Peran pengelola keuangan skpd dalam Proses Penatausahaan Pertanggungjawaban

Peran pengelola keuangan skpd dalam Proses Penatausahaan & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Oleh DR. IR. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M. SI BUPATI GRESIK

LANDASAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH

DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU 25 Tahun UU 17 TH. 2003 UU 1 TH. 2004 UU 23 TH. 2014 2004 tentang Ttg Ttg Perencanaan Keuangan Perbendaharaa Pemerintah Pemb. Nasional Negara n Negara Daerah Permendagi 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri 55 PP 48 TH. 2008 Ttg Pembiayaan Pendidikan PP 58 TH. 2005 Ttg Pengelolaan Keuangan Daerah PP 71 Tahun 2010 Ttg Standar Akuntansi Pemerintah PP 18 Tahun TH. 2008 2016 Ttg T. Cara Penat Org. Perangkat dan Peny. LP Daerah Bendh Serta Penyamp

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan RPJMD RKPD Pelaksanaan Penatausahaan Rancangan DPA-SKPD Penatausahaan Pendapatan PEDUM APBD o/ MDN Verifikasi KUA DPA-SKPD wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambatnya 1 hari kerja Pelaksanaan APBD Penatausahaan Belanja PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD • Bendahara penerimaan Pendapatan Belanja • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP 2 D oleh PPKD Pembiayaan Laporan Realisasi Semester Pertama Penatausahaan Pembiayaan • Dilakukan oleh PPKD RAPBD R P-APBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Perda APBD Evaluasi R P-APBD Oleh Gbrnr/MDN Perda P-APBD Kekayaan dan Kewajiban daerah • • • Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang Akuntansi Keuangan Daerah Pertgjwban Pemeriksaan Disusun dan disajikan Sesuai SAP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • • LRA Neraca Lap. Arus Kas Ca. LK Raperda PJ Pel APBD Persetujuan Bersama (KDH + DPRD) setelah 3 hari Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda PJ Pel APBD Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK

Siklus keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah Siklus Keuangan Daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD lalu pelaksanaan penatausahaan atas dan APBD serta pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan APBD

Siklus Keuangan Daerah • BAB IV Penyusunan APBD • BAB V Penetapan APBD • (Permendagri 13 tahun 2006) PENGANGGARAN • BAB VII Pelaksanaan APBD • BAB IX Pengelolaan Kas • BAB X Penatusahaan Keuangan Daerah • (Permendagri 13 tahun 2006 PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN • BAB XI Akuntansi Keuangan Daerah • BAB XII Pertanggungjawaban • Pelaksanaan APBD • (Permendagri 13 tahun 2006) PERTANGGUNGJAWABAN

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA) SEKRETARIS DAERAH (KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA) PPKD Selaku BUD (KEPALA SKPKD) PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD) BENDAHARA KUASA PA PPTK PPK-SKPD KUASA BUD

PEJABAT q Kepala Daerah q Sekretaris Daerah q PPKD q BUD q Kuasa BUD q Pengguna. Anggaran q Kuasa Pengguna. Anggaran q PPTK q PPK q Bendahara Penerimaan & Bendahara q Pengeluaran

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah KEPALA DAERAH Mewakili Pemda Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Mempunyai Kewenangan Menetapkan: • Kebijakan Pelaksanaan APBD; • Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah; • Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; • Bendahara Penerimaan Dan/Atau Bendahara Pengeluaran; • Pejabat Yang Melakukan Penerimaan Daerah; • Pejabat Yang Mengelola Utang & Piutang Daerah; • Pejabat Yang Mengelolan Barang Milik Daerah; • Pejabat Yang Menguji Tagihan & Memerintahkan Pembayaran.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah KEPALA DAERAH Melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: Berdasarkan Prinsip Pemisahan Kewenangan Antara Yang Memerintahkan, Menguji, Dan Yang Menerima Atau mengeluarkan Uang. �SEKDA selaku koordinator pengelola keuangan daerah �Kepala SKPKD selaku PPKD �Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang

KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sekretaris Daerah koordinasi di bidang: usun y n e n DH m rdinasika K u t n o ngko n Pemda e m & urusa KEUDA n a r ngga elolaan ng u k pe Mempunyai tugas • Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan APBD Dan Barang Daerah • Penyusunan Rancangan RAPBD & RPAPBD • Penyusunan Raperda APBD, PAPBD, & Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD • Tugas-tugas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, Dan Pejabat Pengawas KEUDA • Penyusunan Laporan KEUDA Dalam Rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD • Memimpin TAPD • Menyiapkan Domlak APBD & Pengelolaan Barang Daerah • Memberikan Persetujuan Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD • Melaksanakan Tugas-tugas Koordinasi Pengelolaan KEUDA Lainnya Berdasarkan Kuasa Yang Dilimpahkan Oleh KDH • Bertanggung Jawab Atas Pelaksanaan Tugas Kepada KDH

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Kepala SKPKD selaku PPKD v Menyusun Dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuda v Menyusun RAPBD Dan RPAPBD v Melaksanakan Pemungutan PATDA Yang Ditetapkan Perda v Melaksanakan Fungsi BUD v Menyusun Laporan Keuda v Melaksanakan Tugas Lainnya Berdasarkan Kuasa Yan v Dilimpahkan Oleh KDH

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kepala SKPKD selaku PPKD Dalam rangka melaksanakan fungsi BUD, PPKD berwenang ü Menyusun Kebijakan Domlak APBD ü Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD ü Melakukan Pengendalian Pelaksanaanapbd ü Memberikan Juknislak Sistempenerimaan Dan Pengeluaran Kasda ü Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah ü Menetapkan SP ü Menyiapkan Pelaksanaan Pinjaman Dan Pemberian Pinjaman Atas Nama PEMDA ü Melaksanakan Sistemakuntansi Dan Pelaporan KEUDA ü Menyajikan Informasi KEUDA; ü Melaksanakan Kebijakan Dan Pedoman Pengelolaan Serta ü Penghapusan Barang Milik Daerah ü Menunjuk Pejabat Di Lingkungan SKPKD Selaku Kuasa BUD; üBertanggung Jawab Atas Pelaksanaan Tugasnya Kepada KDH Melalui SEKDA

Kuasa BUD Tugas kuasa BUD adalah sebagai berikut • Menyiapkan Anggaran Kas; • Menyiapkan Spd; • Menerbitkan Sp 2 d; • Menyimpan Seluruh Bukti Asli • Kepemilikan Kekayaan Daerah; • Memantau Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Apbd Oleh Bank Dan/Atau Lembaga Keuangan Lainnya Yang Ditunjuk; • Mengusahakan Dan Mengatur Dana Yang Diperlukan Dalampelaksanaanapbd; Ø Melaksanakan Penempatan Uang Daerah & Mengelola/Menatausahakan Investasi Daerah; Ø Melakukan Pembayaran Berdasarkan Permintaan Pejabat Pengguna Anggaran Atas Beban Rekening Kas Umum Daerah; Ø Melaksanakan Pemberian Pinjaman Atas Nama Pemerintah Daerah; Ø Melakukan Pengelolaan Utang Dan Piutang Daerah; Ø Melakukan Penagihan Piutang Daerah. • Menyimpan Uang Daerah; Kuasa BUD Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah sebagai berikut q Menyusun RKA-SKPD Dan DPASKPD; q Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Belanja; q Melaksanakan Anggaran SKPD; q Menguji Tagihan Dan Memerintahkan Pembayaran; q Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak; q Mengadakan Ikatan/Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Lain Dalam Batas Anggaran Yang Ditetapkan; q Menandatangani SPM q Mengelola Utang Dan Piutang Yang Menjadi Tanggung Jawab SKPD q Mengelola Barang Milik Daerah/Kekayaan Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab SKPD Yang Dipimpinnya; q Menyusun Dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD; q Mengawasi Pelaksanaan Anggaran SKPD; q Melaksanakan Tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Lainnya Berdasarkan Kuasa Yang Dilimpahkan KDH Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KDH melalui SEKDA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Penunjukkan KPA Oleh PA PA /KEPALA SKPD KRITERIA PA : • Tingkatan Daerah • Besaran SKPD • Jumlah uang yg dikelola • Beban kerja • Lokasi • Kompetensi dan/atau rentang kendali • Pertimbangan objektif lainnya TUGAS PA : • Menyusun RKA-SKPD • Menyusun DPA-SKPD • Melakukan tindakan ygmengakibatkan pengeluaran anggaran • Melaksanakan anggaran SKPD yg dipimpinnya • Melakukan pengujian atas tagihan • Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak • Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dgn pihak lain • Menandatangani SPM • Mengelola utang dan piutang • Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah • Menyusun laporan keuangan SKPD • Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD • Melaksanakan tugas-tugas PA/pengguna barang lainnya • Bertanggung jawab kepada KDH melalui Sekda KPA / KERJA KEPALA UNIT TUGAS YG DIKUASAKAN KEPADA KPA: • Melakukan tindakan ygmengakibatkan pengeluaran anggaran • Melaksanakan anggaran unit kerja yg dipimpinnya • Melakukan pengujian atas tagihan • Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dgn pihak lain dlmbatas anggaran yg ditetapkan • Menandatangani SPM LS dan TU • Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yg dipimpinnya • Melaksanakan tugas-tugas KPA lainnya berdasarkan kuasa yg dilimpahkan PA

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN Ø pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. ØPPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepda penggunan anggaran/penggunan barang ØPPTK yang ditunuk oleh kuasa pengguna anggrana/kuasa pengguna barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa penggunan anggaran/kuasa pengguna barang Tugas PPTK 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PEJABAT PENATAUSAHAN KEUANGAN SKPD (PPK SKPD) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD mempunyai tugas: v Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Disampaikan Oleh Bendahara Pengeluaran Diketahui/ Disetujui Oleh PPTK; v Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU Dan SPP-LS Gaji Dan Tunjangan PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. PNS Serta Penghasilan Lainnya Yang Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan Yang Diajukan Oleh Bendahara Pengeluaran; v Melakukan Verifikasi SPP; v Menyiapkan SPM; v Melakukan Verifikasi Harian Atas Penerimaan; v Melaksanakan Akuntansi SKPD; Dan v Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN Diusulkan PPKD kepada KDH untuk ditetapkan sebagai bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional Baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait • Secara fungsional bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD • Secara administratif bertanggung jawab kepada kepala SKPD

Tugas Bendahara Pengeluaran MENERIMA MENYIMPAN Bendahara Pengeluaran Menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan MEMBAYARKAN Pasal 4 ayat 1

Wewenang Bendahara Pengeluaran � MENGAJUKAN PERMINTAAN PEMBAYARAN BAIK MELALUI MEKANISME UP/GU/TU MAUPUN LS � MENERIMA DAN MENYIMPAN UP/GU/TU � MELAKUKAN PEMBAYARAN DARI UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLANYA � MENOLAK PERINTAH BAYAR � MENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG LS � MENGEMBALIKAN DOKUMEN PENDUKUNG LS Pasal 4 ayat 2

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu DALAM HAL PENGGUNA ANGGARAN MELIMPAHKAN SEBAGIAN KEWENANGANNYA KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DITUNJUK BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN SKPD (Pasal 4 ayat 3)

Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme TU dan LS � Menerima dan menyimpan TU � Melakukan pembayaran dari tambahan uang persediaan yang dikelolannya � Menolak perintah bayar � Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS � Mengembalikan dokumen pendukung LS � Pasal 4 ayat 3

TERIMA KASIH