DISAMPAIKAN PADA DIKLAT PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 1 Surabaya

DISAMPAIKAN PADA DIKLAT PENGELOLAAN RUMAH SUSUN 1 Surabaya, 15 September 2017

Kompetensi Dasar Asrama ITS Asrama Univ. Nusa Cendana Asrama Univ. Lampung Asrama Univ. Sam Ratulangi Setelah mengikuti pembelajaran pada pelatihan ini peserta pelatihan mampu memahami proses penghunian dan pengelolaan rumah susun sederhana sewa

Indikator Keberhasilan Asrama ITS 1. Asrama Univ. Nusa Cendana Asrama Univ. Lampung Asrama Univ. Sam Ratulangi 2. 3. 4. 5. Menjelaskan arah kebijakan dan strategi Menjelaskan penghunian rumah susun Menjelaskan pengelolaan rumah susun Menjelaskan contoh organsasi pengelolaan rumah susun Menjelaskan pemindahtanganan rumah susun sewa sebagai aset Negara

1. Latar Belakang q Pemenuhan kebutuhan rumah MBR, karena tidak semua MBR mampu membeli/ memiliki rumah, sehingga rumah sewa menjadi salah satu alternatif hunian di perkotaan; q Mengingat harga tanah di perkotaan tinggi dan berdampak pada harga sewa yang sangat tinggi jika dibangun rumah tapak, maka perlu dibangun rumah susun sewa; q Pelaku pembangunan tidak tertarik membangun dan mengelola rusun sewa bagi MBR, dan oleh karena itu pemerintah/ pemerintah daerah/ BUMN/ BUMD menyediakan rusun sewa bagi MBR; q Penghunian rusun sewa terdiri dari beberapa sasaran, pekerja, PNS, prajurit TNI/ Polri, mahasiswa, peserta didik pendidikan berasrama; q Pengelolaan sementara rusun sewa oleh penerima bantuan; q Pengelolaan tetap rusun sewa tergantung pada status aset rusun sewa; obyek PNBP, alih status penggunaan, hibah, PMN (BUMN), BLU;

2. Permasalahan Umum Asrama ITS Asrama Univ. Nusa Cendana Asrama Univ. Lampung Asrama Univ. Sam Ratulangi 1. Usulan (banyak) namun acapkali tidak lengkap dan alokasi anggaran terbatas; 2. Kecenderungan tinggi untuk selalu bergantung kepada Pemerintah Pusat (permintaan PSU, Meubelair dll); 3. Lahan tidak siap bangun (perlu jalan akses, ada bangunan, perlu land clearing, belum lunas, belum bersertifikat dsb); 4. Disain perlu menyesuaikan dengan karakter lokal dan penataan kawasan; 5. Kendala Desain dan pembangunan dalam 1 tahun anggaran; 6. Perencanaan Konvensional Pelaksanaan Pracetak; 7. Bangunan selesai Kendala sambungan listrik dan air bersih serta penyiapan meubelair (Oleh Pengusul); 8. Kesulitan dalam seleksi calon penghuni (masalah budaya); 9. Kompetitor “landed house”, sewa sama atau lebih murah; 10. Keterbatasan biaya pengoperasian dan pemeliharaan Rusunawa, akibat sewa yang murah dan tidak di alokasikan PSO (APBN/ APBD); 11. Kendalam pembentukan Lembaga Pengelola. 12. Alokasi < 3 menara/ tower di setiap lokasi pengelolaan tidak ekonomis;

Permukiman Nelayan di Cilacap Permukiman Pekerja di Tangerang 6

3. Pola Penyelenggaraan Rusuna Rumah Susun Sederhana SEWA (Rusunawa) SEWABELI (Rusunawali) MILIK (Rusunami) Sasaran Mahasiswa Pekerja Umum Bangun Baru Penyelenggara Pemilikan tanah Pengelolaan Umum Urban Renewal Bangun Baru Pelaku Kemenpera Tanah Perusahaan PU & DKI Mo. U Tanah Per. Ti Tanah Daerah BADAN PENGELOLA Batas Income Penghasilan/ bulan < Rp. 2, 5 Juta BUMS Tanah Sendiri (% Terbesar) BUMN/D Tanah Negara (Setneg) Tanah Daerah PPRS Masyarakat Berpenghasilan Menengah ke bawah Penghasilan/ bulan < Rp. 4, 5 Juta

4. Potensi Kondisi fisik dan Masalah Penghunian Rusunawa Contoh di Beberapa Lokasi Rusunawa Kota/Nama Rusun Kondisi Fisik dan Penghunian (Eksisting) Potensi Jakarta/Rusun Pulogebang Masalah PSU yang memadai: tersedia jalan mobil dan parkir luas kualitas hotmix, jalan setapak perkerasan beton, RTH, saluran air bersih, jaringan listrik, dan gas. Pembangunan rusun menunjang kebuthan tempat tinggal masyarakat dan karyawan industri di sekitar rusun Unit hunian yang dipasarkan 192 unit standar dan sudah terhuni seluruhnya (penuh) Embrio core business: Laundry Padang/Asrama Mahasiswa UNAND dibangun dalam kompleks Universitas yang memudahkan aksesibilitas penghuni (mahasiswa) Kondisi fisik bangunan yang kurang terpelihara, akibat terbatasnya dana Ketentuan wajib untuk menghuni Asrama pada tahun pertama, membantu dalam mengatasi pengaturan penghuni Adanya bantuan pinjaman investor dalam pembangunan Asrama Embrio core business: food center 8

Kota/Nama Rusun Palembang/Rusun Kasnariansyah Kondisi Fisik dan Penghunian (Eksisting) Potensi Masalah Rusun sewa dilengkapi dengan jaringan listrik dan air bersih, parkir, keamanan, kebersihan, serta fasilitas perdagangan. Fasilitas jemuran yang tidak memadai, mengurangi estetika bangunan. Rusun sewa ini terdiri dari 5 lantai, lantai 1 untuk kantor pengelola dan ruko, lantai 2 s/d 6 berupa unit rusun yang disewakan untuk MBR. Minimnya ketersediaan angkutan umum (saat ini transportasi yang melewati Rusun Sewa hanya ojek). Letak Rusun Sewa berdekatan dengan tempat ibadah, pasar, puskesmas, dan sekolah (berada di luar kompleks rusun). Embrio core business: Fasilitas Perdagangan (Lantai 1 diperuntukkan untuk ruko) Batam/Rusun Bida Muka Kuning Rusun sewa Bida Muka Kuning dibangun dengan maksud untuk mengatasi permasalahan rumah liar (ruli) yang ada disekitar lokasi. Rusun Sewa ini mengalami defisit, salah satunya disebabkan karena banyaknya kebocoran akibat design bangunan yang kurang bagus. Embrio core business: Telepon seluler, Warung makanan, Internet (pada lahan di sekitar rusun) 9

Kota/Nama Rusun Bandung/Rusun Cingised Kondisi Fisik dan Penghunian (Eksisting) Potensi Masalah Rusun Sewa Cingised berada di lokasi strategis yang mudah dicapai dengan angkutan umum dan dekat dengan fasilitas utama seperti pendidikan, kesehatan, komersial, dan perkantoran. Dari 5 TB Rusun Cingised yang dibangun, hanya 2 TB yang baru operasional. Rusun Sewa Cingised dibangun untuk menampung MBR Kota Bandung yang memang tidak memiliki rumah. Kondisi fisik bangunan terutama yang terhuni saat ini dalam keadaan rusak akibat gempa dan hingga saat ini belum ada perbaikan. Masa penghunian Rusun Sewa Cingised ditetapkan maksimal 3 tahun, dan setelah masa tersebut habis, penghuni diharapkan keluar dari Rusun dan mampu menempati hunian yang lebih baik. 3 TB yang tidak terhuni menjadi Rusun hantu yang kondisi fisiknya semakin menurun akibat tidak ada pemeliharaan bangunan. Embrio core business: Fasilitas perdagangan sep: warung sembako, dll (di lantai 1) 10

Kota/Nama Rusun Kondisi Fisik dan Penghunian (Eksisting) Potensi Yogyakarta/Rusun Sewa UGM Masalah Asrama Mahasiswa UGM dibangun di dalam kompleks Universitas, sehingga memudahkan aksesibilitas mahasiswa. Prioritas utama penghuni adalah mahasiswa baru UGM yang berasal dari luar kota. Tapi hanya boleh tinggal disini maksimal 1 tahun. Setelah itu, mereka harus mencari kos-kosan di sekitar Universitas, agar industri kos-kosan juga tidak mati. Terdapat kegiatan lain selain tempat tinggal, antara lain: kegiatan soft skill (pembinaan kemampuan) melalui kegiatan outbound dan diskusi. Surabaya/Rusun Siwalankerto Rusun Sewa Siwalankerto terletak di lokasi yang cukup strategis yaitu berada di dekat lingkungan universitas dan permukiman penduduk, serta dekat dengan berbagai fasilitas pendukung. Jumlah TB sebanyak 5 TB, namun baru 2 TB yang operasional (3 TB lainnya perlu dilakukan perbaikan). Dari 5 TB yang dibangun, sudah 2 TB yang terhuni dengan tingkat okupansi sekitar 80%. Aksesibilitas ke Rusun Sewa yang saat ini hanya dilalui oleh ojek, dan tidak memiliki transportasi 24 jam. 11

Kota/Nama Rusun Makassar/Rusun Kima-Daya Kondisi Fisik dan Penghunian (Eksisting) Potensi Masalah Rumah susun ini dibangun untuk karyawan/buruh yang bekerja di lingkungan kawasan industri yang terletak di sebelah selatan lokasi rumah susun. Fasilitas jemuran yang tidak memadai, mengurangi estetika bangunan. Rusun dengan tipe 21 sebanyak 192 hunian (4 lantai), dilengkapi jaringan listrik dan air bersih, tempat ibadah serta fasilitas perdagangan. Penyediaan air bersih: dari ground tank ke torn melalui pompa. Sistem pengelolaan air limbah: sistem septic tank komunal. Sistem pengelolaan sampah: dikumpulkan petugas sampah & dibawa ke TPS. Makassar/Asrama Univ. Hasanuddin Asrama Mahasiswa Univ. Hasanuddin dibangun di dalam kompleks Universitas, sehingga memudahkan aksesibilitas mahasiswa. Ketentuan wajib untuk menghuni Asrama pada tahun pertama, membantu dalam mengatasi pengaturan penghuni 12

5. Kelompok Sasaran Penghunian Rusunawa Lajang Pekerja Keluarga Lantai Dasar Sarana Pekerja PNS Umum PNS Prajurit Sosial Prajurit Mahasiswa Peribadatan Siswa Berasrama MBR Perkotaan Pendidikan Perniagaan Double Loaded Corridor Komunal Toilet Individual Toilet Double Loaded Corridor Pengelola Single Loaded Corridor Hunian Difabel Individual Toilet Komunal Toilet

6. Tata Laksana Penghunian 5. 1. Prosedur Seleksi Calon Penghuni PENGELOLA CALON PENGHUNI Seleksi persyaratan calon penyewa Lulus Seleksi Calon Penyewa mengajukan Surat Permohonan Sewa Kelengkapan Surat Permohonan Sewa : 1 FC. KTP/KK 2 FC. Buku nikah 3 Pas photo uk. 3 x 4 3 lbr 4 Slip gaji 5 Surat Ket. Kerja 6 Materai @Rp. 6000 3 lbr Penetapan daftar calon penyewa yang memenuhi syarat & lulus seleksi Pengumuman calon penyewa yang lulus seleksi Pemanggilan calon penyewa Tidak Lulus Permohonan ditolak

5. 2. Prosedur Alokasi Sewa PENGELOLA Penunjukan/undian lokasi Pemeriksaan dokumen asli calon penyewa Pemeriksaan kondisi fisik bangunan & utilitas oleh pengelola & penyewa (Berita Acara) Kelengkapan Surat Permohonan Sewa : 1 KTP/KK 2 Buku nikah 3 Pas photo uk. 3 x 4 3 lbr 4 Slip gaji 5 Surat Ket. Kerja 6 Materai @Rp. 6000 3 lbr Berita Acara Serah Terima Kunci PENYEWA Pembayaran Uang Jaminan Sewa & Uang Sewa bulan pertama Penandatangan Surat Perjanjian Sewa (SPS)

5. 3. Prosedur Pembayaran Sewa PENYEWA PENGELOLA Uang Sewa Terima uang sewa Membayar uang sewa mulai tanggal 1 s/d 20 bulan berjalan Penyewa membawa : · Kartu Pembayaran Sewa · Kuitansi pembayaran bulan sebelumnya · Kuitansi · Kartu pembayaran sewa Pembayaran dilakukan di loket kantor lokasi : · Hari Senin s/d Jum’at · Pukul 08. 30 s/d 12. 00 dan pukul 13. 00 s/d 14. 00 · Buat kuitansi · Catat dalam : - Kartu pembayaran sewa - Kartu penerimaan sewa

5. 4. Prosedur Pemutusan Sewa A. Pengunduran diri PENYEWA PENGELOLA - Pemeriksaan administrasi sewa - Pemeriksaan kondisi fisik unit yang disewa Mengajukan Surat Pengunduran Diri & Permohonan Pengembalian Uang Jaminan Pengelola melakukan verifikasi & menetapkan besarnya kewajiban pembayaran yg menjadi beban penyewa Jika uang jaminan sewa < kewajiban pembayaran Jika uang jaminan sewa > kewajiban pembayaran Penyewa membawa : 1 SPS, 2 Kartu Pembayaran Sewa, 3 Kuitansi pembayaran sewa bulan terakhir, 4 Kuitansi uang jaminan, 5 Rekening listrik, air & Gas. Penyewa membayar kekurangan kewajiban pembayaran kepada pengelola Penyewa serahkan kunci kepada Pengelola mengembalikan uang jaminan sewa setelah diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran penyewa

B. Pembatalan Sewa: PENYEWA PENGELOLA Melanggar SPS Surat Peringatan I & II Tidak mengindahkan peringatan Pengosongan Unit Membatalkan SPS

7. Hak, Kewajiban dan Larangan Hak Penghuni: • Menerima unit hunian dalam kondisi baik dan layak huni; • Menempati dan mengelola unit hunian yang disewa; • Memanfaatkan prasarana , sarana dan utilitas rumah susun; • Membawa dan menempatkan barang-barang pribadi sesuai dengan ketentuan pengelola; • Menggunakan ruang bersama , sesuai dengan ketentuan pengelola; • Menyewa sarana perniagaan yang berada pada lantai dasar; • Mengajukan perawatan dan perbaikan atas unit hunian; • Menerima tamu pada area/ ruang yang telah ditentukan pengelola; • Memperoleh pelayanan dari pengelola.

Kewajiban Penghuni: • Menempati sendiri unit hunian yang disewa. • Membayar Jaminan sewa sebesar 3 (tiga) kali tarif sewa per bulan. • Membayar sewa setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Memelihara unit hunian dan fisik bangunan serta menjaga kebersihan lingkungan. • Turut serta memelihara sarana, prasarana, utilitas. • Melaporkan kerusakan sarana, prasarana, utilitas. • Membayar ganti rugi atas setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penyewa. • Mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan penyewa. • Memarkir kendaraan ditempat yang telah ditetapkan. • Mengosongkan unit sewa pada saat Surat Perjanjian Sewa (SPS) berakhir dalam keadaan baik dan bersih.

Larangan Bagi Penghuni: • Menyewakan, memindahtangankan hak sewa kepada pihak lain. • Menggunakan unit hunian sebagai tempat usaha. • Mengubah, menambah, mengurangi unit sewa dalam bentuk apapun. • Menggunakan fasilitas umum seperti jalan lingkungan, tempat parkir, halaman depan/belakang lantai dasar, selasar, ruang bawah tangga untuk kepentingan pribadi seperti memagar, membuat garasi, kegiatan usaha, lapak/meja untuk berdagang, gudang dan fungsi lainnya. • Membuat gaduh/bising seperti suara mesin kendaraan, radio/tape recorder, TV dan lain-lain yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni lainnya. • Memelihara binatang, seperti : anjing, kucing, burung, ayam dan lain-lain yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni lainnya.

Larangan Bagi Penghuni: • Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kesusilaan. • Melakukan kegiatan atau perbuatan yang dilarang Undang-Undang seperti penyalahgunaan narkotika, miras, terorisme, perjudian, prostitusi. • Melakukan kegiatan politik seperti kampanye, rapat-rapat partai dan lain. • Memproduksi dan atau menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar/bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran dan bahaya lain. • Meletakkan barang-barang yang beratnya melebihi daya dukung bangunan yang ditentukan. • Menjemur pakaian dan lainnya diluar tempat yang telah ditentukan. • Melakukan tindakan merusak atau pencemaran terhadap fasilitas bersama yang ada dilingkungan komplek Rusunawa. • Mencoret-coret dinding atau menempelkan berbagai macam iklan tanpa ijin. 22

8. Pengelolaan Rusunawa a. Masalah Pengelolaan Tampak rusunawa yang kurang terpelihara Penambahan bangunan Lantai satu, diatas tanah bersama Selasar merupakan malik bersama kurang bersih Plafon rusak dan bocor dari atas akibat dari OP kurang 23

Pelaksanaan dan Perawatan yang kurang sehingga menimbulkan kerusakan dan berbahaya bila terkena panel listrik Terlihat bangunan tambahan di lantai bawah 24

8. 1. Potensi Masalah Pengelolaan Rusunawa Contoh di Beberapa Lokasi Rusunawa Kota/Nama Rusun Sistem Kelembagaan – Pengelola maupun Pemerintah (Eksisting) Potensi Masalah Jakarta/Rusun Pulogebang Membayar uang kontrak setiap bulan dan uang jaminan kontrak untuk 3 bulan. Penghuni menunggak bayar gas sekitar 15% s/d 17%. Pengelola tidak tahu karena penghuni langsung bayar gas ke Perusahaan Gas Negara. Padang/Asrama Mahasiswa UNAND Tarif sewa yang cukup terjangkau, yaitu fixed Rp 1. 650. 000, - per tahun: Ketentuan biaya tambahan selain tarif sewa, seperti: Deposit, Dana Sosial, Denda, Biaya Ekstra untuk penambahan alat elektronik. Tarif sewa yang ada belum mampu menutupi biaya operasional dan pengelolaan Asrama Sistem pengelolaan Asrama oleh 2 badan: Pengelola Asrama (mengurus asrama dan mahasiswa) dan Biro Administrasi Umum & Keu (mengurus keuangan) Kegiatan komersial ditangani langsung oleh Universitas, sehingga pemasukan dari sewa unit tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk Asrama Adanya organisasi penghuni (Asosiasi Mahasiswa Asrama) yang membantu mengontrol penghuni asrama Kekurangan dana operasional terpaksa diambil dari Dana BLU/PNBP UNAND 25

Kota/Nama Rusun Palembang/Rusun Kasnariansyah Sistem Kelembagaan – Pengelola maupun Pemerintah (Eksisting) Potensi Masalah Ketentuan membayar uang jaminan (deposit box) penghunian Rusun Sewa selama 3 bulan sebesar 3 kali harga sewa Pendapatan dari tarif sewa rusunawa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan, pemeliharaan, dan perguliran dana pembangunan. Penghuni menunggak bayar sekitar 20% s/d 30%. Batam/Rusun Bida Muka Kuning Ketentuan pembayaran air dan listrik yang mengikuti tarif dasar, namun dibayarkan secara kolektif ke Pengelola Rusun Sewa. Tingkat hunian yang masih sepi (belum mencapai 80%). Bandung/Rusun Cingised Pemerintah Pusat dan Daerah saling bahu -membahu dalam membangun Rusun Sewa, baik dalam hal penyediaan bangunan Rusun, hingga bantuan penyediaan PSUnya. Belum adanya serah terima pengelolaan maupun aset Rusun Sewa Cingised dari Pusat ke Daerah, sehingga Pemda sulit mengelola Rusun tersebut. Controlling: Pengelola Rusun Cingised memiliki aturan pengawasan penghunian melalui Sidak 3 atau 6 bulan sekali dengan indikator status ekonomi penghuni. Sekitar 3 ribu calon penghuni yang mendaftar, belum tertampung akibat belum berfungsinya seluruh TB yang ada. 26

Kota/Nama Rusun Yogyakarta/Rusun Sewa UGM Sistem Kelembagaan – Pengelola maupun Pemerintah (Eksisting) Potensi Masalah Tarif sewa yaitu mahasiswa UGM Internasional dikenakan biaya sewa sebesar Rp 400 ribu/orang/bulan, sedangkan mahasiswa Indonesia sebesar Rp 350 ribu/orang/bulan Pendapatan dari tarif sewa rusunawa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan, pemeliharaan, dan perguliran dana pembangunan. Mahasiswa yang tidak mampu mengajukan keringanan kepada Direktur Kemahasiswaan UGM, lalu akan dicarikan sponsor untuk mendanai biaya sewanya. Surabaya/Rusun Sewa Siwalankerto dikelola BUMD Bapel Aparna, sehingga memiliki kewenangan penuh dalam mengelola keuangan Rusun, termasuk penetuan tarif sewa. Biaya pengeluaran Rusun yang cukup besar antara lain untuk: (1) Pemakaian listrik; (2) Pemakaian air bersih; (3) Pajak (PPh 21); (4) Gaji karyawan; (5) Biaya promosi Rusun. Biaya pengelolaan dan pemeliharaan Rusun Sewa Siwalankerto saat ini dibantu dengan pinjaman modal dari PT Jatim Grha Utama (PT JGU Sebagian besar tarif sewa Rusun sudah tidak terjangkau lagi bagi MBR (target group tidak tercapai). Sumber pemasukan selain tarif sewa: (1) Iuran K 3; (2) Tarif tetap air, listrik dan K 3; (3) Tarif tidak tetap untuk listrik dan air; (4) Deposit Box (uang jaminan) sebesar 2 x harga sewa. 27

Kota/Nama Rusun Sistem Kelembagaan – Pengelola maupun Pemerintah (Eksisting) Potensi Masalah Makassar/Rusun Sewa Kima-Daya Rumah susun ini dikelola oleh lembaga yang berbentuk UPTD yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Pendapatan dari tarif sewa rusunawa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan, pemeliharaan, dan perguliran dana pembangunan. Makassar/Univ. Hasanuddin Controlling: kontrol ketat kepada para pengguna (pembiayaan ganti rugi kerusakan maupun tindakan tegas terhadap berbagai bentuk pemanfaatannya yang merusak). Pendapatan dari tarif sewa rusunawa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan, pemeliharaan, dan perguliran dana pembangunan. 28

8. 2. Pengelolaan Rusunawa a. Siklus Manajemen BMN/D n Tupoksi UPT Rusunawa relevan pada tahap penggunaan, pemanfaatan serta pengamanan dan pemeliharaan rusunawa sebagai BMN/BMD n Pengelola rusunawa merupakan unit atau pihak yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk mengelola rusunawa sebagai BMN/D n Pengelolaan rusunawa sudah dilaksanakan sejak saat belum dihibahkan b. Sasaran Pengelolaan BMN: • Tercatat dengan baik • Pengelolaan BMN dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai • Dapat terus diketahui gambaran jumlah, kondisi dan nilai BMN yang wajar

c. Kriteria Keberhasilan Pengelolaan Rusunawa sebagai BMN/D n n n n Pengelola mengetahui barang atau aset apa saja yang dimiliki/dikuasainya. Pengelola mengetahui bagaimana kondisi aset yang dimilikinya/ dikuasainya. Pengelola mengetahui berada di mana saja barang atau aset tersebut. Pengelola mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan memanfaatkan suatu aset tertentu. Pengelola mengetahui bagaimana pemanfaatan dari setiap aset yang dimiliki/dikuasainya. Pengelola mengetahui berapa nilai dari aset yang dimiliki/dikuasainya. Pengelola melakukan evaluasi secara regular atas semua aset yang dimiliki/dikuasainya apakah masih sesuai dengan kebutuhan organisasi

9. Tujuh Pokok Pengaturan PERMENPERA NO. 14 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Rusunawa Pemanfaatan Fisik Bangunan Rusunawa: Pemanfaatan Ruang & Bangunan, termasuk Pemeliharaan, Perawatan, Peningkatan Kualitas PSU Kepenghunian: Kelompok Sasaran, Proses Penghunian, Perjanjian Sewa Menyewa serta Hak, Kewajiban & Larangan Penghuni Administrasi Keuangan & Pemasaran: Sumber Keuangan : Tarif Sewa, Pemanfaatan Hasil Sewa, Biaya Denda, dll. Pemasaran : Sosialisasi & Promosi, Strategi Pemasaran

Kelembagaan: Pembentukan, Struktur, Tugas, Hak, Kewajiban & Larangan Badan Pengelola, serta peran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi & Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penghapusan & Pengembangan Bangunan Rusunawa Pendampingan, Monitoring & Evaluasi Pengawasan & Pengendalian Pengelolaan Rusunawa

9. 1. Pemanfaatan Fisik Bangunan Rusunawa Pemanfaatan Fisik Ruang Hunian Ruang Bukan Hunian Rutin 1 Pemeliharaan 2 Perawatan 3 Peningkatan Kualitas Berkala Mendesak Darurat Prasarana, Sarana & Utilitas

9. 2. Kepenghunian KELOMPOK SASARAN WNI yang merupakan MBR, terdiri dari: 1. TNI/POLRI 2. Pekerja/Buruh 3. Mahasiswa/Pelajar Syarat: 1. Mengajukan permohonan tertulis; 2. Mampu membayar harga sewa; 3. Memiliki kegiatan yang dekat dengan lokasi rusunawa. PROSES PENGHUNIAN PERJANJIAN Meliputi pendaftaran & penetapan penghuni rusunawa yang dilakukan oleh badan pengelola. Isi perjanjian mencakup: a. identitas kedua pihak; b. waktu terjadinya kesepakatan; c. ketentuan umum & peraturan yang harus ditaati oleh kedua pihak; d. hak, kewajiban & larangan para pihak; e. jangka waktu & berakhirnya perjanjian; f. force majeur; g. penyelesaian perselisihan; dan h. sanksi.

9. 3. Administrasi Keuangan dan Pemasaran (1) 1. SUMBER KEUANGAN 2. TARIF SEWA 3. PEMANFAATAN HASIL SEWA - Uang Jaminan - Modal Pengelolaan - Biaya Denda - Hibah - Tarif Sewa - Bunga Bank, dll - Setinggi-tingginya 1/3 dari penghasilan calon penghuni - Disesuaikan dengan biaya operasional & biaya pemeliharaan - Untuk mahasiswa disesuaikan dengan peraturan perguruan tinggi - Untuk calon penghuni yang tidak mampu, badan pengelola dapat mengusahakan subsidi silang maupun bantuan lain Hasil sewa dapat dimanfaatkan untuk: - Kegiatan operasional - Pemasaran - Pemanfaatan uang jaminan

ADMINISTRASI KEUANGAN & PEMASARAN 4. ADMINISTRASI KEUANGAN 5. PENCATATAN & PELAPORAN 6. PEMASARAN Dapat dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pencatatan & pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan Standar Indonesia A. Persiapan Pemasaran: Program Pemasaran, Survei & Analisis Pasar, Menyusun Strategi Pemasaran B. Strategi Pemasaran, direalisasikan melalui Program Sosialisasi & Promosi Akuntansi

9. 4. Kelembagaan Badan Pengelola PEMBENTUKAN 1) Difasilitasi oleh Pemda dan/atau Pemilik Tanah 2) Diangkat dengan SK Gubernur/Bupati/Walikota dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi STRUKTUR Terdiri dari Kepala, Bendahara, Pengurus Administrasi, Pengurus Penghunian & Pengurus Pemeliharaan TUGAS Melakukan pengelolaan rusunawa Sebelum terbentuknya Badan Pengelola, pengelolaan sementara dilakukan oleh instansi/satuan kerja yang menerima Rusunawa melalui penyerahan aset kelola sementara

Tugas Pemerintah Dalam Pengelolaan PEMKAB/KOTA Melaksanakan pembinaan kepada badan pengelola, badan hukum yang mengelola rusunawa melalui monitoring, evaluasi & tindakan turun tangan serta pengendalian tarif sewa PEMPROV Melakukan koordinasi pembinaan & pengawasan melalui sosialisasi & pengendalian tarif sewa dengan pemkab/kota PEMERINTAH PUSAT Melakukan pembinaan& pengawasan kepada badan pengelola & penghuni melalui pendampingan & pemberdayaan

9. 5. Penghapusan dan Pengembangan Penghapusan Bangunan Rusunawa dilakukan apabila bangunan: 1) 2) 3) Tidak layak fungsi & tidak dapat diperbaiki; Dapat menimbulkan bahaya; Sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Pengembangan Bangunan Rusunawa, terdiri dari: 1) Penambahan Bangunan dapat dilakukan apabila masih tersedia lahan. 2) Penambahan Komponen bangunan dapat dilakukan apabila komponen tidak ada dalam perencanaan pembangunan.

9. 6. Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi PENDAMPINGAN 1) Dilakukan oleh penerima aset kelola sementara kepada badan pengelola 2) Melalui pembinaan, pelatihan & penyuluhan MONITORING & EVALUASI 1) Dilakukan oleh pengguna barang milik negara 2) Meliputi aspek administratif & aspek teknis

9. 7. Pengawasan dan Pengendalian Sebelum dilakukan serah terima aset kelola sementara kepada penerima aset kelola sementara, bangunan rusunawa didaftarkan sebagai barang milik negara oleh kuasa pengguna barang milik negara. Pengawasan & pengendalian dilakukan oleh penerima aset kelola sementara kepada badan pengelola & penghuni Penghuni dapat berperan serta melakukan pengawasan & pengendalian

10. Contoh Organisasi Pengelolaan Rusunawa 10. 1 Rusunawa Pemda: Catatan: Dengan adanya Perubahan OPD, perlu dilakukan penyesuaian

10. 2. Rusunawa TNI-AD: 43

10. 3. Rusunawa Perguruan Tinggi (UMM): REKTOR PR III Manajer Wakil Manajer Administrasi / Tatalaksana Devisi Sarana Prasarana Keuangan / Akuntansi Devisi Operasional Security Sumber: Purek III, UMM Devisi Humas / Pemasaran Cleaning Service Devisi Diklat

Rusunawa Perguruan Tinggi (IPB):

10. 4. Organisasi BLU Pengelola Rusunawa (Usulan): 46

11. Diperlukan SOP Dalam Pengelolaan Rusunawa A. SOP Kepada Penghuni 1. Penggunaan mobil ambulan (kalau ada) 2. Gangguan atau kerusakan sarana dan fasilitas 3. Penanganan tindak pencurian dan sejenisnya di rusunawa 4. Kendaraan penghuni rusunawa 5. Peminjaman barang inventaris rusunawa (contoh megaphone, wireless) 6. Penanganan penghuni yang sakit dan/atau membutuhkan rawat inap 7. Penempelan publikasi (promosi) 8. Tindakan sangsi terhadap pelanggaran 9. Jam malam 10. Partisipasi penghuni dalam kegiatan yang diadakan pengelola (lomba, upacara dan lainnya) 11. Ijin meninggalkan rusunawa 47

B. SOP kepada Karyawan Pengelola 1. Bantuan kesehatan untuk karyawan dan keluarga inti pegawai 2. Penggantian biaya melahirkan karyawan atau istri pegawai 3. Kerja lembur 4. Ijin, cuti (tahunan, menikah, melahirkan) 5. Pemberian hadiah bagi karyawan yang berprestasi atau yang menikah 6. Bantuan uang duka bagi anggota karyawan inti yang mengalami musibah 7. Bantuan seragam dan alat tulis sekolah untuk anak karyawan 8. Tindakan sangsi kepada karyawan yang melanggar disiplin rusunawa C. SOP Pelayanan Umum 1. Penggunaan mobil ambulan oleh penghuni dan masyarakat umum (kalau ada) 2. Peminjaman barang inventaris rusunawa (misalnya peralatan olah raga, wireless, megaphone dan lainnya) 48

D. SOP Penanganan Penghuni Sakit di Rusunawa 1. Penghuni sakit atau teman sekamarnya melapor ke pengelola 2. Pengelola memeriksa kondisi penghuni sakit 3. Jika kondisi penghuni masih dalam batas ringan maka tidak dirujuk ke balai pengobatan atau rumah sakit terdekat, tapi diberi obat yang sesuai dan tersedia di rusunawa 4. Penggunaan obat sintetik diminimalkan 5. Jika kondisi penghuni sudah cukup serius maka pengelola menghubungi ambulance untuk membawa penghuni pasien ke balai pengobatan 6. pengelola menyelesaikan administrasi pengobatan atau perawatan serta lapor ke UPTD atau pengelola. Bila penghuni (lajang) harus rawat inap maka pengelola bertanggungjawab mengatur jaga pasien dan menghubungi keluarga penghuni. 7. Bagi penghuni sakit berhak mengajukan BPJS kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. 8. UPTD atau pengelola mengupayakan bantuan kesehatan dari RSUD bila diperlukan 49

TERIMA KASIH