PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Landasan Pikir Pengelolaan Keuangan Daerah UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 PP PP UU 15/2004 UU 33/2004 PP misal: SAP, dstnya UU 32/2004 Pasal 222 Pasal 237 REVISI PP 105 Pemerintahan Daerah Omnibus Regulation Esensinya: 1. Bagaimana wewenang, hak & kewajiban Daerah ditopang oleh manajemen keuangan “modern”. 2. Perlu PP tentang Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuda (Pasal 182 & Pasal 194).

Tujuan Utama Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. 2. Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 21 Pasal 23 (1) (2) KELOL A HAK UU 32/2004 Pemerintahan Daerah RKPD Pasal 22 KEWAJIBAN Urusan • Wajib • Pilihan • Concurrent Pasal 167 ayat (2): Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos & fasum, serta jaminan sosial • Pendapa tan • Belanja IMPLE • Pembiay MENT aan & ASI Pasal 167 ayat (3): • SAB • SPM • Standar Harga • Tolok Ukur Kinerja Pengelolaan Keuda Money Follows Fuction Masyarakat 1. Kesejaht eraan Rakyat REVISI 2. Demokra tisasi PP 105 3. Otonomi 4. Efisiensi & Efektivitas Sumber daya 5. Pemberda yaan Perhatikan masyarakat kaidah aturan hukum yang lain UU/PP/Perpres, dll

UU No. 18 / 1965 PP. 36 / 1972 PP. 48 / 1973 Kep. MDN 22 / 1974 UU No. 5 / 1974 PP. 5 / 1975 PP. 6 / 1975 Per. MDN 11 / 1975 UU No. 22 / 1999 UU No. 32 / 2004 PP. 105 / 2000 Kep. Mendagri 29 / 2002 PP 58 / 2005 Per. Mendagri…/2006

KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL Pemerintah Pusat Kewenangan UU No. 32/2004 Sumber pendanaan UU No. 33/2004 Pemerintah Daerah Pelaksanaan Kewenangan APBD PAD UU No. 34/2000 Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah/Desa Dana Perimbangan Lain-lain Pendapatan BHP dan BP DAU DAK Belanja Surplus/Defisit Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Lalu Dana Cadangan APBN Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan APBN Pinjaman Daerah

PP TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL Pemerintah Pusat Kewenangan UU No. 32/2004 Sumber pendanaan UU No. 33/2004 Pemerintah Daerah APBD • PP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah • RPP RKA-SKPD PAD UU No. 34/2000 Desentralisasi Dana Perimbangan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah/Desa PP 00/2006 Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan Lain-lain Pendapatan • PP 65/2001 • PP 66/2001 PP 55/2005 Dana Perimbangan PP 57/2005 Belanja Hibah Kepada Daerah Surplus/Defisit PP 23/2003 Penerimaan Pembiayaan PP 54/2005 Pinjaman Daerah APBN PP 56/05 SIKD

LANDASAN YURIDIS PP 58/2002 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU 32 /2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 182 Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundangan. Pasal 194 Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

LANDASAN YURIDIS PP 58/2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah : Pasal 69 ayat (4) Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah Pasal 82 Pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara Pasal 86 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan pemerintah

MENGAPA PERLU DISEMPURNAKAN? n n Pada waktu PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/02 diterbitkan, belum ada paket UU mengenai Keuangan Negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekarang UU 17/2003, UU 1/2004, UU 15/2004, UU 25/2004, UU 32/2004 dan UU 33/2004 serta PP 24/2005 sudah terbit, sehingga perlu Revisi PP 105/2000. dan Kepmendagri 29/2002 Pengaturan belum jelas atau terlampau singkat atau lampiran tidak sesuai dengan pasal-pasalnya Redaksional yang kurang tepat

BAGAIMANA CARA MENYESUAIKAN n n n Menyesuaikan dengan UU 17/2003, UU 1/2004 dan UU 15/04, UU 25/04 UU 32/04 dan UU 33/04 Menyesuaikan dengan PP 24/05 ttg Standar Akuntansi Pemerintahan Meneliti dan memperbaiki redaksional

OMNIBUS REGULATIONS n n n PENGATURAN YANG KOMPREHENSIF DAN TERPADU DALAM SATU PERATURAN PERUNDANGAN SAJA BERTUJUAN AGAR MEMUDAHKAN DALAM PELAKSANAANNYA DAN TDK MENIMBULKAN MULTI TAFSIR DALAM PENERAPANNYA, SEHINGGA TIDAK MEMBINGUNGKAN PEMERIKSA DAN PELAKSANA MEMUAT KEBIJAKAN TERKAIT DGN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH.

1. Hak Negara untuk 2. Kewajiban Negara untuk KEU NEG 3. Pemerimaan Negara Daerah 4. Pengeluaran Negara Daerah memungut pajak mengeluarkan dan mengedarkan uang melakukan pinjaman tugas layanan umum membayar tagihan pihak ketiga 5. Kekayaan Negara / Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 6. Kekayaan pihak lain, yang dikuasai Pemerintah 7. Kekayaan pihak lain, dengan fasilitas Pemerintah

3 Ruang Lingkup Keuangan Daerah Hak Keuangan Daerah Kewajiban Pajak Retrebusi Pinjaman Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Membayar tagihan pihak ketiga Penerimaan Pengeluaran tidak dipisahkan Kekayaan daerah dipisahkan Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda

11 Hierarkis Pejabat KDH PKPKD/ Gub/ Bup/ Walikota Sekda PPKD Koordinator KPKD Kabag/ Karo/ Kadin/ Kaban keuangan (daerah) P. PA/ PB Kadin/ Kaban/ Kakan/ dsb Kuasa PA / PB Kasubdin/ Kabid/ dsb PPTK Unit kerja SKPD Pejabat Penatausahaan Keuangan Penerimaan Bendahara Pengeluaran

13 Pendapatan daerah Menambah ekuitas dana lancar Hak daerah Tidak perlu dibayar kembali Struktur APBD Belanja Daerah Mengurangi ekuitas dana lancar Kewajiban daerah Tidak akan diperoleh Pembayarannya kembali Pembiayaan daerah Penerimaan yang perlu dibayar kembali Pengeluaran yang akan Diterima kembali

14 Pendapatan Daerah PAD Dana Penimbangan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Struktur APBD Belanja Daerah Pembiayaan Daerah Klasifikasi menurut fungsi Klasifikasi menurut program dan kegiatan sesuai Urusan Pemerintahan Penerimaan pembiayaan Pengeluaran pembiayaan

15 Pajak daerah Retribusi daerah PAD Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang syah Dana Bagi Hasil Dana Perimbangan DAU DAK Hibah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Dana Darurat Lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah

16 Diprioritaskan Untuk Melindungi dan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dasar Urusan wajib Kesehatan Fasilitas sosial Belanja Daerah Urusan pemerintahan Pedidikan Fasilitas umum Mengembangkan sistem jaminan sosial Urusan Pilihan Potensi unggulan Kondisi/ kekhasan Daerah seperti : Pertambangan, perikanan, Pertanian, perkebunan, Kehutananan dan pariwisata

17 Subsidi

18 KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI Digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara Terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. . Pelayanan umum Ketertiban dan keamanan Ekonomi Lingkungan hidup Perumahan dan fasilitas umum Kesehatan Pariwisata dan kebudayaan Agama Pendidikan Perlindungan sosial

KLASIFIKASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA 19 Digunakan dalam penyusunan APBD terdiri dari : a. Belanja pegawai b. Belanja barang dan jasa c. Belanja modal d. Bunga e. Subsidi f. Hibah g. Bantuan sosial h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta i. Belanja tak terduga

LINGKUP PERENCANAAN DAERAH 1. 2. 3. 4. 5. RPJPD = 20 tahun RENSTRADA = RPJMD = 5 tahun RENSTRA SKPD = 5 tahun RKPD = 1 tahun RK-SKPD = 1 tahun

Pedoman RPJP NASIONAL diacu Pedoman dijabarkan RKP diperhatikan RINCIAN APBN Pedoman RAPBN Diserasikan melalui MUSRENBANGDA dijabarkan Pedoman RAPBD KUA APBD PPAS Pedoman. RENJA SKPD PERENCANAAN PROGRAM Pedoman RKA – SKPD PENJABARAN APBD PENGANGGARAN Pemerintah Daerah RKPD Pedoman RENSTRA SKPD RKA - KL diacu RPJM NASIONAL RPJP Pedoman RPJM DAERAH Pedoman Pemerintah Pusat RENSTRA Pedoman. RENJA KL KL

KEBIJAKAN BANGNAS & KEUDA RPJMD Jaring asmara MUSRENBANGDA KERANGKA EK. MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (RKP) PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBD RKPD EVALUASI KINERJA MASA LALU RENSTRA SKPD PEMDA KEBIJAKAN UMUM APBD & DPRD Prioritas & Plafon Anggaran Sementara PERATURAN KDH RKSKPD SATKER PANITIA ANGGARAN DPRD Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKA SKPD TIM ANGGARAN PEMDA Klarifikasi RAPBD Sosialisasi kpd Masy Pengajuan Raperda RAPBD Perda APBD Evaluasi Raperda APBD Persetujuan Raperda APBD

RPJMD RKPD KUA FKPD POKOK 2 PIKIRAN Prioritas & Plafon Ang Sem RKA RAPBD RKA SKPD APBD Penjabaran APBD RKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD

DOKUMEN KEPMENDAGRI No. 29/2002 • RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA PP 58/2005 & PER MDN BARU • RPJPD • RPJMD / RENSTRADA • RKPD/RENSTA-SKPD/RK-SKPD ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD STRATEGI & PRIORITAS APBD • KU APBD (KUA) RASK • RKA- SKPD RAPBD • RAPBD PERDA APBD • PERDA APBD SESDH DIEVALUASI KPTS KDH PENJABARAN APBD • PERATURAN KDH PENJABARAN APBD SESUDAH DIEVALUASI DASK • PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) • DPA-SKPD

BAGAN KODE KEPMENDAGRI 29/2002 X XX XX XX X PENYEMPURNAAN X XX XX kode rekening anggaran pendapatan, belanja & pembiayaan kode bidang pemerintahan kode fungsi kode unit organisasi kode rekening kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening bagian belanja kode organisasi kode rekening kelompok pendapatan, belanja & pembiayaan kode program kode kegiatan kode rekening jenis pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening obyek pendapatan, belanja & pembiayaan kode rekening rincian obyek pendapatan, belanja & pembiayaan

SINKRONISASI PENYUSUNAN RAPBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJMD 5 tahun Dibahas bersama DPRD Renstra SKPD 5 tahun Renja SKPD 1 tahun RKPD RKP 1 tahun KUA PPAS NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH RKA-SKPD PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD Tim Anggaran Pemda RAPERDA APBD

STRUKTUR APBD n n n Pendapatan Daerah : n pendapatan asli daerah; n dana perimbangan; dan n lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja Daerah : n belanja pegawai; n belanja barang dan jasa; n belanja modal; n bunga; n subsidi n hibah; n bantuan sosial; n belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan n belanja tidak terduga. Pembiayaan Daerah. n Penerimaan n Pengeluaran

DOKUMEN PENGANGGARAN (RKA-SKPD) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan : pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan dalam tahun anggaran berikutnya pendekatan penganggaran terpadu mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran. pendekatan prestasi kerja memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

PROSES EVALUASI PERDA APBD PROVINSI & PERATURAN GUBERNUR TTG PENJABARAN APBD RAPERDA APBD DPRD Tidak Setuju Pengesahan MDN (30 Hari) Dibahas bersama DPRD & Pemda Setuju RAPERGUB PENJABARAN APBD Membuat RAPERGUB Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu (15 hari) Penyampaian RAPERDA APBD & RAPERGUB APBD (3 hari) Melewati Batas waktu Evaluasi MDN (15 hari) Penyempurnaan (7 Hari) Tdk Sesuai Dgn UU Tdk Disempurnakan Hasil Evaluasi Sesuai dgn UU MDN membatalkan Berlaku Pagu APBD Sebelumnya GUBERNUR menetapkan PER-GUB GUBERNUR menetapkan PERDA & PER-GUB

PROSES EVALUASI PERDA APBD KAB/KOT & PERATURAN BUP/WAL TTG PENJABARAN APBD RAPERDA APBD DPRD Tidak Setuju Bupati/Walikota menetapkan PER-BUP/WAL Pengesahan Gubernur (30 Hari) Dibahas bersama DPRD & Pemda Setuju RAPERBUP/WAL PENJABARAN APBD Membuat RAPERBUP/WAL Sebesar Pagu APBD Tahun Lalu (15 hari) Penyampaian RAPERDA APBD & RAPERBUP/WAL APBD (3 hari) Melewati Batas waktu Evaluasi GUBERNUR (15 hari) Penyempurnaan (7 Hari) Bupati/Walikota menetapkan PERDA & PER-BUP/WAL Tdk Sesuai Dgn UU Tdk Disempurnakan Hasil Evaluasi GUB membatalkan Berlaku Pagu APBD Sebelumnya Sesuai dgn UU Laporan kpd MDN

KONDISI MENYEBABKAN PERGESERAN ANGGARAN PERKEMBANGAN TIDAK SESUAI KUA PENGGUNAAN SISA LEBH ANGGARAN TAHUN LALU PEMDA Kebijakan Umum APBD Prioritas & Plafon Anggaran Sementara PERATURAN KDH SATKER PROSES PERUBAHAN APBD DPRD PANITIA ANGGARAN DPRD Juklak & Juknis Plafon Anggaran Standar Harga Formulir RKASKPD RKA SKPD Klarifikasi Perubahan RAPBD TIM ANGGARAN PEMDA Rancangan Perubahan APBD Pengajuan Raperda Perubahan APBD Perda Perubahan APBD Sosialisasi kpd Masy Persetujuan Raperda Perubahan APBD Evaluasi Raperda Perubahan APBD

JADWAL PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN DAERAH NO JENIS KEGIATAN WAKTU 1 Penyusunan RKPD 2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD 3 Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD 4 Pembahasan PPAS dgn DPRD Minggu Kedua JULI 5 Penyusunan RKA SKPD Akhir Juli s/d Mg IV Agustus 6 Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah 7 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD 8 Pembahasan Pra RAPBD Tim Anggaran Pemda dg Panggar DPRD (Tentative) Mg IV September 9 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD Minggu I Oktober 10 Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD & KDH 11 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi 12 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD Akhir BULAN MEI Awal Juni Medio Juni Mg I September Mg II - III September Minggu III Okt. I – M IV November (3 hari) Desember (15 hari) Desember

MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – PEMDA PROVINSI KEPALA SKPD Pj. Pengguna Anggaran Kabag TU Kasubbag TUK Ka UPT Kabid Kuasa Pengguna Angg. Kasubbid Pj. Pelaksana TK Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD

MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – PEMDA KABUPATEN/KOTA KEPALA SKPD Pj. Pengguna Anggaran Kabag TU Kasubbag TUK Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD Ka UPT Kabid SKPD Kuasa Pengguna Angg. Pj. Pelaksana TK

MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SEKDAPROV Pj. Pengguna Anggaran KARO Kuasa Pengguna Angg. Kabag Pj. Pelaksana TK Kasubbag TU Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD

MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD – SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKDA KAB/KOT Pj. Pengguna Anggaran KABAG Kuasa Pengguna Angg. Kasubbag Pj. Pelaksana TK Kasubbag TU Pj. Penatausahaan Keuangan SKPD

PROSES PENCAIRAN DANA BS/BT – CARA MKD KEPALA BIRO KEUANGAN SPM P K D SPP-BT SPP-BS PIMPRO/KASATKE R BEND-P/BEND-R BPD BS BT F KE III

PROSESPENCAIRANDANA–PK/BT BS/BT– CARA KMDN 29 KARO/KABAG KEUANGAN SETDA SPM BT/PK B U D SPP-BT SPP-PK KA SKPD SBG PENGGUNA ANGGARAN SATUAN PEMEGANG KAS Pimp Kegiatan BANK PK BT F KE III

PROSES PENCAIRAN DANA LS – CARA BARU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD SPM-LS B U D SP 2 D BANK SPP-LS PPTK F KE III

PROSES PENCAIRAN DANA UP – CARA BARU SPM-UP PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA B U D PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD SP 2 D SPP-UP BENDAHARA PENGELUARAN UANG BANK

LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LRA IKHTISAR KINERJA NERACA IKHTISAR LAIN IKHTISAR LK BUMN/BUMD IKHTISAR LAIN LAK CALK

Standar & Sistem Akuntansi Standar Akuntansi Input Process Transaksi - Keuangan - Kekayaan - Kewajiban Proses Akuntansi - Analisa Transaksi - Jurnal / Entries - Posting Output Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - CALK -Relevan -Reliable -Complete -Comparable SISTEM AKUNTANSI Formulasi Prosedur Transaksi Bagan Perkiraan Standar Pengaturan Kelemba gaan Hardware & Software Personil Terampil

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TA BERJALAN 28 FEB TA 30 MARET SKPD BUD BERIKUTNYA 30 MEI 30 JUNI BPK BUD DPR(D) 1. MELAKSANAKAN APBD 2. MEMBUKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN • • • LRA NERACA CALK MENGKOMPILASI LAPORAN KEUANGAN • • • LRA NERACA CALK MENYUSUN UU UU AUDIT LKD PERSIAPAN RUU/ RAPERDA LAK 17 / 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 184 33 / 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 81 P E M B A H A S A N

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PEMERIKSAAN KEUANGAN PEMERIKSAAN KINERJA LAPORAN KEUANGAN EKONOMI EFESIENSI EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU KHUSUS

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN MEMUAT OPINI KINERJA MEMUAT : ·TEMUAN ·KESIMPULAN ·REKOMENDASI MEMUAT : TANGGAPAN PEJABAT PEMERINTAH YANG DIPERIKSA TUJUAN TERTENTU MEMUAT KESIMPULAN

JENIS OPINI 1. 2. 3. 4. WAJAR TANPA PENGECUALIAN ( UNQUALIFIED OPINION ) WAJAR DENGAN PENGECUALIAN ( QUALIFIED OPINION ) TIDAK WAJAR ( ADVERSED OPINION ) PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN OPINI ( DISCLAIMIER OF OPINION )

55 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMBINAAN PENGAWASAN Lihat juga : PP 79/2005 Pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pengembangan DPRD Perda APBD Pengendalian intern Pengelolaan Keuangan daerah Pemeriksanaan Ekstern BPK Pengelolaan keuangan daerah Laporan Keuangan

KETENTUAN PERALIHAN 1. Jabatan fungsional bendaharawan Penyusunan Ang berdasarkan prestasi kerja 57 Dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2006 2. Laporan Keuangan atas dasar SAP Dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006

KETENTUAN PERALIHAN 3. 58 PPAS Evaluasi Penetapan APBD Dilaksanakan untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun 2007

KETENTUAN PERALIHAN 4. Sistem Akuntansi Pemda yang mengacu kepada SAP Dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007 Penyusunan RKA – SKPD dengan pendekatan KPJM dengan prakiraan maju Dilaksanakan mulai tahun 2009 5. 59