KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah merupakan salah satu faktor

KEUANGAN DAERAH • Keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daearh dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. • Kemandirian suatu daerah untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ketergantungan terhadap bantuan kepada pusat menjadi minimal merupakan salah satu hal yang sering dianggap sebagai ciri utama suatu daerah • “Dalam kerangka devolusi, maka desentralisasi fiskal berkaitan dengan dua hal pokok, yaitu kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan memenuhi kebutuhan publik, serta memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut”. ( Norton, 1994; Smith, 1985 dalam Muluk 2009: 141)

Pemetaan Desentralisasi Fiskal Locally Raised Revenue Taxes Fines Fee Enterprise Earning LOCAL REVENUE Transferred Income Revenue Sharing Grant Subsidi Dirrect Budget Allocating Loan FISCAL DECENTRALIZATION Current Expenditure LOCAL EXPENDITURE Capital Expenditure Block Grant Spesific Grant

PENDAPATAN DAERAH Locally Raised Revenue (Pendapatan Asli Daerah) • Taxes ( Pajak Daerah) • Fines ( Denda) and Fees (Pungutan) • Enterprise Earnings (Pendapatan Perusahaan Daerah ; BUMD) Transferred Income (Pendapatan Transfer) • Revenue Sharing / Bagi Hasil • Grant / Bantuan Loans (Pinjaman) • Pinjaman menurut UU 32/2004 adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

PENGELUARAN DAERAH World Bank (dalam Muluk, 2009: 157) mengungkapkan bahwa otoritas dalam pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dalam rangka pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diperlukan agar pemerintah daerah mampu melakukan manajemen pengeluaran publik secara tepat. Pada dasarnya pendapatan yang diperoleh daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran dari daerah itu sendiri.

KEUANGAN DAERAH FISKAL MANEJEMEN PUBLIK DESENTRALISASI EKONOMI PROLIFERASI LAYANAN CONTRACTING OUT ALOKASI DANA PUBLIK DESENTRALISASI PRIVATISASI DESENTRALISASI POLITIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN PROSES POLITIK

DIANTARA BERBAGAI JENIS DESENTRALISASI EKONOMI, DESENTRALISASI FISKAL MEMPEROLEH PERHATIAN BESAR KARENA BERKAITAN LANGSUNG DENGAN HUBUNGAN FUNGSI PENGELUARANDAN PEMASUKAN DAERAH DESENTRALISASI FISKAL DAN DEVOLUSI (DESENTRALISASI POLITIK) MERUPAKAN DUA HAL YANG DIBUTUHKAN UTK MEMBENTUK & MEMPERKUAT STRUKTUR PEMDA DISINI SEBAIKNYA AUTONOMY DISERTAI DENGAN PENGELOLAAN AUTO MONEY MEMADAI DESENTRALISASI FISKAL BERARTI PEMERINTAH ATASAN MENYERAHKAN PENGARUH ATAS KEPUTUSAN ANGGARAN DAN PENGELUARAN KEPADA PEMERINTAH BAWAHAN, SEHARUSNYA DIDAHULUI ADANYA DESENTRALISASI POLITIK DESENTRALISASI FISKAL TANPA DESENTRALISASI POLITIK SULIT MEWUJUDKAN DESENTRALISASI SEJATI YANG MAMPU MENCERMINKAN KEPENTINGAN & ASPIRASI DAERAH DESENTRALISASI FISKAL MEMBUTUHKAN AKUNTABILITAS TERHADAP MASYARAKAT DAN LEMBAGA DI DAERAH DEVOLUSI JUGA MEMBUTUHKAN DESENTRALISASI FISKAL UNTUK MENDUKUNG KEMANDIRIAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENGATUR DAN MENGURUS FUNGSI YANG DIEMBANNYA SUMBER DAYA YANG HARUS MAMPU DIKELOLA PEMDA : PENGELOLAAN PEGAWAI & KEU, DUKUNGAN POLITIK

DALAM KERANGKA DEVOLUSI, DESENTRALISASI FISKAL BERKAITAN DENGAN DUA HAL YAITU KEMANDIRIAN DAERAH MEMUTUSKAN PENGELUARAN GUNA PELAYANAN PUBLIK & MEMENUHI KEBUTUHAN PUBLIK MEMPEROLEH PENDAPATAN UNTUK MEMBIAYAI PENGELUARAN TERSEBUT

SUMBER PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (LOCALLY RAISED REVENUE) PENDAPATAN YANG DITENTUKAN DIKUMPULKAN SECARA LOKAL MERUPAKAN SUMBER PENGHASILAN UTAMA BAGI DAERAH PAJAK DAERAH MERUP PENGHASILAN UTAMA DAERAH YANG DITENTUKAN OLEH PUSAT MELIPUTI PAJAK DAERAH, DENDA & PUNGUTAN, PENGHASILAN PERUSAHAAN DAERAH

KRITERIA PEMUNGUTAN PAJAK DARI MASYARAKAT EQUITY BOUYANCY OR ELASTICITY IMMOBILITY OF TAX BASE COLLECTABILITY A TAX’S BEHAVIOURAL EFFECTS PERCEPTIBILTY AND ACCOUNTABILITY EFFICIENCY TAXES SHOULD BE MET BY BENEFICIARIES OF SERVICES COMTABILITY WITH OTHER TAXES

JENIS PAJAK DAERAH PROPERTY TAXES DIDASARKAN NILAI JUAL / POTENSIAL DARI TANAH ATAU BANGUNAN, PINDAH TANGAN KEPEMILIKAN ATAU ASET BANGUNAN YANG TAMPAK JUGA DAPAT DINILAI ATAS DASAR NILAI MODAL ATAU TAHUNAN, KECUALI BANGUNAN SEKOLAH, RUMAH SAKIT DLSB

KELEBIHAN PAJAK PROPERTY MENURUT WILSON & GAME CONVENIENCE AND COMPREHENSIBILITY VISIBILITY AND ACCOUNTABILITY STABILITY & PREDICTABILITY FAIRNESS EFFICIENCY

CONVENIENCE AND COMPREHENSIBILITY FAIRNESS EFFICIENCY • MUDAH DIKELOLA • BANYAK DITERIMA DAN DIMENGERTI UNTUK MENYERAHKAN DANA BAGI PELAYANAN PEMERINTAH MELALUI PEMAJAKAN PROPERTY TIDAK BERGERAK • ADA HUBUNGAN ERAT ANTARA PENDAPATAN DAN KEKAYAAN PRIBADI DENGAN UKURAN NILAI DAN PROPERTY YANG DIMILIKI • PROPERTY LEBIH MUDAH DIIDENTIFIKASI DAN PAJAK PROPERTY RELATIF MURAH DAN MUDAH DIPUNGUT DAN SULIT DIHINDARI

STABILITY AND PREDICTABILITY VISIBILITY AND ACCOUNTABILITY • HASIL PAJAK PROPERTY DAPAT DIPERKIRAKAN, BERSIFAT STABIL (KECUALI PADA WAKTU INFLASI) SEHINGGA MEMUDAHKAN MELAKUKAN KALKULASI ANGGARAN • PEMBAYAR DAPAT MENUNTUT PELAYANAN APA YANG HARUS DISEDIAKAN ATAU SEBAGAI PEMILIH DAPAT MENYATAKAN PANDANGANNYA TENTANG KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN PEMAJAKAN

LOCAL REGIONAL INCOME AND PROFITS TAXES PAJAK INI DIKENAKAN ATAS LABA DAN PENGHASILAN, BAIK LOKAL MAUPUN REGIONAL EFISIEN & FLEKSIBEL, BISA DIKENAKAN SECARA PROGRESIF SESUAI TINGKAT PENDAPATAN DAN LUWES KARENA DAPAT MENINGKAT SECARA OTOMATIS SESUAI PERKEMBANGAN PENGHASILAN & INFLASI DAPAT DITERAPKAN BERAPAPUN BESARNYA PENGHASILAN, TAPI PAJAK PENGHASILAN PRIBADI TIDAK DIKENAKAN PADA PENGHASILAN DIBAWAH TINGKAT KEBUTUHAN DASAR

BUSINESS RATES AND OTHER SOURCE OF TAXE REVENUE MERUPAKAN PAJAK USAHA TERHADAP PENGHASILAN BISNIS LOKAL, TARIF DITENTUKAN PEMERINTAH PUSAT PAJAK USAHA LAIN TIDAK SECARA LANGSUNG DIKAITKAN DENGAN LABA USAHA. INCOME RATING & VARIABEL LAIN DAPAT MENJADI DASAR PEMUNGUTAN PAJAK LOKAL PAJAK LAINNYA TIDAK BERLAKU UMUM, SEPERTI CONSUMPTION OR SALES TAXES DAN PAYROLL TAXES

KELUHAN DAN KRITIK ATAS LOCAL TAX UNFAIRNESS AND PROGRESSIVENESS, KARENA TARIF LOKAL SERINGKALI TIDAK DIKAITKAN DENGAN JUMLAH PENDUDUK DI WILAYAH LACK OF BUOYANCE, KARENA HASIL DARI TARIF PAJAK TIDAN SECARA OTOMATIS MENYESUAIKAN DENGAN PROGRAM BIAYA DISEBABKAN INFLASI YANG TERLALU CEPAT DAN TIDAK ADA EVALUASI LIMITED ACCOUNTABILITY MENYEBABKAN RENDAHNYA HUBUNGAN ANTARA BESARNYA PAJAK YANG DIPUNGUT DENGAN PELAYANAN PUBLIK YANG DISEDIAKAN TAXATION WITHOUT REPRESENTATION KARENA TATIF BISNIS DAN NON DOMESTIK TIDAK ADIL, KARENA TARIF TIDAK DIKAITKAN DENGAN KEMAMPUAN MEMBAYAR REPRESENTATION WITHOUT TAXATION , KARENA TAGIHAN PAJAK HANYA DIBERIKAN KEPADA KEPALA RUMAH TANGGA DISERTAI DENGAN PEMOTONGAN PAJAK ADA PENINGKATAN JUMLAH ORANG YANG MEMILIKI HAK TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK LOKAL, TIDAK DISERTAI DENGAN IMPLIKASI FINANSIAL

KATEGORI KETIGA DARI LOCALLY RAISED REVENUE ADALAH PENGHASILAN DARI UTILITAS DAN PERUSAHAAN DAERAH (EARNINGS FROM UTILITIES AND PUBLIC ENTERPRISES) PERUSAHAAN DAERAH MEMPEROLEH PENGHASILAN MELALUI PEMBEBANAN BIAYA (USER CHARGE) ATAS PELAYANAN YANG DIBERIKAN PERTIMBANGAN MENENTUKAN BIAYA INI, YAKNI : EQUITY, REVENUE STABILITY, FLEXIBILITY, EASE OF ADMINISTRATION DAN PUBLIC ACCEPTANCE PEMBEBANAN INI MEMAINKAN PERAN FISKAL DAN REGULASI BERUPA PENGUMPULAN PENDAPATAN & MENGATUR PERMINTAAN JASA & MENGEKANG PELANGGARAN DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG BEBAS BIAYA FUNGSI REGULASI SANGAT PENTING MELALUI PEMBEBANAN BIAYA INI SEBAGAI SATU LANGKAH MENGHINDARI MALAPETAKAN BERSAMA PENGGUNAAN TANPA BATAS SECARA BEBAS PUBLIC GOODS

PENDAPATAN TRANSFER BANYAK PEMDA TERGANTUNG DANA BANTUAN ATAU TRANFER OLEH PUSAT. HAL INI DIPICU FENOMENA EKONOMI POLITIK. PENYEBABNYA : BERTAMBAHNYA TUGAS YANG DIBERIKAN PUSAT KE PEMDA, BERTAMBAHNYA PENGHASILAN PEM PUSAT DARI PAJAK PENGHASILAN, ATAU KETIDAKCUKUPAN SUMBER LOKAL MEMBIAYAI KEBUTUHAN PELAYANAN PUBLIK TRANSFERRED OR ASSIGNED INCOME (DANA TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT) MELIPUTI : BAGI HASIL, BANTUAN DAN ALOKASI ANGGARAN LANGSUNG

REVENUE SHARING BANTUAN (GRANTS) • MENGACU PADA DANA YANG DIPUNGUT ATAS NAMA PEMDA DAN DITRANSFER KEPADANYA. PEM PUSAT BIASANYA MEMUNGUT PAJAK. • PROSENTASE TERTENTU DIBERIKAN KEPADA DAERAH YANG DITENTUKAN SECARA NASIONAL. • PAJAK BERSAMA INI DIBAGI ATAS BY ORIGIN MAUPUN BY FORMULA • BIASANYA MENJADI SUMBER PENDAPATAN UTAMA PEMERINTAH DAERAH • GRANTS SERINGKALI DIGUNAKAN ISTILAH SUBSIDIES ATAU SUBVENTIONS

KOMPENSASI AGAR PEMDA DAPAT MENYEDIAKAN PELAYANAN DASAR TERTENTU UNTUK MEMENUHI KEPENTINGAN MASYARAKAT BANTUAN DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENINGKATKAN PENGELUARAN DALAM PELAYANAN TERTENTU PERSUASI KEINGINAN PUSAT UNTUK MEMPENGARUHI ATAU MENGENDALIKAN BEBERAPA ASPEK PENGELUARAN DAERAH

DUA JENIS UTAMA BANTUAN NON MATCHING & MATCHING TRANSFER NO MATCHING DIBEDAKAN : SELECTIVE (CONDITIONAL) ATAU GENERAL (UNCONDITIONAL) TRANSFER PENERIMA BANTUAN LEBIH SENANG NONMATCHING TRANSFER KARENA LEBIH FLEXIBEL UNTUK MENCAPAI TUJUAN SENDIRI UNCONDITIONAL (GENERAL) NONMATCHING TRANSFER TIDAK ADA BATASAN YANG DITENTUKAN BAGAIMANA BANTUAN ITU DIBELANJAKAN SELECTIVE NONMATCHING TRANSFER MEMBERIKAN SEJUMLAH DANA TANPA PENYESUAIAN LOKAL DIBELANJAKAN UTK TUJUAN TERTENTU

• PENERIMA BANTUAN DAPAT MEMAKSIMALKAN KESEJAHTERAANNYA SENDIRI • PEMBERI BANTUAN HARUS SIAP MENGORBANKAN KEPUASAN PENERIMA BANTUAN • JENIS PERTAMA TERJADI KETIKA TIDAK ADA BATASAN BAGI BANTUAN YANG TERSEDIA DENGAN MENYESUAIKAN PENYEDIAAN UNTUK MENGOREKSI IN-EFISIENSI DALAM PENYEDIAAN BARANG PUBLIK DARI EKSTERNALITAS • DANA TERSEBUT DAPAT DIBELANJAKAN DALAM AREA KEPENTINGAN DEPARTEMEN TANPA MENDISTORSI KEPENTINGAN DAERAH NONMATCHING TRANSFER MENGHASILKAN SUMBERDAYA TANPA MEMPENGARUHI POLA PEMBIAYAAN CONDITIONL (SELECTIVE) NONMATCHING GRANTS DAPAT MENJAMIN BAHWA DALAM HAL INI ADA DUA JENIS TRANSFER, YAKNI : OPEN ENDED MATCHING GRANTS DAN CLOSEDENDED MATCHING GRANTS SELECTIVE (CONDITIONAL) MATCHING GRANTS ATAU COST SHARING PROGRAMS • MENENTUKAN BAHWA DANA TERSEBUT DIBELANJAKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN PENERIMA BANTUAN TURUT SERTA MENDANAI ACTIVITAS BEBERAPA HAL

• EKSTERNALITAS TERJADI KARENA LAYANAN YANG DIBERIKAN DIBIAYAI PEMDA JUGA DIMANFAATKAN OLEH ANGGOTA PEMDA LAINNYA TANPA MEMBERIKAN KONTRIBUSI. • KARENA PEMDA YANG MELAYANI MENANGGUNG SELURUH BIAYANYA, TAPI HANYA MENGHASILKAN TERTENTU SAJA, PEMDA HANYA MENYEDIAKAN LAYANAN TERBATAS. • BILA MASYARAKAT TIDAK DAPAT MEMBERIKAN KOMPENSASI, MAKA PEM PUSAT DAPAT MENGOREKSI DENGAN MENYUBSIDI LAYANAN TERSEBUT MELALUI PERLUASAN EKSTERNALITAS DENGAN MENENTUKAN TINGKAT SUBSIDI ATAU RASIO PENYESUAIAN.

UNTUK MELAKUKAN PEMERATAAN, DIPERLUKAN JENIS BANTUAN LAIN CLOSED-ENDING MATCHING TRANSFER DANA DISEDIAKAN DALAM BATAS TERTENTU TERGANTUNG PEMBERI BANTUAN, AKIBATNYA ADA KONTROL TERHADAP ANGGARAN CLOSED-ENDED MATCHING GRANTS MEMPUNYAI KEUNTUNGAN & KERUGIAN BAGI PEMBERI BANTUAN MENGHASILKAN TRANSFER SUMBER DAYA SIGNIFIKAN DENGAN MEMBERIKAN BANTUAN KEUANGAN DAPAT MENDISTORSI OUTPUTPENYEBAB INEFISIENSI JENIS BANTUAN LAIN ADALAH DEFICIT GRANTS UNTUK MENYESUAIKAN SUMBER DAYA LOKAL DENGAN KOMITMEN PENGELUARAN YANG DISESUAIKAN DG ANGGARAN YANG DISETUJUI TUJUANNYA UNTUK KECUKUPAN (ADEQUACY) AGAR PEMDA MEMILIKI SUMBER DAYA MEMADAI UTK MENJAKAN TANGGUNGJAWABNYA

PEMDA DIBERI SEDIKIT INSENTIF HASIL SISTEM BANTUAN INI TIDAK MEMUASKAN, KARENA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERSENTRALISASI SISTEM INI MENGHAMBAT PERENCANAAN YANG EFEKTIF PEMDA HARUS MAMPU MEMBIAYAI DIRINYA SENDIRI

BENTUK PENDAPATAN TRANSFER KETIGA ADALAH ALOKASI ANGGARAN LANGSUNG (DIRECT BUDGET ALLOCATION) DANA YANG ADA BUKAN TRANSFER ANTAR PEMERINTAH, TAPI ALOKASI INTRA ORGANISASI PEMBERIAN DANA SEPERTI INI MEMBERI PELUANG TERBATAS TERHADAP KEPUTUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH

PINJAMAN (LOANS ATAU BORROWING) PINJAMAN MERUPAKAN SUMBER DANA KETIGA BAGI PEMDA UNTUK MEMBIAYAI INVESTASI MODALDAERAH • DAPAT DIGUNAKAN MEMBANGUN JALAN, JEMBATAN, DAM, GEDUNG SERBA GUNA DAN LAIN SEBAGAINYA YANG SULIT DIPENUHI OLEH PEMDA MELALUI SUMBER DANA YANG ADA • DAPAT DILAKUKAN PEMDA UNTUK MENUTUP DEFISIT ANGGARANNYA DI NEGARA MAJU, PINJAMAN DAPAT DIPEROLEH MELALUI PERBANKAN ATAU SEKTOR SWASTA • DI NEGARA BERKEMBANG, PEMDA SULIT MEMPEROLEH AKSES KE SUMBER MODAL, ATAU KALAU DAPAT MELAKUKANNYA DENGAN SUKU BUNGA YANG TIDAK TERJANGKAU • DI WILAYAH PEDESAAN SULIT MEMPEROLEH MODAL PEMBANGUNAN • KARENA ITULAH, PEMERINTAH PUSAT MENYEDIAKAN PINJAMAN KE PEMDA MELALUI LEMBAGA KREDIT PUSAT NORTON MENGUNGKAPKAN METODE PINJAMAN YANG DILAKSANAKAN DI NEGARA EROPA • PINJAMAN DARI SUMBER DANA INTERNAL (INTERNAL FUNDS), PINJAMAN BERJANGKAN (TEMPORARY BORROWING) DARI PASAR UANG, OBLIGASI (BONDS ISSUES), PENGELUARAN SAHAM (STOCK ISSUES) DAN SEWA MENYEWA (LEASE ARRAGEMENT)

PENGELUARAN DAERAH DESENTRALISASI FISKAL BEROPERASI SEEFISIEN MUNGKIN MENGALOKASIKAN SUMBER PUBLIK KE SEKTOR DAN PROGRAM MENYANGKUT DESENTRALISASI OTORITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGELUARAN PELAYANAN PEMERINTAH UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT MAMPU MENGENDALIKAN PENDAPATAN & PENGELUARAN

PENDAPATAN DAERAH DIGUNAKAN MEMBIAYAI PENGELUARAN DAERAH HARUS DIPENUHI DARI PENDAPATAN DAERAH ADANYA HUBUNGAN TIMBAL BALIK ITU, DESENTRALISASI FISKAL TIDAK DAPAT MENEKANKAN ATAU MENGABAIKAN SALAH SATU ASPEK SAJA. ASPEK YANG SAMA PENTINGNYA DENGAN PENDAPATAN ADALAH PENGELUARAN DAERAH

PERAN PEMERINTAH MENGELOLA URUSAN PENYEDIA LAYANAN PEMBELI LAYANAN PENYANDANG DANA KOORDINATOR PENYEDIA LAYANAN PUBLIK REGULATOR

PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK MELALUI 2 KATEGORI DIRECT PROVISION Pemerintah sbg penyedia langsung layanan publik dengan berbagai variasi INDIRECT OR DELEGATED MANAGEMENT OF SERVICE Menempatkan pemerintah pengatur sementara layanan publik

Pengeluaran Daerah Current Expenditure (Revenue Expenditure) Pengeluaran harian Pemda agar pelayanan publik tetap berlangsung Capital Expenditure Pengeluaran yang menghasilkan aset jangka panjang

Pelayanan Publik tertentu lebih diselenggarakan oleh pemerintah pusat Pertimbangan utama adalah tidak semua layanan publik dilaksanakan di salah satu tingkatan pemerintahan saja Sementara lainnya diselenggarakan pemerintah daerah Dengan pertimbangan itu, dapat mudah menentukan pelayanan mana yang didesentralisasi

PERTIMBANGAN MENJADI DASAR PELIMPAHAN TANGGUNGJAWAB PELAYANAN PUBLIK KEPADA DAERAH (SHAH, 1994) PENYEDIAAN LAYANAN PUBLIK YANG EFISIENSI LOKAL, KEADILAN REGIONAL PERAN DISTRIBUSI SEKTOR PUBLIK, PENYEDIAAN BARANG SEMI PRIVAT , PELESTARIAN PASAR BERSAMA INTERNAL STABILISASI EKONOMI DAN KEKUATAN PENGELUARAN

KAJIAN SHAH (1994), NORTON (1994) DAN BIRD (2000) JENIS LAYANAN PUBLIK YANG DITANGANI OLEH SEMUA PEMDA ADA YANG DITANGANI PUSAT ATAU DAERAH ADA PULA JENIS LAYANAN PUBLIK YANG DITANGANI PEMERINTAH PUSAT

MENDESENTRALISASI PENGELUARAN DIDASARKAN PADA SUBSIDIARITY PRINCIPLE (FISCAL POLICY RESOURCE CENTRE, 2001) MENYARANKAN TIGA JENIS AKTIVITAS LEBIH BAIK DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT PENYEDIAAN BARANG & PELAYANAN PUBLIK YANG BERMANFAAT BAGI BANGSA SECARA KESELURUHAN KEBIJAKAN REDISTRIBUSI PENDAPATAN ATAU SOSIAL AKTIVITAS PEMERINTAH YANG MENCAKUP EKSTERNALITAS ANTAR WILAYAH

DILUAR KETIGA PRINSIP DI ATAS • DISARANKAN UNTUK DISELENGGARAKAN SUBNASIONAL, TERUTAMA YANG TERENDAH TANGGUNGJAWAB PENGELUARAN DAPAT DIRINCI MENJADI TANGGUNGJAWAB UNTUK • MENYEDIAKAN, MEMBIAYAI, MEREGULASI FUNGSI PEMERINTAHAN MENJADI TANGGUNGJAWABNYA TIDAK MUDAH SEMUA JENIS PELAYANAN PUBLIK DAPAT DENGAN BAIK DIURUS OLEH SATU YURISDIKSI TERTENTU • DIMUNGKINKAN TERJADINYA KERJASAMA ANTAR PEMDA UNTUK MENYELENGGARAKAN SECARA EFEKTIF, EFISIEN DAN RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT

UNTUK MENGELOLA PENGELUARAN PEMDA MENGHADAPI ASPEK KELEMBAGAAN BERKAITAN DENGAN KAPASITAS DAERAH MENGELOLA PENDAPATAN MAUPUN PENGELUARAN ASPEK PERTUMBUHAN PENGELUARAN YANG TIDAK DIIMBANGI DENGAN KAPASITAS MEMADAI, MEMICU KETERGANTUNGAN SEMAKIN KUAT PADA PEM PUSAT

KAPASITAS DAERAH ASPEK KELEMBAGAAN YANG HARUS DIPERHATIKAN PEM PUSAT & DAERAH TRANSPARANSI FISKAL AKUNTABILITAS DAN INFORMASI

SEMAKIN KUATNYA KETERGANTUNGAN FINANSIAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMERINTAH PUSAT PERTUMBUHAN PENGELUARAN KARENA SEMAKIN MENINGKATNYA KEBUTUHAN DAN TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS DAN KUANTITAS LAYANAN PUBLIK KEMAMPUAN DAERAH MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAHNYA TERBATAS ADANYA TUNTUTAN SEMAKIN KUAT PEMERATAAN ANTAR WILAYAH , PENDAPATAN DARI PEMBERIAN PELAYANAN JUGA SEMAKIN TERBATAS. BAIK KARENA DIBATASI OLEH SUMBER DAYA, POPULARITAS POLITIS KETERGANTUNGAN FINANSIAL AKAN MENJADI PERSOALAN BESAR JIKA DIHADAPKAN DENGAN ISU OTONOMI YANG DITUNTUT PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJALANKAN URUSAN RUMAH TANGGANYA SENDIRI