1 GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP

1

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP NOMOR 58 TAHUN 2005 DAN PERMENDAGRI NO 13 TH 2006 PERMENDAGRI NO 59 TH 2007 PERMENDAGRI NO 21 TH 2011 Disampaikan oleh BIMANTARA, B. Sc. 2

Pengelolaan Keuangan Daerah UU 25/2004 UU 17/2003 PP UU 1/2004 PP UU 15/2004 UU 33/2004 PP misal: SAP, dstnya UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237 PP 38 TH 2007 PP 58 THN 2005 Permendagri 13 THN 2006 59 THN 2007 21 THN 2011 Omnibus Regulation UU 12 / 2011 PP 41 TH 2007 3

Tujuan Utama Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. 2. Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan Money daerah. Follows Pasal 21 Pasal 23 (1) (2) KELOL A HAK UU 32/2004 Pemerintahan Daerah Pasal 22 KEWAJIBAN Urusan • Wajib • Pilihan • Concurrent • Pendapat & RKPD an • Belanja IMPLE • Pembiaya MENT an Pasal 167 ayat (2): Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan sosial ASI Pasal 167 ayat (3): • SAB • SPM • Standar Harga • Tolok Ukur Kinerja Pengelolaan Keuda Fuction PP 58 THN 2005 Permen 13 /2006 Masyarakat 1. Kesejaht eraan Rakyat 2. Demokrati sasi 3. Otonomi 4. Efisiensi & Efektivitas Sumber daya 5. Pemberda yaan masyarakat Perhatikan kaidah aturan hukum yang lain UU/PP/Perpres, dll 4

Arsitektur Pengelolaan Keuda Berdasar PP 58/2005 Penetapan Kekuasaan Pengelola Keuda Pejabat Pengelola Keuda Penyusunan Rancangan APBD Pejabat Pengguna Anggaran Pengendalian defisit & Penggunaan Surplus Pengelolaan BLUD Penetapan APBD Pelaksanaan APBD Penata Usahaan Pertanggungjawaban Penyelesaian Kerugian Daerah Semesteran Pengelolaan Kekayaan & Kewajiban Tahunan 5

Penetapan Kekuasan Pengelolaan Keuangan Daerah GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA Mendesentralisasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah kepada: kekuasan a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah. c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuda. 6

Pola Hubungan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA SEKRETARIS DAERAH SKPKD SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH SKPD SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG BENDAHARA PENERIMAAN BENDAHARA PENGELUARAN 7

LANDASAN YURIDIS PP 58/2002 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 182 Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundangan. Pasal 194 Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 8

LANDASAN YURIDIS PP 58/2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah : Pasal 69 ayat (4) Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah Pasal 82 Pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara Pasal 86 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintah 9

Ruang Lingkup Keuangan Daerah Hak Kewajiban Keuangan Daerah Penerimaan Pengeluaran Pajak Retrebusi Pinjaman Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Membayar tagihan pihak ketiga tidak dipisahkan Kekayaan daerah dipisahkan Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda 10

Azas Umum Pengolaan Keuangan Daerah Dikelola secara tertib Taat pada peraturan Efisien, ekonomis dan efektif Transparan Bertanggung jawab Perhatikan asas keadilan, Kepatutan & manfaat untuk masyarakat Dilaksanakan dlm suatu sistem yg terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD 11

Kepala Daerah Selaku PKPKD Pelaksanaan APBD Menetapkan Kebijakan Pengelolaan barang daerah Menetapkan pejabat - Kuasa PA / barang - Bendahara - Pemungutan penerimaan - Pengelolaan utang piutang - Pengelolaan barang - Menerbitkan SPM 12

Keuangan PPKD Kep. SKPD KOORDINATOR SEKDA PA / PB Koordinator pengelolaan Keuangan daerah Pelimpahan kekuasaan ditunjuk dengan keputusan KDH 13

Tugas PPKD Menyusun dan melaksanakan kebijakan PKD Menyusun RAPBD/ PRAPBD Melaksanakan pungutan Pendapatan daerah Melaksanakan fungsi BUD Menyusun laporan keuangan Melaksanakan tugas lainnya. 14

Tugas Kuasa BUD - Menyiapkan anggaran kas - Menyiapkan SPD - Menerbitkan SPPD (SP 2 D) - Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah 15

Tugas & Wewenang Kep SKPD(PA/PB) - Menyusun RKA – SKPD - Menyusun DPA - SKPD - Melaksanakan anggaran - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran SPM - Menyusun dan melaporkan Laporan Keuangan 16

Hierarkis Pengelola Keuangan Daerah KDH PKPKD/ Gub/ Bup/ Walikota Sekda PPKD Koordinator KPKD Kabag/ Karo/ Kadin/ Kaban keuangan (daerah) KUASA BUD SKPD Kadin/ Kaban/ Kakan/ Setda/Setwan/Camat/dsb (PA/PB) Kuasa PA / PB Kasubdin/ Kabid/ dsb PPTK Unit kerja SKPD Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD Bendahara Penerimaan Pengeluaran 17

Pajak daerah Retribusi daerah PAD Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang syah Dana Bagi Hasil Dana Perimbangan DAU DAK Hibah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Dana Darurat Lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah 18

Diprioritaskan Untuk Melindungi dan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dasar Urusan wajib Kesehatan Fasilitas sosial Belanja Daerah Urusan pemerintahan Pedidikan Fasilitas umum Mengembangkan sistem jaminan sosial Urusan Pilihan Potensi unggulan Kondisi/ kekhasan Daerah seperti : Pertambangan, perikanan, Pertanian, perkebunan, Kehutananan dan pariwisata 19

Klasifikasi Belanja Organisasi Urusan pemerintahan Fungsi Program Fungsi pegelolaan Keuangan negara Kegiatan Jenis Bel. pegawai Hibah Bel. Barang dan jasa Bantuan sosial Bel. Modal Bagi hasil dan bantuan keuangan Bunga Subsidi Bel. Tidak terduga 20

Prinsip-Prinsip Penganggaran q Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD q Seluruh pendapatan, belanja dianggarkan secara bruto q Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dpt dicapai serta berdasarkan ketentuan per-UU-an q Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya dan pembiayaan 21

STRUKTUR PENDAPATAN A. Pendapatan Asli Daerah: 1. 2. 3. 4. Pajak Daerah Retribusi Derah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah B. Dana Perimbangan: 1. 2. 3. Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah: 1. 2. 3. Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil pajak dari Prov. Insi dan Pemerintah Daerah lainnya 4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS 5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya 22

Struktur Pembiayaan Penerimaan pembiayaan: • Si. LPA tahun anggaran sebelumnya • Pencairan dana cadangan • Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan • Penerimaan pinjaman • Penerimaan kembali pemberian pinjaman Pengeluaran pembiayaan: • Pembentukan dana cadangan • Penyertaan modal pemerintah daerah • Pembayaran pokok utang • Pemberian pinjaman 23

Pembahasan RKASKPD/PPKD oleh Tim Ang Pemda RKA – SKPD/PPKD Kesesuaian - Capaian kinerja - Indikator kinerja - Analisa SB - Standar SH - Standar PM - KUA - PPAS - Prakiraan maju yang telah disetujui tahun sebelumnya - Dokumen perencanaan lainnya 24

Raperda APBD Pembahasan Raperda Kesesuaian APBD - KUA - PPAS Nota Kesepakatan dengan - Program yang diusulkan - Kegiataan 25

PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Depdagri/ Provinsi JANUARI - APRIL SKPD PPKD SEKDA Kepala Daerah DPRD Musrenbang MEI - AGUSTUS Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Daerah Evaluasi Mendagri/Gubernur SE/Pedoman Mendagri Pembahasan Rancangan KUA & PPAS Indikatif Tahunan RPJMD/Dokumen Perencanaan Daerah yg disepakati SEPTEMBER - DESEMBER Rancangan KUA & PPAS Nota Kesepakatan KUA, Prioritas dan Plafon Pedoman Penyusunan RKASKPD, KUA, Prioritas dan Plafon RAPBD dan Lampiran Ra Per. KDH ttg Penjab APBD Perda ttg APBD Per. KDH ttg Penjab APBD SE Prioritas Program & indikasi pagu Pembahasan Tlm. Anggaran Pemda Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pembahasan Tlm. Anggaran Pemda Lampiran RAPBD (Himpunan RKASKPD Pemutakhiran Data & Proyeksi Ekonomi & Fiskal RENSTRA SKPD Raperda ttg APBD Pembahasan RAPBD Pengesahan RENJA SKPD RKA SKPD Draft DPASKPAD 26

LINGKUP PERENCANAAN DAERAH 1. 2. 3. 4. 5. RPJPD = 20 tahun RENSTRADA = RPJMD = 5 tahun RENSTRA SKPD = 5 tahun RKPD = 1 tahun RK-SKPD = 1 tahun 27

Pedoman RPJP NASIONAL diacu Pedoman dijabarkan RKP diperhatikan Pedoman RAPBN Diserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman dijabarkan Pedoman RAPBD KUA APBD PPAS Pedoman RENJA SKPD PERENCANAAN PROGRAM Pedoman RKA – SKPD PENJABARAN APBD Pemerintah Daerah RKPD Pedoman RENSTRA SKPD RINCIAN APBN diacu RPJM NASIONAL RPJP Pedoman RPJM DAERAH RKA - KL Pemerintah Pusat RENSTRA Pedoman RENJA KL KL PENGANGGARAN 28

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (SESUAI PP 58/2005 DAN PERMENDAGRI 13/2006, 59/2007 & 32/2008) RPJMD 5 tahun 1 tahun Renja SKPD 1 tahun 5 tahun Renstra SKPD RKP 1 tahun KUA PPAS Dibahas bersama DPRD NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH RKA-SKPD RKA-PPKD PEDOMAN PENYUSUNAN RKA TAPD RAPERDA APBD 1 tahun 29

KEBIJAKAN BANGNAS & KEUDA RPJMD Jaring asmara MUSRENBANGDA KERANGKA EK. MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP) PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBD RKPD EVALUASI KINERJA MASA LALU RENSTRA SKPD PEMDA KEBIJAKAN UMUM APBD & DPRD Prioritas & Plafon Anggaran Sementara PERATURAN KDH RKSKPD SATKER PEMBAHASAN ANGG DPRD Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKA SKPD TIM ANGGARAN PEMDA Klarifikasi RAPBD PERSETUJUAN DPRD Pengajuan Raperda RAPBD Perda APBD Evaluasi Raperda APBD Persetujuan Bersama APBD 30

DOKUMEN PENGANGGARAN (RKA-SKPD) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan : pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan dalam tahun anggaran berikutnya pendekatan penganggaran terpadu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran. pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. 31

Penyiapan Raperda APBD RKA-SKPD/PPKD dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah. Pembahasan dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD/PPKD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju, capaian kinerja, indikator kinerja, ASB, standar satuan harga, dan SPM. PPKD menyusun RAPERDA tentang APBD berikut dokumen pendukungnya (nota keuangan, dan rancangan APBD) 32

DASAR PENYUSUNAN RKA n n n RKPD KUA dan PPA Surat Edaran Bupati Perihal Penyusunan RKA Penyesuaian Rekening dan Kode Rekening ASB, SSH, Pedoman Honorarium, Perjalanan Dinas dll 33

RKA SKPD MEMUAT : n n n Rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan Rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan Rincian sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya Informasi tentang urusan pemda, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan Urusan Pemerintah dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD 34

STRUKTUR APBD PAD Pendapatan Daerah Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD Belanja Tidak Langsung Belanja Daerah Belanja Langsung Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan 35 35

JENIS BELANJA Belanja Pegawai Belanja Tidak Langsung Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial BELANJA Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Pegawai Belanja Langsung Belanja Barang/Jasa Belanja Modal 36 36

PENGERTIAN JENIS-JENIS BELANJA n n n Belanja Pegawai merupaka belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan KDH dan WKDH serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam Belanja Pegawai Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang 37

n n n Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau peerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya Belanja Bantuan Sosial untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat 38

n n Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daera lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik 39

B. BELANJA LANGSUNG n n Belanja Pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Belanja Barang/Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja Barang/Jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakain dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, pemeliharaan, jasa konsultasi dan pengadaan barangjasa lainnya serta belanja sejenis lainnya 40

n n Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan 41

PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT & PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD RAPERDA APBD DPRD Tidak Setuju Bupati/Walikota menetapkan PER-BUP/WAL Pengesahan Gubernur (30 Hari) Dibahas bersama DPRD & Pemda Setuju RAPERBUP/WAL PENJABARAN APBD Membuat RAPERBUP/WAL Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu (15 hari) Penyampaian RAPERDA APBD & RAPERBUP/WAL APBD (3 hari) Melewati Batas waktu Evaluasi GUBERNUR (15 hari) Penyempurnaan (7 Hari) PA DPRD+TAPD Bupati/Walikota menetapkan PERDA & PER-BUP/WAL Tdk Sesuai Dgn UU Tdk Disempurnakan Hasil Evaluasi GUB membatalkan Berlaku Pagu APBD Sebelumnya Sesuai dgn UU Laporan kpd MDN 42

KONDISI MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI KUA PENGGUNAAN SISA LEBH ANGGARAN TAHUN LALU PEMDA P Kebijakan Umum APBD P Prioritas & Plafon Anggaran Sementara PERATURAN KDH SATKER PROSES PERUBAHAN APBD DPRD PANITIA ANGGARAN DPRD Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD RKA SKPD Klarifikasi Perubahan RAPBD TIM ANGGARAN PEMDA Rancangan Perubahan APBD Pengajuan Raperda Perubahan APBD Persetujuan DPRD BA Pesetujuan Bersama Perubahan APBD Evaluasi Raperda Perubahan APBD 43

MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA DPA ANGGARAN KAS SPD SPP SPM SP 2 D LS Pihak ketiga Action BANK UP/ GU/ TU Bendahara Pengeluaran 44

Untuk pelaksanaan APBD, KDH : : Untuk pelaksanaan KDHmenetapkan a. b. c. d. e. f. Pejabat yang menanda tangani SPD Pejabat yang menanda tangani SPM Pejabat yang mengesahkan SPJ Pejabat yang menanda tangani SP 2 D Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD Sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan 45

MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – PEMDA KABUPATEN/KOTA KEPALA SKPD Pj. Pengguna Anggaran Kabag TU Kasubbag TUK Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD Ka UPT Kabid SKPD Kuasa Pengguna Angg. Pj. Pelaksana TK 46

MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKDA KAB/KOT Pj. Pengguna Anggaran KABAG Kuasa Pengguna Angg. Kasubbag Pj. Pelaksana TK Kasubbag TU Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD 47

Proses Pencairan & Pembayaran LS PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPM PPK-SKPD SP 2 D BANK BENDAHARA PENGELUARAN (SPP-LS) Uang PPTK (menyiapkan dokumen) KUASA BUD Tagihan & Laporan Kegiatan FIHAK III 48

PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG n Belanja Pegawai dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian/Bidang/Kasubag TU/Sekretaris yang menangani urusan kepegawaian masing-masing SKPD n Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian Keuangan n Bantuan Sosial untuk urusan sosial adat dan budaya dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan untuk urusan Partai Politik dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan 49

n n n Bantuan Keuangan kepada Kelian Adat/Subak/Urusan sosial adat dan budaya dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Desa/Kelurahan dikoordinasikan/diketahui oleh Kepala Bagian Pemerintahan Belanja Hibah untuk pelaksanaannya sesuai dengan Permendagri nomor 32 Tahun 2011 dan Permendagri nomor 39 tahun 2012 Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan Bencana Alam dan Sosial serta lainnya dikoordinasikan/dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keuangan dengan SKPD terkait 50

Belanja Langsung yang pada dasarnya adalah pelaksanaan dari Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh PPTK dengan memperhatikan hal-hal berikut: n Belanja Pegawai dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Belanja Honorarium, Upah dan Uang Lembur bagi PNS n Honorarium dalam kepanitiaan pelaksanaan kegiatan hanya diberikan kepada PNSD n Honorarium untuk ke Panitia (Pegawai yang menjadi panitia) n Uang Lembur bagi pegawai yang melaksanakan kerja lembur n Permintaan Pembayaran untuk honorarium dan uang lembur dapat dilakukan dengan SPP-LS atau SPP-UP atau SPP-GU dan dibayarkan setelah 51 pekerjaandilaksanakan

BELANJA BARANG/JASA n Pelaksanaan Belanja Barang/Jasa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan melalui Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau ULP atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa n Permintaan pembayaran belanja barang dan jasa dapat dilakukan dengan SPP-LS atau SPP-UP, SPPGU atau SPP-TU n Belanja Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan disertai laporan bahwa perjalanan dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan 52

BELANJA MODAL n Pelaksanaan Belanja Modal Tanah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan melalui Panitia Pengadaan Tanah n Pelaksanaan Belanja Modal juga harus sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan melalui Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau ULP/Panitia Pengadaan Barang/Jasa n Permintaan Pembayaran untuk Belanja Modal dilakukan dengan SPP-LS kecuali ditentuakan lain oleh Bupati 53

JUMLAH UP DAN RAK n n Besarnya UP untuk Belanja Langsung adalah sebesar jumlah belanja perkegiatan setelah dikurangi Belanja Modal dibagi lama bulan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Anggaran Kas SKPD masing Rancangan Anggaran Kas SKPD diatur secara keseluruhan kegiatan adalah sebesar 25% setiap triwulannya dari total belanja langsung SKPD 54

TUGAS PPTK n n n Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan Dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 55

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG A. BELANJA PEGAWAI n Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan hanya diberikan kepada kepanitiaan dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan SKPD/Instansi/Lembaga diluar SKPD yang bersangkutan n Honorarium untuk PPK, Pembantu PPK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen< Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa dan Pejabat Pemeriksaan Barang/Jasa dibebankan pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada masing-masing rekening belanja yang bersangkutan 56

n n Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dibebankan pada kegiatan yang bersangkutan Honorarium Petugas Teknis hanya dapat diberikan jika melaksanakan kegiatan diluar SKPD yang bersangkuran atau tidak ada kaitannya dengan tugas rutinnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Harian, Tenaga Haraian Lepas dan Tenaga Honor Bulanan) dibebankan pada Kegiatan yang pelaksanaannya selama 12 bulan disesuaikan dengan beban kerja Belanja pegawai lainnya disesuaikan dengan kebutuhan 57

Belanja Barang dan Jasa • • Belanja pemeliharaan rutin/ringan untuk alat, perlengkapan kantyor dan kendaraan dinas dapat dibiayai dari kegiatan yang bersangkutan Belanja pemeliharaan/rehabilitasi sedang/berat untuk sarana dan prasarana aparatur dibebankan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Belanja Perjalanan Dinas pada kegiatan dapat diberikan jika ada keterkaitan dalam pelaksanaan kegiatan Belanja barang dan jasa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan 58

Belanja Modal • • • Pengadaan alat dan perlengkapan kantor tidak diperbolehkan diadakan di setiap kegiatan Pengadaan alat dan perlengkapan kantor diadakan melalui kegiatan penyediaan/pengadaan alat dan perlengkapan kantor pada program penyediaan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Belanja modal lainnya disesuaikan dengan kebutuhan 59

Untuk Diperhatikan • Belanja yang dituangkan dalam DPA harus sesuai dengan kode rekening berkenan • Jika tidak sesuai dengan rekening berkenan, maka perlu diadakan perubahan/penyesuaian. • Jika perubahan APBD telah ditetapkan, maka realisasi belanja tersebut tidak dapat dilakukan. 60

Proses Pencairan & Pembayaran UP PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA SPM-UP/GU/TU KUASA BUD PPK-SKPD SP 2 D SPP-UP/GU/TU BENDAHARA PENGELUARAN UANG BANK 61

Penatausahaan Keuda 1. Penatausahaan pada SKPD : a. Prosedur Penerimaan Penatausahaan Bendahara b. Prosedur Pengeluaran: Penatausahaan Bendahara 1) Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU) 2) Mekanisme Pembebanan Langsung (LS) 2. Penatausahaan pada SKPKD : a. Prosedur Penatausaan Penerimaan Kas b. Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas 1) Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU) 62

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah 1. Sistem Akuntansi pada SKPD: a. b. c. d. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Prosedur Akuntansi Aset Tetap Prosedur Akuntansi Selain Kas 2. Sistem Akuntansi pada SKPKD: a. b. c. d. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Prosedur Akuntansi Aset Tetap Prosedur Akuntansi Selain Kas 63

Proses Akuntansi Pokok Dokumen SP 2 D-LS & SPJ Catatan Pencatatan & Penggolongan Laporan Peringkasan Buku Jurnal Pelaporan Buku Besar Keuangan Buku Pembantu • Bukti Penerimaan Kas • Buku Jurnal Penerimaan Kas • Bukti Pengeluaran • Buku Jurnal Kas Pengeluaran Kas • Bukti Memorial • Buku Jurnal Umum Laporan Kertas Kerja Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) • Laporan Realisasi Anggaran • Laporan Arus Kas • Neraca Daerah • Catatan Atas Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi Berdasar PP 24/2005 64

Laporan Keuangan Akhir Tahun 1. PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN SKPD : a. Laporan Realisasi Anggaran – SKPD b. Neraca – SKPD c. Catatan Atas Laporan Keuangan – SKPD 2. PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA : a. Laporan Realisasi Anggaran b. Neraca c. Laporan Arus Kas Dilampiri dengan : d. Catatan Atas Laporan Keuangan (1) Laporan Kinerja (2) Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD - 65

Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran – Realisasi Pendapatan Anggaran – Realisasi Belanja Anggaran – Realisasi Surplus/Defisit Anggaran – Realisasi Pembiayaan SILPA Laporan Arus Kas Saldo Awal Penerimaan Pengeluaran Saldo Akhir Operasional Investasi Pembiayaan Non Anggaran Neraca Daerah Aset - Aset Lancar - Investasi - Aset Tetap - Dana Cadangan - Aset Lain-lain Kewajiban - Kewajiban Jangka Pendek - Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana - Ekuitas Dana Lancar - Ekuitas Dana Investasi - Ekuitas Dana Cadangan Catatan Atas Laporan Keuangan: Menyajikan Informasi secara Kualitatif & Kuantitaf Atas akun-akun pada: Laporan Realisasi APBD, Neraca, dan Laporan Arus Kas. 66

LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LRA IKHTISAR KINERJA NERACA IKHTISAR LAIN IKHTISAR LK BUMN/BUMD LAK CALK IKHTISAR LAIN 67

Standar & Sistem Akuntansi Standar Akuntansi Input Process Transaksi - Keuangan - Kekayaan - Kewajiban Proses Akuntansi - Analisa Transaksi - Jurnal / Entries - Posting Output Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - CALK -Relevan -Reliable -Complete -Comparable SISTEM AKUNTANSI Formulasi Prosedur Transaksi Bagan Perkiraan Standar Pengaturan Kelemba gaan Hardware & Software Personil Terampil 68

LAPORAN KEUANGAN 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keu Kepala SKPD Kepala SK-PKD Laporan Arus Kas Laporan Keu Pemda KDH Ikhtisar Laporan Keu Pers. Da Laporan Keu Pemda BPK 69

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN T AAPBD BERIKUTNYA TA BERJALAN 28 FEB 31 MARET 31 MEI 30 JUNI 31 JULI SKPD BUD/KDH BPK BUD/KDH DPR(D) 1. MELAKSANAKAN APBD 2. MEMBUKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN • • • LRA NERACA CALK MENGKOMPILASI LAPORAN KEUANGAN • • • LRA NERACA CALK MENYUSUN UU UU AUDIT LKD PERSIAPAN RUU/ RAPERDA LAK 17 / 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 184 33 / 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 81 P E M B A H A S A N 70

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN MEMUAT OPINI KINERJA MEMUAT : ·TEMUAN ·KESIMPULAN ·REKOMENDASI MEMUAT : TANGGAPAN PEJABAT PEMERINTAH YANG DIPERIKSA TUJUAN TERTENTU MEMUAT KESIMPULAN 71

JENIS OPINI 1. 2. 3. 4. WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( UNQUALIFIED OPINION ) WAJAR DENGAN PENGECUALIAN ( QUALIFIED OPINION ) TIDAK WAJAR ( ADVERSED OPINION ) PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN OPINI ( DISCLAIMIER OF OPINION ) 72

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMBINAAN PENGAWASAN Pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pengembangan DPRD Perda APBD Pengendalian intern Pengelolaan Keuangan daerah Pemeriksanaan Ekstern BPK Pengelolaan keuangan daerah Laporan Keuangan 73

Bahan Rapat Dapat di Download di http: //setda. bulelengkab. go. id/keuangan 74