118 111 121 100 31 24% 22% 23% 19% 8% 485 522 524 415 Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Sumber: IHPS BPK Sumber Rakernas 2014, untuk 2013 jumlah WTP 13 Propinsi dan 125 kab/kota, untuk opini lain belum selesai seluruhnya

HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008 -2012 PEMERINTAH DAERAH Wapre Budiono dalam Rakernas Akuntansi 2014: “opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan keuangan pemerintah”. Sumber: IHPS BPK

HASIL PEMERIKSAAN BPK 2008 -2012 KEMENTERIAN LEMBAGA Sumber: IHPS BPK Untuk tahun 2013, berdasarka datan Rakerna Akuntanasi 2014, WTP 65. WDP 19 dan 3 TMP

PERMASALAHAN YANG MEMPENGARUHI OPINI Kelemahan dalam pengelolaan kas daerah Kelemahan dalam pengelolaan persediaan Ketidakpatuhan dalam pengadaan barang dan / jasa belanja barang dan belanja modal. Kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain OPINI LKPD 2013 Kelemahan dalam pengelolaan investasi permanen dan investasi nonpermanen; dan

PENGELOLAAN DAERAH § Otonomi § Pengelolaan Keuangan Otonomi § § Pengelolaan § Pertanggungjawaban Pelaporan § Pengelolaan sumber daya diberikan kepada daerah § Perlu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada rakyat dan Pemerintah Pusat § Koordinasi diperlukan untuk sinkronisasi kebijakan Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Aspek Pertanggungjawaban meliputi § § Pencatatan atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan laporan keuangan Audit laporan keuangan Diseminasi publik dan pelibatan masyarakat

DASAR HUKUM Psl 1 Ua. U 17/2003 Psl 36 ayat (1) UU 17/2003 Psl 70 ayat (2) UU 1/2004 • Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008

PENYUSUNAN SAP AKRUAL • SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. Pertimbangan: SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya.

KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL • Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan • Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi

TUJUAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL Meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan Menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik Memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baik Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset

PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP 71 2010 Menjadi PP 71/2010 LAMPIRAN II BASIS CTA PP 24/2005 • SAP Berbasis Akrual Lampiran I • Berlaku sejak tanggal ditetapkan dapat segera diterapkan • Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAP • Berlaku paling lambat TA 2015 • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual Lampiran II (PP 24/2005) • Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP • Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP • Tidak berlaku mulai TA 2015

PUSAP (PASAL 6) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. PMK No 238/PMK. 05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENERAPAN BASIS AKRUAL (PASAL 7) Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

PERUBAHAN PSAP (PASAL 5) Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP

STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMPIRAN I) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMPIRAN II) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;

KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan ANGGARAN BASIS KAS LRA BASIS AKRUAL SILPA/SIKPA Laporan Perubahan SAL AKUNTANSI LO Surplus/ Defisit-LO Laporan Perubahan Ekuitas Neraca

KOMPONEN LK – PP 71/2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Catatan atas Laporan Keuangan

LAPORAN PERUBAHAN SAL Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : • Saldo Anggaran Lebih awal, • Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, • Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, • Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, • Saldo Anggaran Lebih Akhir.

PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGAN LEBIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (DALAM RUPIAH) NO URAIAN 20 X 1 20 X 0 XXX (XXX) 3 Subtotal (1 - 2) XXX 4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Si. LPA/Si. KPA) XXX 5 Subtotal (3 + 4) XXX 6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX 7 Lain-lain XXX 8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) XXX 1 Saldo Anggaran Lebih Awal 2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

LAPORAN OPERASIONAL LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam • Pendapatan-LO dari kegiatan operasional • Beban dari kegiatan operasional • Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada • Pos luar biasa, bila ada • Surplus/defisit-LO

KONSEPSI BASIS Pendapatan dan Belanja over/ underestimate Pembiayaan Tidak ada diperhitungkan pemisahan dalam perhitung an Kegiata n non SILPA/SIKPA operasional dan pos luar biasa PP 24/2005 LRA Surplus/defisit akrual yang menambah/ mengurangi ekuitas Pendapatan dan belanja akrual Pemisahan laporan pertanggung jawaban anggaran dan laporan finansial Ada pemisahan kegiatan non operasional dan pos luar biasa PP 71/2010 LRA & LO

KONSEPSI BASIS • Pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal transaksi dan diungkap dalam Ca. LK • Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi • Pembiayaan tidak diperhitungkan dalam perhitungan surplus/defisit LO karena transaksi pembiayaan tidak terkait dengan operasi pada periode pelaporan.

KONSEPSI BASIS PP 24/2005 CTA Opsional (Laporan Kinerja Keuangan) COST LO menyediakan informasi mengenai Performace seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang Estimation penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya Equity PP 71/2010 AKRUAL Laporan pendapatan dan beban akrual Besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menjalankan pelayanan Operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi Memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif Peningkatan ekuitas (bila surplus operasional) dan penurunan ekuitas (bila defisit operasional)

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL • Laporan Operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung cost per program/kegiatan pelayanan Laporan Operasional Beban pegawai Perhitungan Cost Labor cost Beban belanja barang Beban bunga Beban subsidi Material cost Beban hibah Beban bantuan sosial Beban penyusutan Beban transfer Beban lain-lain Overhead cost COST untuk setiap program/ kegiatan

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL Konsep VFM digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit maksimal, dengan mengunakan sumber daya yang ada. Evaluasi kinerja berdasarkan konsep Value for Money (ekonomi, efisien & efektif) Outcome (Hasil) efektivitas Output (keluaran) efisien Laporan Operasional Input (cost dari program/ kegiatan) ekonomi Laporan Kinerja

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL UU 1/2004 & PP 8/2006 Mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Kinerja berupa keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran (beban/cost), dengan kuantitas dan kualitas terukur Manajemen Keuangan Aset & Kewajiban Pendapatan Manajemen Kinerja Beban Cost Kinerja Mengaitkan cost dengan kinerja LAPORAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA LAPORAN KINERJA

PERANAN LAPORAN OPERASIONAL - EKUITAS PP 24/2005 CTA Opsional PP 71/2010 AKRUAL Melaporkan perubahan ekuitas dan surplus/defisit LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan Ekuitas awal Ekuitas akhir Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

PERIODE PELAPORAN Disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Jika disatjikan lebih pendek entitas harus mengungkapkan : Ø alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; Ø fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL • Hak pemerintah • Diakui sebagai penambah ekuitas • Dalam tahun anggaran yg bersangkutan • Tidak perlu dibayar kembali Pendapatan-LO (dari kegiatan operasional) Beban (dari kegiatan operasional) • Penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa dalam periode pelaporan • menurunkan ekuitas • berupa pengeluaran/ konsumsi aset atau timbulnya kewajiban • Pendapatan/Beban yg bukan n operasi biasa • Tidak diharapkan sering/rutin terjadi • Di luar kendali/ pengaruh entitas ybs • Sifat & jumlah diungkap dalam Cal. K • Sifatnya tidak rutin, termasuk surplus/defisit dari penjualan aset non lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang Kegiatan Non Operasional Pos Luar Biasa

STRUKTUR DAN ISI – Menyajikan berbagai unsur • pendapatan-LO, • beban, • surplus/defisit dari operasi, • surplus/defisit dari kegiatan non operasional, • surplus/defisit sebelum pos luar biasa, • surplus/defisit-LO, – Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar

IDENTIFIKASI Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut: a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; b) cakupan entitas pelaporan; c) periode yang dicakup; d) mata uang pelaporan; dan e) satuan angka yang digunakan.

INFORMASI DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN • Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. • Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. • Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. • Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENDAPATAN LO • Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. • Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). • Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. • Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

KOREKSI KESALAHAN - PENDAPATAN • Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. • Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. • Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

AKUNTANSI BEBAN • Beban diakui pada saat: – timbulnya kewajiban; – terjadinya konsumsi aset; – terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. • Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. • Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

AKUNTANSI BEBAN • Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. • Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

SURPLUS DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL • Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. • Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. • Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL • Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. • Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. POS LUAR BIASA • Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. • Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan. SURPLUS / DEFISIT LO • Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

TRANSAKSI MATA UANG ASING • Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. • Jika tersedia dana dalam mata uang asing, maka transaksi dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. • Jika tidak tersedia dana dalam mata uang asing, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. • Jika mata uang asing tersebut dibeli dengan menggunakan mata uang asing, maka: a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral tanggal transaksi.

TRANSAKSI DALAM BENTUK BARANG DAN JASA • Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. • Transaksi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

LAPORAN OPERASIONAL • Keterkaitan laporan keuangan mengingat dual basis penganggaran dan pelaporan. • Keterkaitan laporan keuangan, terutama Laporan Operasional, dengan laporan kinerja • Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga : – Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan – Laporan pertanggungjawaban anggaran dapat dibedakan dengan laporan kinerja keuangan – Dapat diketahui kinerja operasional pemerintah untuk periode pelaporan tertentu – Laporan Operasional mempunyai nilai prediktif karena informasinya dapat digunakan untuk memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (DALAM RUPIAH) No 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 ) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 ) TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) 20 X 1 20 X 0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (%) xxx xxx xxx xxx Kenaikan/ Penurunan xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (DALAM RUPIAH) 35 BEBAN 36 Beban Pegawai 37 Beban Persediaan 38 Beban Jasa 39 Beban Pemeliharaan 40 Beban Perjalanan Dinas 41 Beban Bunga 42 Beban Subsidi 43 Beban Hibah 44 Beban Bantuan Sosial 45 Beban Penyusutan 46 Beban Transfer 47 Beban Lain-lain 48 JUMLAH BEBAN (36 s/d 47) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33 -48) SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Nonlancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Penjualan Aset Nonlancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57) SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58) POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA ( 62 -63) SURPLUS/DEFISIT-LO ( 59 + 64) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurangnya pos-pos: • ekuitas awal, • surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; • koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, • ekuitas akhir. Ekuitas hanya satu komponen tidak terbagi atas Ekuitas dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dll.

PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20 X 1 DAN 20 X 0 (DALAM RUPIAH) NO URAIAN 20 X 1 20 X 0 1 EKUITAS AWAL XXX 2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX 3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: 4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX 5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX 6 LAIN-LAIN XXX 7 EKUITAS AKHIR XXX

HUBUNGAN ANTAR LAPORAN Ø Laporan Finansial: LO Laporan Perubahan Ekuitas Neraca Ø Laporan Pelaksanaan Anggaran: LRA Laporan Perubahan SAL

KETERKAITAN LAPORAN Laporan Operasional Pendapatan 500 Beban (200) Surplus/Defisit Opr 300 Kegiatan non operasional 60 Surplus/Defisit LO 360 LRA Pendapatan 450 Belanja (0) Surplus/(defisit) 450 Pembiayaan 1. 000 SILPA 1. 450 Laporan Perubahan Ekuitas Awal 1. 000 Surplus/Defisit LO 360 Ekuitas Akhir 1. 360 Neraca Aset 2. 000 Kewajiban 640 Ekuitas 1. 360 Laporan Perubahan SAL Awal 100 Penggunaan SAL (30) SILPA 1. 450 SAL Akhir 1. 520

APLIKASI AKRUAL DI DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH • Tujuan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual. • Ruang lingkup kebijakan akuntansi pemerintah daerah; . SAPD; dan BAS. • Permendagri dilengkapi dengan : • • Lampiran I : Panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Lampiran II : Panduan penyusunan SAPD Lampiran III : Bagan Akun Standar Lampiran IV : Format konversi penyajian LRA

SUBTANSI PERATURAN Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah SUBSTANSI PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013 Bagan Akun Standar (BAS) Konversi Penyajian LRA Penyajian kembali (Restatement)

Pendapatan-LRA Belanja Transfer 1 4 LRA SAL 7 Pembiayaan LAPORAN KEUANGAN PEMDA Pendapatan-LO 2 5 LO Beban LPE Kas & Setara Kas Permen dagri 64/2013 PP 71/2010 Kebijakan Akt & SAPD Piutang Persediaan Investasi Jangka Panjang Aset Tetap & Penyusutan Dana Cadangan 3 Neraca 6 LAK Aset Lainnya *) ***) Kewajiban Koreksi Kesalahan Transaksi Transitoris Konsolidasi Re. Statement Laporan Keuangan C A L K **)

LAPORAN KEUANGAN SKPD Pendapatan-LRA 1 LRA Belanja Pendapatan-LO 2 Permendagri 64/2013 4 LO Beban PP 71/2010 5 LPE C A L K Kas & Setara Kas Piutang Persediaan Aset Tetap & Penyusutan 3 Neraca Aset Lainnya Kewajiban Koreksi Kesalahan Konsolidasi Laporan Pemda

TRANSAKSI YANG HARUS DIPERHATIKAN • TRANSAKSI KAS PELAKSANAAN ANGGARAN • Pendapatan masih harus diterima • Pendapatan diterima dimuka • Beban yang masih harus dibayar • Beban dibayar dimuka • Beban Penyusutan

POTENSI KENDALA PENYIAPAN AKRUAL Penyiapan sistem aplikasi akuntansi terlambat Kapasitas SDM pengembang dan pelaksana terbatas Ketersediaan Infrastruktur TI belum memadai Parlemen masih lebih concern pada kas daripada akrual Komitmen pimpinan entitas masih focus pada opini BPK Sistem penganggaran masih menggunakan basis kas Kewenangan setiap daerah membangun sistem aplikasi sendiri

POTENSI KENDALA PENYIAPAN AKRUAL DAERAH ◊ Perbedaan akun anggaran dengan akun pertanggungjawaban ◊ Belum adanya pengaturan tentang penyusutan aset baik penyusutan pertama kali maupun penyusutan berkala ◊ Penyajian neraca pada saat penerapan akuntansi akrual ◊ Capaian opini WTP atas LKPD masih rendah (data sementara Kemendagri: Opini LKPD 2013 WTP 15 Provinsi dan 125 Kabupaten/Kota) ; ◊ Lemahnya sistem pengendalian intern ◊ Masih belum optimalnya penatausahaan aset Barang Milik Daerah (BMD) ◊ Keterbatasan SDM Akuntansi pada SKPD/PPKD; ◊ Belum sepenuhnya SKPD/PPKD memanfaatkan aplikasi akuntansi berbasis teknologi informasi;

PENERAPAN AKRUAL • Untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis Akrual dapat ditempuh dengan dua pendekatan. 1. Melakukan perubahan total sistem sehingga penerapan basis akrual dimulai pada pencatatan awal transaksi. Merubah titik awal pencatatan pengakuan akrual. 2. Menyusun laporan keuangan berbasis akrual namun tetap mempertahankan proses pencatatan dengan basis CTA • Kedua proses akan menghasilkan laporan keuangan yang sama namun akan memiliki prosedur pencatatan yang berbeda. • Pendekatan kedua dapat dilakukan dalam proses transisi pada awal penerapan akrual namun entitas harus tetap menyusun sistem dengan mendasarkan pada pendekatan pertama. • Untuk pendekatan pertama, entitas dapat mencoba menyusunnya untuk laporan keuangan 2013 dan 2014 sebagai upaya untuk berlatih menyiapkan informasi yang diperlukan dalam rangka akrual.

ALTERNATIF PROSES 2 • Transaksi anggaran dan akuntansi dilakukan secara paralel, end user akan melakukan pencatatan baik di siklus anggaran, maupun siklus akuntansinya. • Transaksi anggaran dicatat saat terjadinya dan transaksi akuntansi dicatat melalui proses penyesuaian secara batch (bulanan, semesteran atau tahunan). • Transaksi anggaran dan akuntansi dilakukan secara paralel, end user akan melakukan pencataan anggaran, sistem secara otomatis membuat transaksi akuntansinya • Transaksi anggaran dan akuntansi dilakukan secara paralel tetapi end user akan menghadapi transaksi akuntansi, sistem akan membuat secara otomatis transaksi anggaran jika transaksi tersebut berhubungan dengan kas

OPEN BALANCE NERACA AKRUAL § Saldo Ekuitas di CTA ditutup § Ekuitas dana lancar (piutang, persediaan) § Ekuitas dana diinvestasikan pada aset tetap § Ekuitas dana diinvestasikan pada aset lainnya § Ekuitas dana diinvestasi pada cadangan § Ekuitas dana untuk pembayaran kewajiban § Saldo ekuitas dana dipindahkan ke Ekuitas § Pastikan nilai dalam neraca, aset, kewajiban memenuhi definisi aset dan kewajiban dan pastikan bahwa semua aset dan kewajiban Pemda telah disajikan dalam laporan keuangan. § Sebaiknya Penetapan Neraca Awal Akrual dibuat dalam dokumen legal sebagai bukti dan landasan hukum.

MEKANISME PENYESUAIAN § Dalam rangka pelaporan, PSAP Akrual dapat diterapkan dengan melakukan penyesuaian terhadap pencatatan dan Laporan Keuangan CTA yang saat ini dilakukan. § Jika mekamisme ini dilakukan, sebaiknya hanya dilakukan untuk sementara / masa transisi. § Proses ideal sebaiknya dilakukan dengan mengembangkan sistem akuntansi yang lengkap sehingga tercipta sistem akuntansi yang dapat diandalkan. § Untuk penyesuaian diperlukan beberapa informasi akrual sehingga setiap kenaikan dan penurunan aset dan kewajiban dapat direkonsiliasikan dengan LRA.

PENYESUAIAN CTA – AKRUAL 1 § Untuk melakukan proses penyesuaian harus dipastikan bahwa neraca CTA sudah mencerminkan semua akrual yang telah ada di akhir tahun. § Aset tetap depresiasi, aset rusak, aset belum dicatat § Persediaan persediaan rusak, hilang, persediaan belum dicatat § Piutang piutang tidak dapat ditagih, piutang yang belum dicatat § Hutang yang belum dicatat § Reklasifikasi Ekuitas Dana EKUITAS

PENYESUAIAN CTA – AKRUAL 2 § Data dalam Neraca dapat direkonsiliasikan dengan data dalam LRA contoh: § Kenaikan aset tetap belanja modal + perolehan aset hibah – penjualan / pelepasan aset § Kenaikan investasi penerimaan pembiayaan investasi – pengeluaran pembiayaan investasi - § Pastikan semua data untuk melakukan penyesuaian tersedia. § Pendapatan yang masih harus diterima piutang § Pendapatan diterima dimuka yang telah menjadi pendapatan atau pendapatan diterima dimuka dari transaksi yang telah ada. § Biaya dibayar dimuka aset § Biaya yang masih harus dibayar - utang § Beban depresiasi, penyisihan piutang transaksi non kas § Penjualan aset, aset yang diterima dari hibah § Pendapatan investasi yang telah diakui secara akrual

TRANSAKSI DALAM SAP AKRUAL • TRANSAKSI KAS PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSAKSI AKRUAL • Pendapatan masih harus diterima • Pendapatan diterima dimuka • Beban yang masih harus dibayar • Beban dibayar dimuka • Beban Penyusutan

PENYESUAIAN CTA - AKRUAL Pendapatan LRA dan Pendapatan LO LO LRA Belanja dan Beban Belanja Sekaligu s Beban Pendapatan-LO Sekaligus Pendapatan-LRA Pend. Diterima Dimuka Pendapatan LO sudah diterima Kas-nya LO LRA Piutang Pendapatan Belanja Dibayar Dimuka Beban sudah dikeluarkan Kas-nya/ Dibayar Utang atas Belanja (YMHD)

TRANSAKSI KAS • Transaksi Kas dicatat sebagai pendapatan LRA dan Belanja LRA • Beberapa transaksi kas sebenarnya juga mencerminkan akrual sehingga sama dengan Pendapatan atau Beban dalam LO • Pembayaran gaji pada periode anggaran atas seorang yang telah bekerja • Pembayaran beban sewa selama satu periode anggaran • Penerimaan pendapatan untuk periode tersebut retribusi • Beberapa transaksi kas tidak mencerminkan akrual • • Pembiayaan Belanja modal Pembayaran belanja untuk dimanfaatkan jangka panjang Penerimaan pendapatan untuk jasa di masa datang

PENDAPATAN • Pendapatan yang diterima akan diakui sebagai pendapatan ketika kas sudah diterima – pajak, retribusi, transfer, pendapatan lain. • Pada akhir tahun akan dilakukan penyesuaian jika ada pajak yang belum dibayar akan diakui sebagai piutang. Pada tanggal 1 Juni 20 X 2 diterima pendapatan pajak sebesar 300. 000. Pada 31 Desember masih ada pajak yang belum dibayar 50. 000 Tanggal Finansial Anggaran 2 Juni 20 x 2 Kas Pendapatan pajak – LO 300. 000 Estimasi Perubahan 300. 000 SAL Pendapatan – LRA 31 Des Piutang Pajak Pendapatan – LO 20. 000 Tidak dicatat 20. 000 300. 000

BEBAN • Beban akan diakui pada saat terdapat bukti transaksi beban telah terjadi. Biasanya terkait dengan bukti pembayaran • Pada akhir tahun jika ada beban yang dibayar dimuka atau utang beban akan dibuat jurnal penyesuaian Pada tanggal 2 Juni 20 X 2 dibayar beban barang (pembelian ATK) sebesar 30. 000. Pada 31 Desember masih ada persediaan 2. 000 Tanggal Finansial Anggaran 2 Juni 20 x 2 Beban Barang Kas 30. 000 Belanja Barang 30. 000 Estimasi Perubahan SAL 31 Des Persediaan Beban Persediaan 2. 000 Tidak dicatat 2. 000 30. 000

PEMBELIAN ASET TETAP • Aset tetap yang dibeli akan dicatat sebagai aset dan kas yang dikeluarkan untuk membayar. Transaksi ini akan dicatat dalam LRA sebagai belanja modal. • Atas peralatan akan dibuat jurnal penyusutan Pada tanggal 2 Juni 20 X 2 dibeli peralatan sebesar 50. 000. Pada 31 Desember beban depresiasi 5. 000 Tanggal Finansial Anggaran 2 Juni 20 x 2 Peralatan Kas 50. 000 Belanja Modal 50. 000 Estimasi Perubahan SAL 31 Des Beban penyusutan Akumulasi penyusutan 5. 000 Tidak dicatat 5. 000 50. 000

PENJUALAN ASET TETAP • Aset tetap yang dijual akan dicatat kas yang diterima, aset yang dijual dihapuskan dari pembukuan nilai aset dan akumulasinya. Dalam LRA akan dicatat sebagai penerimaan pendapatan lain sebesar kas yang diterima Pada tanggal 30 Desember 20 X 2 dijual peralatan sebesar 10. 000. Pada tanggal penjualan saldo peralatan 50. 000, akumulasi penyusutan sebesar 30. 000 Tgl 2 Juni 20 x 2 Finansial Kas Akumulasi penyusutan Defisit penjualan aset Peralatan Anggaran 10. 000 Estimasi Perubahan SAL 30. 000 Pendapatan lain-lain 10. 000 50. 000 10. 000

TRANSAKSI AKRUAL • Transaksi Akrual kadangkala tidak terkait dengan kas, karena kasnya belum diterima atau dibayarkan. • Untuk transaksi ini, harus disediakan informasi pada tanggal pelaporan. • • • Piutang (pendapatan yang masih harus diterima) Pendapatan diterima dimuka Beban dibayar dmuka Utang (Beban yang masih harus dibayar) Persediaan terpakai Depresiasi

PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA • Pendapatan masih harus diterima merupakan pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satker karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satker dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah • Contoh: – Pajak masih harus diterima Pajak, Retribusi daerah. – Pendapatan bukan pajak masih harus diterima Pendapatan sumber daya alam, pendapatan bunga, pendapatan sewa Bagian laba atas laba BUMD.

PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA Des. 20 X 2 Pembayaran 1 Februari 20 X 3 Rp. 250 Jt. Pendapatan tahun 20 X 2 Diakui sebagai pendapatan pada tahun 20 X 2 dan dicatat sebagai “Pendapatan yang masih harus diterima = Aset” Pembayaran atas piutang yang telah diakui pada 31 Des 20 X 2

PENDAPATAN MASIH HARUS DITERIMA Pada tanggal 31 Desember 20 X 2 terdapat SKP yang telah dikirimkan ke pengusaha restoran dan hotel namun belum diterima pelunasannya. Sebesar 250. 000. Pelunasan baru dilakukan pada 1 Februari 20 X 3 Pada 31 Desember 20 X 2, terdapat deposito Pemda tertanggal 1 Nopember 20 X 2 sebesar 500. 000 berbunga 6%, jangka waktu 3 bulan, jatuh tempo 1 Februari 20 X 3 Tanggal Finansial Anggaran 31 Des 20 X 2 Piutang Pendapatan Pajak – LO 250. 000 Tidak dicatat 250. 000 31 Des 20 X 2 Piutang Bunga Pendapatan Bunga – LO 2. 500. 000 Tidak dicatat 2. 500. 000 1 Feb 20 X 3 Kas Piutang Pendapatan 250. 000 Estimasi Perubahan SAL 250. 000 Pendapatan Pajak-LRA 250. 000 1 Feb 20 X 3 Kas Piutang Bunga 2. 500. 000 Estimasi Perubahan SAL 2. 500. 000 Pendapatan bunga LRA 2. 500. 000

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA • Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima oleh pemerintah dan sudah disetor ke Kas Umum Daerah, namun wajib pajak dan/atau wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari pemerintah. • Contoh: – Pajak / Retribusi Diterima Dimuka Pajak / Retribusi yang diterima lebih dari satu periode. – Pendapatan bukan pajak masih harus diterima Dividen BUMD sudah diputuskan/diumumkan namun uangnya belum dterima. – Penerimaan sewa yang diterima untuk jangka waktu lebih dari satu periode

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Des. 20 X 2 Des. 20 X 3 Pembayaran 1 Juli 20 X 2 Rp. 100 Jt. Berakhir 30 Jun 20 X 4 25 Jt. 50 Jt. 25 Jt. Sewa selama 2 tahun berakhir 30 Juni 20 X 4 6 bulan sebagai “Pendapatan Akrual” 18 bulan sebagai : - Kewajiban (Pendapatan Diterima Dimuka); - Pengurang Pendapatan Akrual 12 bulan pendapatan 20 X 3, 6 bulan Pendapatan diterima dimuka, yang akan diakui pendapatan LO 20 x 4

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA Pada tanggal 1 Juli 20 X 2 Diterima pendapatan sewa atas gedung yang tidak dipakai dalam rangka pendayagunaan aset daerah dengan nilai sewa 100 juta untuk masa 2 tahun. Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli 20 x 2 Kas Pendapatan diterima dimuka – LO 100. 000 Estimasi Perubahan 100. 000 SAL Pendapatan – LRA 31 Des Pendapatan diterima dimuka - LO Pendapatan – LO 25. 000 Tidak dicatat 25. 000 100. 000

PENDAPATAN JAMINAN Pada tanggal 1 Juli 20 X 2 diterima uang jaminan sebesar 20. 000. Pada 31 Desember jaminan dieksekusi oleh Pemda Tanggal Finansial Anggaran 1 Juli 20 x 2 Kas Utang jaminan 20. 000 tidak dicatat 20. 000 31 Des Utang jaminan Pendapatan – LO 20. 000 Estimasi Perubahan 20. 000 SAL Pendapatan – LRA 20. 000

PENYESUAIAN PENDAPATAN LO CTA AKRUAL § Pendapatan LO = § Pendapatan LRA tahun berjalan § -/- Piutang awal periode § +/+ Piutang akhir periode § +/+ Pendapatan diterima dimuka awal § -/- Pendapatan diterima dimuka akhir periode § Pendapatan LO = Pendapatan LRA + kenaikan piutang pendapatan – kenaikan pendapatan diterima dimuka 20 X 2 20 X 1 Pendapatan LO Pendapatan LRA 300. 000 Piutang 25. 000 20. 000 5. 000 kenaikan Pendapatan diterima dimuka 10. 000 14. 000 (4. 000) penurunan Pendapatan LRA + kenaikan piutang + penurunan pendapatan diterima dimuka 309. 000

PENYESUAIAN PENDAPATAN LO CTA AKRUAL § Pendapatan LO = § Pendapatan LRA tahun berjalan § -/- Piutang awal periode § +/+ Piutang akhir periode § +/+ Pendapatan diterima dimuka awal § -/- Pendapatan diterima dimuka akhir periode § Pendapatan LO = Pendapatan LRA + kenaikan piutang pendapatan – kenaikan pendapatan diterima dimuka 20 X 2 20 X 1 Pendapatan LO Pendapatan LRA 500. 000 Piutang 50. 000 40. 000 10. 000 kenaikan Pendapatan LRA + kenaikan piutang + penurunan pendapatan diterima dimuka 510. 000

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR • Beban yang masih harus dibayar merupakan kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. • Contoh: – Belanja Pegawai yang masih harus dibayar – Belanja Barang yang masih harus dibayar – Belanja lainnya yang masih harus dibayar

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Des. 20 X 2 Pembayaran 1 Februari 20 X 3 Rp. 150 Jt. Beban tahun 20 X 2 Diakui sebagai beban pada tahun 20 X 2 dan dicatat sebagai “Beban yang masih harus dibayar = Kewajiban” Pembayaran atas utang yang telah diakui pada 31 Des 20 X 2

BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR Pada tanggal 31 Desember 20 X 2 terdapat tagihan atas kegiatan pemeliharaan rutin sebesar 20. 000 yang telah diselesaikan oleh seorang rekanan, namun belum dibayar. Karena kegiatan rutin ini disatukan dalam kontrak pemeliharaan setahun maka pembayaran baru dilakukan pada 1 Maret 20 X 3 Tanggal Finansial Anggaran 31 Des 20 X 2 Beban barang/jasa Beban yang masih harus dibayar 20. 000 Tidak dicatat 20. 000 1 Mar 20 X 3 Beban yang masih harus dibayar Kas 20. 000 Belanja barang/jasa Estimasi Perubahan 20. 000 SAL 20. 000

BEBAN DIBAYAR DIMUKA • Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening Kas dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah. • Persediaan dan aset tetap sebenarnya beban dibayar dimuka, namun karakteristiknya khusus • Contoh: – Beban Pegawai dibayar dimuka – Beban Barang dibayar dimuka – Uang muka kegiatan

BEBAN DIBAYAR DIMUKA Des. 20 X 2 Pembayaran 1 Januari 20 X 2 Rp. 40 Jt untuk 4 tahun. 10 Jt. Berakhir 31 Des 20 X 5 30 Jt. Sewa ruangan selama 4 tahun berakhir 31 Desember 20 X 5 1 tahun sebagai Beban sewa 3 tahun sebagai Aset (Beban dibayar dimuka) 3 tahun diakui sebagai beban tahun 20 X 3 -20 X 5

BEBAN DIBAYAR DIMUKA Pada tanggal 1 Januari 20 X 2 dibayar sewa ruangan untuk ruang kantor unit SKPD dengan nilai sewa 40 juta untuk masa 4 tahun. Tanggal Finansial Anggaran 1 Januari 20 X 2 Beban sewa dibayar dimuka Kas 40. 000 Belanja barang/jasa 40. 000 Estimasi Perubahan SAL 31 Des 20 X 2 Beban sewa dibayar dimuka 10. 000 Tidak dicatat 10. 000 31 Des 20 X 3 Beban sewa dibayar dimuka 10. 000 Tidak dicatat 10. 000 40. 000

BEBAN LO CTA AKRUAL § Beban LO = § Belanja tahun berjalan § +/+ Beban dibayar dimuka awal periode § -/- Beban dibayar dimuka akhir periode § -/- Beban yang masih harus dibayar awal periode § +/+ Beban yang masih harus dibayar akhir periode § Beban LO = Beban LRA – penurunan beban dibayar dimuka + kenaikan biaya yang masih harus dibayar. 20 X 2 Belanja pegawai 500. 000 Beban dibayar dimuka 30. 000 20 X 1 Beban 500. 000 40. 00 0 10. 000 Penurunan Beban yang masih harus dibayar 20. 000 14. 000 6. 000 Kenaikan Belanja LRA + penurunan beban dibayar dimuka – kenaikan beban yang masih harus dibayar 516. 000

BIAYA PENYUSUTAN • Penyusutan adalah alokasi biaya atas penggunaan aset tetap penyesuaian nilai akibat pemanfaatan dari suatu aset. • Metode penyusutan yang dapat digunakan: – Metode garis lurus – Metode saldo menurun ganda – Metode unit produksi • Akumulasi Penyusutan disajikan sebagai pengurang aset di neraca. • Beban penyusutan identik dengan beban pemakaian aset tetap • Beban penyusutan beban LO tidak ada dalam LRA

REKONSILIASI DATA PENYUSUTAN • Kenaikan akumulasi penyusutan = beban penyusutan jika dalam periode tersebut tidak terdapat penjualan / pelepasa aset. • Rekonsiliasi data : • akumulasi penyusutan awal periode • +/+ beban penyusutan • -/- akumulasi penyusutan aset yang dijual / dilepaskan • = akumulasi penyusutan akhir periode • Beban depresiasi = akumulasi penyusutan akhir periode – akumulai penyusutan awal periode + akumulasi penyusutan barang yang terjual

REKONSILIASI DATA ASET TETAP • Dalam Akrual aset tetap akan dicatat dalam LRA sebagai belanja modal dan akan dicatat dalam siklus akuntansi sebagai penambah aset tetap. • Dalam akhir periode harus dilakukan rekonsiliasi : • • • Aset tetap akhir periode = Aset tetap awal + penambahan Penambahan = pembelian (belanja modal) + hibah aset dari pihak lain Pengurangan = penjualan aset tetap + aset yang dihibahkan kepada pihak lain + aset yang dihapuskan. Jika terjadi penjualan aset harus dihitung keuntungan atau kerugian penjualan aset = harga jual aset – (harga perolehan aset yang dijual – akumulasi depresiasi yang telah diakui). Jika aset dihapuskan juga haru dihitung keuntungan / kerugiannya. Jika nilai aset yang dihapuskan tidak nol maka akan muncul kerugian.

BIAYA PENYISIHAN PIUTANG • Penyisihan piutang adalah penyisihan atas jumlah piutang yang kemungkinan tidak tertagih di masa depan. • Aset merupakan manfaat masa depan yang akan mengalir ke entitas, sehingga jika piutang kemungkinan tidak dapat ditagih akan dilakukan penyisihan. • Besarnya piutang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi yang mengacu regulasi yang ada. • Penyisihan piutang hanya membuat nilai aset agar menceriminkan nilai yang dapat direalisasi, namun entitas tetap berupaya untuk melakukan penagihan atas piutang yang telah disisihkan. • Untuk proses penghapusan piutang, mengikuti regulasi yang berlaku.

PENYUSUTAN DAN PENYISIHAN Pada 31 Desember 20 X 2, berdasarkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan jumlah penyusutan tahun 20 X 2 sebesar 230. 000 dan penyisihan piutang sebesar 10. 000 Tanggal Finansial Anggaran 31 Des 20 X 2 Beban penyusutan Akumulasi penyusutan 230. 000 Tidak dicatat 230. 000 31 Des 20 X 3 Beban penyisihan piutang 10. 000 Tidak dicatat Akumulasi penyisihan 10. 000 piutang

PERSEDIAAN • Persediaan dalam perlakuan akuntansi sebenarnya hampir sama dengan beban dibayar dimuka. • Perbedaannya dalam penentuan persediaan yang dibebankan dalam satu periode didasarkan pada perhitungan secara fisik. • Beban persediaan (barang) dalam LO merupakan beban penggunaan persediaan. • Beban persediaan = persediaan awal + belanja barang persediaan (LRA) – persediaan akhir

PERSEDIAAN Pada 31 Desember 20 X 1, entitas memiliki saldo persediaan sebesar 45. 000. Selama peride 20 X 2 persediaan yang dibeli (3 Juli) sebesar 150. 000. Pada akhir periode, persediaan yang masih tersisa sebesar 50. 000. Persediaan yang terpakai = 45. 000+150. 000 -50. 000=145. 000 Tanggal Finansial Anggaran 3 Juli 20 X 2 Persediaan Kas 150. 000 Belanja barang 150. 000 Estimasi Perubahan SAL 31 Des Beban persediaan Persediaan 145. 000 Tidak ada jurnal 145. 000 150. 000

PENDAPATAN BUKAN KAS • Pendapatan LO meliputi pendapatan yang diterima bukan dalam bentuk kas, misalnya • Hibah dalam bentuk barang • Hibah dalam bentuk jasa yang dapat diukur dengan andal. • Pendapatan bukan kas, akan diakui sebagai pendapatan LO namun tidak diakui sebagai pendapatan LRA. • Klasifikasi pendapatan mengikuti kententuan dalam kontrak pemberian barang/jasa dan bagan akun entitas. • Untuk hibah dalam bentuk jasa, harus dipastikan bentuk dari jasa tersebut (terukur) dan manfaat yang dihasilkan dalam meningkatkan kinerja misal jasa perawatan gedung, jasa sewa gedung, jasa tenaga dokter.

PENDAPATAN BUKAN KAS Pada 3 Januari 20 X 2, entitas menerima hibah dari perusahaan swasta berupa 2 unit kendaraan untuk dinas pendidikan dengan nilai 420. 000 beserta service pemeliharaan kendaraan gratis selama 1 tahun dengan nilai jasa pemeliharaan sebesar 10. 000 Tanggal Finansial Anggaran 3 Jan 20 X 2 Kendaraan Pendapatan hibah 420. 000 Tidak dicatat 420. 000 3 Jan 20 X 2 Beban Pemeliharaan Pendapatan hibah 10. 000

SURPLUS/DEFISIT PENJUALAN ASET • Penjualan aset dalam LRA akan dicatat sebesar nilai kas yang diterima dari penjualan tersebut. • Dalam LO transaksi tersebut akan dicatat debit kas, akumulasi depresiasi, kredit aset yang dijual, selisihnya akan dicatat sebagai kredit surplus penjualan aset (keuntungan) atau debit defisit penjualan aset (kerugian) • Untuk pelepasan aset, akan diakui defisit pelepasan aset sebesar selisih nilai aset dan akumulasi depresiasi.

PENJUALAN ASET Pada 2 Januari 20 X 2, entitas melakukan penjualan peralatan dengan harga 70. 000. Berdasarkan catatan yang ada, nilai perolehan aset sebesar 400. 000 dan akumulasi depresiasi sebesar 350. 000 Tanggal 2 Januari 20 X 2 Finansial Anggaran Kas 70. 000 Estimasi Perubahan 70. 000 Akumulasi Depresiasi 350. 000 SAL 70. 000 Peralatan 400. 000 Pendapatan lain Surplus penjualan aset - 20. 000 LO

PENJUALAN ASET Pada 2 Januari 20 X 2, entitas melakukan penjualan peralatan dengan harga 40. 000. Berdasarkan catatan yang ada, nilai perolehan aset sebesar 300. 000 dan akumulasi depresiasi sebesar 240. 000 Tanggal Finansial 2 Januari 20 X 2 Kas Akumulasi Depresiasi Defisit penjualan aset peralatan Anggaran 40. 000 240. 000 20. 000 300. 000 Estimasi Perubahan SAL Pendapatan lain 40. 000

JURNAL PENGELUARAN & PENYELESAIAN KDP Pada 30 Desember 20 X 0 SKPD ABC melakukan pengeluaran untuk KDP berbentuk gedung sebesar 700 juta. Pada 30 Desember 20 X 1 pengeluaran untuk pembangunan sebesar 500 juta. Pada 30 Juni pengeluaran 300 juta dan gedung diserahterimakan dan mulai digunakan. Depresiasi 20 tahun. Tanggal 30/12/20 X 0 Finansial KDP Kas 30/12/20 X 1 KDP Kas 30/6/20 X 2 Aset Tetap KDP 31/12/20 X 2 Beban dep. Ak. Dep Anggaran 700. 000 500. 000 300. 000 1. 500. 000 Belanja Modal Estimasi Perubahan SAL Tidak ada jurnal 1. 500. 000 75. 000 Tidak ada jurnal 700. 000 500. 000 300. 000

INVESTASI JANGKA PENDEK Pada 30 Maret 20 X 2, Pemerintah Kota Bengawan menempatkan dananya sebesar 200. 000 pada deposito berjangka 6 bulan dapat diperpanjang (ARO) di Bank Amarta, bunga 5%. Pada 30 September 20 X 2 diterima bunga deposito 5. 000. Deposito ini sampai akhir tahun belum dicairkan. Tanggal Finansial Anggaran 30 Mar Invesasi jangka pendek 200. 000 Tidak ada jurnal 20 X 2 Kas 30 Sep Kas 20 X 2 Pendapatan bunga – LO 31 Des Piutang Bunga 20 X 2 Pendapatan bunga – LO 30 Mar Ksd 20 X 3 Pendapatan bunga – LO 2. 500. 000 Pendapatan bunga – LRA Piutang bunga 2. 500. 000 200. 000 5. 000 Estimasi Perubahan SAL 5. 000 Pendapatan bunga – LRA 5. 000 2. 500. 000 5. 000 Estimasi Perubahan SAL 5. 000

INVESTASI JANGKA PANJANG METODE EKUITAS Pada 1 Juli 20 X 2, Pemerintah Kota Bengawan mengambilalih investasi sebuah perusahaan swasta (PT. Lawu) menjadi BUMD dengan nilai investasi 8. 000 dengan kepemilikan Pemda sebesar 60%. Selama tahun 20 X 2 PT. Lawu menghasilkan laba sebesar 800. 000, hak Pemda 480. 000 dan membagikan dividen pada 25 Des sebesar 500. 000 juta, yang menjadi hak Pemda 300. 000 Tanggal 1 Juli Finansial Invesasi jangka panjang Kas 25 Des Kas Investasi jangka panjang 31 Des Investasi jangka panjang Pendapatan investasi – LO Anggaran 8. 000 300. 000 480. 000 Pengeluaran Pembiayaan Estimasi Perubahan SAL Pendapatan dividen -LRA Tidak ada jurnal 8. 000 300. 000

INVESTASI JANGKA PANJANG PENJUALAN Pada 1 Juli 20 X 5 nilai investasi di BUMD di neraca sebesar 5. 000. Pemda menjual 20%nya dengan harga 1. 750. 000. (asumsi telah dilakukan pencatatan atas pengakuan laba sampai dengan semester tersebut. Tanggal 1 Juli Finansial Kas Investasi jangka panjang Surplus penjualan investasi Anggaran 1. 750. 000 1. 000 750. 000 Estimasi Perubahan SAL Penerimaan pembiayaan dari penjualan investasi 1. 750. 000

NERACA KOMPARATIF NERACA ASET 20 X 0 20 X 1 KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kas 400 580 Pendapatan sewa diterima dimuka 250 350 Piutang 500 600 Pendapatan pajak diterima dimuka 100 300 Persediaan 120 100 Utang biaya gaji 100 250 Biaya dibyr dimuka 230 120 Utang jangka panjang 1. 000 1. 300 Aset tetap 2. 500 4. 000 Utang bunga Bangunan net (300 Ekuitas ) 2. 300 3. 700 Investasi non per 2. 000 2. 650 Total Aset 5. 550 7. 750 Total kewajiban dan ekutias Akumulasi dep 20 X 0 20 X 1 20 - (200) 4. 100 5. 530 5. 550 7. 750

LAPORAN REALISASI ANGGARAN LRA Pendapatan transfer - LRA Pendapatan pajak - LRA Pendapatan sewa Pendapatan investasi Total Pendapatan Belanja gaji Belanja barang dan jasa Belanja bansos Belanja hibah 20 X 1 4. 000 3. 200 500 200 7. 900 3. 000 2. 620 400 300 Belanja bunga 100 Belanja modal 1. 000 Total belanja 7. 420 Pembiayaan Penggunaan SAL Pembelian investasi Penerimaan utang jangka panjang Pembiayaan netto Total kewajiban dan ekutias 400 (600) 300 100 580

LAPORAN OPERASIONAL LO LRA LO Pendapatan transfer - LRA 4. 000 Pendapatan pajak - LRA 3. 200 +100 -200 3. 100 Pendapatan sewa 500 -100 400 Pendapatan investasi 200 +50 250 500 Pendapatan hibah aset Total Pendapatan 8. 250 Beban gaji 3. 000 +150 3. 150 Beban barang dan jasa 2, 620 +110 2. 7510 Beban bansos 400 Beban hibah 300 Beban bunga 100 Beban depresiasi 20 120 100 Total belanja 6. 820 Total surplus LO 1. 430

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas 31 Desember 20 X 0 4. 100 Surplus LO 1. 430 Ekuitas 31 Desember 20 X 1 5. 530

KESIMPULAN PENYESUAIAN CTA - AKRUAL § Pendapatan transfer LO = Pendapatan transfer LRA tidak ada item akrual di Neraca 4. 000 § Pendaptan pajak LO = Pendapatan pajak LRA + peningkatan piutang pajak – peningkatan pajak dibayar dimuka = 3. 200+100 -200=3. 100 § Pendapatan sewa LO = Pendapatan sewa LRA – peningkatan pendapatan sewa diterima dimuka = 500 – 100 = 400 § Pendapatan investasi LO = Pendapatan investasi LRA + kenaikan investasi – pembiayaan investasi = 200 + 650 – 600 = 250. § Pendapatan hibah aset LO = Kenaikan nilai aset tetap – Belanja Modal + penjualan aset

KESIMPULAN PENYESUAIAN CTA - AKRUAL § Beban gaji = Belanja gaji + kenaikan utang gaji = 3. 000 + 150 = 3. 150 § Beban barang dan jasa = belanja barang + penurunan persediaan + penurunan biaya dibayar dimuka = 2. 620 + 110 = 2. 750 § Beban bansos = Belanja bansos LRA § Beban hibah = Belanja hibah LRA § Beban bunga = belanja bunga + keniakan utang bunga = 100 + 20 = 120 § Beban depresiasi = akumulasi depresiasi akhir – akumulasi depresiasi awal + akumulasi depresiasi aset yang dijual = 300 – 200 = 100

KESIMPULAN PENYESUAIAN CTA - AKRUAL § Beban LO § Belanja yang disesuaikan dengan akrual beban yang masih harus dibayar dan beban dibayar dimuka § Beban yang belum dicatat penyusutan, penyisihan, defisit penjualan / pelepasan aset § Pendapatan LO § Pendapatan LRA disesuaikan dengan akrual pendapatan diterima dimuka dan pendapatan yang masih harus diterima § Pendapatan yang belum dicatat hibah, surplus penjualan aset.

Dwi Martani Departemen Akuntansi FEUI Slide OCW Universitas Indonesia Oleh : Dwi Martaniatau dwimartani@yahoo. com martani@ui. ac. id Departemen Akuntansi FEUI http: //staff. blog. ui. ac. id/martani/ Pelaporan Korporat - Departemen Akuntansi FEUI