PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGGANTI DAFTAR

  • Slides: 32
Download presentation
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGGANTI DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN LLDIKTI (DP 3)WILAYAH

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGGANTI DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN LLDIKTI (DP 3)WILAYAH III

DASAR HUKUM : UU No. 5 Th 2014 Pasal 75 sd Pasal 78 ttg

DASAR HUKUM : UU No. 5 Th 2014 Pasal 75 sd Pasal 78 ttg ASN Pasal 76; (1) Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS; (2) Penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. PP No. 46 Th 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS pengganti PP 10 tahun 1979 tentang DP 3 Per. Ka BKN No. 1 Th 2013 ttg Ketentuan Pelaksanaan DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN SELURUH PEJABAT ESELON III DAN IV UNHAS GEDUNG IPTEKS 14 SEPTEMBER 2013 PP 46 Th 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS

PRESTASI KERJA PNS q Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS

PRESTASI KERJA PNS q Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja (PK) q Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan langsung pegawai q Perilaku Kerja yang disingkat PK adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Penilaian SKP: § § KUANTITAS KUALITAS WAKTU BIAYA Penilaian PK

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Penilaian SKP: § § KUANTITAS KUALITAS WAKTU BIAYA Penilaian PK : • • • ORIENTASI ELAYANAN INTEGRITAS KOMITMEN DISIPLIN KERJASAMA KEPEMIMPINAN

PRINSIP PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS a. Objektif; b. Terukur; c. Akuntabel; d. Partisipatif; dan

PRINSIP PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS a. Objektif; b. Terukur; c. Akuntabel; d. Partisipatif; dan e. Transparan.

 • Pasal 9 angka 12 dan Pasal 10 angka 10 PP No. 53

• Pasal 9 angka 12 dan Pasal 10 angka 10 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dinyatakan apabila pencapaian Sasaran Kerja PNS (SKP) pada akhir tahun hanya mencapai antara 25% s. d. 50% dikenakan hukuman sedang, dan yang SKPnya dibawah 25% dikenakan hukuman berat. § Penyempurnaan DP-3 PNS secara umum diarahkan sesuai dengan perkembangan tuntutan kualitas dalam pembinaan SDM-PNS untuk membangun dan mendayagunakan perilaku kerja produktif. 6

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI A. BEBERAPA ISTILAH 1. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI A. BEBERAPA ISTILAH 1. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja PNS; 2. Target : jumlah beban kerja yg akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan; 3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) : rencana yg memuat kegiatan tahunan dan target yg akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yg telah ditetapkan oleh instansi pemerintah; B. TUJUAN Penilaian Prestasi Kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yg dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yg dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. 7

KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN Peraturan Pemerintah No 10 TAHUN 1979 1. Dalam Pasal 12 dan Pasal

KEBIJAKAN PENYEMPURNAAN Peraturan Pemerintah No 10 TAHUN 1979 1. Dalam Pasal 12 dan Pasal 20 UU No. 43 Tahun 1999 antara lain mengamanatkan bahwa pembinaan PNS dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja dan untuk menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. 2. Pasal 3 angka 12 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil wajib mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. 8

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL NO I. PEJABAT PENILAI NO II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 1 Nama 2 NIP 3 Pangkat/Gol. Ruang 4 Jabatan 5 Unit Kerja NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN ANGKA KREDIT 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - TARGET KUANT/ OUTPUT KUAL/ MUTU WAKTU Jakarta, … Januari 20… Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai ……………… NIP. ………………. . NIP. ……………. . BIAYA

PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian … Januari s/d 31 Desember

PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Jangka waktu penilaian … Januari s/d 31 Desember 20… TARGET NO REALISASI I. Kegiatan Tugas Jabatan A K Kuant / outpu t Kual/ Mutu Wakt u Biaya 2 3 4 5 6 7 1 AK 8 Kuant/ output Kual/ Mutu Waktu Biaya 9 10 11 12 PENGHITUNGAN NILAI CAPAIA N SKP 13 14 1 2 3 4 5 II. Tugas Tambahan dan Kreativitas/ Unsur Penunjang : 10, 0 0 a. Tugas Tambahan 30, 0 0 b. Kreativitas JUMLAH NILAI CAPAIAN SKP Jakarta, 31 Desember 2012 Pejabat Penilai ………………. . NIP. …………………….

 4. UNSUR YANG DINILAI Jumlah a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1. Orientasi Pelayanan

4. UNSUR YANG DINILAI Jumlah a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1. Orientasi Pelayanan x 3. Komitmen 4. Disiplin - 7. Jumlah 0 Tanggal, …………………. 0, 00 6. Kepemimpinan 9. Nilai Perilaku Kerja 8. Nilai rata – rata #DIV/0! 2. Integritas b. Perilaku Kerja 5. Kerjasama 60% 6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN x 40% 0, 00 #DIV/0! NILAI PRESTASI KERJA #DIV/0! 7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN 5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA) Tanggal, …………………. 11

8. REKOMENDASI 9. DIBUAT TANGGAL, …………. . PEJABAT PENILAI LOGO PTS PENILAIAN PRESTASI KERJA

8. REKOMENDASI 9. DIBUAT TANGGAL, …………. . PEJABAT PENILAI LOGO PTS PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENRISTEKDIKTI LLDIKTI WILAYAH III D. K. I JAKARTA 1. YANG DINILAI Atasan Langsung Dosen PNS yang Ditugaskan di PTS - 2. 10. DITERIMA TANGGAL, ………… PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (Dosen PNS yang Ditugaskan pada PTS) (Isikan NIP) 11. DITERIMA TANGGAL, . . ATASAN PEJABAT PENILAI 3. Pemimpin PTS Rektor/Ketua/Direktur - JANGKA WAKTU PENILAIAN BULAN : 2 Januari s/d 31 Desember 2018 a. N a m a (Dosen PNS yang Ditugaskan pada PTS) b. N I P (Isikan NIP) c. Pangkat, Golongan ruang, TMT (Isikan Pangkat/Gol) d. Jabatan (Jabatan Akademik Dosen) e. Unit Organisasi Dosen PNS yang Ditugaskan pada Universitas/Sekolah Tinggi/ Institut/Akademi/Politeknik** PEJABAT PENILAI a. N a m a Atasan Langsung Dosen PNS yang Ditugaskan di PTS b. N I P - c. Pangkat, Golongan ruang, TMT - d. Jabatan Atasan Langsung Struktural pada PTS e. Unit Organisasi Universitas/Sekolah Tinggi/ Institut/Akademi/Politeknik. . . . ATASAN PEJABAT PENILAI a. N a m a Pemimpin PTS Rektor/Ketua/Direktur b. N I P - c. Pangkat, Golongan ruang, TMT - d. Jabatan Pemimpin Struktural pada PTS e. Unit Organisasi Universitas/Sekolah Tinggi/ Institut/Akademi/Politeknik. . . . 12

► Tugas Tambahan No Tugas Tambahan Nilai 1 Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1

► Tugas Tambahan No Tugas Tambahan Nilai 1 Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak I (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan 1 2 Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan. 2 3 Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau lebih. 3 13

► Kreativitas No Tugas Tambahan Nilai 1 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang

► Kreativitas No Tugas Tambahan Nilai 1 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja setingkat eselon II. 3 2 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh PPK. 6 3 Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi Negara dengan penghargaan yang diberikan oleh Presiden. 12 14

PENGUKURAN Kriteria Nilai 91 -100 76 – 90 61 – 75 51 -60 50

PENGUKURAN Kriteria Nilai 91 -100 76 – 90 61 – 75 51 -60 50 ke bawah Keterangan Hasil kerja sempurna tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan pelayanan di atas standar yang ditentukan dan lain-lain. Hasil kerja mempunyai 1 (satu) atau 2 (dua) kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan sesuai standar yang telah ditentukan dan lain-lain. Hasil kerja mempunyai 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain. Hasil kerja mempunyai 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan dan lain-lain. Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 (lima) kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yang ditentukan dan lain-lain.

ja r e u. K P k a l i er

ja r e u. K P k a l i er

PERILAKU KERJA • Penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural; •

PERILAKU KERJA • Penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural; • Penilaian perilaku dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS sesuai kriteria yang ditentukan; ejabat penilai • dalam melakukan penilaian perilaku dapat kerja PNS mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing; • PNS; • Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus).

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS Nama : NIP No 1 2 : Tanggal

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS Nama : NIP No 1 2 : Tanggal U r a I a n Nama/NIP dan paraf pejabat penilai

PEDOMAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS N O UNSUR YG DINILAI 1 2 1 Orientasi

PEDOMAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS N O UNSUR YG DINILAI 1 2 1 Orientasi Pelayanan URAIAN NILAI ANGKA SEBUTAN 3 4 5 6 1 Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. 91 - 100 Sangat baik 2 Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi 76 - 90 Baik 3 Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. 61 - 75 Cukup 4 Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. 51 - 60 Kurang 5 Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. 50 ke bawah Buruk

N O UNSUR YG DINILAI 1 2 2 Integritas URAIAN NILAI ANGKA SEBUTAN 5

N O UNSUR YG DINILAI 1 2 2 Integritas URAIAN NILAI ANGKA SEBUTAN 5 6 Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan 1 tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya. 91 - 100 Sangat baik Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menya-lahgunakan wewenangnya 2 tetapi berani menang-gung resiko dari tindakan yang dilakukannya. 76 - 90 Baik Adakalanya/kadang-kadang dalam melaksanakan tugas bersikap cukup jujur, cukup ikhlas, dan kadang-kadang 3 menyalahgunakan wewenang-nya serta cukup berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya. 61 - 75 Cukup Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas dan 4 sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya. 51 - 60 Kurang Tidak pernah jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan tugas, 5 dan selalu menyalahgunakan wewenangnya serta tidak berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya. 50 ke bawah Buruk 3 4

NILAI NO UNSUR YG DINILAI 1 2 3 Komitmen URAIAN ANGK A SEBU AN

NILAI NO UNSUR YG DINILAI 1 2 3 Komitmen URAIAN ANGK A SEBU AN 3 4 5 1 Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 91 100 2 Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 76 - 90 Baik 3 Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepen-tingan kedinasan daripada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 61 - 75 Cuku 4 Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan dari-pada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja. 51 - 60 Kuran 5 Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil 50 ke 6 Sang baik Buru

N O UNSUR YG DINILAI 1 2 4 URAIAN NILAI ANGKA SEBUTAN 3 4

N O UNSUR YG DINILAI 1 2 4 URAIAN NILAI ANGKA SEBUTAN 3 4 5 6 1 Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya. 91 - 100 Sangat baik 2 Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik. 76 - 90 Baik 3 Adakalanya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja. 61 - 75 Cukup 4 Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa kurang tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta kurang mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. 51 - 60 Kurang 5 Tidak pernah mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta tidak mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja. 50 ke bawah Buruk Disiplin

NO 1 5 UNSUR YG DINILAI 2 Kerjasama NILAI URAIAN ANGKA SEBUTAN 3 4

NO 1 5 UNSUR YG DINILAI 2 Kerjasama NILAI URAIAN ANGKA SEBUTAN 3 4 5 6 1 Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 91 - 100 Sangat baik 2 Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 76 - 90 Baik 3 Adakalanya mampu bekerja-sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain, kadang-kadang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 61 - 75 Cukup 4 Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain, kurang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 51 - 60 Kurang 5 Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun di luar organisasi serta tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama. 50 ke bawah Buruk

N O UNSUR YG DINILAI 1 2 6 Kepemimpinan URAIAN NILAI ANGKA SEBUTAN 3

N O UNSUR YG DINILAI 1 2 6 Kepemimpinan URAIAN NILAI ANGKA SEBUTAN 3 4 5 6 1 Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 91 - 100 Sangat baik 2 Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 76 - 90 Baik 3 Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan, cukup mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta cukup mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 61 - 75 Cukup 4 Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu memberikan teladan yang baik, kurang mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta kurang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 51 - 60 Kurang 5 Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak, tidak memberikan teladan yang baik, tidak mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. 50 ke bawah Buruk

SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA REWARD ASPEK: PRESTA SI KERJA PNS • OBYEKTIF • TERUKUR

SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA REWARD ASPEK: PRESTA SI KERJA PNS • OBYEKTIF • TERUKUR • AKUNTABE L KINERJ A PNS SASARA N KERJA PEGAW AI PERILAK U KERJA PNS KONTRAK KINERJA • KUANTITAS • KUALITAS • WAKTU • BIAYA ASPEK: PENGAMATAN • ORIENTASI PELAYANAN • INTEGRITAS • KOMITMEN • DISIPLIN • KERJASAMA • KEPEMIMPINAN BOBOT 60 % BAIK HASIL PENILAIA N FEEDBA CK HASIL PENILAIA N BOBOT 40 % BURUK • PEMBINA AN • PUNISHME NT ASS-CEN PSI-TEST REKOMENDA SI TINDAK LANJUT HASIL PENILAIA N REKOMENDA SI ASS-CEN PSI-TEST • PARTISIPA SI • TRANSPAR AN 25

Penyusunan SKP PNS Kegiatan Tugas Pokok Jabatan Eselon 1 Eselon 2 Eselon 3 Eselon

Penyusunan SKP PNS Kegiatan Tugas Pokok Jabatan Eselon 1 Eselon 2 Eselon 3 Eselon 4 Jafung/ Pelaksana Mengacu pada Renstra dan Renja Kementerian tahunan atau Sasaran Kerja Organisasi (SKO), dijabarkan sesuai uraian tugas jabatan menjadi Sasaran Kerja Unit (SKU) eselon I yg dioperasionalkan menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pejabat eselon I, sebagai implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Mengacu pada Rencana Kerja tahunan unit tingkat eselon I (SKU) dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi Sasaran Kerja Kegiatan (SKK) eselon II yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon II, dalam rangka mencapai SKU eselon I. Harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkat eselon II (SKK) dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi SKK eselon III yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon III, dalam III rangka mencapai SKU eselon II. Harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkat eselon III (SKK) dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi SKK eselon IV yang dioperasionalkan menjadi SKP pejabat eselon IV, dalam IV rangka mencapai SKP eselon III. Harus mengacu pada rencana kerja tahunan unit tingkat eselon IV (SKK) dijabarkan sesuai dengan uraian tugas jabatannya menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka mencapai SKK eselon IV. 26

Aturan Baru Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Aturan Baru Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti PP 46 Tahun 2011

Perbedaan antara PP 46 tahun 2011 dengan PP 30 Tahun 2019 No Uraian PP

Perbedaan antara PP 46 tahun 2011 dengan PP 30 Tahun 2019 No Uraian PP 46 tahun 2011 PP 30 Tahun 2019 1. Muatan Kegiatan Tugas jabatan dan Target Kinerja Utama + Kinerja Tambahan 2. Perilaku Kerja terdiri dari 6 unsur meliputi : orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan. Perilaku kerja terdiri dari 5 unsur meliputi : orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama dan kepemimpinan. 3. Penilai Kinerja Pejabat Penilai, Atasan Pejabat Penilai Pengelola Kinerja, Pejabat Penilai Kinerja 4. Pendokumentasian Kinerja Pendokumentasian secara Periodik : harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semester dan tahunan.

Perbedaan antara PP 46 tahun 2011 dengan PP 30 Tahun 2019 No Uraian PP

Perbedaan antara PP 46 tahun 2011 dengan PP 30 Tahun 2019 No Uraian PP 46 tahun 2011 PP 30 Tahun 2019 5. Pemantauan Kinerja Dilakukan secara langsung Informasi Non Elekronik/Elektronik 6. Pembinaan kinerja PNS --- Bimbingan dan Konseling Kinerja 7. Penilaian Perilaku Kerja dilakukan oleh Atasan Langsung dengan bobot 40% dan Kinerja 60% 1. Jika Perilaku Kerja dinilai oleh Pejabat Penilai Kinerja maka bobotnya 30% dan Kinerja 70% 2. Jika Penilaian Rekan Kerja/Bawahan langsung (melalui survey tertutup) maka bobotnya 40% dan kinerja 60%

Perbedaan antara PP 46 tahun 2011 dengan PP 30 Tahun 2019 No Uraian PP

Perbedaan antara PP 46 tahun 2011 dengan PP 30 Tahun 2019 No Uraian PP 46 tahun 2011 PP 30 Tahun 2019 8. Nilai Sangat baik : 91 keatas Baik : 76 - 90 Cukup : 61 - 75 Kurang : 51 - 60 Sangat Kurang/buruk : 50 kebawah (Perilaku Kerja maksimal angka 100) Sangat baik : 110≤x≤ 120 Baik : 90≤x≤ 110 Cukup : 70≤x≤ 90 Kurang : 50≤x≤ 70 Sangat Kurang : 50< (Perilaku Kerja maksimal angka 100) 9. Pejabat Penilai Kinerja PNS Tidak boleh PLT atau PLH Boleh PLT atau PLH 10. Mulai Berlaku 1 Januari 2014 Berlaku 2 Tahun sejak diundangkan (berlaku mulai tahun 2021)

Penjelasan Tabel • • Dari tabel tersebut yang paling mencolok adalah pada masalah nilai,

Penjelasan Tabel • • Dari tabel tersebut yang paling mencolok adalah pada masalah nilai, dimana jumlah nilai “Baik” yang menjadi dasar seseorang dapat diberikan kenaikan pangkat atau perubahan status CPNSnya semakin tinggi. Dengan demikian target yang harus dicapai oleh seorang ASN apabila peraturan tersebut berlaku harus lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Kita menyadari bahwa upaya meningkatkan kualitas SDM aparatur harus terus dilakukan. Jadi jangan heran apabila ASN harus bersaing untuk menciptakan kinerja yang lebih baik lagi. Tujuan ASN Smart 2024 juga menjadi alasan mengapa kita harus berbenah dalam bekerja untuk memberikan layanan terbaik. ASN cerdas tidak hanya mampu menguasai Teknologi Informasi, tapi juga mampu memberikan layanan terbaiknya dengan sikap yang ramah (hospitality). Penguatan Sumber Daya Aparatur yang telah menjadi isu strategis nasional Tahun 2019 – 2024 bukan hanya sekedar angan-angan belaka, tapi akan terus diwujudkan oleh pemerintah agar Negara menjadi kuat dan bermartabat

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Hatur Nuhun

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Hatur Nuhun LLDIKTI Wilayah III Sekian dan Terima kasih