PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAHMADRASAH Oleh M BADRUN MUHDI Dasar

PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH/MADRASAH Oleh: M. BADRUN MUHDI

Dasar Hukum • PP 17 / 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 51 ayat 2. • PP 19 / 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 53. • Permendiknas 19 / 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah - Point A No. 4. Rencana Kerja Sekolah/ Madrasah. • Permendiknas 48/2008 Standar Pembiayaan • Permendagri 13 / 2006 Jo 59 tahun 2007 tentang Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah. • Standar Biaya Pendidikan; Biaya Operasi Sekolah Dasar. BSNP. 2006. • Draf Permendikbud No. Petunjuk BOS Tahun 2017

Apakah Anggaran Sekolah/Madrasah itu? Ø Pernyataan rencana kerja program dan kegiatan dan estimasi kinerja yang hendak dicapai sekolah/madrasah. Ø Dinyatakan dalam ukuran finansial tertentu. Ø Untuk periode waktu tertentu.

Cara Membuat Rencana Biaya Sekolah/Madrasah 1. Mendapatkan dan menghitung Biaya Satuan. 2. Menghitung Rencana Biaya.

Mendapatkan dan Menghitung Biaya Satuan Biaya satuan dapat dihitung dengan cara: 1. Menentukan jenis satuan dan jumlah satuan standar. 2. Menghitung biaya atau harga satuan. Sekolah/madrasah perlu memiliki Daftar Biaya Satuan yang diterbitkan oleh Pemda setempat.

Contoh Daftar Biaya Satuan Program/Kegiatan Satuan Unit Satuan Jumlah Harga Jumlah Program : Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan : Pelatihan PAKEM bagi 6 guru Bahasa Indonesia 1. Biaya foto copy bahan 2. Biaya transport (pp) Total biaya Biaya Satuan exemplar 6 5. 000 30. 000 Orang 6 5. 000 30. 000 60. 000 10. 000/orang/hari

Menghitung Rencana Biaya Ø Rencana Biaya adalah Rencana Kebutuhan Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan serta biaya operasionalnya. Ø Kebutuhan dana ini dihitung tahunan untuk empat tahun ke depan. Ø Menghitung biaya program, yaitu mengalikan jumlah satuan dengan harga satuan. Setelah itu, tambahkan untuk mendapatkan total rencana biaya yang dibutuhkan selama empat tahun mendatang.

Contoh Rencana Biaya: Satuan Program/Kegiatan Jenis Harga OH (Orang Hari) 10. 000 Jumlah 2015/2016/2017 Jumlah Jumlah Satuan Biaya I. Pengembangan Kompetensi Lulusan II. Pengembangan Kurikulum/KTSP III. Pengembangan Pembelajaran IV. Pengembangan Sistem Penilaian V. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. 1. Kegiatan: Pelatihan PAKEM bagi 6 guru Bahasa Indonesia VI. Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah/ Madrasah VII. Pengembangan Manajemen Sekolah/Madrasah VIII. Pembinaan Kesiswaan/ Ekstrakurikuler IX. Budaya dan Lingkungan Sekolah/ Madrasah X. Penanaman Karakter (Budi Pekerti) 12 126. 000 6 60. 000 6 66. 000

Membuat Rencana Pendanaan Sekolah/Madrasah • Rencana pendanaan adalah rencana sumber pendapatan sekolah/madrasah yang sesuai dengan kebutuhan dan urutan tingkat kepastian perolehan dana. • Berasal dari seluruh sumber pendapatan yang diterima oleh sekolah/madrasah. Contoh: 1. Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah (BOS/M). 2. Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi sekolah/madrasah terpilih 3. APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. 4. Sumbangan masyarakat 5. Donatur (perusahaan/industri, alumni dsb).

Contoh Rencana Pendapatan Sekolah/Madrasah No. 1 Sumber Pendapatan 20102014 2010/20 2011/20 2012/201 2013/201 11 12 3 4 (Rp. 000) Pemerintah 1. 1 BOS 1. 2 Dana Alokasi Khusus 1. 3 APBD Provinsi 1. 4 APBD Kab/Kota 2 Masyarakat 304. 396 - 76. 224 - 23. 040 3. 840 5. 760 960 2. 1 Bantuan Masyarakat 2. 2 Bantuan Alumni 3 Pendapatan Asli Sekolah/Madrasah 800 200 200 600 150 150 3. 1 Kantin 3. 2. . TOTAL 900 225 225 333. 576 83. 519

Menyesuaikan Rencana Biaya dengan Sumber Pendanaan 1. Memahami asumsi /tingkat kepastian perolehan dana sekolah/madrasah: – Sumber pendapatan yang telah bersifat pasti (BOS, APBD Propinsi dan Kab/Kota) – Sumber pendapatan bersifat belum pasti (sumbangan, donatur, hibah, usaha sekolah/ madrasah, dll) 2. Memperkirakan persentase kontribusi setiap sumber pendanaan terhadap total pendanaan pada periode tahun perencanaan. 3. Mempelajari aturan penggunaan berdasarkan sumber pendanaan. Dana BOS telah mengatur secara tertulis apa yang boleh dan tidak boleh dalam penggunaan anggaran, demikian pula sumber pendanaan lainnya. 4. Lakukan penyesuaian rencana pengeluaran terhadap sumber pendanaan.

Contoh Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan Program/Kegiatan I. Pengembangan Kompetensi Lulusan 1. Dst… II. Pengembangan Kurikulum/KTSP 2. 2…. Dst III. Pengembangan Pembelajaran IV. Pengembangan Sistem Penilaian V. Pengembangan Kompetensi Lulusan 1. Kegiatan : Pelatihan PAKEM bagi 6 guru Bahasa Indonesia VI. Pengembangan Sarana dan Pra-sarana Sekolah/ Madrasah VII. Pengembangan Manajemen sekolah VIII. Pembinaan Kesiswaan/Ekstrakurikuler IX. Budaya dan lingkungan sekolah X. Pengembangan Karakter (Budi Pekerti) Sumber Pendanaan Pemerintah Masyarakat PAS APBD (Rp. 000) BOS DAK Prov Kab/Kota Masy. Alumni Kantin Total Biaya 252 - - -

Apa itu Manajemen Keuangan Sekolah/Madrasah? . . . merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah/madrasah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah/madrasah.

Manajemen Keuangan dalam Siklus Manajemen Sekolah/Madrasah Perencanaan dan Penganggaran (RKS/RKAS) Pelaporan Pelaksanaa n Monev Manajemen Keuangan Sekolah/Madrasah: • Perencanaan • Penatausahaan • Pembukuan • Pelaporan • Pengawasan

Mengapa Manajemen Keuangan Sekolah/Madrasah Penting? Ø Adanya tuntutan untuk mampu mengelola penggunaan dana secara transparan dan akuntabel. Ø Meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta mendorong pemanfaatan dana secara ekonomis. Ø Meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Ø Kreatif menggali sumber pendanaan. Ø Menempatkan bendahara yang kompeten.

Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah/Madrasah yang Baik ü Value for money (ekonomis, efisien, efektif) ü Akuntabilitas ü Transparansi ü Keadilan ü Integritas

Value for Money ü Ekonomis ; pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. ü Efisien ; pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu, atau input minimum untuk output tertentu. ü Efektif ; perbandingan outcome dengan output, atau tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Prinsip Manajemen Keuangan Yang Baik Prinsip Pengertian Kewajiban mempertanggungjawabkan kepada masyarakat tentang apa yang Akuntabilitas dikerjakan sesuai dengan mandat yang diterima. keterbukaan informasi dan dalam membuat Transparans kebijakan-kebijakan keuangan sehingga i dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. adanya kesempatan yang sama untuk Keadilan menda-patkan pelayanan publik yang berkualitas. Integritas pengelolaan keuangan dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga peluang korupsi dapat

Hubungan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi di Sekolah/Madrasah Partisipasi 1. Peraturan, Kebijakan dan Pedoman Proses Partisipatif 2. Forum konsultasi dan temu publik 3. Keterlibatan stakeholders (marjinal) Perencanaan dan penganggaran, implementasi program & kegiatan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan kepeminpinan Akuntabilitas 1. Adanya mekanisme komplain dan respon. 2. Adanya mekanisme pertanggungjawaban/ pelaporan. 3. Adanya indikator kinerja, pengukuran dan penilaian kinerja. 4. Mekanisme reward dan punishment. Transparansi 1. Peraturan menjamin akses informasi (tepat waktu, mudah dijangkau, bebas diperoleh). 2. Mekanisme keterbukaaan dan standarisasi pelayanan publik.

Contoh Transparansi dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah: ü Rencana dan realisasi penggunaan dana ditempel di papan pengumuman sekolah/ madrasah. ü Mengumumkan seluruh hasil penerimaan kepada masyarakat melalui papan pengumuman sekolah/madrasah.

Garis Besar Topik Manajemen Keuangan Penatausahaan Pelaporan Audit Pajak Merencanakan RKAS/M Melaksanakan Melaporkan Pengadaan Pembukuan Pencatatan Barang Mengevaluasi Pengawasan

Apakah Penatausahaan Keuangan Sekolah/Madrasah? . . . merupakan pengaturan fungsi dan alur pelaksanaan aktivitas keuangan sekolah/ madrasah, berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana hingga penyiapan pelaporannya.

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Sekolah/Madrasah 1. Wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Perlu pemisahan tugas sebagai pemberi otorisasi, yang menerima dan mengeluarkan uang, dan yang mencatat. 3. Kepala sekolah/madrasah wajib melakukan pemeriksaan terhadap penatausahaan keuangan sekolah/madrasah, secara berkala (minimal setiap tiga bulan sekali). 4. Dokumen bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBS ditandatangani oleh bendahara dan disahkan oleh kepala sekolah/madrasah. 5. Kepala sekolah/madrasah yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen bukti pada poin 4 di

Prosedur Penerimaan Dana Langkah Data/Dokumen yang Diperlukan 1. Mengirimkan/memuta khirkan data jumlah siswa • Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) untuk periode tahun pelajaran 2. Menyiapkan rincian kebutuhan periode (3 bulanan) • Gunakan data BOS Format 02 • Buat berdasarkan jenis dan kebutuhan mengacu RAPBS • Perubahan dimungkinkan selama tidak melebihi penerimaan 3. Periksa apakah dana sudah masuk rek. Sekolah/madrasah Print out buku tabungan sekolah 4. Pembukuan • Pencatatan dalam Format BOS K-3 dan K-5 5. Penyimpanan bukti • Semua bukti terkait disimpan sebagai dokumen sesuai nomor dan tanggal pelaksanaan kegiatan di tempat yang aman dan mudah ditemukan

BOS-02: Pengumuman Rencana Penggunaan Dana

Prosedur Pengeluaran Dana Langkah Data/Dokumen yang Diperlukan 1. Pengajuan permintaan • Jenis barang/jasa yang diperlukan oleh guru/lainnya 2. Cocokkan dengan rencana pengambilan dana • Rencana pengambilan dana sebagai acuan • Permintaan yang tidak tercantum dalam BOS 02 perlu persetujuan kepala sekolah/madrasah. 3. Pemilihan vendor • Transaksi < 10 juta per transaksi 4. Penerimaan barang/jasa • Kartu penerimaan barang (Sesi 5) • Bukti penerimaan diajukan ke bendahara 5. Verifikasi oleh bendahara • Pencocokan bukti penerimaan dengan surat pemesanan 6. Pembayaran per kas atau bank • Kwitansi pembayaran atau bukti transfer 7. Pembukuan • Pencatatan di buku BOS K-3. K-4, K-5 dan K-6 (Sesi 4) 8. Penyimpanan bukti transaksi • Semua bukti terkait disimpan sebagai dokumen sesuai nomor dan tanggal pelaksanaan kegiatan di tempat yang aman dan mudah ditemukan.

Penting pada Tahap Verifikasi Pada tahap ini tugas bendahara mencocokkan antara bukti pemesanan dengan kartu penerimaan barang, menyangkut: a. jenis, b. kualitas, c. jumlah barang/jasa, d. penghitungan PPN dan PPh, e. harga, f. bukti transaksi, dan g. tersedianya dana.

Prosedur Pelaporan 1. Laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan. 2. Laporan disusun mengacu pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu beserta dokumen pendukungnya sebagai bukti dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3. Laporan yang perlu dibuat sekolah/madrasah untuk masyarakat adalah Laporan Penggunaan Dana (Format BOS 03).

Jenis Dokumen dalam Penatausahaan Sekolah/Madrasah Jenis Dokumen Rujukan 1. Format RAKS: (lihat modul RKS) • BOS K-1 A 2. Format Dana • BOS-02 Rencana Penggunaan 3. Pembukuan: a. Buku Kas Umum b. Buku Pembantu Kas c. Buku Pembantu Bank d. Buku Pembantu Pajak • • BOS K-3 BOS K-4 BOS K-5 BOS K-6 4. Format Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran • BOS K-2 5. Format Dana • BOS-03 Laporan Penggunaan

Bukti Transaksi dalam Penatausahaan Keuangan Sekolah/Madrasah Bukti Transaksi 1. Bukti Penerimaan: bukti yang digunakan untuk dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan penerimaan sekolah/madrasah 2. Bukti Pengeluaran: bukti yang digunakan untuk dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan pengeluaran sekolah/madrasah 3. Bukti Penyetoran: bukti yang digunakan untuk dokumen yang digunakan untuk menyetorkan uang ke bank Contoh Kartu penerimaan barang, tanda terima sumbangan Bukti transfer bank atau kwitansi, dengan syarat : < Rp 250. 000. - (tanpa meterai) Rp 250. 000. - s. d. Rp 1. 000. - (meterai Rp 3. 000, -) > Rp 1. 000. - (meterai Rp 6. 000, -) Bukti setor bank

Jenis Buku & Prinsip Pembukuan 1. Buku Utama: Buku Kas Umum 2. Buku pembantu § Buku Pembantu Kas, § Buku Pembantu Bank, dan § Buku Pembantu Pajak. 3. Disusun untuk masing-masing sumber dana. 4. Dasar pembukuan: bukti transaksi: nomor bukti, nomor kode akun (terlampir), uraian, dan jumlah uang.

Format BOS K-3: Buku Kas Umum Bulan : ……………. Nama sekolah : . . . Desa/Kecamatan: . . . Kabupaten : . . . Provinsi: . . . Tgl. No Kode No Bukti Uraian Penerimaan Pengeluara n Saldo 1 2 3 4 5 6 7

Format BOS K-3 (Lanjutan) • Buku Kas Umum ditutup setiap bulan dengan cara: Pada hari ini …tanggal…Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut: Saldo Buku Kas Umum Rp. ……. . Terdiri dari: Saldo Bank Rp. …………. . . Saldo Kas Tunai Rp …………. . Rp. . . …………. Perbedaan Rp …………. . . Mengetahui Kepala Sekolah/Madrasah Bendahara/Guru • Apabila pemrosesan pembukuan dilakukan dengan komputer, maka Format BOS K 3 yang sudah ditutup tersebut harus dicetak dan langsung ditandatangani.

Format BOS K-4: Buku Pembantu Kas Bulan Nama sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi Tgl. 1 : . . . ……………. : . . . . . . . . . . . . . . No No Kode Bukti 2 3 Uraian 4 Penerimaan Pengeluaran 5 6 Saldo 7

Format BOS K-5: Buku Pembantu Bank Bulan Nama sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi Tgl. 1 : ……………. . . . . . : . . . . . . . No No Kode Bukti 2 3 Uraian 4 Mengetahui Kepala Sekolah/Madrasah Penerimaan Pengeluaran 5 6 Bendahara/Guru Saldo 7

Format BOS K-6: Buku Pembantu Pajak Bulan Nama sekolah Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi : . . . . . . . . . . . . . : . . . No No Tgl Kode 1 2 3 Pemungutan Pajak 1 dst Total Penyetoran Pajak 1 dst Total Uraian Sisa Pajak belum disetor Mengetahui Kepala Sekolah/Madrasah 4 PPh 21 5 JENIS PAJAK PPh 22 PPh 23 6 7 PPN 8 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX Bendahara/Guru

Pelaporan Sekolah dan Penggunanya Ø Pelaporan kepada Tim Manajemen (Dinas) yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Per Program. Ø Pelaporan kepada masyarakat yaitu Laporan Realisasi Penggunaan Dana Per Sumber.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana? . . . adalah laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana yang terintegrasi.

Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana (BOS K-2) No. No Kode 1 I II III 2 1 1. 2 1. 3 2 2. 1 2. 2 Uraian Jumlah 3 PENERIMAAN PENGELUARAN Program Sekolah: dst Sub Total Non Prog. Sekolah: dst Sub Total Pengeluaran Sisa Dana 4 Komite Sekolah Penggunaan Dana Per Sumber Dana BOS Bantuan Pen. Asli Rutin Sek. Pusat Prov. Kota/Kab Lain 5 Mengetahui, ……, ……. . 20……. . Kepala Sekolah Bendahara

Jenis Data yang Dibutuhkan dan Cara Penyusunan 1. Data yang dipergunakan adalah data yang sudah dibukukan di Buku Kas Umum. 2. Data yang ada di Buku Kas Umum dari berbagai sumber dana diolah, dan disarankan untuk menyusun rekapitulasi transaksi di Buku Kas Umum secara periodik. 3. Periode pelaporan: triwulanan - merupakan summary dari catatan transaksi harian tersebut pada butir 1.

Laporan Penggunaan Dana (BOS-03) No 1 Jenis Pengeluaran Tanggal/Bulan 2 Jumlah (Rp) 3 B. Pembelian Barang/Jasa No Barang/Jasa Tanggal/ Bulan 1 Ketua Komite Sekolah, Bendahara, Nama Toko/ Penyedia Jasa 2 Kepala Sekolah, Jumlah (Rp) 3

Penyusunan Laporan Penggunaan Dana 1. Adalah Laporan penggunaan dana yang harus diumumkan dalam papan pengumuman sekolah 2. Format ini juga bukan merupakan format multi sumber dana, disarankan untuk menyusunnya dengan format yang sama untuk sumber dana lainnya 3. Pengisian dibedakan antara pengeluaran dan pembelian barang dan jasa 4. Data yang dipergunakan untuk menyusun laporan ini adalah data yang sama dengan yang dibukukan di Buku Kas Umum. 5. Periode pelaporan: triwulanan diumumkan dengan ditempel pada papan pengumuman.

Pengawasan Pengawasa n kepada Sekolah Audit Pengendalian

Apa yang dimaksud dengan Pengawasan di Tingkat Sekolah/Madrasah? § Seluruh proses kegiatan reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain. § Dilakukan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi sekolah/madrasah. § Bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan di sekolah/madrasah telah dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku dan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pelaku dan Bentuk Pengawasan SIAPA DPRD BENTUK Monitoring, Hearing, dan Kunjungan Kerja Tim Manajemen BOS Reviu, Monitoring, dan Provinsi/Kabupaten/Kot Evaluasi a Sekretaris Provinsi/ Kabupaten/Kota Monitoring Dewan Pendidikan Monitoring Komite Sekolah Monitoring Masyarakat Monitoring

Pengertian dan Jenis Audit • Audit atau pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU 15/2004). • Jenis audit: ü Audit keuangan, ü Audit kinerja, dan ü Audit tujuan tertentu. • Berdasarkan fungsinya dibedakan: ü Audit eksternal ü Auidt internal

Perbedaan Audit Eksternal dan Internal (UU 15/2004) Audit Eksternal Audit Internal Dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pernyataan pendapat profesional mengenai tingkat kelayakan dan keandalan informasi dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat. Dilakukan dengan tujuan untuk membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi kelemahan, inefisiensi dan kegagalan dari berbagai program yang dilaksanakan. Hasil Audit: Opini atas kewajaran laporan keuangan. Hasil Audit: rekomendasi, simpulan, dan temuan. Audit Eksternal untuk Pemerintah hanya dilakukan oleh BPK. Dilakukan oleh: BPKP, Inspektorat Jenderal tingkat Pusat, Provinsi maupun Kota/Kabupaten.

Pengertian Pengendalian di Sekolah/Madrasah Pasal 1 PP 60/2008 merinci arti pengendalian sbb: • Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. • Dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan. • Melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bentuk Pengendalian 1. reviu atas kinerja yang bersangkutan; 2. pembinaan sumber daya manusia; 3. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; 4. pengendalian fisik atas aset; 5. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 6. pemisahan fungsi; 7. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 8. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 9. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 10. akuntabilitas terhadap sumber daya dan

Siapa yang melakukan pengendalian? Tingkat Pemerintahan Penanggungjawab Bentuk Pengendalian Pusat Kementerian Pendidikan Nasional • Pembinaan Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi • Pembinaan Kota/Kabupaten Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten • Pembinaan Cabang Dinas Pendidikan Koordinator Tingkat Kecamatan • Pembinaan Sekolah/Madrasah • Dokumentasi yang baik • Pencatatan akurat dan tepat waktu Satuan Pendidikan

Apa yang harus dipersiapkan sekolah? Ø Memastikan pengelolaan keuangan sekolah dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ø Memastikan adanya pengendalian internal yang efektif untuk menjamin: (1) pencapaian tujuan; (2) keamanan barang yang dikelola; (3) kepatuhan terhadap peraturan perundangan; (4) perolehan dan pemeliharaan data/informasi yang handal dan pengungkapan yang wajar. Ø Menyusun dan menyampaikan laporan secara tepat waktu. Ø Kelengkapan catatan, dokumentasi dan bukti-bukti pendukung yang cukup, kompeten dan relevan perlu terus dipelihara oleh manajemen sekolah.

PENYALURAN DANA BOS 1. Penyaluran triwulanan a. Triwulan I : 20% dari alokasi satu tahun; b. Triwulan II : 40% dari alokasi satu tahun; c. Triwulan III : 20% dari alokasi satu tahun; d. Triwulan IV : 20% dari alokasi satu tahun. 2. Penyaluran semesteran a. Semester I : 60% dari alokasi satu tahun; b. Semester II : 40% dari alokasi satu tahun.

DANA TA’AWUN Ø Dasar : SK Majlis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 09/KTN/1. 4/F/2013 Tanggal 14 Jumaqdil Akhir 1434 H/25 April 2013 Ø Dana Ta’awun adalah akumulasi dari : (1) infaq siswa; Rp 1. 500, - /siswa/bulan (2) Infaq Guru; Rp 2. 500, -/Guru/bulan (3) Infaq Karyawan; Rp 2. 500, -/Karyawan/bulan (4) Infaq Pimpinan. Rp 5. 000/Pimpinan/bulan (5) infaq orang tua siswa; ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah dengan komite sekolah (2) Infaq Masyarakat diperoleh secara sukarela

DANA TA’AWUN Ø Pendistribusian dana Ta’awun; • Dana Da’wah pengembangan AUM = 10% • Dana Abadi Persyarikatan = 10% • Majlis Dikdasmen (PP, PW, PD, PC, PR) = 80% • Majlis Dikdasmen PPM = 15% • Majlis Dikdasmen PWM =20% • Majlis Dikdasmen PDM = 25% • Majlis Dikdasmen PRM = 40%

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. Terima Kasih