PERATURAN PEMERINTAH NO 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BMN/D Mari Benahi Aset Neg ara Kementerian Keuangan Republik Indonesia MINISTRY OF FINANCE, REPUBLIC OF INDONESIA Change With Enthusiasm

Slide 2 MATERI § LATAR BELAKANG & TUJUAN PENYEMPURNAAN § PERKEMBANGAN NILAI BMN § POKOK PENYEMPURNAAN § LINGKUP BMN/D § PENYEMPURNAAN SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D § KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB § PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN § PENGGUNAAN § PEMANFAATAN § PEMINDAHTANGANAN § PEMUSNAHAN § PENGHAPUSAN § PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN § PENILAIAN § PENATAUSAHAAN § LAIN-LAIN Slide 2

Slide 3 LATAR BELAKANG & TUJUAN PENYEMPURNAAN CAPAIAN § Dinamika pengelolaan BMN/D: § Multi interpretasi terhadap aturan dalam PP 6/2006. § Kasus-kasus pengelolaan BMN/D § Temuan pemeriksaan BPK LATAR BELAKANG Peraturan yang dapat: § mengakomodir dinamika pengelolaan BMN/D. § meminimalisir multitafsir atas pengelolaan BMN/D. § mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab, & kewenangan Pengguna dan Pengelola. § harmonisasi dengan peraturan terkait Slide 3

Slide 4 PERKEMBANGAN NILAI BMN Slide 4

POKOK PENYEMPURNAAN Penyempurnaan Siklus Pengelolaan BMN/D Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain Penguatan dasar hukum pengaturan Penyederhanaan birokrasi Pengembangan manajemen aset negara Penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi Slide 5

LINGKUP BMN/D ASAL PEROLEHAN APBN Perolehan Lain yang sah - Jenis belanja: - Belanja Barang (52) - Belanja Modal (53) - Belanja Hibah (56) - Bantuan Sosial (57) - Belanja Lain-lain (58) Ø Hibah/sumbangan Ø Perjanjian/kontrak Ø Peraturan perundang-undangan Ø Putusan pengadilan Penguatan dasar hukum dan penegasan pengaturan Ruang lingkup BMN/D dalam PP mengacu pada pengertian berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengaturan mengenai lingkup BMN/D dibatasi pada pengertian BMN/D yang bersifat berwujud, namun sepanjang belum diatur lain, juga melingkupi BMN/D yang bersifat tak berwujud sebagai kelompok BMN/D selain tanah dan/atau bangunan. Slide 6

Slide 7 PENYEMPURNAAN SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D o Perencanaan Kebutuhan o Penganggaran REGULER: Pendaftaran PENGAMANAN & PEMELIHARAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN & PENGENDALIAN PENATAUSAHAAN INSIDENTIL: PEMUSNAHAN PEMANFAATAN PENILAIAN PEMINDAHTANGANAN PENGHAPUSAN Sewa Pinjam Pakai Kerja Sama Pemanfaatan Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna – Kerjasama Penyediaan Infrastruktur – – o o. Penjualan PENJUALAN o o. Hibah HIBAH o o. Tukar Menukar TUKAR MENUKAR o o. Penyertaan Modal PMN • Penghapusan adalah proses menghapuskan (write 0 ff) BMN/D dari catatan (daftar barang). Kegiatan ini merupakan akhir (ending point) dari siklus pengelolaan BMN. • Pemusnahan & pemindahtanganan merupakan kegiatan sebelum proses Penghapusan. Slide 7

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN: PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DIKUASAKAN MENTERI KEUANGAN MENTERI/PIMP. LBG PENGELOLA BARANG PENGGUNA BARANG KEPALA KANTOR KUASA PENGGUNA BMN DISERAHKAN GUB/BUPT/WALKOTA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD SEKRETARIS DAERAH PENGELOLA BMD KEPALA SKPD PENGGUNA BMD Penyederhanaan Birokrasi q Pendelegasian kewenangan Pengelola BMN kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (Pasal 4 ayat (3)) q Pendelegasian kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang (Pasal 6 ayat (3)) Slide 8

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB Kewenangan Pengelola Barang Kewenangan Pengguna Barang 1. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan BMN; 2. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMN; 3. menetapkan status penguasaan dan Penggunaan BMN; 4. mengajukan usul Pemindahtanganan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan DPR; 5. memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan; 6. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan DPR kepada Presiden; 7. memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan; 8. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengelola Barang; 9. memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang; 10. memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN; 11. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi BMN dan menghimpun hasil Inventarisasi; 12. menyusun laporan BMN; 13. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN; dan 14. menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi BMN/Daerah kepada Presiden, jika diperlukan 1. menetapkan KPB dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN; 2. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMN untuk K/L yang dipimpinnya; 3. melaksanakan pengadaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; 5. menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L; 6. mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya; 7. mengajukan usul Pemanfaatan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; 8. mengajukan usul Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; 9. menyerahkan BMN yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L yang dipimpinnya dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain kepada Pengelola Barang; 10. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; 11. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya; 12. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya; dan 13. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang Slide 9

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN § Kebutuhan BMN § Review Exist. BMN § Analisa Kesesuaian Solusi Aset Belanja Modal Solusi Non Aset (Hibah, Sewa, Pemanfaatan BMN Idle) RKBMN PENGADAAN PENGGUNAAN PEMANFAATAN PENGHAPUSAN PEMELIHARAAN PEMINDAHTANGANAN Standar Barang Standar Kebutuhan Standar Biaya NEW INISIATIVE RKA BASELINE Pengembangan manajemen aset negara o Perencanaan Kebutuhan BMN/D meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN/D. o Perencanaan pengadaan dibuat dengan mempertimbangkan pengadaan barang melalui mekanisme pembelian, Pinjam Pakai, Sewa, sewa beli (leasing), atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara/Daerah o Perencanaan pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN/D dapat dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun. Harmonisasi/Sinkronisasi Pengaturan o Perencanaan Kebutuhan BMN/D merupakan salah satu dasar bagi K/L/SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Slide 10

Slide 11 PENGGUNAAN q Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan q Penguatan dasar hukum ü alih status penggunaan ü penggunaan sementara ü BMN idle: Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Pengelola Barang q Penyederhanaan birokrasi ü Pengelola Barang dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ü Dalam kondisi tertentu, Pengelola dapat menetapkan status Penggunaan BMN pada Pengguna tanpa didahului usulan Pengguna ü Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Negara dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Pengelola Barang dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang ü PSP BMN/D dikecualikan untuk: o barang persediaan, o KDP, o barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, o BMN yang berasal dari DK/TP (penunjang) yang direncanakan untuk diserahkan, o BMN/D lain yang ditetapkan oleh Pengelola BMN/Gubernur/Bupati/Walikota. q Pengembangan manajemen aset negara ü Kriteria BMN/D Idle dikecualikan untuk BMN/D yg telah direncanakan untuk digunakan/ dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yg ditetapkan Slide 11

Slide 12 PEMANFAATAN q Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan q Pengembangan manajemen aset negara ü Ruang lingkup pemanfaatan o pendayagunaan BMN yg tidak digunakan untuk penyelenggaraan tusi K/L o optimalisasi BMN ü Jangka waktu, besaran dan cara pembayaran sewa untuk infrastruktur (bisa > 5 tahun) ü Diversifikasi KSP Konstribusi dan pembagian keuntungan dapat berupa aset (maks. 10%) ü Jangka waktu KSP infrastruktur s. d. 50 tahun ü Jangka waktu pinjam pakai (5 tahun) ü Penambahan bentuk Pemanfaatan KSPI ü Mekanisme tender KSP dan BGS/BSG q Penyederhanaan birokrasi ü Pelaksana pemanfaatan BMN o Pengelola untuk BMN pada Pengelola o Pengguna untuk BMN pada Pengguna ü Jumlah peserta tender sekurangnya 3 peserta ü Mitra KSP penugasan q Harmonisasi pengaturan ü Lingkup infrastruktur Slide 12

Slide 13 PEMINDAHTANGANAN q Pengembangan manajemen aset negara ü Perhitungan nilai limit penjualan ü Penentuan nilai dalam rangka Penjualan BMN/BMD secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian. ü Nilai dimaksud merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sebagai dasar penetapan nilai limit ü Pengkinian definisi lelang Lelang adalah Penjualan BMN/D yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan harus dilakukan di hadapan pejabat lelang ü Perluasan pertimbangan hibah Hibah BMN/D dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/ daerah ü Perluasan cakupan mitra tukar-menukar Tukar Menukar BMN dapat dilakukan dengan pihak: a. Pemerintah Daerah; b. BUMN/BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara; c. swasta; atau d. Pemerintah Negara lain. ü Penyesuaian tujuan PMPP/D atas BMN/D dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan q Penyederhanaan birokrasi ü Pendelegasian sebagian kewenangan Pengelola kepada Pengguna ü Subyek pelaksana pemindahtanganan

Slide 14 PENGHAPUSAN PEMUSNAHAN q Pengembangan manajemen aset negara ü Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan q Penyederhanaan birokrasi ü Pendelegasian sebagian kewenangan Pengelola kepada Pengguna ü Subyek pelaksana pemusnahan Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang q Sebab-sebab penghapusan: ü penyerahan kepada Pengelola Barang; ü pengalihan status Penggunaan BMN/D selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengguna Barang lain; ü Pemindahtanganan atas BMN/D selain tanah dan/atau bangunan kepada Pihak Lain; ü putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; ü menjalankan ketentuan undang-undang; ü Pemusnahan; atau ü sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, dan mencair. q Penyederhanaan birokrasi ü Pendelegasian sebagian kewenangan Pengelola kepada Pengguna ü Penghapusan adalah proses menghapuskan BMN/D dari catatan (daftar barang). Kegiatan ini merupakan akhir dari siklus pengelolaan BMN ü Pengecualian persetujuan penghapusan dari Pengelola yang didahului kegiatan yang telah mendapat persetujuan Pengelola a. Pengalihan Status Penggunaan; b. Pemindahtanganan; atau c. Pemusnahan ü Subyek pelaksana penghapusan

ALUR PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN PMK 96/PMK. 06/2007 PMK 50/PMK. 06/2014 - Permohonan pemindahtanganan/alih status ke pengguna barang lain/penghapusan dengan pemusnahan - Permohonan pemindahtanganan/alih status ke pengguna barang lain/penghapusan karena pemusnahan - Penyerahan kepada pengelola (BMN Idle) - Persetujuan pemindahtanganan/alih status ke pengguna barang lain/penghapusan dengan pemusnahan - Persetujuan pemindahtanganan/alih status ke pengguna barang lain/penghapusan karena pemusnahan - Keputusan penyerahan kepada pengelola Penghapusan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan (paling lama 1 bulan sejak tanggal persetujuan) - BAST pemindahtanganan/alih status ke pengguna barang lain/BA Pemusnahan Penghapusan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan (paling lama 2 bulan sejak tanggal BAST) - BAST penyerahan kepada Pengelola Barang Slide 15

Slide 16 PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Pengelola Barang PEMELIHARAAN PENGAMANAN Pengguna Barang Kuasa Pengguna Barang APBN Mitra Dimanfaatkan oleh Pihak Lain FISIK Jenis BMN/D tanah/bangunan BMN selain tanah/bangunan BMD selain tanah/bangunan Pengembangan manajemen aset negara ADMINISTRASI Atas nama HUKUM Penyimpan an Pemerintah RI / Pemda Pengelola Pengguna Pemda Pengelola o Pengelola BMN/Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan BMN/D tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara/daerah.

Slide 17 PENILAIAN oleh Penilai Tanah/Bangunan Selain Tanah/Bangunan oleh tim dan dapat melibatkan Penilai q Pengembangan manajemen aset negara ü Penilai dibedakan atas Penilai pemerintah dan Penilai publik ü Penilaian dilakukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar (tanpa adanya pembatasan estimasi terendah dengan NJOP) q Penyederhanaan birokrasi ü Penilaian BMN/D dikecualikan untuk: o Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; dan o Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah q Harmonisasi pengaturan ü Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai BMN/D yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah. ü Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai BMN dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

Slide 18 PENATAUSAHAAN q Harmonisasi Pengaturan Pelaporan BMN/D disusun menurut perkiraan neraca yang terdiri dari : üAset Lancar, berupa Barang Persediaan, üAset Tetap, berupa: o Tanah o Gedung dan Bangunan o Peralatan dan Mesin o Jalan, Irigasi, dan Jaringan o Aset Tetap Lainnya, o Konstruksi Dalam Pengerjaan üAset Lainnya. Sebelumnya, penjelasan ada dalam Peraturan Menteri Keuangan. q Pengembangan manajemen aset negara ü Pengelola Barang menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan ü Pengelola Barang menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan BMN/Daerah

Slide 19 LAIN-LAIN Pengelolaan BMN/D pada BLU/D BMN berupa Rumah Negara Ganti rugi dan Sanksi Pemberian insentif dan/atau tunjangan dalam rangka pengelolaan BMN Kekayaan Negara tertentu Fleksibilitas Pengelola dan Capital Charge Implementasi good governance (indikator kinerja pengelolaan BMN) dan Impunitas

TERIMA KASIH Mari Benahi Aset Negara PENGELOLAAN BMN Kementerian Keuangan Republik Indonesia MINISTRY OF FINANCE, REPUBLIC OF INDONESIA Change With Enthusiasm