INVENTARISASI ASET DESA BERBASIS APLIKASI SIPADES SISTEM PENGELOLAAN

INVENTARISASI ASET DESA BERBASIS APLIKASI SIPADES (SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA) “Menuju Pengelolaan Aset Desa Yang Akuntabel” Peningkatan Kapasitas Pengurus Aset Desa Kabupaten Wonosobo 20 – 21 Agustus 2018

PENGELOLAAN ASET DESA Disampaikan oleh : ALDHIANA KUSUMAWATI Kasubag Keuangan dan Aset Desa Bagian Pemerintahan Setda Kab. Wonosobo

TOPIK Ketentuan Umum Desa Jaman Pengelolaan Aset Desa Now 10 Kegiatan Pengelolaan Aset Desa Pengelolaan Aset Berbasis Aplikasi

DESA JAMAN NOW Serba Serbi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

DESA SEKARANG - PASCA UU DESA Rp 1 Milyar per desa per tahun Otonomi Desa Memiliki kewenangan yang lebih luas Memiliki pendapatan yang lebih besar Menjadi subyek pembangunan 113 kewenangan skala lokal desa

BESARAN DANA TRANSFER KE DESA Kabupaten Wonosobo (Milyar Rupiah) Dana Transfer ke Desa 283. 5 300 276. 7 241. 7 250 200 150 147. 6 100 50 0 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

HUBUNGAN KEWENANGAN, PERENCANAAN DAN KEUANGAN DESA Kewenangan Desa Perencanaan Desa ü 16 Kewenan gan hak asal usul ü 113 kewenan gan skala lokal desa ü RPJMDe s (6 th) ü RKP (1 th) Penganggaran Keuangan Desa ü APBD es (1 th) Pertanggungjawab an Desa ü SPJ APBDes ü Laporan Realisasi DTD tahap I, III ü Laporan Realisasi APBDes Semester I & II ü Laporan pertanggungjawa ban APBDes (1 th)

Inventaris ir Aset desa SIKLUS * PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Penyaluran DTD Tahap 1 Penyaluran DTD Tahap 2 LKPP, LPPD, IPPD JAN FEB MAR APR MEI Penyaluran DTD Tahap 3 Lap. Realisasi Penetapan DTD 1&2 + RKP Desa Lap. Realisasi APBDes Sem 1 JUN JUL Laporan Aset Desa Update Profil Desa AGS SEP OKT NOV DES Lap. Realisasi DTD 3 & Lap. Realisasi APBDes Sem 2 JAN Memelihara & Mengamankan Aset Desa Menetapka n status penggunaa n Aset Desa *Tahun 2018 Penyusunan RKP Desa Tahun n+1 Usulan RKP Desa kepada Bupati Rencana Kebutuha n Aset Desa Penetapan APBDes Tahun n

PENGELOLAAN ASET DESA Perbup Wonosobo No 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa

ASET DESA barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

ASET DAN KEKAYAAN DESA ASET DESA • Kekayaan asli desa; • Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa; • Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; • Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang; • Hasil kerja sama desa; dan • Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. KEKAYAAN ASLI DESA Tanah kas Desa (tanah bengkok), pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan lain-lain kekayaan asli desa. 7.

PEJABAT PENGELOLA Kades Sekdes Pemegan g kekuasaa n pengelol aan asset desa Pembant u Pengelol a Aset Desa Perangka t Desa Petugas/ Pengurus Aset Desa membant u tugas Sekdes

WEWEN ANG & TANGG UNG JAWAB KEPALA DESA • menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa; • menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa; • menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa; • menetapkan kebijakan pengamanan aset desa; • mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa; • menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan

WEWEN ANG & TANGG UNG JAWAB SEKRETA RIS DESA • meneliti rencana kebutuhan aset desa; • meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; • mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; • melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan • melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

WEWEN ANG & TANGG UNG JAWAB PENGURU S DESA 1. mengajukan rencana kebutuhan aset desa; 2. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; 3. melakukan inventarisasi aset desa; 4. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan 5. menyusun dan

KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN 1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas 2. 3. 4. 5. 6. nama Pemerintah Desa. Aset desa yang berupa kendaraan bermotor diregistrasi dan identifikasi atas nama Pemerintah Desa. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan ditatausahakan secara tertib. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan

10 KEGIATAN PENGELOLAAN ASET

Perencana an Pengadaan Penilaian Penatausa haan Peminda h- tanganan 10 Kegiatan Pengelola an Aset Desa Penghap usan Pengguna an Pemanfaa tan Pengama nan Pemelihar aan

PERENCANAAN KEBUTUHAN ASET DESA 1. P e r e n c a n a a n HARUS DI TUANGKAN DALAM RPJMDES DAN RKPDES SERTA DITETAPKAN

2. Pengadaan PENGADAAN BARANG DI DESA DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PENGADAAN TANAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN

2. Pengadaan PENGADAAN TANAH KAS DESA

2. Pengadaan MEKANISME DAN DOKUMEN TERKAIT PENGADAAN TANAH KAS DESA 1. Dokumen perencanaan, memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (dapat meminta informasi Tata Ruang di kantor Bappeda Kab. Wonosobo) Letak tanah Luas tanah yang dibutuhkan Gambaran umum status tanah Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah Perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan Perkiraan nilai tanah Rencana penganggaran (biaya ganti rugi tanah, operasional maks 4%, jasa penilai tanah, pensertifikatan tanah)

2. Pengadaan 3. Hasil kerja tim pengadaan tanah tentang penilaian harga tanah a. mencari bidang tanah b. mengumpulkan informasi tanah c. mencari jasa pihak penilai tanah/ appraisal (lebih aman/ tidak beresiko) 4. Berita Acara Tawar Menawar Harga 5. Berita Acara Kesepakatan Harga bisa diikuti dengan Perjanjian Pengadaan Tanah Kedua Belah Pihak 6. Berita Acara Pembayaran, diikuti Surat Pernyataan Pelepasan Hak di depan Camat/ Notaris/ Kepala Kantor Pertanahan 7. Permohonan hak ke BPN (pengurusan sertifikat).

3. Penggunaan 1. Penggunaan aset Desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 2. Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

4. Pemanfaatan PEMANFAATAN ASET DESA • Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. • Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa: • sewa, • pinjam pakai; • kerjasama pemanfaatan; dan • bangun guna serah atau bangun serah guna. • Pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa. • Tanah Bengkok yang akan dikelola dengan mekanisme pemanfaatan dan/atau yang akan dialihfungsikan harus diserahkan terlebih dahulu kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa.

4. Pemanfaatan NO PEMANFAAT AN PENGERTIAN KETENTUAN 1 Sewa Penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang kepada pihak ketiga dalam hubungannya dengan sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan dalam jangka waktu tertentu. 1. menguntungkan Desa 2. tidak merubah status kepemilikan aset desa. 3. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan bentuk aset desa dan dapat diperpanjang 4. Pelaksanaan dan penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 2 Pinjam pakai dilakukan oleh 1. Jangka waktu pinjam pakai paling Pemerintah Desa dengan lama 7 (tujuh) hari dan dapat dengan Pemerintah Desa diperpanjang; lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pinjam pakai aset desa dapat dilakukan kecuali terhadap tanah, bangunan dan aset

4. Pemanfaatan NO 3 PEMANFAATA N Kerjasama Pemanfaatan PENGERTIAN KETENTUAN Kerjasama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilakukan atas dasar mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa serta meningkatkan pendapatan desa 1. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaik an aset Desa; 2. Recana kerjasama pemanfaatan dibahas dalam musyawarah desa; 3. dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota. 4. tidak dibolehkan menggadaikan/ memindahtangankan kepada pihak lain; 5. jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dapat diperpanjang

4. Pemanfaatan NO 4 PEMANFAATA N Bangun guna serah atau Bangun serah guna. PENGERTIAN KETENTUAN Pemanfaatan aset desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian. a. Pemanfaatan aset desa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilakukan atas dasar: • pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; • tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. b. Rencana pemanfaatan BSG/ BGS dibahas di musyawarah desa; c. dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota. d. Jangka waktu pemanfaatan aset desa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. e. Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna

4. Pemanfaatan ISI PERJANJIAN SEWA PINJAM PAKAI KERJASAMA PEMANFAATAN BANGUN GUNA SERAH ATAU BANGUN SERAH GUNA 1. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 2. objek perjanjian sewa; 3. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; 4. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; 5. hak dan kewajiban para pihak; 6. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 7. persyaratan lain 1. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 2. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan; 3. jangka waktu pinjam pakai; 4. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; 5. hak dan kewajiban para pihak; 6. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 7. persyaratan lain yang di anggap 1. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 2. objek kerjasama pemanfaatan; 3. jangka waktu; 4. hak dan kewajiban para pihak; 5. Penyelesaian perselisihan; 6. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 7. peninjauan pelaksanaan perjanjian. 1. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; 2. objek bangun guna serah; 3. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian; 4. penyelesaiaan perselisihan; 5. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan 6. persyaratan lain yang di anggap perlu; 7. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dgn IMB atas nama

4. Pemanfaatan • Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati. • Pemberian izin tertulis dengan ketentuan tanah dimaksud sudah bersertifikat atau keterangan dalam proses dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Dokumen. • Hasil pemanfaatan merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

5. Pengamanan • Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. • Pengamanan aset desa , meliputi : • administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; • fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang; • pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas; • selain tanah dan bangunan, dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan • pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.

6. Pemeliharaan • Pemeliharaan aset Desa sebagaimana, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. • Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

7. Penghapusan • Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. • Penghapusan aset desa dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya : beralih kepemilikan; pemusnahan; atau sebab lain. • Pihak pihak yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, dan secara langsung menghilangkan aset wajib mengganti kerugian tersebut; • Kerugian diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. • Penghapusan terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa • Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah. • Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa. • Uang pengganti merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa. • Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik desa yang digabung.

7. Penghapusan Beralih kepemilikan Pemusnahan Sebab lain • pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain; • putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; • desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa. • berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; • dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan. • • hilang; kecurian; terbakar; bencana alam.

7. Penghapusan • Penghapusan aset desa yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati. • Aset desa yang bersifat strategis berupa tanah kas desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, kendaraan bermotor dan aset lainnya milik desa.

8. P e m i n d a h t a n g a n PEMINDAHTA NGANAN Pemindahtanganan Aset Desa terdiri dari : Tukar menukar Penjualan Penyertaan Modal pemerintah Desa

8. Pemindahtanganan TUKAR MENUKAR Aset Desa berupa Tanah Untuk Kepentingan Umum Bukan untuk Kepentingan Umum Selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum tanah milik Desa yang berada di luar desa.

8. Pemindahtanganan TUKAR MENUKAR UNTUK KEPENTINGAN UMUMapabila lokasi tanah dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungk an desa dengan menggunaka n nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai apabila tanah penggantian berupa uang belum tanah tersedia maka harus pengganti terhadap digunakan diutamakan tanah untuk berlokasi di pengganti membeli Desa terlebih tanah setempat dahulu dapat pengganti diberikan yang senilai berupa uang pengganti tidak tersedia di Desa setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung

18 HAL “KEPENTINGAN UMUM” SESUAI UU NO. 2 TH 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. pertahanan dan keamanan nasional; jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, dan terminal; infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; tempat pembuangan dan pengolahan sampah; rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas keselamatan umum; tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah daerah; fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; cagar alam dan cagar budaya kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; pasar umum dan lapangan parkir umum.

TAHAPAN TUKAR MENUKAR TD UNTUK KEPENTINGAN UMUM (LOKASI TANAH PENGGANTI DI DESA SETEMPAT) GUBERNUR Selanjutnya, Menyampaikan permohonan ijin tukar menukar tanah milik desa 3 BUP/WALIKOTA Menyampaikan permohonan ijin tukar menukar tanah milik desa 2 1 KADES Menyampaikan Surat Hasil Musdes ttg tukar menukar Tanah Milik Desa dg lokasi tanah pengganti di desa setempat

TAHAPAN TUKAR MENUKAR TD UNTUK KEPENTINGAN UMUM (LOKASI TANAH PENGGANTI TIDAK DI DESA Sebelum memberikan SETEMPAT) persetujuan, gubernur dpt GUBERNUR melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data utk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yg dituangkan dlm berita acara utk selanjutnya disampaikan kpd gubernur sebagai bahan pertimbangan persetujuan 4 3 Menyampaikan permohonan ijin tukar menukar tanah milik desa Setelah mendapat persetujuan gub, kades menetapkan Perdes ttg tukar menukar tanah milik desa 5 melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data BUP/WALIKOTA 6 2 1 Melaporkan hasil tukar menukar kepada Mendagri Menyampaikan Surat Hasil Musdes ttg tukar menukar Tanah Milik Desa dg lokasi tanah pengganti tidak di desa setempat KADES 1. Tinjauan lapangan dilakukan utk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti 2. Verfikasi data dilakukan utk memperoleh bukti formil melalui pemdes dihadiri unsur Pemdes, BPD, pihak yg melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah utk tanah pengganti, aparat kec, pemda kab/kota dan prov dan pihak dan/atau instansi terkait lainnya 3. Hasilnya dimuat dalam berita acara yg memuat hasil musdes, letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasar penggunaannya, dan bukti kepemilikan tanah yg ditukar dg tanah penggantinya

8. Pemindahtanganan TUKAR MENUKAR YANG BUKAN KEPENTINGAN UMUM ØTukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) ØKepentingan nasional yang lebih penting dan strategis seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan

8. Pemindahtanganan TUKAR MENUKAR SELAIN UNTUK KEPENTINGAN UMUM & YANG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.

8. Pemindahtanganan ASET DESA DAPAT DIJUAL, APABILA: Tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing • Antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak; Penjualan langsung • Antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin; Lelang Penjualan dilengkapi dengan bukti penjualan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan; Uang hasil penjualan dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa;

8. Pemindahtanganan PENYERTAAN MODAL Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Tanah dan bangunan aset desa tidak dapat dipindahtangankan kepada BUMDes dapat menggunakan aset desa dengan mekanisme pemanfaatan aset desa sesuai dengan ketentuan.

9. Penatausahaan ENATAUSAHAAN Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi berupa pelabelan dengan format dan buku inventaris aset

10. P e n i l a i a n PENILAIAN Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundangan. Penilaian aset desa dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

PENGELOLAAN ASET DESA Sistem Pengelolaan Aset Desa - SIPADES BERBASIS APLIKASI

MENGAPA MENGGUNAKAN APLIKASI ? Sudah 10 tahun ini seluruh desa di Kabupaten Wonosobo belum mampu menyajikan data inventaris aset desa yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

1. Menghindari salah hitung atas banyaknya data aset desa 2. Memudahkan pengelompokan data aset desa 3. Laporan menjadi lebih efisien 4. Lebih mudah memelihara dan mengamankan aset

Menu Latihan Hari Ini : 3 Praktek 2 Pembuatan 1 Label Aset Desa Pengenalan Pengetahuan Aplikasi tentang SIPADES Aset Desa 4 Praktek Pembuatan 5 Buku Inventaris Aset Desa Praktek Penetapan Status Penggunaan Aset Desa

Waktu Materi 09. 00 – 10. 00 Pengelolaan Aset Desa 10. 00 – 11. 00 Pengenalan semua fitur 11. 00 – 14. 00 1. Pengadaan barang 2. Nomer register barang 3. Cetak label 4. Buku inventaris asset desa Harapan Memahami tentang aturan pengelolaan aset desa Memahami cara menggunakan fitur aplikasi SIPADES • Dapat mencetak label aset desa • Dapat mencetak buku inventaris desa (2017) 14. 00 – 15. 00 1. Penggunaan 2. Penghapusan Dapat membuat konsep SK Kades tentang Penetapan Penggunaan Aset Desa (2017) 15. 00 – 16. 00 Rencana Tindak Lanjut • Memasukkan rencana kebutuhan aset desa tahun 2019 • Membuat buku inventaris asset desa tahun awal s. d. 2018 • Mencetak label seluruh aset desa & menempelkannya pada barang • Membuat SK Kades tentang Penetapan

3 minimal yang wajib dilakukan pengurus aset desa 5 tugas utama Pahami peran & bertanggung jawab 12 bulan Jangan menunda pekerjaan Aplikasi SIPADES Jangan berhenti mencoba

Selamat Mencoba