KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN TRANSFER KE DAERAH DANA

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN TRANSFER KE DAERAH, DANA DESA, DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2016 Disampaikan Pada: Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Prov. Kalimantan Timur

OUTLINE q Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah q Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah q Kebijakan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa q Kebijakan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan q Arah Kebijakan Transfer Ke daerah ke Depan

HUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH 3

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN q Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; q Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; q Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; q Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; q Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

POKOK-POKOK PENGATURAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN q Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. q Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. q Perencanaan pembangunan daerah harus mengacu kepada rencana pembangunan nasional.

RPJMN 2015 2019 VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN Misi C ITA) (NAWAC M 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. M 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan demokratis berlandaskan Negara Hukum. M 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim M 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera M 5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing M 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional M 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan C 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara C 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya C 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan C 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya C 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia C 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional C 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik C 8. Melakukan revolusi karakter bangsa C 9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia RPJMN 2015 2019 DAERAH 6

Relevansi Kebijakan HKPD Dengan Program Kabinet Kerja Jokowi (Nawacita Jokowi-JK) 1. Membangun dari pinggir dimaksudkan bahwa pembangunan dimulai dari daerah, utamanya daerah perbatasan; 2. Meningkatkan “kesempatan” bagi daerah untuk menumbuhkembangkan inovasi dan potensi lokal, sesuai dengan culture dan kebutuhan riil masyarakatnya; 3. Inovasi dan diskresi yang diberikan kepada Daerah harus didukung dengan pendanaan dari Pusat dan kewenangan daerah untuk mengelolanya. 7

Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah • Kebijakan fiskal daerah harus sejalan dan mendukung dengan keempat kebijakan makro nasional. • Seluruh kebijakan makro, terutama Kebijakan Fiskal mempengaruhi Kebijakan Transfer ke Daerah Interrelasi Kebijakan Makro Kebijakan Fiskal Kebijakan Neraca Pembayaran Kebijakan Moneter Kebijakan Sektor Riil 8

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH 9

Cakupan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah • Pemberian kewenangan perpajakan kepada daerah (local taxing power) dan kewenangan dalam melakukan pinjaman; • Kebijakan transfer (revenue assignment); • Keleluasaan untuk Belanja (expenditure assignment). 10

Penerapan Prinsip Money Follows Function 11

Local Taxing Power Otonomi Percontohan UU No. 5 Tahun 1974 UU Darurat No. 11 &12 Tahun 1957 • Pajak (40 Jenis) dan Retribusi (150 Jenis) • Pelimpahan Pajak Pusat PKB/BBNKB • Open list • Pengendalian oleh pusat/provinsi UU No. 18 Tahun 1997 • Krisis Ekonomi tidak banyak berdampak terhadap peningkatan PAD • Membatasi Jenis Pajak dan Retribusi • Closed list • Pajak baru yang potensial PBBKB UU No. 22 /1999 UU No. 25 /1999 UU No. 34 Tahun 2000 • Open list • Pengendalian pungutan daerah yang bermasalah sulit dilakukan Memperkuat Otonomi UU No. 28 Tahun 2009 • Closed list • Ada Pajak baru yaitu, PBB-P 2, BPHTB, dan Pajak Rokok 12

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DANA DESA 13

Kebijakan Umum Transfer ke Daerah 1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah; 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; 4. Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana; 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar; 6. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; 7. Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; 8. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah. 14

Kebijakan Transfer ke Daerah : Perbedaan Postur Transfer ke Daerah TA 2014 dan TA 2015 Postur Transfer ke Daerah TA 2014 Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2015 Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Perimbangan Dana Transfer ke Daerah DBH Pajak Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum DBH PBB Dana Alokasi Khusus DBH PPh Dana Otsus PAPUA Dana Alokasi Khusus TRANSFER KE DAERAH Dana Otsus Dana Infras Otsus Papua Dana Otsus PAPUA BRT DBH CHT DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DESA Dana Otsus ACEH Dana Inf. Otsus Papua DBH SDA Dana Inf. Otsus Pa. Barat Dana Infras Otsus Pa. Barat Kehutanan Dana Keistimewaan DIY Pertum Tamb Penghasilan Guru Tunjangan Profesi Guru Panas Bumi Migas Panas Bumi Dana Bantuan Op Sekolah Transfer Lainnya Bantuan Op Sekolah Dana Penyesuaian Kehutanan Perikanan Tamb Penghasilan Guru Migas DBH SDA Pertum Dana Keistimewaan DI Yogyakarta Perikanan Dana Otsus & Penyesuaian DBH PBB DBH PPh Dana Otsus PAPUA BRT DBH Pajak Dana Insentif Daerah Dana P 2 D 2 Dana Desa Dana P 2 D 2 15

POSTUR ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DANA DESA TA. 2014 DAN TA. 2015 Dalam Miliar Rupiah 2014 POSTUR 2015 APBNP APBN PERUBAHAN APBN-P* APBNP 2015 – APBN 2015 Nominal % 596. 504 637. 975, 1 643. 834, 5 5. 859, 40 0, 9% 491. 882 516. 401, 0 521. 760, 5 5. 359, 50 1, 0% 117. 663 127. 692, 5 110. 052, 0 -17. 640, 50 -13, 8% 1. 1. DBH Pajak 46. 116 50. 568, 7 54. 216, 6 3. 647, 90 7, 2% 1. 1. 1. 2. DBH Sumber Daya Alam 71. 547 77. 123, 8 55. 835, 4 -21. 288, 40 -27, 6% 1. 1. 2. Dana Alokasi Umum 341. 219 352. 887, 8 0, 00 0, 0% 1. 1. 3. Dana Alokasi Khusus 33. 000 35. 820, 7 58. 820, 7 23. 000, 00 64, 2% 16. 148 16. 615, 5 17. 115, 5 500, 00 3, 0% 523 547, 5 0, 00 0, 0% 104. 411, * Setelah penambahan optimalisasi sebesar Rp 3 Triliun pada pagu DAK 1. 4. Dana Transfer Lainnya 87. 948 1 104. 411, 1 0, 00 0, 0% 2. 9. 066, 2 20. 766, 2 11. 700, 00 129, 1% 1. Transfer ke Daerah 1. 1. Dana Perimbangan 1. 1. 1. Dana Bagi Hasil (DBH) 1. 2. Dana Otonomi Khusus 1. 3. Dana Keistimewaan D. I. Yogyakarta Dana Desa - 16

Kebijakan DBH APBN 2015 1. Menetapkan perkiraan alokasi DBH secara tepat waktu sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil sebagai dasar penyaluran. 2. Menyalurkan alokasi DBH berdasarkan rencana penerimaan untuk menjamin kepastian jumlah dan waktu. 3. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah. 4. Melakukan perhitungan kurang bayar/lebih bayar DBH dengan memperhitungkan penyaluran tersebut berdasarkan realisasi penerimaan. 5. Mempercepat penyelesaian penghitungan PNBP SDA yang belum dibagihasilkan. 17

KEBIJAKAN DAU 2015 1. Menerapkan formula DAU secara konsisten dengan penerapan prinsip Non Hold Harmless, melalui pembobotan dalam Formula DAU yaitu pada: o Alokasi Dasar; o Komponen Kebutuhan Fiskal; o Komponen Kapasitas Fiskal. 2. Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (sebagai equalization grant) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal, melalui pembatasan porsi alokasi dasar dan mengevaluasi bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, serta memperhatikan jumlah daerah yang mengalami penurunan DAU dan total penurunannya relatif kecil. 3. Menetapkan besaran DAU yang bersifat final (tidak mengalami perubahan), dalam hal terjadi perubahan APBN yang menyebabkan PDN Neto bertambah atau berkurang. 18

Bobot Penghitungan Kapasitas Fiskal Dinaikkan Untuk Mengalokasikan DAU yang Lebih Besar Bagi Daerah yang Kapasitasnya Rendah BOBOT VARIABEL ALOKASI DASAR CELAH FISKAL VARIABEL KEBUTUHAN FISKAL - INDEKS JUMLAH PENDUDUK - INDEKS LUAS WILAYAH (LUAS LAUT) - INDEKS IKK - INDEKS IPM - INDEKS PDRB /cap VARIABEL KAPASITAS FISKAL - PAD - DBH PAJAK - DBH SDA 2014 2015 PROVINSI KAB/KOTA 40% 49% 60% 51% 30% 30% 14% 13% 35% 40% 27% 28% 15% 17% 14% 12% 58% 55% 63% 60% 57% 70% 100% 65% 80% 95% 19

KEBIJAKAN DAK DALAM APBN 2015 1. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP, serta melakukan restrukturisasi bidang DAK sehingga lebih fokus dan berdampak signifikan; 2. Membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik untuk mendorong pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat; 3. Memprioritaskan daerah tertinggal, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah pesisir dan kepulauan sebagai kriteria khusus dalam pengalokasian DAK; 4. Melanjutkan kebijakan affirmatif DAK yang diprioritaskan pada bidang infrastruktur dasar untuk daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah. 5. Perubahan jumlah bidang DAK dari 19 bidang pada APBN 2014 menjadi 14 bidang pada APBN 2015 6. Perubahan kriteria kewilayahan dari 6 kriteria (ketahanan pangan, rawan bencana, pariwisata, daerah tertinggal, perbatasan, dan pesisir kepulauan) pada APBN 2014 menjadi 3 kriteria (daerah tertinggal, perbatasan, dan pesisir kepulauan) pada APBN 2015 20

Kebijakan Afirmasi DAK dalam APBN 2015 Affirmative policy kepada 196 daerah tertinggal dan/atau daerah perbatasan yang berkemampuan keuangan relatif rendah, melalui: 1. Pemberian alokasi DAK Tambahan bagi daerah tertinggal dan perbatasan yang berkemampuan keuangan relatif rendah, yang diperuntukan bagi DAK Bidang Infrastruktur Dasar, yaitu: § Infrastruktur Transportasi (sub bidang jalan dan sub bidang transportasi perdesaan); § Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum; dan § Infrastruktur Irigasi. 2. Dana Pendamping untuk DAK Tambahan diatur berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yaitu: § Kemampuan Keuangan Daerah Rendah Sekali, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 0% (nol persen); § Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 1% (satu persen); dan § Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, diwajibkan menyediakan dana pendamping paling sedikit 2% (dua persen). 21

KEBIJAKAN DAK DALAM APBN-P 2015 v Dalam rangka mendukung pendanaan atas berbagai urusan pemerintahan dan penyelenggaran layanan publik yang telah diserahkan kepada daerah, maka salah satu mekanisme pendanaan yang tepat untuk mendukung program prioritas nasional adalah melalui DAK. v Untuk itu dalam APBN-P 2015, dialokasikan DAK Tambahan: Ø Untuk mengakomodasi berbagai program/kegiatan yang mendukung prioritas Kabinet Kerja (Kedaulatan Pangan, Revitalisasi Pasar Tradisional, Peningkatan Layanan Kesehatan, dan Peningkatan Konektivitas antar Wilayah), dialokasikan DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P 3 K 2) pada TA 2015; Ø Untuk mengakomodasi berbagai usulan daerah yang disampaikan melalui DPR-RI dan disetujui oleh DPR-RI. v DAK Tambahan dialokasikan pada bidang: 1) 2) 3) 4) 5) Bidang Infrastruktur Irigasi Bidang Pertanian Bidang Sarana Perdagangan Bidang Kesehatan, dan Bidang Transportasi/jalan v Pagu DAK Tambahan dalam APBN-P 2015 disepakati sebesar Rp 23 Triliun. 22

Tunjangan Guru PNSD melalui Transfer ke Daerah Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 1. Tunjangan Profesi diberikan kepada Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Tunjangan Profesi Guru PNSD diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, tidak termasuk untuk bulan ke-13. Tunjangan Guru PNSD Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD 1. Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) diberikan kepada guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Besarnya adalah Rp 250. 000, 00 per bulan selama 12 bulan. 23

Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah TA 2015 1. Dana BOS dialokasikan dalam APBN untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar yang lebih bermutu. 2. Dana BOS dialokasikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta digunakan untuk: Ø Biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar, dan Ø Mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Dana BOS merupakan pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dan bukan merupakan pengganti BOS Daerah (BOSDA). 4. Perhitungan Kebutuhan Alokasi Dana BOS diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Dana BOS disalurkan dari rekening kas negara ke rekening kas umum daerah provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah. 24

Dana Insentif Daerah (DID) Dana Insentif Daerah dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan fungsi pendidikan dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu, yang terdiri dari kriteria kinerja utama, kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja pendidikan, kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan, dan batas minimum kelulusan kinerja. No Kriteria Kinerja Keuangan Bobot Tahun 2014 Usulan Bobot Tahun 2015 50% 1. Opini BPK atas LKPD 35% 2. Penetapan Perda APBD tepat waktu 35% 3. Effort peningkatan PAD 15% 4. Penyampaian LKPD Tepat Waktu 15% 100% Total Bobot Kriteria Kinerja Keuangan Daerah Kriteria Kinerja Pendidikan 25% 1. Partisipasi Sekolah (APK) 50% 2. Reduction Shortfall IPM 50% 100% Total Bobot Kriteria Kinerja Pendidikan Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan 25% 1. Pertumbuhan Ekonomi 30% 35% 2. Penurunan Tingkat Kemiskinan 30% 3. Penurunan Tingkat Pengangguran 20% 4 Kluster Kemampuan fiskal daerah (KFD) 20% 15% 100% Total Bobot Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan 25

Peta Sebaran Desa Per Provinsi Aceh 6474 Kepri 275 Kaltara 447 Sumut 5389 Kalbar 1908 Malut 1063 Pa. Bar 1628 Papua 5118 Kaltim 833 Kalteng 1434 Jambi 1398 Babel 309 Bengkulu 1341 Kalsel 1864 Sulbar 576 Sultra 1820 Sulsel 2253 Sumsel 2817 Lampung 2435 Banten 1238 Sulut 1490 Sulteng 1839 Riau 1592 Sumbar 880 Gorontalo 657 Jabar 5319 Jateng 7809 DIY 392 Jatim 7723 Bali 636 NTB 995 NTT 2950 Maluku 1191 Jumlah Desa 74. 093 (Kemendagri) 26

KEBIJAKAN UMUM DANA DESA 1. Menetapkan alokasi Dana Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa (sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa); 2. Mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis; 3. Menyalurkan Dana Desa kepada kabupaten/kota melalui mekanisme transfer; 4. Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 27

PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM APBN 2015 (BERDASARKAN PP 60/2014) Keterangan: • Jumlah Penduduk adalah Jumlah Penduduk kabupaten/kota (sumber BPS) • Jumlah Penduduk Miskin adalah Jumlah Penduduk Miskin kabupaten/kota (sumber BPS) • Luas Wilayah adalah Luas Wilayah kabupaten/kota (sumber Kemendagri dan BIG) • IKK adalah IKK kabupaten/kota (sumber BPS) 28

PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM APBNP 2015 (BERDASARKAN REVISI PP 60/2014) APBN Transfer ke Daerah Dana Desa MENTERI KEUANGAN BUPATI/WALIKOTA DANA DESA PER KAB/KOTA DANA DESA PER DESA 10 % Formula 90% Alokasi Dasar 25% x Jumlah Penduduk Desa 35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa 10% x Luas Wilayah Desa 30% x IKK 30% x IKG Keterangan: • Jumlah Penduduk adalah Jumlah Penduduk Desa pada kabupaten/kota (sumber BPS) • Jumlah Penduduk Miskin adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa pada kabupaten/kota (sumber BPS) • Luas Wilayah adalah Luas Wilayah Desa pada kabupaten/kota (sumber Kemendagri dan BPS) • IKK adalah IKK kabupaten/kota (sumber BPS) 29

KEBIJAKAN DANA DESA DALAM APBN-P 2015 1. Sejalan dengan visi Pemerintah untuk Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam kerangka NKRI, perlu dialokasikan dana yang lebih besar untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa. 2. Dalam rangka memenuhi ketentuan UU 6/2014, yakni anggaran Dana Desa dari APBN sebesar 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap, Pemerintah sedang menyiapkan Road Map Dana Desa. 3. Sesuai roadmap Dana Desa, dalam APBNP tahun 2015 diusulkan tambahan anggaran dana desa sebesar Rp 11. 700, 0 miliar, sehingga total dana desa dalam APBNP 2015 sebesar Rp 20. 766, 2 miliar. 4. Anggaran Dana Desa tersebut akan dialokasikan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Alokasi dari Pusat ke kab/kota (ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN) b. Alokasi dari kab/kota ke desa (ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah) 5. Untuk menghindari ketimpangan alokasi Dana Desa untuk setiap kab/kota dan setiap desa, penghitungan alokasi dana desa akan dilakukan berdasarkan: a. alokasi yang dibagi secara merata; dan b. alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa APBN 2015 APBN-P 2015 Rp 9. 066, 2 miliar Rp 20. 766, 2 miliar 30

PENYALURAN DANA DESA PEMERINTAH PUSAT (Mekanisme Transfer APBN) 1 2 5 3 4 PEMERINTAH KAB/KOTA (Mekanisme Transfer APBD) 31

MEKANISME DAN JADWAL PENYALURAN DANA DESA TAHAPAN PENYALURAN DD URAIAN Proporsi Penyaluran Dana Desa dari PUSAT KE KAB. /KOTA Penyaluran Dana Desa dari KAB / KOTA KE DESA KETERANGAN/ PERSYARATAN TAHAP I TAHAP 2 TAHAP 3 40% 20% Dasar: Perpres Alokasi Dana Desa Minggu II Bulan Oktober Persyaratan: Perda APBD thn berjalan; Perkada ttg tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap desa ; dan Laporan realisasi thn sebelumnya. Minggu II Bulan April 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah Minggu II Bulan Agustus 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah Persyaratan: • Tahap I: Penyampaian APB Desa; • Tahap II: Laporan penggunaan semester sebelumnya. q Menteri Keuangan selaku BUN akan menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk alokasi per Kab/Kota; ü Mekanisme penyaluran dari RKUN ke RKUD sesuai mekanisme APBN untuk Transfer ke Daerah; q Selanjutnya Bupati/Walikota selaku BUD akan menyalurkan alokasi Dana Desa setiap Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa. ü Mekanisme penyaluran dari RKUD ke Rekening Desa sesuai mekanisme Transfer dalam APBD. 32

Roadmap Dana Desa (DD): Rp 20. 766, 2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 280, 3 juta ADD: Rp 34. 236, 6 M Bagi Hasil PDRD: Rp 4. 109, 3 M TOTAL= Rp 59. 112, 1 M Rata 2 perdesa: Rp 797, 8 juta Dana Desa (DD): Rp 47. 684, 7 M Rata-rata DD per Desa: Rp 643, 6 juta ADD: Rp 37. 564, 4 M Bagi Hasil PDRD: Rp 4. 270, 3 M TOTAL= Rp 89. 519, 4 M Rata 2 perdesa: Rp 1. 208, 2 juta Dana Desa (DD): Rp 81. 184, 3 M Rata-rata DD per Desa: Rp 1. 095, 7 juta ADD: Rp 42. 285, 9 M Bagi Hasil PDRD: Rp 4. 975, 9 M TOTAL= Rp 128. 446, 3 M Rata 2 perdesa: Rp 1. 733, 6 juta Penggunaan: Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: APBDes RKP Des Pedoman Pelaksanaan; Pendampingan; Penggunaan: Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa melalui pembangunan infrastruktur dasar Desa Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: APBDes RKP Des RPJM Des 2018 Dana Desa (DD): Rp 111. 840, 2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 1. 509, 5 juta ADD: Rp 60. 278, 0 M Bagi Hasil PDRD: Rp 6. 384, 6 M TOTAL= Rp 178. 502, 8 M Rata 2 perdesa: Rp 2. 409, 2 juta 2019 2017 2016 APBN-P 2015 Dana Desa (DD): Rp 103. 791, 1 M Rata-rata DD per Desa: Rp 1. 400, 8 juta ADD: Rp 55. 939, 8 M Bagi Hasil PDRD: Rp 5. 680, 1 M TOTAL= Rp 165. 411, 1 M Rata 2 perdesa: Rp 2. 232, 5 juta Penggunaan: Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: APBDes RKP Des RPJM Des Pedoman Pelaksanaan; Pendampingan; Pengembangan Database: Target Keberhasilan Jumlah Desa 33 74. 093 33

KEBIJAKAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

PRINSIP DASAR PENDANAAN Pemerintah (K/L) berwenang menentukan lokasi, anggaran dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan ditugaskan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah. ” ( PP 7/2008 Pasal 21 dan Pasal 50 ) Penjelasan PP 7/2008 Pasal 21 dan Pasal 50 • Kemampuan keuangan negara pengalokasian disesuaikan dengan kemampuan APBN dalam mendanai urusan pemerintah pusat melalui bagian anggaran K/L • Keseimbangan pendanaan di daerah pengalokasian mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah yang terdiri dari besarnya transfer ke daerah dan kemampuan keuangan daerah • Kebutuhan pembangunan daerah pengalokasian disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah 35

TUJUAN REKOMENDASI Ø Mewujudkan proporsionalitas agar sebaran alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu. Ø Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Ø Memberi masukan kepada Kementerian/Lembaga dalam perencanaan lokasi dan anggaran dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (PMK No. 156/PMK. 07/2008 Sebagaimana telah disempurnakan dengan PMK No. 248/PMK. 07/2010) 36

REKOMENDASI TAHUN 2015 Dalam Perencanaan Lokasi dan Alokasi Dana Dekon/TP Tahun 2016: 1. Daerah yang direkomendasikan untuk diprioritaskan mendapat alokasi dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan T. A 2016 sebanyak 390 daerah, dengan rincian : • 37

REKOMENDASI TAHUN 2015 2. Kementerian/Lembaga wajib memperhatikan program/kegiatan yang merupakan urusan pemerintah yang didanai melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara tertib, dan taat pada peraturan perundangan. 3. Kementerian/Lembaga mempertimbangkan program/kegiatan tugas pembantuan dengan komposisi belanja modal yang lebih besar dari jenis belanja lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. 4. Kementerian/Lembaga melakukan langkah percepatan penyerapan anggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional. 5. Kementerian/Lembaga melakukan koordinasi dengan kepala daerah pada saat penyusunan Renja K/L dalam rangka sinergi kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 6. Kementerian/Lembaga memberikan masukan kepada Kepala Daerah agar memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang mampu dan berpengalaman dalam pengelolaan keuangan di setiap SKPD sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, terutama apabila pejabat dimaksud berpindah tugas atau promosi. 38

ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DEPAN

Dasar Penyusunan Kebijakan Transfer TA. 2016 RPJM 2015 -2019 RKP 2016 RAPBN 2016 • Kebijakan keberpihakan (affirmative policy) kepada daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama (a) kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar; (b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) desa tertinggal; (d) daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. • Disusun dengan mengacu pada RPJM dengan target yang lebih spesifik • Melanjutkan kebijakan transfer dalam APBN-P TA. 2015 • Terkait dengan kebijakan transfer ke daerah dan desa disusun dengan mempertimbangkan : • Penerimaan Dalam Negeri sebagai Dasar Perhitungan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diperkirakan tidak banyak mengalami perubahan; dan • Jumlah daerah yang akan memperoleh alokasi dana transfer meningkat 40

Kebijakan Strategis Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2016 q Arahan Presiden agar alokasi Transfer ke Daerah bagi pembangunan infrastruktur daerah (Kab/Kota) terus ditingkatkan; q Melanjutkan affirmative policy terkait alokasi DAK; q Pengalokasian DAU dengan tetap mempertimbangkan agar semua daerah memiliki kemampuan keuangan daerah yang sama untuk membiayai urusan yang menjadi tanggungjawabnya. q Mengalokasikan dana desa dengan arah segera mencapai jumlah yang telah diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014. 41

LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN TERKAIT KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DANA DESA 1. Percepatan penyampaian informasi alokasi transfer ke daerah dana desa melalui pengunggahan dalam website DJPK segera setelah pengambilan keputusan dalam rapat kerja banggar DPR RI bersama pemerintah untuk mempermudah Daerah dalam menyusun APBD; 2. Percepatan penyampaian informasi penetapan rincian transfer ke daerah dana desa dalam Peraturan Presiden melalui website DJPK. Kebijakan ini dilakukan juga dalam rangka mempermudah Daerah dalam menyusun APBD; 3. Pedoman penyusunan APBD harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Kemenkeu dan Bappenas sebelum ditetapkan Kemendagri. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan sinkronisasi pe- rencanaan dan penganggaran antara Pusat dengan Daerah. (Pasal 308 UU 23/2014) 42

ARAH KEBIJAKAN HKPD KE DEPAN (DRAFT REVISI UU 28/2009) Peningkatan Kemandirian Daerah Dalam Pembiayaan Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas § Memperluas basis pajak daerah melalui pendaerahan PBB P 3. § Memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengenakan opsen atas pajak pusat (PPh Orang Pribadi). § Menyederhanakan struktur pajak daerah dan retribusi daerah. 43

ARAH KEBIJAKAN HKPD KE DEPAN … (1) (DRAFT REVISI UU 33/2004) 1. Reformulasi Sumber Pendanaan APBD a. Reformulasi DBH: § Memperkuat konsepsi by origin DBH (menghapus DBH yang tidak punya dampak signifikan terhadap penerimaan daerah namun menyalahi prinsip by origin), yaitu menghapus DBH Perikanan. § Penyaluran DBH menggunakan mekanisme prognosa pada akhir tahun, yang selanjutnya selisihnya dengan realisasi akan diperhitungkan pada tahun berikutnya. b. Reformulasi DAU: § Menghapus alokasi dasar (belanja pegawai daerah), sehingga formula DAU hanya didasarkan pada Fiscal Gap, guna mengurangi dorongan inefisiensi belanja pegawai. § Penetapan bobot daerah berdimensi jangka menengah (3 tahun) § Kebutuhan fiskal diukur dengan ukuran kebutuhan riil (transisi penerapan 5 tahun) 44

ARAH KEBIJAKAN HKPD KE DEPAN … (2) (DRAFT REVISI UU 33/2004) c. Reformulasi DAK: § DAK Prioritas Nasional: DAK harus benar-2 tepat sasaran dan mendukung target prioritas program kerja pemerintah (i) prioritas bersifat fleksibel sesuai RKP; (ii) penentuan daerah berbasis pada kriteria prioritas pencapaian output; (iii) jumlah bidang per tahun relatif terbatas namun mempunyai dampak yg signifikan. § DAK untuk pencapaian SPM/SPN sektor layanan dasar (sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air minum dan irigasi). § DAK untuk pencapaian prioritas nasional (dapat ditentukan setiap tahun sesuai prioritas pemerintah) berbasis prioritas kewilayahan dan/atau sektoral. § Konsep output based untuk mengurangi rigiditas petunjuk penggunaan dari Pusat (K/L terkait), namun digantikan dengan target output yang harus dicapai oleh daerah. § Penerapan kerangka pendanaan jangka menengah pada DAK. § Besaran DAK harus ditingkatkan secara signifikan agar arah pembangunan nasional dapat lebih terkendali § Tidak ada dana pendamping DAK d. Mengintegrasikan dana transfer lainnya (yang penggunaannya telah ditentukan, seperti TPG, BOS, dll) ke dalam DAK yang dapat digunakan untuk kegiatan fisik dan non-fisik. 45

ARAH KEBIJAKAN HKPD KE DEPAN … (3) (DRAFT REVISI UU 33/2004) 2. Penegasan mekanisme pendanaan sesuai urusan pemerintahan a. Urusan daerah didanai dari APBD, dan APBD dilarang mendanai urusan Pusat diserta dengan penerapan sanksi berupa pembatalan Perda APBD oleh Gubernur untuk APBD Kab/Kota dan Mendagri untuk APBD Provinsi apabila Daerah melanggar. b. Urusan Pusat didanai dari APBN, dan K/L dilarang mendanai urusan Daerah c. Pelanggaran dikenakan sanksi pemotongan anggaran tahun berikutnya. 3. Pengendalian pemekaran daerah Pengalokasian Dana Perimbangan kepada daerah otonom baru tidak secara otomatis setelah penetapan, namun baru dilakukan pada tahun kedua. 4. Pengendalian belanja daerah dan perbaikan pengelolaan keuangan: a. kontrol terhadap dana idle daerah, bila Pemda mempunyai deposito jangka > 2 bulan sebesar >1/12 belanja APBD, maka transfer dapat digantikan dengan SUN. Hal ini dimaksudkan agar daerah lebih fokus pada belanja untuk peningkatan kuantitas dan kualitas public service delivery, dan mengurangi fokus daerah pada investasi financial; 46

ARAH KEBIJAKAN HKPD KE DEPAN … (4) (DRAFT REVISI UU 33/2004) b. c. Pengendalian batas maksimal kumulatif defisit APBD; Pengaturan mengenai belanja, utamanya batas minimal untuk belanja infrastruktur yang langsung terkait dengan peningkatan kuantitas layanan publik dalam APBD. 5. Pengaturan mengenai Pinjaman Daerah a. Ruang yang lebih leluasa bagi daerah dalam melakukan pinjaman daerah aturan tetap prudent namun tidak mempersulit daerah; b. Pengembangan Lembaga pembiayaan daerah semacam RIDF. 6. Surveillance serta reward and punishment Surveillance dilakukan secara berkala, sebagai salah satu alat untuk memberikan reward and punishment kepada daerah yang didasarkan pada kinerja keuangannya. 47

Terima Kasih Kementerian Keuangan Jl. DR Wahidin No. 1, Gd. Radius Prawiro Jakarta Pusat, Indonesia, 10710 Telp. +6221 3509442 Fax. +6221 3509443 Website : http: //www. djpk. depkeu. go. id

PROFIL KEUANGAN, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 49

STRUKTUR APBD PROVINSI/KAB/KOTA SE-INDONESIA DAN SE-PROV. KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 - 2015 • Dalam kurun waktu tahun 20102015, terjadi kenaikan pendapatan dan belanja daerah. • Dalam kurun waktu tahun 20102012 terdapat surplus anggaran daerah (realisasi APBD), defisit anggaran terjadi dalam APBD secara Nasional tahun 2013 -2015. Keterangan: Tahun 2010 – 2013 : Data realisasi APBD Tahun 2014 – 2015 : Data APBD 50

STRUKTUR PENDAPATAN PROVINSI/KAB/KOTA SE-INDONESIA DAN SEKALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 - 2015 q Struktur pendapatan daerah secara nasional masih didominasi oleh dana perimbangan (transfer ke daerah). q Secara nasional, rata-rata proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan mencapai 61, 8%, sedangkan rata proporsi pada daerah se-Prov. Kaltim mencapai 64, 5%. q Secara nasional, rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan mencapai 21, 3%, sedangkan rata-rata proporsi pada daerah se-Prov. Kaltim mencapai 14, 4%. 51

PERANANAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PROVINSI/KAB/KOTA SE -INDONESIA TAHUN 2010 – 2015 q Secara Nasional, peranan PAD dalam pendapatan daerah relatif masih rendah meskipun terus meningkat, dari 18, 1% tahun 2010 menjadi 25% pada tahun 2015. q Peranan PAD terhadap pendapatan daerah juga meningkat di provinsi/kab/kota se-Kalimantan Tengah, dari 14, 7% pada tahun 2010 menjadi 22, 5% pada tahun 2015. q Hal ini diantaranya disebabkan adanya kebijakan penguatan Local Taxing Power, pendaerahan PBB dan BPHTB serta pengenaan pajak rokok). q Implikasinya inefisiensi dan kurang akuntabelnya daerah dalam membelanjakan pendapatannya 52

TAX RATIO DAN ELASTISITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH q Secara Nasional, rasio penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) masih sangat rendah meskipun terus mengalami peningkatan selama periode 2011 – 2013 dari sebesar 1, 45% pada tahun 2011 menjadi 1, 66% pada tahun 2013. q Adapun tingkat elastisitas PDRD terhadap PDRB secara Nasional dapat dikatakan cukup baik meskipun hanya sebesar 1, 63 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemungutan PDRD relatif lebih baik. 53

PERANAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH YANG SEMAKIN MENURUN Ø Secara Nasional, peranan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah terus mengalami penurunan dari 68, 3% tahun 2010 menjadi 55, 3% pada tahun 2015. Ø Peranan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah di provinsi/kab/kota se Kaltim juga mengalami penurunan dari 75, 6% pada tahun 2010 menjadi 63, 6% pada tahun 2015. 54

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI • Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami fluktuasi selama periode 2009 – 2013, semula 2, 28% menjadi 1, 59%. Selama periode tersebut, laju pertumbuhan selalu berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional. 55

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami peningkatan selama periode 2009 - 2013. Dari semula 75, 11% pada tahun 2009 menjadi 77, 33% pada tahun 2013. 56

PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur menurun dari semula 11, 14% pada tahun 2011 menjadi 7, 95% pada tahun 2013. Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur terus mengalami penurunan selama periode 2010 - 2014. Dari semula 7, 66% pada tahun 2010 menjadi 6, 31% pada tahun 2014. 57